ngah-ngoh

Home » Posts filed under Kapal Pendarat

Tampilkan postingan dengan label Kapal Pendarat. Tampilkan semua postingan

Three LCH of the RAN will be Decomissioned in December

25 September 2012

Heavy Landing Craft (LCH) : HMAS Betano L-130, HMAS Balikpapan L-126, HMAS Wewak L-133 (photo : Aus DoD)

Goodbye to LCH as amphibious capability grows

HMA Ships Balikpapan, Betano and Wewak will be decommissioned in December after almost four decades of service.

While the ships continue to provide excellent service, Navy will transition from the existing Fleet as its new amphibious capabilities grow.

CN VADM Ray Griggs said in a signal to all Navy personnel that the decommissioning of Balik papan, Betano and Wewak would be followed by the paying off of HMA Ships Brunei, Labuan and Tarakan by the end of 2014.

“Many of us have had the privilege of serving in a shoebox,” he said.

“I congratulate all personnel both, uniformed and civilian, who have operated and maintained these wonderful amphibious work horses for almost four decades.

“Their operational service record is virtually unparalleled and, unfortunately, mostly unheralded.”

Commander Australian Amphibious Task Group CAPT Ray Leggatt said their operational record, particularly during the past 20 years covering operations in Bougainville, East Timor and Solomon Islands, had been outstanding.

“Their performance has been exemplary as indicated by the granting of a meritorious unit citation for the LCH group for operations in East Timor during the INTERFET intervention during 1999-2000,” he said.

“They have laid a great foundation as we transition from the existing Fleet and grow our new amphibious capabilities.”

(Navy News)

Wamenhan Resmikan Pembangunan Tiga Kapal Perang

01 Agustus 2012

Kapal Tanker/BCM berukuran panjang 122,40 meter, lebar 16,50 meter dengan kecepatan maksimal 18 knots sedangkan untuk kapal LST berukuran panjang 117 meter, lebar 16,40 meter dengan kecepatan maksimal 16 knots (photo : DMC)

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, dan Wakasal Laksdya TNI Marsetyo serta sejumlah Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, Selasa (31/7), meresmikan pembangunan tiga kapal perang di Galangan Kapal PT. Dok dan Perkapalan (DKB) Kodja Bahari, di Jakarta, yang ditandai dengan peletakan lunas (keel laying) pembangunan satu unit kapal perang jenis Bantu Cair Minyak (BCM) serta pemotongan baja pertama (first steel cutting) untuk pembangunan dua unit kapal jenis Landing Ship Tank (LST)

Dalam sambutannya, Wamenhan mengatakan, Peristiwa peresmian ini merupakan bukti satu langkah maju dari peran PT Dok Kodja Bahari dalam membangkitkan industri pertahanan, sekaligus menjadi peran pemerintah sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Presiden RI untuk memodernisasi alutsista TNI. Terlebih, produk yang dihasilkan akan menjadi bahan laporan Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia pada 5 Oktober 2014 di Surabaya.

Karenanya, kata Wamenhan lebih lanjut, PT Dok Kodja Bahari masih ada 2 episode tantangan lagi yang harus dimenangkan oleh PT Dok Kodja Bahari yaitu, masalah kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian pembangunan kapal. Sedangkan ke depan, Wamenhan berharap PT Dok Kodja Bahari juga harus mampu berbicara tidak hanya pada skala nasional saja, tetapi juga pada tingkat regional. Dan untuk mewujudkan upaya tersebut, sedang dipikirkan wacana mengadakan joy sea trip bagi tamu-tamu dari negara luar pada event Indonesian Defence mendatang, sebagai bagian memperkenalkan kepada negara-negara luar tentang industri perkapalan khususnya yang berada di Jakarta, untuk menopang kebangkitan industri pertahanan. Mengingat, hal tersebut dapat menjadi cermin serta Indonesia dikenal dengan kebangkitan industri dan tidak mengenal krisis ekonomi global.

Sementara itu, Dirut PT Dok Kodja Bahari Riry Syeried Jetta dalam laporan kesiapan penyelesaian pembangunan kapal – kapal tersebut menyampaikan, bahwa kapal jenis BCM yang berukuran panjang 122,40 meter, lebar 16,50 meter, memiliki kecepatan maksimal 18 knots dan berkapasitas bahan minyak cair sebanyak 5500 m3 akan selesai pembangunannya dan diserahkan pada Bulan Desember 2013. Pola pembangunan kapal tersebut menggunakan Multiyard Single Construction Methode dengan sistem Integrated Hull Construction Outfitting & Painting, yakni dilaksanakan di tiga galangan di Jakarta yang dilakukan secara paralel serta pengerjaan konstruksi bangunan kapal sudah mencapai 550 ton dari total 1.770 ton. Sedangkan untuk kapal LST berukuran panjang 117 meter, lebar 16,40 meter dengan kecepatan maksimal 16 knots, diproyeksikan dapat mengangkut tank tidak hanya jenis BMP 3F tetapi juga untuk tank sekaliber Leopard.(BND/SR)

(DMC)

Empat Kapal LST Segera Dihapuskan

10 Januari 2012

LST KRI Teluk Saleh 510 (photo : TNI AL)

Pangkolinlamil Adakan Pengarahan Kepada KRI yang Dikonservasi

Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum. memberikan pengarahan terhadap para Komandan dan ABK empat KRI yang berada pada tahap Konservasi antara lain KRI Teluk Langsa (TLS)-501, KRI Teluk Kau (TLK)-504, KRI Teluk Tomini (TTM)-508 yang berada di Satlinlamil Jakarta dan KRI Teluk Saleh (TSA)-510 yang berada di Satlinlamil Surabaya, di Gedung Marseling Area, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Senin (09/01).

