ngah-ngoh

Home » Posts filed under Asean

Tampilkan postingan dengan label Asean. Tampilkan semua postingan

Asean Sepakat Tingkatkan Kemampuan AU

KUALA LUMPUR-(IDB) : Angkatan Udara negara-negara ASEAN sepakat meningkatkan kemampuan perwira pertama di tingkat kapten berupa pelatihan dan pendidikan tertentu. Tujuannya bisa menjadikan mereka makin profesional sebagai perwira dan membentuk kader-kader yang tangguh.

Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, di Kuala Lumpur, Selasa, menyatakan, "Targetnya adalah profesionalisme pada Angkatan Udara." Dia salah satu peserta kunci The 9th Asean Air Chiefs Conference yang digelar di negara itu.

Dikatakan dia, melalui pendidikan ataupun pelatihan untuk para staf junior itu, maka mereka sudah saling mengenal sejak awal, sehingga mempermudah mencari solusi apabila ada permasalahan terutama dengan sesama negara ASEAN.

Dalam pertemuan AACC itu juga dibicarakan mengenai bahasa yang akan digunakan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut, apakah menggunakan bahasa Indonesia, Melayu ataupun Inggris. "Mengenai penggunaan bahasa masih belum ada kesimpulan mana yang dipergunakan," katanya.

Saat ini sedang dirumuskan sejumlah inisiatif yang bisa dilaksanakan antar sesama angkatan udara anggota Asean. "Bila sudah terbentuk maka tahun berikutnya akan direalisasikan," kata dia.

Pendidikan ataupun pelatihan nantinya seperti pelatihan managemen, penggunaan peralatan seperti pesawat C-130 Hercules, NAS-332 Super Puma, dan lain-lain yang dipakai sesama anggota ASEAN

Sumber : Antara

Analisis : Ketika AS Terusik China

ANALISIS-(IDB) : Suatu hari, Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, bilang begini:”Kami tak takut kepada China.”

Ucapan ini disampaikan Obama di Darwin, sehari setelah diteken kesepakatan dengan Pemerintah Australia,November tahun lalu. Kesepakatan itu adalah soal penempatan 2.500 marinir AS di Darwin, Australia.

Obama boleh berkelit, tapi fakta di lapangan berbicara lain. Mau tahu, saat ini sejumlah pangkalan militer AS di Jepang, Guam, dan Australia melingkari wilayah China.

Jadi, kalau Obama bilang AS tak khawatir kepada China, itu tentu saja menggelikan. Soalnya, China sekarang, beda dengan China yang dulu. Sekarang, negeri berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu maju sangat pesat, baik di bidang ekonomi, politik, maupun pertahanan.

Nah, tiga pilar kekuatan itulah yang saat ini begitu memengaruhi negara-negara di Asia. Lihat saja misi yang dibawa Menteri Luar Negeri AS, Hillary Rodham Clionton, dalam kunjungan 3-4 September lalu ke Jakarta. Selain meningkatkan hubungan kemitraan bilateral dengan Indonesia, Hillary juga mengangkat isu yang belakangan ini mulai membuat risau Washington, yakni ketegangan di Laut China Selatan.

Dan, yang tak kalah menarik, menurut banyak pihak, Hillary juga membawa agenda ekonomi untuk mengamankan kepentingan AS di Indonesia. Maklum, AS begitu khawatir atas dominasi ekonomi China di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Apalagi, saat ini perekonomian AS sedang morat-marit.

Dominasi China

Memang, sejak Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-Asean (Asean-Cina Free Trade Agreement/ACFTA) diberlakukan 1 Januari 2010, barang-barang China mulai dari peniti hingga mesin modal membanjiri pasar Indonesia. Maklum, dengan bea masuk 0%, barang-barang China leluasa masuk ke Indonesia. Sebelumnya, barang China sudah membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah.

ACFTA memang membuat China makin bergairah menyerbu pasar Indonesia. Bahkan, beberapa perusahaan raksasa China terus hadir dalam berbagai pameran teknologi dan produk China. Hingga saat ini lebih 1.000 perusahaan China beroperasi di Indonesia, baik bidang infrastruktur, kelistrikan, energi, komunikasi, agrikultural, manufaktur dan sektor lainnya.

China juga dikabarkan sedang mengincar pertambangan di pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua, yang belum semuanya dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia. Di pegunungan ini masih terkadung biji tembaga, uranium, dan emas. Inilah salah satu alasan yang dikabarkan kenapa AS mendirikan pangkalan militer di Darwin.

Dalam beberapa tahun terakhir, boleh dibilang China merupakan investor paling agresif di sektor migas Indonesia. Pada awal 2002, CNOOC mengakuisi seluruh operasi migas Repsol-YPF senilai US$ 585 juta sehingga menjadikannya produsen minyak lepas pantai terbesar di Indonesia dengan output 125.000 barel per hari.

Selanjutnya September 2002, CNOOC juga menandatangani kontrak US$ 500 juta untuk membeli 2,6 juta ton per tahun gas alam dari Tangguh, Papua. Pada saat hampir bersamaan dengan akuisisi CNOOC atas Repsol-FPF, PetroCina juga berhasil membeli seluruh aset Devon Energy (AS) di Indonesia seharga US$ 262 juta.

Beberapa saat kemudian, PetroChina sudah mendapatkan kontrak kerja sama migas dengan Pertamina di Sukowati dan Tuban, lapangan migas yang bertetangga dengan Blok Cepu.

Sebelumnya, perusahaan-perusahaan raksasa AS mendominasi proyek migas, emas dan tembaga di Indonesia. Di minyak, ada ExxonMobil yang mengelola ladang-ladang minyak di negeri ini. Salah satu ladang minyak yang sempat mengundang kontroversi adalah blok Cepu, Bojonegoro.

Sebelum mereka malah sudah berdiri PT Freeport Indonesia, perusahaan emas dan tembaga kelas dunia yang beroperasi di komplekstambang pegunungan Grasberg dan Ertsberg di Mimika, Timika, Papua.

Di sektor pertambangan lain juga ada raksasa Newmont. Lewat PT Newmont Nusa Tenggara, perusahaan tambang emas asal AS ini beroperasi di Lapangan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

Di bisnis jasa keuangan, beroperasi Citigroup lewat Citibank yang sudah cukup lama bermain di pasar Indonesia. Tahun lalu, Citibank masuk jajaran 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, serta menjadi bank asing teratas di Indonesia. Citibank juga memiliki jaringan di kota-kota besar di Indonesia.

ACC dan TPP

Perebutan pengaruh dua negara raksasa ini, yang paling kentara adalah ketika berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-19 di Nusa Dua Bali, 17-19 November tahun lalu. Yakni, ikutnya AS dan China dalam hajatan besar 11 negara anggota Asean.

China, misalnya. Negeri Tirai Bambu ini merangkul negara-negara anggota Asean untuk meresmikan Asean-China Centre (ACC). Untuk mendirikan ACC, China rela menjadi penyumbang terbesar hingga 90%, sementara sisanya dibagi rata 11 negara anggota Asean. Tujuan utama ACC adalah memperkuat perdagangan dua arah antara negara-negara Asean dan China.

Bila China merangkul Asean lewat jalinan ACC, AS datang dengan konsep Trans Pacifik Partnership (TPP) yang digagasnya. Inti dari konsep tersebut adalah menjadikan pasar Asean sebagai pasar baru bagi tujuan ekspor AS. “Kami berkomitmen total, all in, untuk hadir di Asean dalam bentuk TPP ini,” ujar Hillary saat itu. TPP juga dimaksudkan untuk mengimbangi Asean-Cina Free Trade Agreement (ACFTA) dengan kebijakan penghapusan bea masuk.

Posisi Asean memang sangat penting bagi ekonomi dunia. Dengan jumlah penduduk 558 juta jiwa dan sumber daya alam yang sangat berlimpah, Asean bakal menjadi penentu bagi masa depan Asia Timur dalam menggeser hegemoni ekonomi dunia. Asean juga akan menjadi pendukung ekonomi negara-negara industri Asia, seperti China, India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

Nah, kini tinggal Indonesia harus bermain jeli melihat dua negara raksasa ini bertarung. Bila salah, Indonesia bisa terseret dalam konflik.

