ngah-ngoh

Home » Posts filed under Korvet

Tampilkan postingan dengan label Korvet. Tampilkan semua postingan

Kapal Perang Ex Brunei Tiba 2013

05 September 2012

Tiga kapal Nakhoda Ragam class buatan BAE Systems (photo : Militaryphotos)

JAKARTA– Program pengadaan kapal perang jenis fregat dari Brunei Darussalam diperkirakan mulai terealisasi tahun depan. Rencana pembelian itu sempat ditentang kalangan DPR karena kualitas kapal diragukan.

Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna.Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014. KSAL menilai Indonesiasangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Pasalnya, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah.

“Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit.Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia,Bruneitak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. “Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung,” terangnya.

Di satu sisi,Indonesiatengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Bruneisendiri tak jadi memakainya. Apalagi, kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi.

“Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya,”lanjutnya. Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, tidak akan cukup anggarannya. “Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu,”cetus dia.

Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Bruneitak jadi membelinya. Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE,perusahaan pembuat kapal tersebut.“Bahkan, ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya,”tuturnya.

Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memerkarakan Bruneike Arbitrase Internasional pada 2007. Bruneipun terpaksa membeli.Alhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam. Pada awalnya, Indonesiasempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal.

Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Adainformasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan. Protes juga dilayangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga.Menurutnya,mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya.

(Seputar Indonesia)

Walau Ditolak, Menhan Ngotot Beli Kapal Perang Asal Inggris

09 Mei 2012

Dalam MEF yang dituangkan dalam Renbangkuat TNI AL 2024, dibutuhkan 40 kapal perusak kawal rudal (korvet, fregat, destroyer), saat ini baru dimiliki 14 kapal (3 Fatahilah class, 1 KHD, 6 Ahmad Yani class, dan 4 Diponegoro class), masih diperlukan lagi 26 kapal lagi untuk waktu 12 tahun (photo : boakesy53)

[SURABAYA] Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut (AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih, pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendiri sudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI AL memang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali, bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

Didampingi Rektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itu menanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempur jenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

Menurut Menhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itu memiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"Alasan Brunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu sama dengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI AL yang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan, katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun, tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapi protes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia.

"Soal masalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu. [Ant/L-8]

(Suara Pembaruan)

Tim Ahli untuk Menganalisis Nakhoda Ragam Class Akan Dibentuk

04 Mei 2012

Nakhoda Ragam class korvet dibandingkan dengan korvet lainnya di kawasan (all photos : Juldas-Thaifighterclub)

Beli Kapal Bekas Brunei, TNI Kembali Tuai Kritik

Rencana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali dikritik oleh Komisi I DPR.

Belum surut kontroversi soal pembelian tank Leopard bekas dari Belanda, kini DPR mengkritik rencana pemerintah untuk memborong tiga buah kapal Light Fregat eks Angkatan Laut Kesultanan Brunei Darussalam seharga 301 juta Euro.

"Ini patut dipertanyakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Selasa (2/5).

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, jenis kapal yang akan dibeli tersebut merupakan produk Inggris yang dipesan Kesultanan Brunei tujuh tahun lalu.

Armada kapal itu dilego ke Indonesiasetelah kapal tersebut selesai dibangun tiba-tiba Brunei Darussalam membatalkannya karena spesifikasi teknisnya tidak sesuai permintaan Angkatan Laut Kesultanan Brunei.

Hal itupun dibawa ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Setelah lewat arbritase internasional, Brunei Darussalam dinyatakan kalah dan mereka tetap harus membayar produsen di Inggris.

Tubagus melanjutkan, kemudian pihak Bruneimembarter kapal-kapal tersebut dan diserahkan ke galangan Lursen Jerman untuk dijual. Kesultanan Brunei lalu membeli kapal baru jenis Ocean Patrol Vessel (OPV).

"Pertanyaannya mengapa kapal yang gagal tidak memenuhi standar spesifikasi teknis harus kita beli? Jangan-jangan ketika sudah dibeli malah tak bisa dipakai," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan tiga kapal perang itu memang relatif murah dari sisi harga. Namun justru hal itu seharusnya diperjelas.

"Komisi I DPR akan meminta tim ahli untuk menganalisis ketiga kapal tersebut agar setelah dibeli mampu memberikan penguatan optimal pada sistim persenjataan TNI AL," tutur dia.

(Berita Satu)

Rheinmetall Defence Offers Passive Protection for Warship

19 April 2012

VERhA line of products from Rheinmetall Verseidag Ballistic Protection Systems (RVBP), these include lightweight high-performance materials which can be built into special vehicles, helicopters and ships for protecting passengers and crew. (photo : Rheinmetall Defence)

State-of-the-art systems for the Malaysian military

Located amid some of the world’s most strategic shipping lanes, Malaysia is an influential member of the Asia-Pacific region, serving as an intermediary between the West and the Islamic world.

Modern, well-equipped armed force and security services form an important component of its multilateral security policy. The Defence Services Asia (DSA) tradeshow takes place in Kuala Lumpur 16-19 April. Rheinmetall will be on hand at DSA, showcasing an impressive array of products and services.

Whether the requirement is protecting friendly forces from optical, optronic or electronic surveillance; supplying innovative vehicle protection systems; or safeguarding critical infrastructure from attack, Rheinmetall offers a full range of system solutions – all from a single source.

Among the passive protection systems on show at DSA is the VERhA line of products from Rheinmetall Verseidag Ballistic Protection Systems (RVBP). These include lightweight high-performance materials which can be built into special vehicles, helicopters and ships for protecting passengers and crew. Visitors can also inspect inserts for ballistic vests made of these materials.