Pangkolinlamil mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ini empat KRI Kolinlamil yang di Konservasi akan dihapus sesuai keputusan pimpinan TNI AL karena telah selesai melaksanakan tugasnya.

Laksda TNI Agung Pramono,S.H.,M.Hum, pada kesempatan tersebut memberikan arahan kepada empat Komandan KRI beserta ABK pada masa konservasi agar selalu tetap semangat dan menjaga keberadaan KRI tersebut sesuai apa adanya, serta tetap memperhatikan faktor keamanan dari bahaya kebakaran dan kebocoran.

KRI Teluk Langsa-501, KRI Teluk Kau-504, KRI Teluk Tomini-508 dan KRI Teluk Saleh-510 merupakan kapal jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Kapal-kapal tersebut telah memperkuat jajaran TNI AL lebih dari 50 tahun di bawah pembinaan Kolinlamil. Pada saat ini keempat kapal tersebut berada pada tahap konservasi, sehingga tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan operasional, baik dalam rangka operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Selama masa pengabdiannya, kapal-kapal perang tersebut telah banyak perannya dalam mendukung operasi penegakan kedaulatan RI, pergeseran pasukan, material dan logistik ke seluruh wilayah Indonesia, maupun dalam rangka bantuan angkutan laut dalam mendukung pembangunan nasional.

Hadir dalam kegiatan pengarahan tersebut antara lain Irkolinlamil Kolonel Laut (P) Chairil Hapri, S.E, para Asisten Pangkolinlamil, para Kadis Kolinlamil dan Komandan Satlinlamil Jakarta.

(TNI AL)

HMAS Choules Arrives Home in Australia

21 Desember 2011

HMAS Choules amphibious landing ship (photo : Aus DoD)

Navy's Capability Boosted with New Ship Arrival

The Royal Australian Navy’s newest ship HMASChoules has arrived at its homeport at Fleet Base East in Sydney after being formally commissioned into service in Fremantle on 13 December 2011.

Commander of Australian Fleet, Rear Admiral Steve Gilmore AM, CSC, RAN welcomed the ship and her crew of 158 and said she would make an exciting addition to the Navy.

“It was terrific to see her sail through Sydney Harbour flying the White Ensign for the first time,” Rear Admiral Gilmore said.

HMAS Choules has been named after the longest surviving World War One veteran, Claude Choules who passed away in April this year at age 110.

“The crew has already given the ship a strong sense of character through the hard work that has been undertaken in the lead up to HMAS Choules’ commissioning,” Rear Admiral Gilmore said.

The acquisition of this ship will help ensure that the Royal Australian Navy has the amphibious capability it needs for operations and humanitarian support in our region in the period leading up to the arrival of the Royal Australian Navy’s Landing Helicopter Dock ships in 2014 and 2015.

With a cargo capacity the equivalent of HMA Ships Manoora, Kanimbla and Tobruk combined, HMASChoules is a proven capability having provided humanitarian relief when she was under Royal Navy command as RFA Largs Bay, assisting as part of the international response to the Haiti earthquake in 2010.

The 176 metre long vessel has a crew of 158 Officers and sailors, and can accommodate two large helicopters such as Sea Hawks and Black Hawks, 150 light trucks and 350 troops. HMAS Choules also carries two mexeflotes, which are landing raft, designed to move goods and vehicles between the ship and the shore.

The Royal Australian Navy now has the following amphibious capability if required to provide humanitarian and disaster relief during the current cyclone season:

HMAS Choules;
HMAS Tobruk;
Windermere – leased from P&O until 31 January 2012, with the option to extend to the end of February 2012;
HMNZS Canterbury – under Australia’s agreement with New Zealand it would be made available as part of the joint Pacific-focused Ready Response Force, subject to any operational requirements in New Zealand.

(RAN)

Navy Prepares for First PHL-Made Landing Craft

22 November 2011

The first 51.43-meter Philippine-made landing craft utility (LCU) designed for combat support missions (photo : Business Mirror)

THE Navy is preparing for the turnover from the contractors of the first 51.43-meter Philippine-made landing craft utility (LCU) designed for combat support missions, Lt. Col. Omar Tonsay, Navy spokesman, said on Monday.

“We’re finalizing preparations in connection with the completion of a Philippine-made naval vessel for use of Fleet-Marine Operating Forces as well as other military forces stationed all over the Philippines for internal as well as external defense operations,” Tonsay said.

The Navy has yet to name the ship.

Earlier, the Armed Forces chief of staff, Gen. Eduardo Oban Jr., announced the near completion of the inter-island and coastal operations watercraft capable of logistics transport and amphibious operations.

Tonsay said the LCU Acquisition Project is part of the 2002 Revised Reprioritized Project List with an approved budget of P189 million.

“The LCU is being jointly constructed by Propmech Corp. of Manila for the engine and propulsion system and the Philippine Iron Construction and Marine Works Inc. of Misamis Oriental for the hull and ship’s fixtures,” he said.

Tonsay said the ship is configured to transport combat personnel, vehicles, artillery equipment, and cargoes in support of military amphibious operations and secondarily, to perform noncombatant evacuation, medical mission, disaster, rescue-and-relief operations and transport-logistic mission, in support to national socioeconomic projects of the government.