Sumber : Inilah

Kunjungan Kerja Menhan Ke Davao City Philipina

DAVAO CITY-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dengan didampingi Duta Besar RI untuk Philipina Christiono Legowo, Konsul Jenderal RI untuk Davao Eko Hartono, Staf Khusus Menhan Bidang Kerjasama Internasional Soemadi D.M. Brotodiningrat, Karo TU Brigjen TNI Drs. Herry Noorwanto,M.A., Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Jan Peter Ate, M.Bus dan Waasops TNI Laksma TNI Widodo melakukan kunjungan kerja ke Davao City, Philipina. Kunjungan kerja yang berlangsung selama empat hari mulai tanggal 25-28 Agustus 2012 tersebut merupakan rangkaian kegiatan informal meeting seluruh Menteri Pertahanan ASEAN di Cebu, Philipina.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan beserta rombongan berkesempatan meninjau Kantor Satgas International Monitoring Team di Team Site 5, Davao City yang diterima hangat Dansatgas Kolonel Inf Khaerully, Wadansatgas Letkol Inf Andy Irawan dan anggota Satgas yang sedang berada di Davao City, Philipina. Seluruh delegasi Indonesia yang bertugas di Davao City Philipina berjumlah 14 orang yang terdiri dari 9 orang TNI dan 5 orang personel Kementerian Luar Negeri.

Pada kesempatan tersebut Menhan menerima laporan perkembangan situasi yang dihadapi Satgas Indonesia dalam melaksanakan tugas monitoring perjanjian perdamaian antara Pemerintahan Republik Philipina dan Front Pembebasan Masyarakat Muslim Moro atau The Moro Islamic Liberation Front (MILF). Selain menerima laporan dan berdiskusi dengan anggota Satgas, Menhan juga berkesempatan untuk memberikan penghargaan dan dukungannya kepada Satgas Indonesia dalam menjaga nama baik bangsa dan negara serta dalam pelaksanaan tugas selama berada di Davao City Philipina.

Sumber : DMC

ASEAN Tak Berdaya Menghadapi China

JAKARTA-(IDB) : Harapan Filipina dalam pertemuan ke-45 Menteri Luar Negeri ASEAN, di Phnom Penh, Kamboja, Juli 2012, agar disepakatinya Kode Tata Berperilaku di Laut China, kandas. Kandasnya kesepakatan tersebut diakibatkan di antara anggota ASEAN sendiri, khususnya Kamboja dan Filipina, yang tak menemukan titik temu.

Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, dalam kesempatan itu menuturkan bahwa pertemuan ini bukan untuk membahas sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Bahkan lebih tegas, Hor mengatakan masalah sengketa di Laut China Selatan tidak perlu dibahas.

Filipina ngotot agar masalah di Laut China Selatan bisa diselesaikan oleh negara ASEAN karena negara itu butuh dukungan. Bila Filipina menghadapi China secara sendiri, secara militer dan hukum internasional, akan kewalahan. Untuk itu Filipina tak lelah-lelahnya membawa masalah ini ke dunia internasional.

Pengklaiman secara sepihak wilayah Laut China Selatan oleh China membuat ketegangan tidak hanya antara China dan Filipina namun juga dengan Vietnam, Brunai, Malaysia, dan Taiwan. Diantara negara itu Filipina dan Vietnam-lah yang paling seru memperebutkan wilayah Laut China Selatan. Negara-negara itu memperebutkan wilayah itu pasti dilandasi alasan bahwa ada sumber minyak yang menggiurkan.

Ketegangan antara Filipina dan Vietnam dengan China sudah pada tingkatan aksi militer. Dalam kondisi yang merasa lemah, membuat Filipina meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Undangan Filipina kepada Amerika Serikat untuk masuk dalam konflik militer ini tentu disambut dengan senang hati oleh Amerika Serikat. Undangan Filipina ini dianggap oleh Amerika Serikat sebagai sarana untuk menghantam China sekaligus menacapkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur dan Aria Tenggara.

Untuk menghadapi China, Filipina tidak hanya menggandeng Amerika Serikat, namun Filipina juga memaki-maki Kamboja sebagai antek China di Asia Tenggara. Filipina menuduh Kamboja yang menolak disepakatinya Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan karena adanya tekanan China.
Mengapa pertemuan itu gagal membahas masalah di Laut China Selatan meski urusan itu melibatkan banyak negara ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Brunai, dan Malaysia? Alasannya adalah. Pertama, ketergantungan negara-negara ASEAN akan bantuan China. Sebagaimana kita ketahui China telah banyak memberi bantuan dan investasinya di negara-negara ASEAN, terutama di Myanmar, Kamboja, dan Indonesia. Bantuan yang diberikan ini tentu menjadi beban bagi banyak negara ASEAN bila hendak menentang China. Misalnya saja, ketika pemerintahan Junta Militer Myanmar diembargo ekonomi oleh PBB dan Uni Eropa, namun nafas ekonomi Myanmar masih menghembus karena adanya bantuan ekonomi dan perdagangan dengan China.

Dukungan kepada Myanmar tidak hanya masalah ekonomi dan perdagangan, namun juga penentangan-penentangan China kepada PBB dan Uni Eropa atas sanksi-sanksi yang hendak ditimpakan kepada Myanmar. Hal yang demikian membuat Myanmar tidak bersuara banyak dalam masalah Laut China Selatan.
Pun demikian dengan Indonesia, kita lihat banyak sekali bantuan ekonomi, pendidikan, teknis infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya yang diberikan China. Bantuan ini membuat kenyang Indonesia, sehingga kalau kenyang otomatis tidak membuat Indonesia kritis kepada China.

Kedua, bila konflik militer terjadi antara ASEAN dan China, pasti ASEAN tidak berdaya menghadapi gempuran militer China. Mengapa demikian? Sebab China tidak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Selama ini China mampu memproduksi alutsistanya sendiri dengan canggih, modern, dan tangguh. Sebagai negara besar, penguasaan teknologi China sangat maju, buktinya China sudah mampu mengirim taikonot (astronot) ke luar anagkasa.

Sementara negara-negara ASEAN sendiri saat ini banyak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Kita tahu bagaimana alutsista Indonesia? Tidak perlu dikupas di sini, sebab para pembaca sudah bisa menyimpulkan sendiri. Dalam kondisi yang demikian, maka Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN selalu mengatakan, “Dalam masalah Laut China Selatan harus dihindarkan penyelesaian secara militer.” Hal demikian sebenarnya menunjukan lemahnya kekuatan militer yang dimiliki Indonesia.

Ketiga, komunitas ASEAN berbeda dengan komunitas Uni Eropa dan Liga Arab. Uni Eropa adalah kumpulan negara-negara di mana penduduknya mayoritas beragama Kristen dan Katolik sehingga bila negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa namun mayoritas penduduknya bukan Kristen atau Katolik maka keinginan negara itu akan dipersulit. Lihat saja bagaimana susahnya Turki masuk ke Uni Eropa.

Demikian pula Liga Arab, organisasi ini adalah kumpulan negara yang seluruh penduduknya berbahasa Arab, beretnis Arab, dan beragama Islam. Dari dasar-dasar itulah maka mereka sangat solidaritas ke Palestina, di mana orang Palestina adalah etnis Arab, berbahasa Arab, dan mayoritas beragama Islam. Solidaritas inilah membuat Liga Arab menjadikan Israel sebagai musuh bersama.

Sementara itu ASEAN adalah lain. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini multietnik, bahasa, dan ras. Tidak adanya homogenitas inilah yang tidak bisa menjadikan ASEAN sebagai komunitas yang senasib dan seperjuangan. Sehingga China oleh ASEAN tidak seperti Uni Eropa memandang Turki atau Liga Arab memandang Israel.

Ketiga hal di ataslah yang membuat ASEAN serba bingung menghadapi China. Bila tidak dilawan, China akan semakin sewenang-wenang dan agresif di kawasan Laut China Selatan, namun bila dilawan, kekuatan apa yang dimiliki negara-negara ASEAN.