For the first time, Rheinmetall will be presenting a three-dimensional ceramic composite component at DSA used for hardening the driver’s cab of the new protected HX trucks made by Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). It is earmarked for Australia’s LAND 121 programme, for which RMMV was selected as preferred bidder. Another exhibit from the “VERhA-Land” portfolio are the doors from the HX series, which were also developed using high-tech composite materials.

Ultra-light spall materials from Rheinmetall Verseidag Protection Systems will be used in a forthcoming armoured vehicle-program. Specially developed for the purpose, it performs particularly well in overmatch situations, significantly reducing the fragmentation cone despite the low addition to the vehicle’s total weight.

Six MEKO A-100 Kedah-class warships have equipped with RVBP composite armour (photo : TLDM)

In the naval domain, RVBP develops and produces customer-specific passive protection solutions (“VERhA-Marine”). On behalf of the Malaysian Navy, for example, RVBP has equipped the first six MEKO A-100 Kedah-class warships with composite armour.

In addition, Rheinmetall Chempro will be presenting its Mobile Modular Protection System, or MMS. Reinforcing checkpoints, hardening shelters in combat outposts and forward operating bases and shielding portholes or machine gun positions on board ships are just a few of the potential applications for the highly flexible MMS, which can be quickly deployed in all climate zones in accordance with STANAG 4569, even in difficult terrain.

In the realm of active protection, Rheinmetall supplies high-performance “soft kill” solutions for ground vehicles, fixed-wing aircraft, helicopters and ships. Smoke/obscurant protection systems like “Rosy” render vehicles invisible to the enemy if attacked, while Rheinmetall’s MASS naval countermeasures system now sets the standard worldwide. A decoy-based system, MASS produces phantom targets that reliably divert enemy missiles from their intended targets. “Hard kill” systems serve as a last line of defence, engaging incoming projectiles immediately before they hit their target, as with Rheinmetall’s ADS vehicle protection system.

One of Rheinmetall Defence’s special strengths is the integration of new and existing products and systems into a highly effective whole.

(Rheinmetall)

Enhanced Capabilities of Missile Corvettes

12 Maret 2012

Victory class corvettes are being upgrade (photo : sgforums)

As part of the Republic of Singapore Navy's (RSN's) 3rd Generation transformation, the Victory-class missile corvettes are being upgraded to ensure that they retain the capability and flexibility to meet new and evolving operational demands. To date, three of the six RSN's missile corvettes have completed their upgrades.

The key upgrades to the missile corvettes are:

a. Enhanced Combat Management System.

The Combat Management System will be upgraded similar to Formidable class frigates (photo : Cyberpioneer)

Similar to the Formidable-class frigates, the missile corvettes are equipped with a state-of-the-art combat suite which gives them the ability to deal effectively with various surface, underwater and air threats. The corvette's enhanced Combat Management System (CMS) will aid in the command and control of all sensor and weapon systems on board. It also has embedded intelligence for tracking management, target identification and weapon assignment. This will enable the corvettes to detect and react faster to potential threats.

b. Improved sensors (including unmanned systems).

The UAV will enhance the corvettes ability to conduct maritime surveillance (photo : Sgforums)

Advanced sensor systems are incorporated into the upgraded missile corvettes to enhance their surveillance capability. In addition, the missile corvettes are modified to launch and operate an unmanned aerial vehicle. The addition of this aerial capability affords the missile corvette enhanced situational awareness, as well as surveillance and identification capabilities.

The specifications of the missile corvette are as follows :

(Mindef)

TNI AL Ingin Beli Kapal Perang yang Batal Dipesan Brunei

01 Maret 2012

Ketiga kapal Nakhoda Ragam class ditawarkan ke TNI AL. Kapal tersebut cukup ditebus dengan harga 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS (photo : Militaryphotos)

Senayan - TNI AL meminta dukungan pada Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga kapal perang buatan Inggris. Pembelian alutsista ini guna memperkuat armada perang TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI di perairan.

Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno di sela-sela raker dengan Komisi I DPR di Komplek Senayan, Rabu (29/1). Raker itu membahas hibah KRI Karang Ungaran 985 ke Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara.

Soeparno mengatakan, TNI AL ingin membeli tiga kapal perang buatan Inggris. Jenisnya multi role light frigates yang dibangun oleh galangan kapal BAE pada tahun 2001. Kapal pertama telah menyelesaikan tes di laut pada Desember 2003. Kapal kedua dites pada Mei 2004. Kemudian kapal ketiga mulai melaut pada Oktober 2004.

Kapal ini mulanya dipesan Kerajaan Brunei Darussalam. Namun setelah melihat hasil tiga kali uji coba tersebut, pihak Kerajaan membatalkan pesanan.

Jika Brunei enggan, kenapa TNI AL malah bernafsu membelinya?

"Kita sinyalir, pembatalan pembelian kapal perang dari Inggris oleh Brunei bukanlah karena alasan teknis tetapi alasan politis. Yaitu ada ketersinggungan Brunei pada Inggris pada isu tertentu," jawab Soeparno.

Informasi lebih dalam lantas didapat dari otoritas militer Brunei. Ternyata, ungkap Soeparno, jumlah personil angkatan laut negeri kaya itu terbatas jumlahnya. Hanya sekitar 800 personil. Sedangkan tiga kapal perang buatan Inggris itu butuh dioperasikan oleh 330 personil. Alhasil, Brunei bakal kerepotan mengurusnya.