“Our new ship is manned by 15 personnel or crew and has a capacity of 200 passengers or 200 soldiers. It has approximately displacement capacity of 579 tons with a cargo space area of about 250 square meters, or a maximum of 110 tons. Its cruising speed is 14 knots,” Tonsay said.

He said the LCU will be a big boost to the country’s naval fleet that was reinforced by the acquisition of the 36-year-old BRP Gregorio del Pilar, a Hamilton-class cutter that was retired by United States Coast Guard.

Repairs of the cutter are almost complete at a dry dock in Batangas.

“Baka isabay na ang pag-launch ng LCU sa commissioning ng cutter pati na ang presidential yacht [BRP Ang Pangulo] ni-repair din,” Tonsay said.

(Business Mirror)

HMAS Tobruk to Undergo Certification Trials

12 November 2011

HMAS Tobruk LSH/Landing Ship Heavy departs Fleet Base East, Sydney, as the ship heads out to sea to undergo Certification Trials. (photo : RAN)

Following a programmed maintenance period, HMAS Tobruk sailed on Tuesday 8 November 2011 from Fleet Base East, headed to sea to undergo Certification Trials. HMAS Tobruk will conduct a series of evolutions to confirm the functionality of the many ship systems that were worked on during the maintenance period.

The ship will also commence a period of sea certification for the crew. The completion of the programme has resulted in a significant improvement in the ship's material state. The aim of this maintenance was to best ensure the ship's sustained readiness for Humanitarian Assistance and Disaster Relief over the forthcoming Australian cyclone season between 1 November 2011 and 30 April 2012.

(RAN)

Landing Craft Ujicoba di Kolinlamil

21 Oktober 2011

Landing Craft dengan mesin waterjet sedang diuji-coba (photo : Poskota)

JAKARTA (Pos Kota) – Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno, S.E. onboard di landing craft unit (LCU) dengan mesin pendorong water jet yang dibuat dengan peruntukan kapal perang jenis landing platform dock (LPD) yang diujicobakan di Kolinlamil, Jumat (21/10).
Pada kegiatan uji coba tersebut, turut onboard di dalam LCU Asrena Kasal Laksda TNI Sumartono, Aspam Kasal Laksda TNI Ir. Putu Yuli Adnyana, Asops Kasal Laksda TNI Hari Bowo, M.Sc., Pangarmatim Laksda TNI Ade Supandi, S.E., Pangkolinlamil Laksda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum., Dankormar Mayjen TNI (Mar) Alfan Baharudin, Kadismatal, Kadisadal, Kadislaikmatal, Kasarmabar, Kaskolinlamil serta Danlantamal III.

LCU yang diujicobakan merupakan prototype LCU produksi dalam negeri yang akan dipesan oleh TNI AL dan direncanakan akan ditempatkan di empat kapal perang jenis LPD milik TNI AL dengan berbagai kelebihan diantaranya menggunakan mesin pendorong water jet sehingga mampu bermanuver di area yang relatif sempit, dapat dioperasikan di perairan dangkal, daya angkut 100 pesonel atau 26 ton, kecepatan kosong 40 knots per mil laut/Nautical Mil, sedangkan kecepatan maksimum 28 knots, tidak bising, minim getaran, terbuat dari aluminium,

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk melihat kemampuan yang dimiliki LCU propullsion water jet dan untuk menampung berbagai masukan guna penyempurnaan LCU yang akan dibuat untuk kapal LPD TNI AL sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya dalam pelaksanaan operasi sesuai kebutuhan TNI AL selaku pengguna.

(PosKota)

1st PHL-Made Navy Vessel Unveiled in PICMW

06 Oktober 2011

The new Landing Craft Utility for Philippine Navy (all photos : EaseFlash/Timawa)

The Philippine Iron Construction and Marine Works (PICMW) located in Jasaan, Misamis Oriental has completed the construction of the first Philippine-made Navy vessel, a 579-ton Landing Craft Utility (LCU).

The ship’s hull and fixtures were made fully by PICMW while the engine and propulsion system was created by Propmech Corporation, a known Philippine marine dealer for Caterpillar propulsion sytems on seacrafts.

The construction of the ship was funded by the Navy’s P176-million LCU acquisition project. The Philippine-made LCU will provide for a readily available watercraft for combat support missions such as logistic transport and amphibious operations.

PICMW configured the LCU to transport combat personnel, tanks, vehicles, artillery, and cargo. It is said to be stationed in Mindanao.

The ship’s characteristics are as follows:
-Complement: 15 Personnel/Crew
-Length: 51.43 M
-Breadth: 10.00 M
-Depth: 2.44 M
-Draft: 1.52 M
-Displacement: (Approx) 579 Tons
-Speed: 14 knots
-Hull Construction: Flat Bottom, Welded Steel

Capacities:
-Passenger Capacity -200 sitting passengers
-Cargo Space Area -About 250 m2
-Weight of Cargo -Maximum of 110 tons

Shipbuilding and repair has been going on at PICMW even before Hanjin came to Misamis Oriental.

(Cagayan de Oro Dev)

12 LCM-1E Watercraft will Complement the Australian LHD

27 September 2011

Navantia LCM-1E watercraft (photo : RAN)

LHD Watercraft and Enhanced Joint Operations Centre Command and Control Capability Projects Approved

Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Jason Clare today announced that the Government had given Second Pass Approval for two important capability projects: the purchase of 12 new watercraft for the two Canberra Class Landing Helicopter Dock (LHD) ships and the enhancement of information and technology infrastructure at Headquarters Joint Operations Command (HQJOC) .