Dengan demikian, konflik di Laut China Selatan ini akan berlangsung lama dan terus memanas. Jalan pendek yang ditempuh Filipina adalah mengundang Amerika Serikat untuk berpartisipasi secara aktif untuk menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Karena ASEAN tidak mampu menyelesaikan masalah di Laut China Selatan maka ASEAN tidak bisa melarang kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Padahal negara ASEAN menyepakati bahwa kawasan Asia Tenggara adalah zona damai.

Ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan masalah kawasan akan membuat organisasi ini tidak bermanfaat bagi anggotanya. Dan dalam masalah ini menunjukan bahwa organisasi ASEAN secara ekonomi rapuh dan secara militer lemah. Akhirnya kawasan Asia Tenggara akan selalu menjadi wilayah konflik, baik ekonomi dan militer, yang melibatkan dan menguntungkan pihak-pihak lain.

Sumber : Okezone

Parlemen ASEAN akan Bahas Penempatan Pasukan AS di Australia

JAKARTA-(IDB) : Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) Surahman Hidayat menyatakan, isu penempatan pasukan AS di Australia, akan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam Sidang Umum ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 20 September 2012.

"Isu ini akan dibahas secara multilateral," ujar Surahman Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7).

Surahman mengatakan, bukan hanya Parlemen RI yang merasa resah atas pembangunan pangkalan militer AS di Australia. Beberapa anggota parlemen dari negara ASEAN juga merasakan hal yang sama. "Sebab, diyakini bahwa kehadiran pasukan AS di Australia itu dapat memicu terjadinya gejolak keamanan di kawasan ASEAN," ujar politisi PKS ini.

Lebih lanjut Surahman mengatakan, secara umum anggota parlemen ASEAN menghendaki terbebasnya kawasan ASEAN dari kehadiran pasukan asing mana pun, bukan hanya pasukan AS, China, dan pasukan dari negara lain. "ASEAN saat ini aman dan stabil. Sehingga tidak diperlukan kehadiran pasukan asing dari mana pun, dengan alasan dan tujuan apa pun," tegasnya.

Surahman berharap Sidang Umum AIPA mampu menghasilkan resolusi atau kesepakatan bersama di antara parlemen ASEAN untuk menyikapi masalah ini. "Dengan demikian, negara lain mesti tahu dan menghormati peran dari parlemen anggota ASEAN dalam mendukung stabilitas keamanan kawasan dari segala macam bentuk intervensi dari negara lain."

Sumber : Jurnamen

Indonesia Memandang Tidak Perlu Pakta Pertahanan Di Asean

BANDUNG-(IDB) : Indonesia memandang pakta militer tak diperlukan terkait keamanan kawasan seperti ASEAN. Pakta militer dianggap terlalu sempit untuk mewakili kepentingan yang ingin dicapai.

"Pakta militer itu harus ada musuh bersama," kata Presiden SBY saat memberikan pengarahan bertema "Perkembangan Geopolitik di Asia Afrika Abad 21 dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia" di hadapan 1.000 pamen siswa TNI, Angkatan, dan Sespimmen Polri di Secapa AD Bandung, Jumat (29/6).

Dengan kondisi tersebut, formulasi kerjasama pertahanan lebih dikedepankan. Wadahnya tidak perlu diawali dengan keberadaan "musuh bersama" tapi lebih kepada common interest (kepentingan bersama) yang lebih cocok.

Untuk menjaga stabilitas kawasan, format ini dirasa lebih cocok terutama guna menangani ancaman non-tradisional seperti bencana alam sekalipun terjadi pembangunan kekuatan pertahanan militer di masing-masing negara di kawasan.

Meski demikian, SBY menegaskan RI siap berperang jika diusik. "Kita tentu berharap tak terjadi serangan kepada kita dari negara manapun yang menganggu kedaulatan dan merobek keutuhan wilayah, manakala terjadi kita harus siap dengan segalanya," jelasnya.

Pengarahan kemarin diwarnai pula teguran SBY terhadap sejumlah pamen siswa. RI-1 gusar karena pamen yang berada di baris ketujuh kedapatan mengobrol ketika dirinya berbicara.

"Kenapa bicara terus, kalau kalian seperti itu, kami khawatir nanti tidak akan berbuat banyak bagi negara. Mendengar itu menyempurnakan kepribadian. Meski kalian pintar, kalian harus tetap mendengar orang lain ketika berbicara," kata SBY dari atas podium.

Atas pernyataan SBY dikeluarkan menjelang pengarahan itu berakhir, situasi di ruangan pun menjadi hening sebelum kegiatan tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab dengan pamen siswa. Usai pengarahan, SBY bersama rombongan kemudian meninjau alutsista angkatan seperti helikopter, panser, jeep, hingga senjata api.

Sumber : SuaraMerdeka

Dalam Isu Laut China Selatan, Peran ASEAN Makin Strategis

JAKARTA-(IDB) : Seiring dengan meningkatnya permasalahan di kawasan Laut China Selatan maka peran ASEAN dalam pengelolaan isu di kawasan tersebut semakin strategis dan menentukan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Delegasi RI/SOM Leader ASEAN-Indonesia Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja dalam pertemuan ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) di Phnom Penh, Kamboja.

Delegasi Indonesia berpendapat bahwa salah satu poin penting yang terdapat dalam kerangka Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) adalah penyelesaian pembahasan Regional Code of Conduct di Laut China selatan antara ASEAN dan China.

Selain itu pencapaian penting lainnya juga terdapat dalam poin terlaksananya kegiatan atau proyek kerjasama yang tercantum dalam DOC dan sejalan dengan Guidelines for the Implementation of the DOC yang disepakati oleh ASEAN dan China dalam pertemuan 44th AMM/PMC/18th ARF pada 2011 lalu di Bali, Indonesia. Demikian seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone Jumat, (25/5/2012).

Kamboja selaku Ketua ASEAN periode 2012-2013 dilaporkan telah memimpin serangkaian pertemuan ASEAN SOM Working Group on Code of Conduct yang bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen Regional Code of Conduct in the South China Sea (COC).

Pertemuan ASEAN SOM di Kamboja ini pun telah meraih pencapaian signifikan dalam langkah terakhir penyusunan elemen-elemen dalam COC. Selanjutnya pencapaian ini akan dilaporkan dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM).

Disamping isu Laut China Selatan, pertemuan ASEAN SOM ini juga membahas penandatanganan Protocol to the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty yang dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.

Isu Terms of Reference (TOR) ASEAN Institute of Peace and Reconciliation (AIPR) yang nantinya akan berpusat di Indonesia, serta beberapa agenda tindak lanjut dari hasil-hasil KTT ASEAN ke-20 yang lalu juga menjadi pembahasan d`lam pertemuan ASEAN SOM.

Rencana aksesi Uni Eropa, Inggris dan Brasil atas Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC), dan persiapan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri 45th AMM/PMC/19th ARF serta Pertemuan Menlu East Asia Summit
(EAS) yang akan diselenggarakan pada tanggal 6-13 Juli 2012 di Phnom Penh, Kamboja pun turut dibahas secara intensif pada pertemuan ini.

ASEAN SOM yang dihadiri oleh para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN ini telah berlangsung sejak 23 Mei dan akan berakhir pada 27 Mei mendatang. Selain ASEAN SOM, dalam kesempatan ini juga diselenggarakan pertemuan ASEAN+3 SOM dan EAS Senior Officials Meeting pada 25 Mei 2012, ASEAN Regional Forum (ARF) SOM pada 26 Mei 2012. Serangkain pertemuan ini akan ditutup 14th ASEAN-India SOM pada 27 Mei mendatang.

Sumber : Okezone

Peningkatan Kerjasama Kesehatan Militer Negara-Negara Asean

JAKARTA-(IDB) : Kerja sama kesehatan militer antara negara ASEAN, terutama dalam berbagai kegiatan dimungkinkan untuk ditingkatkan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Kerja sama bilateral maupun multilateral ini sekaligus meningkatkan persahabatan antara negara-negara ASEAN.