Akhirnya, pada tahun 2007 kapal itu dipindahkan dari Brasko Brunei ke galangan kapal di Inggris. Setahun kemudian Kementerian Pertahanan menawarkan pada TNI AL untuk membelinya.

"TNI AL pun menindaklanjuti hal itu. Kami menyatakan, penawaran tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam rangka pemenuhan armada TNI AL," ujarnya.

Brunei sempat membayar sekitar 600 juta poundsterling per kapal. Adapun penawaran ke TNI AL, kapal itu cukup ditebus dengan 296 juta euro atau sekitar 380 juta dollar AS. Angka ini terbilang murah. Di sisi lain pihak Brunei lebih senang jika kapal ini dibeli Indonesia karena punya dok galangan kapal sendiri untuk pemeliharaan. Pihak lain yang berminat adalah Malaysia.

Menurut Soeparno, kapal perang ini canggih karena sudah dilengkapi dengan misil anti kapal selam. Dengan kelengkapan itu, dia bilang, "Sudah dapat mengantisipasi kapal selama milik tetangga."

(Jurnal Parlemen)

KD Pahang 172 Dipindahkan ke Mawila 1 Kuantan

07 Februari 2012

KAPAL Diraja (KD) Pahang (kiri) akan beroperasi di Pangkalan TLDM Tanjung Gelang, Kuantan manakala KD Perak (kanan) akan dipindahkan ke Markas Wilayah Laut 2 Kota Kinabalu, Sabah.

(photo : Utusan)

Perpindahan KD Pahang ibarat ‘sirih pulang ke gagang’

KUANTAN – Kapal ronda generasi baru (NGPV) Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), KD Pahang yang sebelum ini berpangkalan di Markas Wilayah Laut 2 Kota Kinabalu, Sabah dipindahkan ke Markas Wilayah Laut 1, di sini.

KD Perak yang berpangkalan di sini pula akan dipindahkan ke Kota Kinabalu bagi menjalankan perkhidmatan menjaga perairan di Sabah dan Sarawak.

Panglima Armada TLDM, Laksamana Madya Datuk Jamil Osman berkata, perpindahan KD Pahang ke negeri ini boleh diibaratkan sebagai ‘sirih pulang ke gagang’.

Katanya, sebelum ini, kapal peronda itu berkhidmat di perairan negeri Pantai Timur Malaysia selama lima tahun dan menjalankan tugas dengan baik.

“Ia bertepatan status KD Pahang yang dibawa pulang ke negeri ini supaya rakyat berbangga dengan kehadiran kapal NGPV terkini dalam inventori TLDM.

“Semoga kedua-dua kapal itu akan terus melaksanakan tugas menjaga serta melindungi keselamatan perairan maritim dengan cemerlang demi kedaulatan bangsa dan negara,” katanya.

Beliau berucap pada Majlis Serah Tugas Pegawai Memerintah dan Pertukaran Kru KD Perak dan KD Pahang di Jeti Operasi Pangkalan TLDM Tanjung Gelang, di sini hari ini.

KD Pahang diwakili Pegawai Pemerintahnya, Komander R.P. Chandra Sehgaran menyerahkan pertukaran tugas kepada Pegawai Memerintah KD Perak, Komander Azhar Adam.

Jamil berharap, pegawai memerintah dan kru kedua-dua kapal itu dapat melaksanakan tugas serta tanggungjawab dengan baik selain memberi komitmen menjaga kedaulatan perairan negara daripada diceroboh anasir luar.

(Utusan)

Sebagian Besar Anggaran untuk Beli Alutsista dari Luar Negeri

25 Januari 2012

Nakhoda Ragam class adalah korvet berbobot 1.940 ton yang semula dipesan Brunei namun kemudian terjadi sengketa dengan BAE System sehingga 3 kapal tersebut tidak jadi diserahterimakan. 3 korvet/fregat ringan inlah yang kemungkinan diminati oleh TNI AL (photo : cfeddie)

Jakarta, Kompas - Anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2012 untuk pemberdayaan industri pertahanan hanya 2,9 persen dari total belanja. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena selama ini pemerintah mendengung-dengungkan kebijakannya untuk membangun industri pertahanan dalam negeri.

Anggota Komisi I DPR, Enggar T Lukito, mengatakan, total pinjaman luar dan dalam negeri mencapai Rp 54,7 triliun. Namun, industri pertahanan dalam negeri hanya mendapat alokasi sebesar Rp 1,62 triliun.

"Sebagian besar untuk membeli alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Padahal, katanya ingin memberdayakan industri dalam negeri," kata Enggar dalam rapat kerja antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Komisi I DPR, Selasa (24/1), di Kompleks Parlemen di Jakarta.

Ia menyayangkan hal itu karena akan menimbulkan defisit transaksi secara umum. Dia mencontohkan, hingga 2011, neraca perdagangan dengan Korea masih positif. Namun, mulai 2012, neraca perdagangan jadi sangat negatif. "Akan berbahaya kalau neraca pembayaran tergerus defisit transaksi berjalan. Plus, komitmen awal membangun industri pertahanan, kan, karena memberikan multiplier effect," kata Enggar.

Tri Tamtomo juga mempertanyakan hal serupa. Dia mengatakan, adalah kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar TNI dan Polri menggunakan hasil BUMN Industri Pertahanan dalam negeri.

Helmy Fauzi mengingatkan agar Kemhan mengantisipasi berbagai kemungkinan kalau bekerja sama dengan industri pertahanan luar negeri. Pasalnya, menurut sejarah, selalu ada syarat-syarat yang bersifat politis.

Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, di dalam peningkatan kemampuan pertahanan menuju Minimum Essential Force yang dianggarkan juga ada komponen trade-off dan penggunaan konten lokal. Ia mengharapkan ada pembahasan lebih terinci dengan panitia kerja alat utama sistem persenjataan (alutsista) terkait hal ini.

Menurut dia, sejak ada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) juga ada kemajuan dalam proyek-proyek yang diterima industri pertahanan. "Tahun ini PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia terima order yang besarnya kira-kira Rp 11 triliun," katanya.

Transfer teknologi

Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, di dalam pembelian alutsista dari luar negeri juga termasuk di dalamnya transfer teknologi dengan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Taut (AL) Laksamana Soeparno di Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur, mengatakan, TNI AL menganggarkan dana Rp 40 triliun untuk belanja alutsista tahun 2012 dengan membeli sejumlah perlengkapan modern dari dalam dan luar negeri.

"Kita membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan yang diserahkan tahun 2015. Selain itu dibeli tiga fregat ringan dari Inggris." ujar Soeparno.

Alutsista impor lainnya adalah dua kapal hidrografi (survei maritim) dengan pilihan dibeli dari Perancis atau Korea Selatan. kapal layar latih tiang tinggi pengganti KRI Dewaruci dari Spanyol atau Polandia, serta dua unit Perusak Kawal Rudal dari Belanda atau Italia. (EDN/ONG)

(Kompas)

KDB Darulaman Tiba di Pangkalan TDLB

12 Desember 2011

KDB Darulaman tiba di Brunei dari perjalanan panjang pengiriman kapal baru tersebut dari Jerman (photo : Brunei Mindef)

MUARA, - Kapal Diraja Brunei DARULAMAN tiba di Jeti Pangkalan Tentera Laut Diraja Brunei, Muara. Ketibaan Kapal Diraja Brunei DARULAMAN telah disambut oleh Dato Paduka Haji Mustappa bin Haji Sirat, Timbalan Menteri Pertahanan, Pegawai-Pegawai dan anggota-anggota Tentera Laut Diraja Brunei serta keluarga.

Pada hari Jumaat 7 Oktober 2011, Kapal Diraja Brunei DARULAMAN memulakan pelayaran bersejarah yang pertamanya “The Maiden Voyage” daripada Pelabuhan Lemwerder, Jerman menuju balik ke tanah air Negara Brunei Darussalam. Kapal-kapal ini telah mengharungi Lautan Atlantik, Lautan Mediterranean, Teluk Suez, Teluk Aden, Lautan Hindi, Selat Melaka dan Laut China Selatan.

Pelayaran pertama ini telah mengambil masa kira-kira 48 hari. Tempat-tempat yang menjadi persinggahan semasa perlayaran ini adalah seperti berikut:

• Toulon (Perancis) Tiba: 16 Okt 2011 Bertolak: 19 Okt 2011

• Akzas Naval Base (Turkey) Tiba: 24 Okt 2011 Bertolak: 28 Okt 2011

• Port Said (Egypt) Tiba: 30 Okt 2011 Bertolak: 4 Okt 2011

• Muscat (Oman) Tiba: 13 Nov 2011 Bertolak: 16 Nov 2011

• Colombo (Sri Langka) Tiba: 23 Nov 2011 Bertolak: 26 Nov 2011

• Changi (Singapura) Tiba: 2 Dis 2011 Bertolak: 5 Dis 2011

Semasa dalam pelayaran, anggota-anggota kapal telah menjalankan beberapa latihan bagi meningkatkan lagi keupayaan dan profesionalisme anggota-anggota kapal seperti latihan kebakaran, latihan menembak senjata ringgan, latihan pemantauan, latihan pelancaran 'Rigid Inflatable Craft', latihan navigasi dan latihan 'Officer of the watch manuevers'.

(Brunei Mindef)

Princess to Launch New Ship

02 Desember 2011

The newly-built HTMSKrabi in dry dock at the Mahidol Adulyadej Naval Dockyard in Chon Buri province. The vessel is to be launched today to commemorate His Majesty the King’s 84th birthday on Monday. (photo : Bangkok Post)

SATTAHIP : Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will today preside over the launching ceremony of the HTMS Krabi, a new patrol vessel built by the Thai navy.

HTMS Krabi was built by the navy at a cost of 1.7 billion baht. It is intended to commemorate His Majesty the King's 84th birthday on Monday.

However, the ship will not be ready to be commissioned until late next year.

The ship is also part of the navy's strategic personnel development, said Vice Adm Manit Soonnadam, chief of the Royal Thai Naval Dockyard.

HTMS Krabi is a vessel with an almost 2 tonne displacement.

It is the fist time the navy has built a ship this size.

It has been constructed according to the suggestion of His Majesty the King, who named the ship. It is expected to be operational for 40 years.

HTMS Krabi is 90.5m long and 13.5m wide.

The height of the gunwale is 7.7m.

The displacement tonnage is 1.97 tonnes and the vessel has a maximum speed of 23 knots.

The space of its deck is enough to park a Super Lynx helicopter. The ship has 89 crewmen.

VAdm Manit said HTMS Krabi will be assigned to the task of carrying out marine intelligence missions, protecting fishing boats and national marine resources, assisting people facing difficulties in the sea, as well as enforcing marine laws.

The 1.7 billion budget for the contruction of HTMS Krabi comes from a tied-over budget between 2008 and 2011, he said.