Purchase of watercraft for LHD (Joint Project 2048 Phase 3)

The Government has agreed to the purchase from Navantia of 12 medium-sized fast landing craft (the LCM-1E) for the LHD through Joint Project 2048 Phase 3.

This follows a decision in February 2009 to direct source the purchase of the watercraft to Navantia.

Navantia are building the hulls for the two LHDs and the watercraft will be purpose-built for these ships.

The watercraft will enable transport of troops and equipment from the LHDs to the shore including where there are no fixed port facilities.

The delivery of the first batch of four watercraft will be co-ordinated with the delivery of the first LHD, expected in 2014.

Construction of the LHDs is underway in Spain and Australia.

The LHDs are bigger thanAustralia’s last aircraft carrier.

Each is 230 metres long and can carry a combined armed battlegroup of more than 1000 personnel, 100 armoured vehicles and 12 helicopters. Each also includes a 40-bed hospital.
Maintenance and support for the watercraft will be provided by Australian industry.

The total cost of Joint Project 2048 Phase 3 is cost capped between $300 million to $500 million in the Public Defence Capability Plan.

The final cost is subject to the satisfactory negotiation of a contract with acceptable terms and conditions.

Australian Defence Force Command and Control (Joint Project 2030 Phase 8 )

The Government has also approved enhancements to information and communications technology infrastructure at Headquarters Joint Operations Command (Bungendore) as well as software upgrades to better support military planning.

The enhanced command and control system will also allow better communication between operations staff and troops, particularly commanders and Special Forces.

Defence will purchase commercial off-the-shelf hardware and software products which will then be integrated to meet requirements.

It is expected that the capital expenditure for these enhancements will generate around 75 jobs and support around 25 on-going jobs inAustralia.

Additional hardware and software upgrades to support better military planning will be considered by Government in future elements of Joint Project 2030 Phase 8.

The total cost of Joint Project 2030 Phase 8 is cost capped between $100 million to $300 million in the Public Defence Capability Plan.

(Aus DoD)

RAN will Lease the Windermere as an Additional Amphibious Ship

14 September 2011

Windermere will be leased as an additional amphibious ship (photo : Aus DoD)

Amphibious Ship Update

Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Jason Clare today announced that the Royal Australian Navy will lease an additional amphibious ship, the Windermere, to enhance the Navy’s amphibious capability during the forthcoming cyclone season.
This adds to HMAS Choules which will arrive in Australia in December and HMAS Tobruk which is currently in maintenance in preparation for the cyclone season which commences in November.

The additional ship has been leased to maximise the Royal Australian Navy’s ability to respond to humanitarian and natural disasters over the cyclone period.

The Windermere has been leased from 14 October to 31 January 2012, with the option to extend to the end of February 2012.

It has been chartered through P & O Maritime Services at a cost of $9.4 million. It is capable of supporting around 100 passengers and can carry 1000 tonnes of cargo.

The Windermere is also in addition to Australia’s agreement with New Zealand that the New Zealand amphibious lift ship HMNZS Canterburywould be made available as part of the joint Pacific-focused Ready Response Force, subject to any operational requirements in New Zealand.

Today’s announcement is one of a series of actions the Government has taken this year to improve Navy’s amphibious capability and ensure it has the capacity required for the cyclone season.

(Aus DoD)

Phil Navy Acquires New Vessel

12 September 2011

Landing Craft Utility 579 ton (photo : Propmech)

MANILA, Philippines - The Philippine Navy is commissioning the construction of a 579-ton Landing Craft Utility (LCU) that will be launched in the last quarter of the year.

The engine and propulsion system of the ship will be created by PROMPMECH while its hull and fixtures will be made by Philippine Iron Construction and Marine Works (PICMW).

The construction of the ship is funded by the Navy’s P176-million LCU acquisition project.

“The acquisition of the Philippine-made LCU will provide for a readily available watercraft for combat support missions such as logistic transport and amphibious operations,” Navy spokesman Omar Tonsay said.

This month, the Navy has received the weather endurance cutter BRP Gregorio del Pilar acquired from the United States Coast Guard for P450 million.

Local shipbuilders configured the LCU to transport combat personnel, tanks, vehicles, artillery, and cargo.

(PhilStar)

Decommissioning of HMAS Kanimbla

19 Agustus 2011

HMAS Kanmbla amphibious ship (photo : krblog)

The Minister for Defence, Stephen Smith, and Minister for Defence Materiel, Jason Clare, today announced that the amphibious ship HMASKanimbla would be decommissioned.

In September 2010 the Chief of Navy imposed an operational pause on HMAS Ships Kanimbla due to seaworthiness concerns.

Since then, Defence has assessed the future of HMAS Kanimbla.

This included a detailed assessment of the capability provided by HMAS Kanimbla, an assessment of its materiel state and a cost and risk assessment.

The outcome of this assessment is that the most cost effective and lowest risk option is to decommission HMAS Kanimbla.

The cost to complete the extensive remediation work required on HMAS Kanimbla is estimated to be up to $35 million.

HMAS Kanimbla would not on that basis be available for operations until at least mid-2012. HMAS Kanimbla was scheduled in any event to be decommissioned at the end of 2014.

It does not represent value for money to therefore pursue further maintenance on HMAS Kanimbla.

Accordingly, on the basis of advice and recommendations from the Chief of Navy and the Chief Executive Officer of the Defence Materiel Organisation, the Government has agreed to decommission HMAS Kanimbla.

This announcement follows a number of announcements relating to Navy’s amphibious capability in 2011.