"Pada kegiatan Asean Chief Military Medicine Conference (ACMMC) II atau Konferensi Kepala Kesehatan Militer ASEAN, kali ini akan dibahas pula tentang kegiatan pertukaran aktivitas para perwira muda kesehatan militer ASEAN sebagai calon-calon pemimpin masa depan," kata Kepala Dinas Penerangan Umum, Pusat Penerangan TNI, Kolonel Minulyo Suprapto, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (22/4).

Para Kepala Kesehatan Militer ASEAN akan menghadiri Konferensi Kepala Kesehatan Militer ASEAN yang berlangsung di Indonesia pada Selasa (24/4) ini. Kegiatan ini rencananya akan dibuka Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono.

Tujuan konferensi, antara lain meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian antara kesehatan militer negara-negara ASEAN yang akan diwujudkan dalam bentuk kerja sama kegiatan yang diinginkan oleh masing-masing negara.

Sumber : KoranJakarta

Filipina: Soal Laut China Selatan, ASEAN Harus Satu Suara

PHNOM PENH-(IDB) : Negara-negara anggota ASEAN harus memiliki satu suara dalam menyusun kode etik yang bertujuan meredakan ketegangan di Laut China Selatan sebelum berbicara dengan China, kata Presiden Filipina Benigno Aquino, Selasa (3/4/2012).

Aquino menyampaikan pada para pemimpin negara-negara ASEAN lainnya bahwa landasan dari kode etik yang diusulkan harus bersifat "internal" pada negara-negara blok regional itu, demikian pernyataan yang dirilis kementerian luar negeri Filipina.

"Sangat penting bagi kita untuk menjaga sentralitas ASEAN," kata Aquino pada KTT tahunan ASEAN yang digelar di Phnom Penh, Kamboja.

"Setelah ASEAN menyelesaikan kode etik, kemudian negara-negara ASEAN akan bertemu dengan China," tegas Aquino.

Menurut Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario, ada "ketidaksepakatan besar" dalam sesi sebelumnya, ketika Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan mengumumkan bahwa China akan diundang untuk ambil bagian dalam penyusuan kode etik.

"Kami katakan, kami dengan senang hati mengundang China, namun hal itu seharusnya dilakukan setelah kode etik disepakati (oleh ASEAN). Menurut saya, kita harus menjadi majikan dari nasib kita sendiri dalam hal kode etik ini," papar del Rosario kepada pers. Menlu Filipina itu menambahkan, Vietnam juga sependapat dengan hal itu.

Dikatakannya, akan sangat sulit bagi ASEAN "yang bertindak dengan konsensus" untuk memaksa kesepuluh anggotanya untuk menerima usulan melibatkan China dalam menyusul kode etik.

"Saya yakin kita memerlukan konsensus jika mereka ingin mewujudkannya (mengundang China) dan tidak akan ada konsensu," lanjutnya.

"Kami mencoba secepat mungkin (menyelesaikan kode etik), tapi kami yang kami tolak adalah mengundang China dalam penyusunan kode etik dan pengambilan keputusan," jelas del Rosario.

Saat ditanya negara mana saja yang menginginkan keterlibatan China, del Rosario menjawab, "Saya rasa Kamboja termasuk di antaranya."

Saat ini Kamboja mendapat giliran untuk memimpin ASEAN.

Selama kepemimpinan Indonesia tahun lalu, ASEAN dan China bersepakat untuk membuat panduan bagi usulan kode etik. Langkah ini kemudian mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung selama sembilan tahun.

Kode etik tersebut dicita-citakan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang bertujuan mencegah insiden-insiden kecil di Laut China Selatan agar tidak menjadi konflik besar, yang bisa mengundang keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.

Anggota ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam serta China dan Taiwan yang bukan anggota saling mengklaim wilayah Laut China Selatan, sebuah jalur bagi lebih dari sepertiga perdagangan dunia dan separuh lalu lintas minyak dan gas.

Filipina dan Vietnam menuduh China secara agresif menegaskan kepemilikan atas wilayah perairan itu dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu AS memiliki "kepentingan nasional" agar jalur perkapalan itu bebas dan terbuka.

Sumber : Kompas

Pemimpin ASEAN Bahas Peluncuran Roket Korea Utara

PHNOM PENH-(IDB) : Pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan di Kamboja dengan agenda peluncuran roket yang direncanakan Korea Utara, pemilu Burma, dan beberapa agenda lainnya dari Laut Cina Selatan, Selasa (2/4). Pertemuan dilakukan selama dua hari di pusat kota Phnom Penh.

Para menteri luar negeri dari sepuluh anggota ASEAN telah bertemu dengan kepala negara masing-masing. Mereka menyatakan keprihatinan atas rencana Pyongyang untuk meluncurkan roket pada April 2012.

Korea Utara berencana menembakkan roket untuk menempatkan satelit ke orbit antara 12 – 16 April 2012 dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran pendiri negara itu, Presiden Kim II-Sung. Selain itu, hal tersebut muncul sebagai isu utama pada KTT ASEAN.

Amerika Serikat mengatakan, peluncuran itu merupakan uji coba rudal balistik terselubung dan akan melanggar resolusi PBB. Pada Minggu (1/4), Filipina mengajukan protes kepada perwakilan Pyongyang di PBB, di Cina, sebagai salah satu sekutu terdekat Korea Utara dan di ASEAN.

Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Kurt Campbell, mengatakan bahwa peluncuran roket itu akan berdampak di daerah sekitar Australia, Indonesia dan Filipina.

Sumber : PikiranRakyat

ASEAN Bahas Isu Laut China Selatan Di Kamboja

PHNOM PENH-(IDB) : Negara-negara anggota ASEAN akan memulai membahas kode perilaku (code of conduct) terkait isu Laut China Selatan.

"Ada juga yang mengharapkan code of conduct bisa menyelesaikan konflik sehingga harus dikelola dan disepakati antarnegara ASEAN dulu," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa saat memberikan keterangan pers sebelum pembukaan KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh, Selasa pagi.

Menurut dia, kode perilaku seharusnya mengikat sehingga bila ada pelanggaran makan akan ada langkah yang bisa dilakukan untuk koreksi.

Ia menjelaskan saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN ada dorongan untuk membuat kode etik dan kemudian pembahasannya bergerak ke pembahasan kode perilaku.

Dan bila pada masa lalu China menolak ikut serta maka kini China ingin ikut serta dalam pembahasan kode perilaku.

"Dalam pandangan Indonesia, harus ada posisi bersama negara-negara anggota ASEAN (dalam masalah itu-red) sebelum berunding, namun cukup bijaksana juga bila mendengarkan masukan dari Tiongkok," kata Marty.

Ia menambahkan, pembahasan mengenai aturan main itu masih berlangsung dan sangat dinamis dan ada beberapa usul pengaturan sederhana seperti kalau ada pertemuan antara dua kapal perang atau kapal nelayan dari negara yang berbeda di wilayah tersebut.

Lebih lanjut Marty menjelaskan, pembicaraan isu Laut China Selatan antarnegara anggota ASEAN dan antara ASEAN dan negara lainnya terus mengalami perkembangan dan akan dilanjutkan dalam pertemuan tahunan ASEAN tersebut.

"Di bawah kepemimpinan Indonesia (sebagai ketua ASEAN pada 2011-red), masalah itu jauh lebih positif. Kita mengetahui dahulu ada perhatian untuk kawasan tersebut namun diwarnai dengan ketegangan," katanya.

Suber : Antara

Militer AS di Filipina Akan Berdampak ke ASEAN

JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan penempatan militer Amerika Serikat di pangkalan laut Filipina tidak akan berdampak langsung terhadap keamanan Indonesia. Namun ia mengkhawatirkan jika memang rencana ini dilaksanakan maka akan berdampak pada keamanan di wilayah ASEAN. “Hal ini tidak akan berpengaruh langsung ke Indonesia, tapi saya lihat kalau ini jadi dilaksanakan maka akan timbulkan ketegangan di wilayah ASEAN,” kata dia ketika dihubungi, Sabtu (28/1).

Ia mengatakan, pertimbangan Filipina untuk menempatkan sejumlah pesawat intai maupun kapal di Filipina dilakukan guna meningkatkan kemampuan negara itu dalam mengawasi wilayah yang disengketakan di Laut China Selatan.