(Bangkok Post)

Vietnam Requests Brahmos and Corvettes from India

10 November 2011

Khukri class, the 1350 ton corvettes of Indian Navy (photo : Mazumdar)

Vietnam's plea puts South Block in a predicament

Vietnam's request for military assistance from India, primarily in the naval field, has put South Block in a quandary, said official sources.

On the one hand, India would like to pay back Vietnam for its assistance in consistently bolstering its case at multilateral fora such as the Association of South East Asian Nations (Asean), and on the other, it would not want to irk China as the plea has come shortly after exchanges between Beijing and New Delhi over Oil & Natural Gas Commission Videsh (ONGC Videsh) prospecting for oil and gas in a portion of South China Sea claimed by both China and Vietnam.

Brahmos air-launched version (photo : Brahmos)

Vietnam President Troun Tan Sang made the request in four fields — submarine training, conversion training for its pilots to fly Sukhoi-30, modernisation of a strategic port and transfer of medium-sized warships.

In fact, the sources said, the Vietnam President overlooked protocol to meet senior Indian officials and ensured the timing of their commercial flight was revised to accommodate the unscheduled meeting. Vietnam had asked India to transfer Brahmos cruise missiles and offer its small civil nuclear plants for selection.

India and Vietnam will cooperate in the training of Su-30 pilots (photo : Militaryphotos)

India would be comfortable with providing conversion training for Sukhois as it has completed a similar exercise with Malaysia, another South-East Asian country. Meeting the other three demands needed considerable deliberation, said the sources, as India was not keen to put a spanner in ties with China with which it is shortly slated to sign an agreement to douse tensions by taking care of eye-ball-to-eyeball confrontations between military patrols in certain pockets of the line of actual control (LAC).

In particular, India will have to think hard about Vietnam's request to transfer 1,000 to 1,500 tonne vessels to sanitise Vietnam's long coast line and upgrade the Nha Trang port, located near the critical Cam Ranh Bay, especially after the alleged warning by the Chinese navy to an Indian warship that had left this port after a visit in July.

India and Vietnam will cooperate in the training of Kilo submarine (photo : China Daily)

According to the report submitted by the Navy, INS Airavat left the place quickly after a caller, identifying himself as the “Chinese Navy,” warned that “you are entering Chinese waters.” The Navy has claimed that its men on the warship did not spot any aircraft or ship from where the call had come. It also claimed not to have worked out the coordinates from where the call originated. Indian diplomats said the incident was a “non-event.”

Diplomats here said India would have to factor in two factors — though it had the right to develop ties in its near neighbourhood, it should not be done in a manner that derailed ties with China, especially at a time when the Special Representatives on the border issue were due to meet and Beijing's support wasrequired for entry into the Nuclear Suppliers' Group.

(The Hindu)

Vympel Shipbuilding Plant Provides Assistance to Vietnam to Build Project 12418 Molniya Corvettes under the Russian License

26 Oktober 2011

Project 12418 Molniya corvette (photo : ttvnol)

Shipbuilding plant "Vympel" provides assistance to Vietnam in the serial construction of missile boats "Molniya" Project 12418 under the Russian license

MOSCOW, (ARMS-TASS). Shipbuilding plant "Vympel" provides assistance to Vietnam in the serial construction of missile boats "Molniya" Project 12418 under the Russian license.

According korr.ARMS-TASS on the 15th anniversary of the International exhibition "Interpolitech 2011", deputy factory director Dmitri Belyakov, Rybinsk shipbuilders are made and sent to Vietnam in accordance with the approved schedule of component parts and components for the assembly of the first six missile boats " Molniya" project 12418. Manufacture of boats, which have already begun Vietnamese shipbuilders, will be under the technical supervision of construction of the development company - Central Maritime Design Bureau "Almaz" in St. Petersburg, as well as the manufacturer "Vympel -OJSC Shipbuilding" plant.

At present, Vietnam is building the first four boats. For the two boats laid hull, and two already constructed housing commissioned by installing equipment.

Deliveries of spare parts to Vietnam from Rybinsk to six boats, which began in 2010 under a contract worth 30 million dollars, will continue through 2016.

The contract for the construction of Project 12418 missile boats "Molniya" is registered option to build another 4 boats.

Translation option in the firm contract is expected after the date of Vietnam's first naval boats built by Vietnamese shipbuilders.

(Arms Tass)

Vietnam Wants Four SIGMA Corvettes

18 Oktober 2011

The first two ship will be built in Schelde Shipyard, while the other two corvettes will be built in Vietnam (photo : Wim Kosten)

Vietnam ordered four corvettes at Schelde Vlissingen

Vlissingen - Vietnam wants four corvettes ordered from Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen.

That the Vietnamese prime minister said Saturday during his visit to the yard. There is no signed contract. First, the Vietnamese and Dutch governments agree on the funding.

If the order is placed, the aim of the first two ships to be built in Vlissingen. The other two corvettes will be built in Vietnam.

(PZC)

South Korea to Gift Corvette to Philippines Navy

12 Oktober 2011

Po Hang class corvettes (photo : Chosun)

Po Hang Retires To The Tropics

South Korea is donating one of its recently retired Po Hang class corvettes to the Philippines Navy. The Po Hangs are 1,200 ton warships that first entered service in 1984. Since then 24 have been built. Each is armed with four Harpoon anti-ship missiles, one 76mm cannon; two twin 40mm automatic cannon, six torpedo tubes and twelve depth charges. The crew of 95 also operates radar and sonar. Top speed is 59 kilometers an hour. Two Po Hangs have been retired so far, and one was sunk by a North Korean torpedo last year.