In February the Government announced that HMAS Manoora would be decommissioned on the advice of the Chief of Navy that the ship was beyond economical repair to bring it back into operational service, given the vessel’s remaining planned life.

HMAS Manoora was formally decommissioned in May.

The Government also announced in February that it was pursuing the acquisition of the United Kingdom amphibious ship the RFA Largs Bay. The Government indicated at the time that, should this acquisition proceed, it would consider the decommissioning of the HMAS Kanimbla.

In April the Government announced that it had successfully acquired Largs Bay for £65 million (approximately $100 million).

Largs Bay will be commissioned into Navy service as HMAS Choules in honour of Mr Claude Choules, the last known veteran to have served on active service in the First World War.

HMAS Choules is expected to arrive in Australia for a commissioning ceremony in Fremantle in December 2011.

HMAS Tobruk

HMAS Tobruk has been docked in Sydney since May while Defence undertakes scheduled maintenance to further assure the safety and reliability of the ship and to return it to 48 hours readiness notice.

Defence has previously chartered the P&O vessel Aurora Australis from May to 12 August to provide a humanitarian assistance and disaster relief sealift response vessel.

HMAS Tobruk is currently in the final phase of its scheduled maintenance period and is expected to be available for sea for a short period of time from end August to early September before it undergoes further scheduled and previously announced work to prepare it for the cyclone season which commences in November.

To provide an amphibious transport capability while HMAS Tobruk is prepared for cyclone season, Defence has negotiated the availability of the Australian Customs Vessel Ocean Protector to provide a humanitarian assistance and disaster relief sealift response vessel from 12 August until 14 October 2011.

The Ocean Protector is in addition to Australia’s agreement with New Zealand that the New Zealand amphibious lift ship HMNZS Canterburywould be made available as part of the joint Pacific-focused Ready Response Force, subject to any operational requirements in New Zealand.

Navy continues to examine amphibious transport ship options from 14 October in addition to HMAS Tobruk in the lead up to the arrival of HMAS Choules at the end of this year.

(Aus DoD)

Kemenhan akan Perbaruhi Kamera Foto Udara Lanud Abdulrachman Saleh

18 Agustus 2011

Kamera SRS 2000 Retina (photo : Defense Studies)

Malang - Kementerian Pertahanan terus berupaya meningkatkan teknologi alutsista di lingkungan TNI. Seperti merubah kamera pengintai dan pengamatan udara yang dimiliki Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh dari SRS 2000 retina ke tipe lebih canggih.

Kasubdit Teknologi Kementrian Pertahanan Kolonel TNI AU Taufik Arief mengatakan, penggunaan teknologi kamera pengintai lebih canggih dari yang dimiliki sekarang, untuk mendukung kepemilikan alutsista di lingkungan TNI AU. SRS 2000 retina akan diganti dengan tipe kamera di atasnya yang mempunyai daya jangkau lebih jauh serta hasil maksimal.

"Kamera yang baru akan bisa digunakan pada siang dan malam hari, daya jangkaunya mencapai 7 Km atau 500 ribu feet," kata Taufik kepada detiksurabaya.com di Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh, Kamis (18/8/2011).

Ia mengungkapkan, SRS 2000 retina dimiliki sejak tahun 2006 itu hanya mempunyai daya jangkau 10 ribu feet dan tidak dapat dioperasikan pada malam hari. Dengan kamera baru menggunakan jenis Kamera Hitachi ini akan mampu meningkatkan operasi militer di tanah air.

"Kemampuan kamera yang baru ini tiga kali lipat dari SRS 2000 retina," ungkapnya.

Perubahan lamera baru ini juga diikuti dengan modifikasi alat pendukung seperti baterai serta perekam hasil pemotretan. Diharapkan hasil pemotretan atau rekaman video segera dapat ditransfer baik ke darat maupun kepada alata tempur lainnya.

"Hasil pemotretan nanti bisa langsung dilihat di darat atau dikirim ke armada laut atau alutista darat lain, jadi tidak menunggu pesawat turun," tandasnya.

Untuk membangun alutista pendukung ini, kata dia, Kementerian Pertahanan menggandeng BUMN yang khusus membidangi alutsista tersebut, yakni LEN industri.

Selain itu, insinyur lokal juga dilibatkan dalam membangun alat foto udara terbaru ini, dikarenakan modifikasi para insinyur ini diharapkan bisa menekan anggaran yang dikeluarkan.

"Kita mampu membangun kontruksi alat foto udara, dengan melibatkan insinyur yang dimiliki. Soal teknologi apa itu kamera, lensa kita masih impor," bebernya

Ia menambahkan, pada Oktober 2011 mendatang kamera pengintai dan pengamatan udara menghabiskan anggaran sebesar Rp 6 miliar ini bisa di uji cobakan. "Oktober nanti kita uji coba," ujarnya seraya meneliti kamera pengintai lama.

Sementara Kepala Dinas Operasi Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh Kolonel (penerbang) Novyanto Widadi menuturkan, pengembangan alutista ini merupakan program dari Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang menharapkan angkatan bersenjata tanah air didukung oleh teknologi termodern dalam alutista.

"Ini program yang dijalankan kementerian pertahanan," tuturnya.(fat/fat)

(Detik)

RFA Largs Bay will be Commissioned as HMAS Choules

15 Agustus 2011

RFA LArgs Bay (photo : travel-webshots)

Prime Minister Julia Gillard and Minister for Defence Stephen Smith today announced that the Royal Australian Navy’s newest ship, the ex United Kingdom Royal Fleet Auxiliary ship Largs Bay will be commissioned as HMAS Choules.