Seperti diketahui, Kepulauan Spratly sudah lama disengketakan oleh negara di sekitar Laut China Selatan seperti Vietnam, Filipina dan China. Namun selama ini Filipina diketahui memiliki hak atas kepulauan tersebut. “Pulau ini diklaim oleh banyak negara seperti Vietnam dan China sehingga Filipina berencana menempatkan militer AS karena khawatir atas kekuatan laut China yang lebih besar ketimbang negaranya,” katanya.

Seperti negara-negara lain di kawasan itu, Filipina mengklaim bagian-bagian Laut China Selatan yang kaya sumberdaya mineral. Tapi China semakin keras dalam mendesakkan klaimnya terhadap wilayah itu. Filipina, bersama Vietnam, telah menuduh Beijing mengacaukan upaya keduanya untuk mengeksplorasi minyak dan gas di wilayah tersebut.

Namun, kata dia, jika ketegangan muncul antar negara bersengketa tersebut karena masalah ini, maka ASEAN akan terkena dampaknya karena negara tetangga seperti Vietnam dan China tentunya tidak akan merasa nyaman dengan kehadiran militer AS.

Sementara itu, dalam visi misi ASEAN sepakat bahwa dalam menyelesaikan masalah tidak boleh mengikutsertakan militer di dalamnya. “Indonesia harus menghormati keputusan Filipina namun sebagai Ketua ASEAN, Indonesia juga harus mencarikan solusi terbaik untuk ini,” katanya.

Oleh karena itu, posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN harus mampu berdiri di antara kedua belah pihak yang memanas agar tercipta suasana damai. “Salah satunya dengan cara pendekatan diplomasi antara China, Filipina dan AS bisa menyelesaikan masalah dengan diplomasi. Kemudian negara ASEAN lainnya juga harus mengkondisikan keadaan dengan cooling down,” katanya.

Sumber : Jurnas

Indonesia Bangun Energetic Material Center Terbesar Se Asean

SUBANG-(IDB) : Indonesia akan membangun pabrik bahan berenergi tinggi (Energetic Material Center) di areal PT Dahana di Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan militer.

"Tantangan kita adalah melepaskan ketergantungan akan kebutuhan bahan baku propelan impor, jadi ini kita dukung," kata Menristek Gusti Mohammad Hatta pada kunjungannya ke BUMN di bidang produksi bahan berenergi tinggi (peledak), PT Dahana, di Subang, Jumat.

Pada kesempatan itu Menteri menyaksikan penandatanganan kerja sama PT Dahana-Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan PT Dahana-BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang dihadiri Kepala Lapan Bambang Tedjasukmana dan Kepala BPPT Marzan A Iskandar.

Disebutkan Menteri, saat ini Indonesia sedang bersemangat tinggi meningkatkan kemandirian bangsa di bidang penguasaan teknologi pertahanan, dimana propelan, bahan bakar roket menjadi salah satu indikator kemandirian.

"Hanya saja produksi militer harus didukung oleh produk komersial agar perusahaan bisa tetap beroperasi, ditambah lagi harus bersinergi dengan lembaga-lembaga riset untuk kepentingan penelitian dan pengembangan material dan peroketan nasional," kata Gusti.

Gusti juga menyatakan bangga karena di areal yang berisi bahan-bahan mengerikan seperti bahan peledak ternyata gedungnya menjadi yang pertama di Indonesia mendapat sertifikasi "Green Building" dan mencapai kategori platinum untuk gedung baru.

Sementara itu Dirut PT Dahana Tanto Dirgantoro mengatakan, semua aktivitas terkait produksi propelan diarahkan di wilayah Subang ini setelah diletakkan batu pertamanya oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro pada 2010 dan dijadwalkan selesai pada Maret 2012.

Dikatakannya Energetic Material Center ini akan menjadi yang terbesar di ASEAN.

"Kami baru saja memindahkan pabrik (catridged emulsion) yang semula berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya ke Subang yang luasnya mencapai 595 ha. Pabrik kami di Tasik yang hanya di atas lahan 10 ha tak memenuhi syarat jarak keselamatan untuk produksi bahan lainnya," katanya.

Dahana, urainya, selain memproduksi bahan berenergi tinggi untuk militer juga memproduksi kebutuhan komersial seperti keperluan pertambangan migas, pertambangan umum dan konstruksi.

Sedangkan Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan, Dr Ing Soewarto Hardhienata mengatakan, propelan yang pembeliannya sering diembargo oleh negara maju, dibutuhkan dalam pengembangan peroketan nasional.

Sumber : Antara

Menhan: Perompakan Di Selat Malaka Menurun Drastis

Perngamanan bersama Selat Malaka negara Asean

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan tingkat perompakan di Selat Malaka semakin hari semakin menurun drastis.

"Kita terus meningkatkan latihan pengamanan di laut, termasuk di Selat Malaka. Bahkan pada saat Hari Nusantara ditampilkan latihan gabungan antarpasukan khusus TNI dalam pengamanan di laut termasuk di Selat Malaka. Sehingga tingkat perompakan pun menurun drastis," katanya, dalam jumpa wartawan akhir tahun di Jakarta, Jumat.

Menhan menambahkan militer Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan di laut antara lain pembajakan yang terjadi di Somalia.

"Kita terus melakukan latihan. Jadi jika pun terjadi hal serupa kita sudah siap," kata Purnomo.

Untuk mengamankan Selat Malaka, Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand melakukan kerja sama patroli terkoordinasi "MIST" yang meliputi patroli di laut dan di udara atau Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand Eye in the Sky (MIST EiS).

Atas kerja sama yang telah berlangsung sejak 2005 tersebut, tingkat kejahatan di jalur laut sepanjang sekitar 900 kilometer terus mengalami penurunan secara drastis. Berdasar catatan Biro Maritim Internasional, terjadi penurunan kejahatan laut bersenjata di Selat Malaka menurun dari 38 pada 2004 menjadi nol pada 2011.

Sedangkan berdasar data yang dimiliki Unit Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) tingkat perompakan di Selat Malaka juga mengalami penurunan dari 35 pada 2005 menjadi nol pada 2011.

Sementara menurut data TNI Angkatan Laut, dari 34 kali perompak pada 2004 menjadi hanya satu kali pada 2011.

Sumber : Antara

Indonesia Harus Berinisiatif Bahas Penempatan Kapal AS Di Singapura

JAKARTA-(IDB) : Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengusulkan kepada negara-negara ASEAN membahas rencana Amerika Serikat yang akan menempatkan kapal perangnya di Singapura.

"Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia harus segera membahas dan mempertanyakan rencana tersebut karena kawasan ASEAN adalah kawasan yang bebas dari dominasi peran militer negara manapun," kata Mahfudz Siddiq kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Memang diakui, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, tapi kata Mahfudz, dalam konteks membangun kawasan ASEAN yang bebas dari dominasi militer, Indonesia bisa mengusulkan agar masalah tersebut dibahas secepatnya.

"Indonesia tak bisa melarang negara lain seperti Singapura melakukan kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. Tapi dalam konteks ASEAN untuk mewujudkan kawasan damai, Indonesia harus berinisiatif mengusulkan pembahasan. Saat inilah Indonesia diuji sebagai Ketua ASEAN," kata politisi PKS itu.

Ia menyebutkan, rencana penempatan pasukan dan kapal perang AS di Singapura menunjukkan kecemasan AS terhadap Cina di ASEAN.

"Ini memang isyarat kecemasan AS terhadap dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan dan kuatnya pengaruh Cina di kawasan ASEAN," tambah dia.

Tak hanya itu, sambung Mahfudz, keberadaan kapal perang AS seperti Littoral Combat Ship/LCS) dan pesawat pengintai tanpa awak, P-8A Poseidon sedikit banyak akan mengganggu kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

"Kehadiran mereka sangat berpotensi mengganggu ASEAN yang telah dinyatakan sebagai kawasan yang steril dari dominasi peran militer negara mana pun, termasuk mengganggu Indonesia," kata Mahfudz.