The Philippines is an island nation, with 7,100 islands to defend. Long crippled by corruption and bad government, the Philippines have never had much money to spend on the military (or anything else.) Wealthier nations have found it good diplomacy to donate military equipment to the Philippines. The Filipinos appreciate it; because donated military gear is something the thieving politicians have a hard time stealing.

(Strategy Page)

KDB Darulaman Completes RBN's Trio Of Maritime Assets

12 Agustus 2011

KDB Darulaman 08 (photo : Helwin Scharn)

Bandar Seri Begawan - The Royal Brunei Armed Forces recorded another significant milestone in its 50th anniversary yesterday with the official acceptance of the third and final Darussalam-class Patrol Vessel, which bears the name KBD Darulaman, in Germany.

Dato Paduka Awg Hj Mustappa bin Hj Sirat, the Deputy Minister of Defence, told the Bulletin, "Basically with these three new ships we are fulfilling the capability requirements for the RBAF, as our main priority will always be to protect our territorial integrity first and foremost."

In response to a question on the future roles for the Royal Brunei Navy, particularly on its ability to contribute to anti-piracy patrols in the region, the deputy minister replied: "The Darussalam-class patrol vessels will allow better flexibility for the armed forces to also address other security issues, such as humanitarian assistance and disaster relief, search and rescue and even to the extent, if there is a requirement for us to play a greater role, such as that, with the improved and increased capability that we have now with these new ships, we can now consider such a request in the future."

But he carefully pointed out that this was "a consideration at the regional level", and that by comparison to the previous fleet of ageing Waspada-class missile gunboats and Perwiraclass coastal patrol crafts, the Darussalam-class patrol vessels would "definitely afford us greater flexibility, as their range and size and capabilities are much better now".

Dato Paduka Hj Mustappa went on to emphasise though that the RBAF's main priority would always remain the "protection of our maritime sovereignty, our maritime demarcation, as well as protecting our maritime assets, such as against illegal fishing".

Darulaman is a #3 of Darussalam class OPV (photo : Martin Groothuis)

Bearing the pennant number '08', KDB Darulaman is the last of the Darussalam-class patrol vessels that was commissioned, together with its two sister ships KDB Darussalam and KBD Darulehsan, to the world-renowned German shipbuilder, Luerssen Werft Shipyard by His Majesty's Government way back on June 26, 2009, which was when the steel cutting and keel laying were first initiated for the KDB Darulaman. Meanwhile, its official launching took place on November 12, 2010, when it was first announced through a Ministry of Defence press release of the RBAF's official acceptance of the first two Darussalam-class patrol vessels.

In the press release issued yesterday by the ministry, the latest state-of-the-art warship for the Royal Brunei Navy was "accepted on behalf of the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam by the Deputy Minister of Defence, Dato Paduka Hj Mustappa Hj Sirat", with the official acceptance, handing over and flag raising ceremony for the KDB Darulaman with the white flag and ensign of the Royal Brunei Navy at the Luerssen Werft Shipyard in Germany.

The ships' officers and crew are at the final stage of their training, according to the press statement, after it had successfully carried out its Harbour and Sea Acceptance Trials.

The KDB Darulaman is expected to start its maiden voyage back to Brunei Darussalam in October and is expected to arrive home in December this year. As with its other two sister ships, the KDB Darulaman is fully manned by a full crew from the Royal Brunei Navy.

Just like its two other sister ships, KDB Darulaman is the third in the Royal Brunei Navy fleet of Darussalamclass Patrol Vessels, which is the first of its class and kind for the world-renowned German shipbuilder and the Royal Brunei Navy.

The ship has 80 m in length and equipped with 57mm main gun and MM40 anti-ship-missile (photo : Martin Groothuis)

Measuring 80 metres in length and 13 metres wide, the Darulaman is diesel powered and was designed and built for an endurance of 21-days patrolling at sea.

The ship is also equipped with the battle-proven Exocet MM40 anti-ship missile and a Bofors 57mm main gun for air-defence and surface action.

With the arrival of the KDB Darulaman back to the Sultanate's shores, it will herald the manifestation of "the commitment of His Majesty's Government in further enhancing the Royal Brunei Armed Forces capability to defend the nation's sovereignty and territorial integrity", as stated in the ministry's 2004 Defence White Paper and subsequent Defence Update of 2007.

With the full fleet of three 80-metre Darussalam-class patrol vessels and four 41-metre Ijtihad Fast Patrol Boats, it will raise the standard further for the Royal Brunei Navy's capabilities in maintaining and defending the maritime sovereignty and territorial integrity of Brunei Darussalam, as well as support the RBAF's efforts in keeping the peace and stability in the region, at a time of increasingly complex security challenges in the form of piracy, natural disasters and fisheries and resource protection.

With a brand new fleet, the older Waspada-class missile gunboats have already been handed over to the Indonesian Navy, as a measure of goodwill in the country's first security pillar of defence diplomacy, whilst the rest of the smaller and similarly ageing Perwira-class coastal patrol crafts will also be "replaced in stages".

(BruDirect)

Philippines Expresses Interest in Spanish LPD and OPV Designs

03 Agustus 2011

Galicia class LPD (photo : Militaryphotos)

Spanish shipbuilder Navantia sent a sales team to the Philippines in July to follow up on initial interest from the archipelagic nation in regenerating its antiquated naval fleet.

Designs were presented for a landing platform dock (LPD) and offshore patrol vessels (OPVs), the company said on 2 August. Noone was available for further comment "because of the summer holidays".