This name is in honour of Mr Claude Choules, the last known veteran to have served on active service in the First World War.

Mr Choules served in both the Royal Navy during the First World War and the Royal Australian Navy in the Second World War. He represented the last living link with those who had served in the First World War.

Mr Choules passed away in Perth, Western Australia, on 5 May this year at the age of 110.

The Prime Minister said that the naming of HMAS Choules recognised the service of a loyal and dedicated man in two different Navies over 40 years.

Mr Choules and his generation made a tremendous sacrifice for our freedom that we will never forget.

Minister Smith said that Mr Choules was very proud of his Navy service and was a well-regarded Western Australian.

HMAS Choules is scheduled to arrive in Australia in December to be commissioned into the Royal Australian Navy.

As with Mr Choules, HMAS Choules will serve Australia having completed service in the fleet of the Royal Navy.

The purchase of HMAS Choules from the United Kingdom was announced on 6 April this year.

HMAS Choules is a Landing Ship Dock commissioned into service in 2006.

It became surplus to United Kingdom requirements as a result of the UK Government’s 2010 Defence Strategic Review.

The ship weighs 16,000 tonnes, it is 176 metres long and 26 metres wide. Its flight deck has room for two large helicopters and can also carry around 150 light trucks and 350 troops.

HMAS Choules is a proven capability having provided humanitarian relief as part of the international response to the Haiti earthquake in 2010.

The ship was been acquired for £65 million (approximately $100 million).

Sea trials conducted in April confirmed the materiel state of the ship and that the acquisition was value-for-money.

The HMAS Choules is expected to be operational in early 2012.

(Aus DoD)

The Navy's Newest $100 Million Amphibious Ship has been Tagged "HMAS Lemon Scented"

29 Juli 2011

HMAS Lemon Scented ex RFA Largs Bay (photo : The Daily Telegraph)

THE navy's newest $100 million amphibious ship has been tagged "HMAS Lemon Scented" after a major inspection earlier this year uncovered a raft of serious technical faults in the second-hand British vessel.

The problems include overheating of the propulsion motors and transformers and faulty air handling units that "could cause respiratory problems among passengers and crew - in particular legionnaires disease", the chief engineer officer's report says.

Overheating means that the ship cannot maintain full speed and the lack of natural ventilation means she can't operate at higher speeds "especially in higher sea temperature conditions".
The ship, RFA Largs Bay, was designed to operate in cooler climates and many of the faults identified in the report are deep-seated "design issues".

The Gillard government purchased the mothballed Royal Fleet Auxiliary ship from the British government, claiming it was a major coup, but the official chief engineer's report casts serious doubts over those claims.

In the mid-1990s the Howard government issued a blunt warning about buying second-hand navy ships overseas after the amphibious ships HMAS Manoora and Kanimbla were found to be riddled with rust soon after they were purchased from the US Navy.

In his Largs Bay report, chief engineer officer Captain DA Wardell highlights numerous flaws ranging from faulty doors to inadequate cooling systems.

He listed six as critical: failure of the main engine room shut-down vents; fragility of the chilled water plants; suspect cargo lift systems; fragility of the vacuum toilet system; steering pump fragility; and lack of chemical treatment in the chilled and boiler water systems.

(The Daily Telegraph)

HMAS Manoora Retired as Navy’s Future Beckons

27 Mei 2011

HMAS Manoora (photo : Australian DoD)

After 17 years of dedicated service, the Royal Australian Navy’s amphibious transport ship, HMASManoora, was decommissioned at her homeport of Garden Island, in Sydney, today.

Following a time honoured tradition, the Australian White Ensign was lowered for the last time and handed to Commanding Officer, Commander Stephen Dryden, RAN.

Commander Dryden said Decommissioning the vessel was a bitter sweet moment.

“It is always sad to farewell a ship like Manoora, which has provided significant amphibious capability to the Australian Defence Force over her many years of service,” said Commander Dryden.

“Manoora has proven herself to be versatile and resilient, supporting humanitarian aid and disaster missions in the Solomon Islands and East Timor and undertaking active service in the Middle East as part of Operations Slipper and Falconer.”

“Her hard work has paved the way for the future of the Navy by providing an understanding of how to carry out amphibious and expeditionary warfare,” said Commander Dryden.

“Today it is also important to acknowledge the hard work of the current and former crews who have calledManoora home. Their dedication has enabled the platform to respond to situations in war and peace, whenever tasked by Government to do so.”

Manoora is a helicopter capable amphibious transport ship with a 40 bed hospital, which has seen an army contingent embedded as part of her crew.

(Australian DoD)

KRI Teluk Bayur-502 Akhiri Masa Tugas

18 Maret 2011

KRI Teluk Bayur 502 jenis Landing Ship Tank (photo : TNI AL)

JAKARTA (Pos Kota) – Salah satu unsur kapal perang TNI AL, KRI Teluk Bayur-502 direncanakan akan mengakhiri tugas sebagai Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) ditandai dengan upacara penurunan ular-ular perang yang direncanakan Jumat (18/3) pagi besok di dermaga TNI AL Surabaya
Kapal perang produksi Amerika Serikat tahun 1942 tersebut , telah memperkuat TNI AL sejak tanggal 17 Juni 1961. Dan Selama penugasan telah banyak menorehkan catatan sejarah mulai dari penugasan dalam operasi penegakkan kedaulatan RI dan berbagai latihan serta bantuan angkutan untuk pembangunan di daerah seluruh wilayah NKRI.