Amerika Serikat berencana menempatkan beberapa kapal tempur pantai LCS di fasilitas angkatan laut milik Singapura. LCS adalah jenis kapal perang terbaru yang dikembangkan US Navy yang dirancang khusus untuk beroperasi di kawasan perairan dangkal dekat pantai. Kapal ini mampu menghadapi berbagai ancaman, seperti ranjau laut, kapal selam diesel, dan perahu cepat bersenjata.

Selain menempatkan kapal-kapal LCS di Singapura, pemerintah Amerika Serikat juga akan menempatkan pesawat patroli P-8A Poseidon atau pesawat pengintai tak berawak pada 2025. Pesawat-pesawat itu secara rutin akan diterbangkan di atas wilayah Filipina dan Thailand untuk membantu negara-negara itu meningkatkan kewaspadaan wilayah maritim.

Sumber : Antara

Patroli Gabungan Empat Negara Asean Berhasil Cegah Perompakan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menilai, patroli gabungan (patgab) Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand di perairan Selat Malaka menjadi tren positif karena berbuah keberhasilan.

Selama 2010 - 2011, catatan kriminal ataupun perompakan serta penyeludupan di kawasan perairan itu nol persen. "Sekarang nol persen perompakan di Selat Malaka dan ini kita diapresiasi oleh dunia internasional," ujar Menhan di Jakarta, Rabu (7/12).

Keberhasilan Patgab empat negara itu telah diapresiasi dunia internasional. Pasalnya, Patgab itu memberikan hasil siginifikan.

"Ternyata, patroli ga-bungan yang dilakukan Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand dengan bentuk patroli terkoordinasi itu benar-benar bisa menurunkan drastis penurunan perompakan," kata dia.

Untuk mengawasi lalulintas di perairan Selat Malaka, Purnomo menjelaskan, Indonesia memasang 12 radar di beberapa wilayah. Setiap pergerakan di Selat Malaka termonitor. "Singapura dan Malaysia juga punya. Dengan radar itu, kita tahu kegiatan kapal," ujar Purnomo.

Pengamat kelautan, Bramandanu menyarankan, wilayah perairan Selat Malaka sebaiknya diisi oleh peraturan ataupun jaminan keselamatan lalulintas pelayaran internasional.

"Sebab, kalau saya lihat, tata kelola Selat Malaka memang masih semrawut," ujar dia.

Selat Malaka dibatasi tiga negara pantai, seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Karena itu, kata dia, perlu upaya penyatuan pandangan dan tindakan oleh ketiga negara pantai itu. Misalnya, soal keselamatan pelayaran maupun dalam menghadapi reaksi-rekasi dari luar.

Dari segi ekonomi dan strategis, kata Bramandanu, Selat Malaka merupakan salah satu jalur terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez dan Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta penghubungkan tiga dari negara-negara dengan penduduk terbeser, seperti India, Indonesia dan China.

"Sebanyak 1200 kapal melintasi selat malaka setiap harinya, 22 kapal super ultra large dengan mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Maka, tak ayal jika kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan," jelas dia.

Posisi Strategis

Sementara itu, pengamat hubungan internasional, Ahmad Jamaan menilai, puncak perayaan ke-12 Hari Nusantara, 13 Desember 2011, mendatang di Kota Dumai, Riau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka mempertegas posisi strategis Indonesia di jalur lintas terpadat dunia Internasional.

Apalagi perayaan hari nusantara yang disertai dengan parade militer dengan tema besar pengamanan nusantara diselingi juga dengan pameran industri pertahanan dan patroli bersama tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

"Perayaan peringatan Hari Nusantara di Selat Malaka mempunyai arti yang strategis jika dikaitkan dengan situasi Internasional saat ini. Patroli militer di kawasan itu akan mempertegas posisi Indonesia di zona panas kawasan Laut China Selatan antara Amerika Serikat dan China," kata Ahmad.

Sumber : Suarakarya

Analisis : Menyikapi Darwin ( Bag II )

ANALISIS-(IDB) : Kehadiran pangkalan militer AS di Darwin yang nota bene ada di halaman belakang RI tentu membuat pemikir strategis hankam negara ini memformat ulang wajah pertahanan yang selama ini selalu menghadap barat laut-utara, membagi takaran keseimbangan pada keseluruhan wilayah perbatasan. Sangat dimungkinkan salah satu opsinya adalah percepatan penambahan postur untuk menjadi kekuatan angkatan laut dengan 3 armada tempur plus kekuatan 3 divisi Marinir. TNI AL memang sedang mempersiapkan kekuatan 3 armada tempur yaitu armada barat, armada tengah dan armada timur. Paling tidak dibutuhkan 300 KRI berbagai jenis termasuk 12 kapal selam. Perkembangan situasi regional yang cepat berubah dimana posisi “usus buntu” di selatan negeri ini memberikan ruang untuk pengkalan militer negara adi kuasa, mengharuskan gerak langkah lebih cepat dan lugas untuk merealisasikan 3 armada itu.

USS Enterprise melintasi ALKI 1 Indonesia

Proyek 100 KCR (Kapal cepat Rudal) made in anak bangsa tetaplah berjalan, demikian juga proyek bersama pembuatan 10 PKR (Light Fregat)dengan Belanda yang tersendat perjalanannya harus di gas kembali agar target 2 PKR tercapai tahun 2014. Pilihan pengadaan 4 Fregat dari salah satu negara Eropa merupakan pilihan cerdas untuk mengantisipasi ketersediaan KRI laut dalam yang siap menjaga kedaulatan laut RI. Disamping KCR untuk patroli laut dangkal di Indonesia Barat, sangat diperlukan tambahan minimal 20 KRI berkualfikasi Fregat dan atau Korvet untuk menjaga pantai selatan Jawa, Bali, NTT sampai laut Arafuru yang dalam dan bergelombang. Demikian juga dengan armada kapal selam. Kita berpandangan mengapa tidak sekaligus dimenangkan saja Korea Selatan dan Turki yang akan mengerjakan 5 kapal selam sama jenis secara paralel, sehingga percepatannya semakin menggema. Halaman luar negara ini harus mulai diawasi secara ketat karena selama ini kita terfokus pada halaman dalam rumah kita saja, laut Jawa, Selat Malaka, Natuna dan Ambalat.

Perkuatan angkatan udara jelas perlu banget. Pangkalan udara Kupang dan Merauke yang sudah mempunyai radar militer canggih sudah saatnya ditempatkan satu skuadron jet tempur minimal F16 untuk patroli udara di kawasan selatan timur NKRI. Pusat skuadron bisa saja di Kupang dan satu flight disandarkan di Merauke bergantian. Penambahan jet tempur Sukhoi menjadi 2 skuadron (32 unit) diharapkan tercapai tahun 2014. Kita berharap armada keluarga Sukhoi dapat ditambah sampai mencapai minimal 4 Skuadron tahun 2017 termasuk dari jenis SU35. Ini tidak ambisius tetapi sudah merupakan kebutuhan yang wajib harus ada. Disamping itu kita juga sangat berharap kehadiran minimal 1 skuadron F35 seperti yang pernah digadang-gadang KSAU beberapa waktu lalu, untuk kesetaraan dan penguasaan teknologi tempur. Ini sama dengan ketika kita memilih F16 seusai pameran kedirgantaraan di Kemayoran Jakarta tahun 1986, sebuah pilihan tepat untuk loncatan teknologi yang dikuasai pilot-pilot TNI AU waktu itu.

Angkatan darat juga perlu ditata ulang organisasi tempurnya dengan menambah jumlah divisi. Dalam tulisan terdahulu “Analisis : Borneo Menyambut ALutsista Modern”.kita sudah melontarkan gagasan agar 5 pulau utama RI diperkuat dengan divisi-divisi pemukul yang andal. Kita sudah mewanti wanti agar pantai selatan Jawa jangan diabaikan, dianggap tidak penting karena tidak berbatasan dengan negara lain. Sekarang terbukti sedang dan akan menuju jalur utama mondar-mandirnya armada AS dari dan menuju Darwin.