Navantia built two 14,000-tonne Galicia-class LPDs for the Spanish Navy (Armada Española) in the late 1990s; SPS Galicia and SPS Castilla have both been employed on disaster relief/humanitarian aid operations - a capability that would be called upon frequently in and around the Philippines, an area prone to extreme seismic and weather events.

Avante class OPV (image : Navantia)

The company is also offering its Avante 1400 OPV design. Nearly 80 m long and displacing about 1,500 tonnes, this vessel is based on the POVZEE (Patrullero Oceánico para la Vigilancia de la Zona Económica Exclusiva) ships on order for the Venezuelan Navy.

Navantia said that it sent a team to Manila at the beginning of 2011 to "sound out the possible future needs" of the Philippine Navy. The follow-up visit in July came after the Philippines government "asked Navantia to present officially these two products that fit the future needs of their navy".

Navantia's workload has become increasingly export-oriented as its main client, the Armada, has been restricted by three consecutive years of defence budget cuts. The company's director of new construction, Angel Recaman, told Jane's earlier this year that around half its work was now for foreign customers.

(Jane's)

Projek 17 Kapal Meko 100 Diteruskan

01 Agustus 2011

KD Pahang 172 (photo : ImdexAsia)

PORT DICKSON — Projek kapal Meko 100 tidak pernah dihentikan dan baki 17 buah kapal yang menjadi opsyen kepada Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) akan disambung jika kedudukan kewangan negara mengizinkan, kata Menteri Pertahanan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.

Pada masa sekarang, enam kapal dari jenis itu sedang berkhidmat dengan TLDM dan kapal-kapal berkenaan yang hanya dilengkapi dengan meriam akan dipertingkatkan kemampuannya.

"Keputusan untuk melengkapkan kapal perang itu dengan peluru berpandu antipermukaan masih belum berada pada peringkat akhir," katanya kepada pemberita selepas menyaksikan majlis Perbarisan Tamat Latihan Perdana Angkatan Tentera Malaysia-PDRM di sini, hari ini.

Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai status projek Meko 100 memandangkan TLDM tiba-tiba menukar arah untuk membeli kapal perang dari jenis "Littoral Combat Ship" yang lebih canggih.

Meko 100 yang direka bentuk di Jerman itu merupakan sebuah kapal rondaan generasi baru dan TLDM merancang untuk mempunyai 27 buah kapal jenis itu di dalam perkhidmatannya, ia mempunyai sistem yang modular dan ia boleh ditukar menjadi kapal perang apabila sistem peluru berpandu dipasang.

Baru-baru ini, sebuah akhbar tempatan mendedahkan, Kementerian Pertahanan bercadang untuk memasang peluru berpandu antikapal kepada kapal Meko 100 TLDM.

(Utusan)

Kedah Class Segera Dilengkapi SSM

27 Juli 2011

Kapal KD Kedah akan dilengkapi dengan lapan peluru berpandu anti kapal permukaan tahun depan. (photo : TLDM)

KUALA LUMPUR - 'Taring' Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dijangka bertambah tajam mulai tahun depan, kerana dipercayai semua enam kapal ronda generasi baru (NGPV) dari jenis KD Kedah, akan dipasang dengan peluru berpandu anti kapal permukaan.

Sumber Pertahanan memberitahu Utusan Malaysia, bajet untuk pembelian peluru berpandu itu akan dimasukkan dalam pusingan kedua Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMK-10) bagi Kementerian Pertahanan, yang akan dibentang kepada Kabinet Oktober ini.

Difahamkan, dua jenis berpandu anti kapal sedang dipertimbangkan untuk dipasang iaitu jenis Exocet 40 Blok II, yang mampu memusnahkan kapal musuh sehingga jarak 70 kilometer (km) dan Naval Strike Missile (NSM), yang mempunyai jarak membunuh sejauh 180 km.

Namun, dipercayai TLDM telah memilih peluru berpandu NSM untuk dipasang pada kapal tersebut dan jika diluluskan oleh kerajaan, setiap satu kapal KD Kedah akan dilengkapi dengan lapan peluru berpandu anti kapal dari jenis itu, kerana saiznya lebih kecil berbanding Exocet.

Kongsberg NSM, rudal SSM dengan jangkauan 180 km (photo : Militaryphotos)

"Kita memilih untuk memasang semua kapal ini dengan peluru berpandu anti kapal permukaan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan peluru berpandu pertahanan udara. Jika kita memilih untuk memasang kedua-dua jenis persenjataan ini, kosnya terlalu tinggi.

"Sebelum ini semua kapal dari jenis KD Kedah walaupun canggih tetapi hanya dilengkapi dengan meriam utama dan sekunder sahaja kerana konsep pembinaannya adalah 'fitted for but not with'. Jadi, kita fikir sudah sampai masanya kapal ini dilengkapkan dengan peluru berpandu.

MBDA MM40 block ii, rudal SSM dengan jangkauan 70 km (photo : MBDA)

"Keputusan untuk memasang peluru berpandu ini selaras dengan kehendak TLDM. Memandangkan semua kapal ini dipertanggungjawab untuk meronda perairan negara maka, menjadi keperluan untuk aset ini dibekal dengan peluru berpandu," katanya.

Kapal ronda dari kelas KD Kedah adalah lambang kepada usaha berdikari industri pertahanan Malaysia, yang dibina berasaskan kapal Meko A-100, hasil kerjasama antara syarikat pertahanan tempatan, Boustead Naval Shipyard dengan syarikat Jerman.

Kapal moden tersebut dibina dengan mengaplikasikan konsep modular, menyebabkan ia boleh ditingkat upaya pada bila-bila masa tanpa perlu mengambil masa yang lama.