KRI Teluk Bayur-502 jenis Landhing Ship Tank (LST) , pertama kalinya jabatan Komandan KRI dijabat oleh Mayor laut (P) Handayana Sukendar . Kapal perang ini masuk memperkuat unsur jajaran Komando Lintas laut Militer pada tahun 1975 , dan sehari-hari dibawah pembinaan Satuan Lintas laut Militer (Satlinlamil ) Surabaya.

Kapal-kapal LST yang sudah tua digantikan dengan kapal LPD dan LST 117 meter yang akan diproduksi oleh PT. PAL (photo : Allair-Kaskus Militer)

Kapal perang dengan spesifikasi panjang 99,89 meter dan lebar 15,25 meter saat masih aktif mampu menempuh kecepatan 8 knot memiliki dengan kemampuan angkut 17 tank di dek kapal dan pasukan sampai dengan 800 personel dengan perlengkapan lapangan.

Dalam berbagai penugasan selama ini,KRI Teluk Bayur-502 telah mengemban berbagai penugasan operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP) ke berbagai wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penugasan tersebut diantaranya ikut dalam operasi angkutan pergeseran pasukan ke Timor–Timur dan berbagai penugasan operas lainnya ke Wilayah Indonesia.

Selain itu dalam kegiatan pembangunan pernah ditugaskan untuk mengangkut alat-alat berat Departemen Pekerjaan Umum ke beberapa daerah dan mengangkut berbagai kebutuhan pertanian untuk pemukiman transmigrasi serta kegitan bantuan sosial lainnya ke beberapa pulau di Indonesia.

Setelah bertugas hampir mencapai 50 tahun memperkuat jajaran TNI AL, direncanakan pada hari jumat ini dilaksanakan Upacara penurunan Ular-ular perang di dermaga Pangkalan TNI AL di Surabaya.

Upacara penurunan ular-ular perang merupakan simbol kapal perang yang harus berkibar di tiang gafel, sebagai salah satu tanda dari Kapal Perang Republik Indonesia. Selain penurunasn ular-ular perang merupakan suatu peristiwa simbolik yang menandakan berakhirnya perjalanan sejarah pengabdian suatu KRI sebagai unsur kekuatan TNI AL.

Kolinlamil sampai saat ini masih diperkuat beberapa unsur kapal perang sejenis yang mendekati masa pengabdian sampai dengan 50 tahun, diantaranya Teluk Langsa-501, KRI Teluk Kau-504 dan Teluk Tomini-508. Kapal perang tersebut saat ini dalam tahap konservasi, dan tidak dilibatkan dalam kegiatan operasi.

(Pos Kota)

Pangarmatim Uji Coba Hovercraft

02 Maret 2011

Pangarmatim mengikuti uji coba Hovercraft yang di modifikasi sistem pendorongnya di laut Sekitar Dermaga Koarmatim. (photo : Armatim)

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Bambang Suwarto melaksanakan uji coba kendaraan amfibi atau Hovercraft yang dimiliki Koarmatim di sekitar perairan Koarmatim, Selasa (1/3). Uji coba kendaraan amfibi ini merupakan uji kemampuan kendaraan itu setelah mengalami perbaikan.

Dalam uji coba tersebut, Pangarmatim turut mengikuti pelayaran dengan menggunakan kendaraan tempur itu mengitari seluruh perairan Pangkalan Basis Koarmatim. Selama dalam pelayaran uji coba itu, Pangarmatim menerima penjelasan dari Kolonel Laut (T) Cahyono selaku ketua tim Modifikasi Hovecraft yang sehari-hari menjabat sebagai Sahli Pangarmatim Bidang Teknologi.

Modifikasi Hovercraft ini dilakukan oleh Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V Surabaya. Uji coba berlangsung dari pukul 10.30 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.

Turut menyertai Pangarmatim dalam uji coba kendaraan amfibi itu, antara lain Kepala Staf Koarmatim Laksma TNI Arief Rudijanto, SE. Komandan Guspurlatim Kolonel Laut (P) Sulaeman Banjar Nahor, SE, dan para Asisten Pangarmatim.

(Armatim)

Hovercraft Kartika

11 Februari 2011

Hovercraft Kartika milik TNI AD (all photos : Defense Studies)

Hovercraft adalah suatu kendaraan yang berjalan di atas bantalan udara (air cushion). Bantalan udara tersebut ditimbulkan dengan cara meniupkan udara ke ruang bawah kapal (plenum chamber) melalui skirt (sekat yang lentur) sehingga tekanan udara di dalam plenum chamber lebih tinggi daripada tekanan udara luar sehingga timbul gaya angkat.

Untuk menggerakkan kapal bantalan udara, digunakan gaya dorong yang diperoleh dari baling-baling seperti pada pesawat udara. Gaya angkat kapal ini bekerja pada penampang yang luas, sehingga tekanan terhadap tanah atau air (ground pressure) yang ditimbulkan tidak besar. Dengan demikian, kendaraan ini dapat berjalan di atas lumpur, air maupun daratan dengan membawa beban yang cukup berat. Karena tidak adanya kontak langsung antara hovercraft dan permukaan daratan atau air, maka hambatan yang terjadi kecil sehingga hovercraft dapat melaju dengan kecepatan tinggi.

Saat ini TNI-AD telah mampu menciptakan Hovercraft sendiri, Hovercraft ini merupakan hasil karya Litbang Bekang TNI AD yang bermitra dengan Kabindo dan PT Sri Rejeki Isman, dan diberi nama Hovercraft KARTIKA. bahkan Hovercraft ini pernah dipamerkan di dipelataran display statis depan Hall pameran Indo-Defence 2010, pada hari Rabu (10/11) hingga Sabtu (13/11) tahun 2010 yang lalu.