Pertanyaannya kemudian apakah kita tidak senang dengan aliansi militer terang-terangan antara AS dan Australia. Karena itu adalah wilayah perjanjian bilateral diantara dua sekutu bule satu nenek moyang, maka selayaknya kita harus menyikapinya dengan bijaksana, tidak bereaksi berlebihan, mempertanyakan secara diplomatik lalu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun perkuatan militer segala matra adalah jawaban yang paling jantan sekaligus santun, juga dengan alasan memperkuat kedaulatan NKRI dari segala macam dimensi ancaman. Jelasnya kita harus perkuat pertahanan laut, udara dan darat untuk mengantisipasi kondisi yang cepat berubah.

Mengapa yang dipilih Darwin, karena ini yang paling instan untuk berbagai kegunaan. Darwin mempertemukan armada AS yang beroperasi di Samudera Hindia dan lokasi bekal ulang dan rehat yang mendekati sempurna. Bisa memperpendek jalur tempuh armada angkatan laut AS menuju LCS ketimbang dari Okinawa atau Guam. Kegunaan lain adalah menjadi payung paling tangguh bagi hankam Australia menghadapi ancaman dari utara. Pangkalan militer AS di Okinawa Jepang sejatinya untuk memayungi Korsel dan Jepang dari ancaman Korut. Pemikirannya sederhana, jika terjadi konflik LCS, armada AS yang ada di Okinawa dan Guam “bisa saja” mampu dihadang kekuatan armada Cina sebelum masuk LCS. Tapi kalau dari Darwin kan tidak mungkin. Bisa saja ini bagian dari strategi menjepit Cina dari utara, timur dan selatan jika konflik LCS benar-benar terjadi.

Tentu negara yang bakal kerepotan dengan situasi ini adalah Indonesia karena Darwin hanya “sejengkal” dari Kupang dan Merauke yang mau tak mau harus selalu bertemu muka dalam patroli laut dan udara dengan alutsista AS yang seabreg itu. Kemudian lokasi LCS ada di depan halaman rumah kita. Repotnya lagi armada AS yang datang dan menuju LCS pasti melewati halaman belakang dan samping rumah kita. Lintasan ALKI akan menjadi jalur utama armada AS. Kemudian kondisi yang tidak kondusif di Papua saat ini bisa jadi membuat AS punya kalkulasi sendiri walaupun Obama sudah menegaskan pada SBY di pertemuan bilateral Indonesia-AS di Bali Jumat 18 Nopember 2011 yang menghargai kebijakan pemerintah RI di Papua. Tapi bukankah angin kepentingan bisa berubah setiap saat.

Cina sudah menunjukkan reaksi kerasnya dengan mengatakan bahwa AS harus menghormati hak-hak Cina di Asia Timur. Sementara Jepang memastikan mendukung kehadiran pangkalan AS di Darwin. Walau tidak dinyatakan secara terang-terangan Filipina pasti mendukung kehadiran AS di Darwin karena ini bermakna pada dukungan penuh AS pada negeri itu. Negara-negara ASEAN yang punya konflik teritori dengan Cina di LCS merasa punya nyali menghadapi Cina dengan kehadiran pangkalan AS itu. Nah, posisi Indonesia sendiri tak punya konflik teritori dengan Cina di LCS namun ikut sibuk mengamankan kedaulatannya, ini yang menjadi PR hankam dan militer kita. Pelajaran yang didapat dari dinamika Darwin adalah bertetangga dengan Australia tidak perlu lagi menampilkan kepolosan sikap diplomasi. Karena negara ini sejatinya tidak pernah rela berteman dan bertetangga lahir bathin dengan Indonesia. Yang ditampilkannya adalah cara berjiran gaya Eropa yang angkuh, selalu mendikte, kurang menghargai tatakrama kultur Asia, merasa lebih super dan rela menjadi beo dan pudel AS demi mengatasi sikap paranoidnya terhadap tetangganya di Utara.

Sumber : Analisis

Analisis : Menyikapi Darwin ( Bag I )

ANALISIS-(IDB) : Ini bukan masalah Darwin Zahedi Saleh yang dicopot dari menteri ESDM baru-baru ini atau membahas teori evolusi Darwin yang menghebohkan itu. Darwin yang ini adalah sebuah kota kecil di pantai utara Australia yang namanya melonjak populer lantaran ditunjuk menjadi markas Marinir AS berkekuatan 1 brigade dengan segala arsenal tempurnya. Gillard dan Obama Rabu 16 Nopember 2011 di Canberra bersepakat untuk menempatkan Marinir AS di Darwin sebagai bagian komitmen AS untuk mengawal Asia Pasifik dan Laut Cina Selatan (LCS) dari ancaman Cina, begitu bunyi lagunya.

Darwin yang dihebohkan itu

Apakah kita polos saja menerima syair lagu yang melantun demikian, tentu tidak. Bukan hanya karena corong Darwin persis ada di sebelah Kupang dan Merauke yang tentu ada dalam jangkauan cengkeraman militer AS dibanding dengan jarak jangkau Surabaya atau Jakarta. Lebih dari itu, akan banyak gerakan armada laut AS yang melintasi ALKI (biasanya tak pakai permisi sama tuan rumah). Jika terjadi konflik di LCS dipastikan perairan Indonesia menjadi jalur wira wiri armada tempurnya. Itu artinya kita akan ikut sibuk mengikuti gerak lagu pemilik armada 7 itu yang gerak dan goyang pinggulnya sulit diterka iramanya. Maklumlah si Paman Sam ini satu-satunya adikuasa yang membuat dunia ini tidak seimbang akibat perlakuan dan tata kramanya. Yang jelas halaman rumah kita bisa ikut terbakar jika konflik LCS pecah menjadi pertempuran berskala besar antara Cina dan AS.

Yang sedikit menggembirakan adalah telah difungsikannya pangkalan angkatan laut (Lantamal) di Kupang dan Merauke. Juga telah beroperasinya satuan radar di Kupang, Saumlaki dan Merauke. Timika dan Jayapura segera menyusul memiliki satuan radar militer canggih. Yang belum menggembirakan adalah pengisian satuan KRI yang permanen ada di kedua pangkalan. Mestinya dengan perkembangan dinamika kawasan yang cepat berubah wajah ini, harus ada pengisian KRI berkualifikasi fregat atau korvet di kedua Lantamal ini. Kalau kita berandai-andai setidaknya harus ada minimal 2 fregat dan 3 korvet yang ditempatkan permanen di masing-masing Lantamal itu sekaligus melakukan patroli wilayah. Demikian juga dengan kekuatan TNI AU. Di Kupang minimal tersedia 8 F16, jumlah yang sama juga harus tersedia di Merauke. Itu artinya jumlah kekuatan laut dan udara RI harus mulai memikirkan out of the box, tidak lagi berpola mengamankan halaman dalam wilayah RI. Mantan KSAL Laksamana (purn) Slamet Subiyanto pernah melontarkan gagasan besarnya dengan membangun pangkalan angkatan laut berskala besar di pantai selatan Jawa, tepatnya di Yogya.

Memang ada juga pemikiran sebagian kalangan, asal kita manut-manut saja sama AS tak jadi masalah, AS tak akan mengganggu teritori NKRI. Manut-manut bagaimana, kita kan bukan boneka AS, kita juga bukan seperti Australia yang membiarkan halaman rumahnya dipakai sebagai warung alutsista punya tuannya yang perkasa itu. Harus diingat dengan tajam bahwa konflik teritorial atau sengketa wilayah antar negara atau agresi militer pemicunya adalah cadangan energi fosil yang ada di kawasan itu. Laut Timor, Ambalat, LCS dan Papua memiliki cadangan sumber daya energi fosil yang besar.