(Utusan)

Reka Bentuk LCS Siap Hujung Bulan Ini

09 Juli 2011

Salah satu desain NGPV batch II (photo : Wiki)

KUALA LUMPUR - Reka bentuk akhir Kapal Tempur Pesisir (LCS) yang bakal dibangunkan untuk kegunaan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) akan siap hujung bulan ini.

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ciri-ciri halimunan menjadi penekanan utama dalam reka bentuk LCS bagi memastikan aset tempur itu sukar dikesan.

"Reka bentuk serta sistem pertahanan kapal ini bakal menjadikan ia sebagai aset tempur canggih dan mampu mengawal perairan negara secara berkesan selama 40 tahun dari sekarang.

"Ia dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh TLDM dan penekanan utama diberi kepada aspek halimunan bagi memastikan LCS sukar dikesan," katanya di sini hari ini.

Utusan Malaysia difahamkan, kapal tersebut akan dilengkapi dengan peluru berpandu Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) yang mampu menembak pesawat sehingga jarak 50 kilometer (km).

Untuk sistem antikapal pula, LCS dijangka dilengkapi dengan peluru berpandu jarak jauh (185km) buatan Norway, Naval Strike Missile (NSM) selain turut dipasang torpedo.

Terdahulu, Ahmad Zahid menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean sempena lawatan tiga hari beliau bermula Isnin lalu, ke negara ini.

Mengulas mengenai pertemuan dengan Chee Hean, beliau berkata, beberapa perkara membabitkan kerjasama ketenteraan telah dibincangkan khususnya isu berkaitan Selat Melaka.

"Kedua-dua negara menyatakan komitmen untuk meningkatkan lagi kerjasama dalam soal rondaan bersama di Selat Melaka kerana hasilnya cukup positif dalam membanteras kegiatan lanun.

"Sehingga Julai tahun ini, tiada kes membabitkan lanun di perairan Selat Melaka. Ini memberi keyakinan kepada syarikat pengendali kapal dan manfaatnya dapat dinikmati bersama," katanya.

Ditanya sama ada isu pencerobohan ruang udara negara turut dibincangkan, Ahmad Zahid berkata, perkara itu tidak disentuh kerana Malaysia sudah membuat bantahan melalui Wisma Putra.

(Utusan)

KRI Diponegoro-365 “Bombardir” Pulau Gundul

05 Juli 2011

Meriam OTO Melara 76mm KRI Diponegoro (photo : Koarmatim)

Laut Jawa-Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Diponegoro-365 “membombardir” Pulau Gundul yang berada di sekitar Kepulauan Karimun Jawa Sabtu (02/06). Sebanyak sembilan butir peluru dimuntahkan dari moncong Senjata Artileri jenis meriam laras tunggal super rapid dengan kaliber 76mm berhasil menghujam daratan Pulau tak berpenghuni itu. Pulau Gundul merupakan daerah latihan milik TNI AL kusus untuk gladi tempur penembakan senjata artileri kapal-kapal perang.

Meriam kaliber 76mm Otomelara yang terpasang di Geladak Haluan kapal ditembakkan secara otomatis melalui Pusat Informasi Tempur (PIT) didukung radar senjata jenis LIROD MK2 sebagai tracking sasaran. Selain menggunakan kendali penembakan otomatis melalut PIT juga dilakukan penembakan secara manual dengan Target Designation Sight (TDS). Jarak tembak dari KRI Diponegoro menuju sasaran kurang lebih 5 nautical mile (9,8km).

Akurasi penembakan meriam 76mm sangat tinggi karena didukung Module Combat System (MCS) terintegrasi dengan senjata ini, berupa radar LIROD yang mampu melakukan tracking video dan memberikan data kontrol senjata secara tiga dimensi mulai dari jarak, baringan dan ketinggian sasaran. Radar tersebut juga memiliki kemampuan mengunci sasaran udara secara manual dan otomatis.

Peluru yang ditembakkan dari laras meriam 76mm merupakan proyektil jenis Target Practice(TP). Meriam buatan Italia ini mampu memuntahkan peluru sebanyak 120 butir per menit dengan jarak jangkau maksimal 16 sampai 20 kilometer sesuai dengan jenis Amunisi yang ditembakkan. Untuk Amunisi jenisSemi Armour Piercing Otomonition Extended Range (Sapomer) dapat menjangkau sasaran dengan jarak maksimum 20km.

Serbuan pagi hari itu merupakan program latihan yang dilaksanakan oleh kapal perang yang berada di jajaran Koarmatim tersebut, saat melakukan perjalanan Lintas Laut (Linla) dari Pangkalan Surabaya menuju Jakarta dalam rangka akan mengikuti Latihan Bersama (Latma). Disamping itu kapal ini akan mendapatkan tugas patroli laut wilayah barat yang berada disekitar Kepulauan Karimun Jawa, Selat Sunda, Perairan Kepulauan Riau (Kepri), Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Tujuan galdi tempur penembakan senjata Artileri atas air tersebut sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kemampuan operasional persenjataan serta piranti pendukung yang terintegrasi dengan senjata tersebut. Selain itu juga untuk meninggkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit dalam mengawaki dan mengoperasikan persenjataan yang dimiliki oleh KRI.

“Latihan penembakkan ini berhasil dengan baik, karena seluruh peluru yang ditembakkan mencapai target dengan akurat”, kata Komandan KRI Diponegoro-365 Letkol Laut (P) Antonius Widyoutomo.

(Koarmatim)