Berbeda dengan Landing Craft Air Cushion (LCAC) yang digunakan marinir AS, Kartika menggunakan struktur material sandwich composite pada lambungnya dan open loop dengan Finger Skirt pada bantalan craftnya. Ditenagai oleh 2 buah mesin diesel berkekuatan 330Hp dengan thrust engine 2x502Hp, hovercraft ini ditengarai mampu dipacu hingga kecepatan 20-25 knot (cruising speed) dengan endurance 7 jam. Muatan maksimum yang bisa diangkut hingga 3 ton, sehingga sanggup membawa 1 mobil truck 3/4.

Hovercraft yang diberinama Kartika ini memiliki dimensi panjang 14,2m, lebar 7m dan tinggi 3,1m. Untuk propeller menggunakan variabel pitch control dengan sistem belt transmision, sedangkan daya angkatnya (lifter) dan pengendalinya memakai sistem centrifugal fan yang terhubung dengan hydraulic motor.

Fungsi utamanya untuk mengangkut pembekalan TNI. Tapi Hovercraft ini juga bisa dimanfaatkan untuk misi kemanusian, misalnya menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, Hovercraft Kartika juga mampu menerjang ombak dengan ketinggian 1,2 meter.Hovercraft mampu beroperasi hingga tujuh jam, dengan bahan bakar 1,2 ton Solar, juga masih mampu menerjang ombak di atas ketinggian tersebut.

Mengenai daya angkut Hovercraft Kartika dapat mengangkut beban 5,5 ton. Meski dalam spesifikasinya tertulis 3 ton. Itu juga masih dapat ditambah.

(DitbekangAD)

Australia to Review NH90 Program, Cancels Watercraft

01 Februari 2011

LCM-2000 watercraft (photo : Australian DoD)

Projects of Concern - Update

Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Jason Clare today updated the Projects of Concern list, announcing the cancellation of the LCM2000 Watercraft project.

LCM 2000 Watercraft

This project was approved by the previous Government in 1997 and involved the construction of six watercraft for the Landing Platform Ships Kanimbla and Manoora.

The project has suffered a number of problems. Most critically, the dimensions and weight of the watercraft meant they were unsuitable to be launched from these ships and are not fit for alternative Australian Defence Force use.

Accordingly, the project has been cancelled and Defence will now begin plans to dispose of the vessels.

MRH-90 Helicopter

MRH-90 helicopter (photo : ADF)

Mr Smith and Mr Clare also announced that a high-level comprehensive diagnostic review of the MRH-90 helicopter project would occur this month.

As reported in both the Defence Annual Report and the ANAO Major Project Report released last year, the project has suffered delays of 12 months for the Navy’s helicopters and 18 months for the Army’s helicopters.

Delays are due to a series of key issues, including engine failure, transmission oil cooler fan failures and the poor availability of spares.

The former Government approved the order of 46 MRH-90s to replace the Army’s Black Hawk and Navy’s Sea King fleets.

13 MRH-90 helicopters have been accepted by Defence to date and are currently being used for testing and initial crew training.

Minister Smith said that the full diagnostic review would be supported by external specialists. It will provide recommendations to Government on the actions necessary to fully implement this important project.

Projects of Concern:

The Projects of Concern list was established by the Government in 2008 to focus the attention of Defence and Industry on remediating listed projects.

This process has been successful in remediating a number of key complex and challenging projects.

Projects are put on the list when there are significant challenges with scheduling, cost, capability delivery or project management.

Since September 2010, the Government has added two projects to the list (Electronic Support Measures upgrade for AP-3C Orion aircraft and Joint Air to Surface Standoff Missiles).

This brings the total number of projects placed on the list since 2008 to 18. Seven of these have been removed – five due to remediation and two due to cancellation.

Later this month the Minister for Defence Materiel will meet with the CEOs of companies who have projects on the list to discuss their plans to remediate the projects.

These meeting will now occur twice a year to ensure there is a focus at the top of Government, Defence and industry to remediate these projects and ultimately take them off the list.

Minister Clare also indicated he was developing plans to further strengthen the Project of Concern process. These reforms will be released in the next few weeks. The current Project of Concern list is below.

Project/ Description

-- CN10: Collins Class Submarine Sustainment and Projects
-- AIR 5077: Phase 3, ‘Wedgetail’ Airborne Early Warning and Control aircraft
-- SEA 1448: Phase 2B, Anti-Ship Missile Defence radar upgrades for ANZAC Class Frigates
-- JOINT 2043: Phase 3A, High Frequency Modernisation (HFMOD) communications and data exchange capability for sea, air and land forces
-- AIR 5333: ‘Vigilare’ Aerospace surveillance and command and control system
-- JOINT 129: Phase 2, Tactical Unmanned Aerial Vehicles
– airborne surveillance for land forces
-- LAND 121: Phase 3, ‘Overlander’ replacement field vehicles, trailers and modules for land forces (‘Medium Heavy’ class of vehicles only)
-- JOINT 2070: Lightweight torpedo replacement for ANZAC and ADELAIDE Class Frigates
-- AIR 5402: Multi-Role Tanker Transport aircraft
– Air to Air Refuelling Capability
-- AIR 5276: Phase 8B, Electronic Support Measures upgrade for AP-3C Orion aircraft
-- AIR 5418: Phase 1, Joint Air to Surface Standoff Missiles

(Australian DoD)

informasi