Cina memang sudah mencanangkan bahwa tahun 2020 kekuatan militernya terutama angkatan laut dan udaranya sudah sampai dalam kemampuan galak dan terkam. Beberapa waktu lalu armada lautnya mencoba lakukan “tes cuaca” dengan menggertak Vietnam dan Filipina. Ternyata keduanya tak kalah galak, namun bukankah ini hanya sekedar uji nyali, sekedar membaca peta kekuatan tumpang tindih klaim LCS. Skor sementara draw 1-1. Namun tes uji nyali itu dibaca AS sebagai ancaman hegemoni. Asia Fasifik yang dikawal armada 7 AS sejak sekian lama tentu bagi si Paman Sam tak ingin ada kekuatan lain yang ingin mengganggu atau mengungguli kekuatannya. Setelah Subic dan Clark di Filipina ditutup praktis AS tak punya akses terdekat dengan LCS. Darwin dipilih karena memang sudah jadi dan tinggal pakai,mampu menampung ribuan Marinir termasuk kapal induk AS.

Yang menarik adalah pengumuman kesepakatan AS-Australia itu dilakukan menjelang KTT ASEAN dan KTT Asia Timur di Bali yang juga akan dihadiri oleh Barrack Obama dan Julia Gillard. Sepertinya mereka ingin menunjukkan high profile dan memamerkan keangkuhan dalam beretika tetangga justru pada saat akan dilakukan rapat di “Kelurahan”. KTT itu kan cermin dari kesediaan bersalaman, saling meghormati, saling menghargai, menjaga perasaan tetangga, menjaga perasaan tuan rumah dan menghidupkan ruang kebersamaan dalam bingkai kedamaian dan ketenteraman. Kita berpendapat bahwa kesepakatan itu mencederai rasa-rasa yang sudah di bingkai untuk pertemuan tingkat tinggi di Bali. Dan ini pasti akan memberikan aura tidak menyenangkan bagi tuan rumah dalam menjamu tamunya. Cina yang juga akan hadir di pertemuan itu sudah memberikan reaksi tidak mengenakkan bahwa penempatan pasukan AS di Darwin sebagai tidak sesuai bagi kepentingan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Setelah Irak dan Afghanistan “diselesaikan” secara militer, maka AS berdalih bahwa kawasan Asia Tenggara adalah fokus berikutnya. Inilah barangkali yang disebut dengan sikap paranoid dari negara Adikuasa itu. Asia Tenggara adalah kawasan yang damai dan sudah terbukti selama ada ASEAN. Kamboja bisa berdamai karena peran ASEAN terutama Indonesia. Myanmar membuka pintu demokrasi juga karena peran ASEAN. Artinya “pintu-pintu” itu bisa dibuka dan disambut senyum oleh pemilik pintu dengan cara mengedepankan dialog, diskusi dan kesetaraan. Kita sangat berharap konflik dan klaim teritori di LCS dapat diselesaikan dengan cara “Asia” dengan semangat membuka pintu-pintu kesediaan berunding dalam bingkai kesetaraan dan kesamaan hak, bukan karena arogansi aliansi militer.

Sumber : Analisis

Pasukan Pemngamanan KTT Asean Tiba Di Bali

NUSA DUA-(IDB) : KRI Banda Aceh-593 yang merupakan kapal perang modern jenis Bantu Angkut Pasukan (BAP) buatan terbaru dari PT.PAL Indonesia, pada hari Rabu, 09 November 2011 jam 09.15 WITA telah tiba di dermaga perikanan Pelabuhan Benoa-Bali dalam rangka menurunkan (debarkasi) pasukan pengamanan KTT Asean ke-19 yang terdiri dari gabungan Paspampres, Polisi Militer dan pasukan khusus dari TNI AD, AL maupun Udara berikut peralatan dan kendaraan taktisnya.

Selanjutnya KRI BAC-593 akan turut serta dalam pengamanan wilayah perairan laut sekitar Bali sekaligus menjadi kapal markas bagi 6 kapal perang lainnya yang tergabung dalam Satgaspamwila KTT Asean 2011, dengan Komandan Satgas Danguspurlaarmatim.

Kegiatan pengamanan dan penyekatan wilayah laut mulai dari sebelum, selama hingga sesudah pelaksanaan KTT Asean 2011 diharapkan mampu mencegah segala macam bentuk ancaman yang datang dari laut.

Sumber : Koarmatim

TNI Siaga Amankan Lokasi KTT Dengan Alutsista Terbaru

NUSA DUA-(IDB) : Pemerintah Indonesia mengerahkan 15.000 personel TNI dan Polri yang dilengkapi dengan alat utama sistem senjata (alutsista) terbaru untuk mengamankan pelaksanaan KTT Ke-19 ASEAN di Nusa Dua, Bali

Alutsista itu antara lain 16 panser ANOA, 6 helikopter jenis Mi-17,Mi-35,Bell-412,dan Puma, 1 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, 3 kapal perang, 3 sea rider,dan 1 baterai rudal Batalion Arhanud sembilan pucuk. Semuanya disiagakan untuk mengamankan seluruh rangkaian KTT ASEAN 13–19 November 2011 yang dihadiri 18 kepala negara dan pemerintahan.

TNI bersama Polri memantapkan koordinasi pengamanan pelaksanaan KTT Ke-19 ASEAN dan KTT VI Asia Timur melalui latihan gabungan sesuai dengan kapasitas, peran, dan fungsi masing-masing. Latihan ini digelar di tengah berlangsungnya pertemuan para pejabat tinggi 10 negara anggota ASEAN yang dimulai kemarin.

Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Suryo Prabowo kemarin siang mengecek langsung kesiapan pengamanan KTT ASEAN di atas KRI Banda Aceh di Pelabuhan Benoa,Denpasar. Di atas kapal buatan PT PAL Indonesia itu, Prabowo memberikan arahan kepada Danguspurlatim Laksamana Pertama TNI Sulaiman Banjarnahor, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Leonard, dan Kapolda Bali Irjen Pol Totoy Herawan Indra.

Kasum meminta personel tentara berseragam ditempatkan di lokasi strategis di sekitar tempat penyelenggaran KTT ASEAN ke-19 dan KTT terkait di Nusa Dua pada 16-19 November 2011. “Di titik-titik itu harus ditempatkan tentara biar orang di situ tahu ada tentara sehingga orang yang mau berbuat macam macam bisa diantisipasi,” ujar Prabowo.

Sementara itu, pertemuan hari pertama pejabat senior (SOM) ASEAN di Nusa Dua, Bali, kemarin membahas usulan Thailand tentang penanganan banjir dan “kode etik prilaku” para pihak yang terlibat dalam masalah Laut China Selatan. Seiring upaya para pemimpin ASEAN memperkuat semangat satu ASEAN di tingkat rakyat se-kawasan Asia Tenggara ini, sejumlah kegiatan seni-budaya dan festival makanan pun digelar di sejumlah lokasi di Pulau Dewata ini.

Di Discovery Shopping Mall,Jalan Kartika Plaza,Kuta, misalnya, digelar festival kedua makanan plus ASEAN. Kendati hujan sempat mengguyur daerah Kuta dan sekitarnya, festival kuliner yang menyuguhkan aneka makanan khas 10 negara anggota ASEAN dipenuhi pengunjung.

Di tempat yang sama, peyanyi kondang asal Filipina Maribeth dan Ruvva Band dari Kamboja naik panggung menghibur para pengunjung Festival kedua Pertukaran Budaya Pemuda ASEAN Plus (APYCEF) dan Festival Musik Cadas Pantai 2011.

Terkait dengan substansi SOM, pada pertemuan hari pertama mereka,para pejabat senior Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam membahas kemungkinan membuat semacam pernyataan bersama terkait penanganan banjir untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk seperti yang dialami Thailand.

“Usul pembuatan pernyataan bersama penanganan banjir disampaikan Thailand, dan disepakati untuk dibahas lebih lanjut di tingkat menteri,” kata Direktur Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Ade Padmo Sarwono. Dalam penjelasannya kepada pers usai mengikuti “ASEAN Senior Official Preparatory Meeting” yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) itu,Ade mengatakan, usul pembuatan pernyataan bersama penanganan banjir tersebut didasarkan pada pengalaman Thailand menghadapi bencana banjir.

Usul tersebut disikapi dengan baik oleh semua delegasi ASEAN. Thailand mengalami bencana banjir sejak Juli 2011 dan hingga saat ini belum sepenuhnya reda yang mengakibatkan gagal panen di hampir sekitar 72% kawasan pertanian negara itu.

Sumber : Sindo

informasi