ngah-ngoh

Home » Posts filed under Palestina

Tampilkan postingan dengan label Palestina. Tampilkan semua postingan

Hari Jum'at Pukul 15:35 WIB, Proposal Negara Palestina Diajukan ke PBB Ha

NEW YORK-(IDB) : Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan tetap bertekad untuk terus maju mengajukan proposal kenegaraan Palestina di PBB. Pada saat yang sama , sejumlah negara Barat, khususnya AS dan Zionis Israel menentang proposal kenegaraan yang diajukan Mahmoud Abbas.

Menurut Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, Mahmoud Abbas mengajukan permohonan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada pukul 11:35 waktu setempat (15:35 WIB) pada hari Jumat.

Sementara itu, para pejabat AS sebagaimana dilaporkan AFP, mengadakan pertemuan-pertemuan tertutup dengan para pejabat Palestina untuk menuntaskan kompromi yang dikehendaki Washington.

"Kami tetap fokus mendukung dan membantu Israel dan Palestina supaya kembali ke perundingan," kata seorang pejabat AS ketika menyikapi rencana pengajuan proposal kenegaraan.

Namun bangsa Palestina tetap berusaha konsisten supaya tidak terpengaruh oleh janji baru AS.

Sementara itu, Presiden AS Barak Obama dalam pidatonya di PBB mengatakan, "tidak ada jalan pintas" untuk perdamaian Timur Tengah.

"Perdamaian tidak akan datang melalui pernyataan dan resolusi di PBB," kata Obama.

Pidato Obama menuai protes luas dan memancing kemarahan warga Palestina, khususnya kota Gaza. Masyarakat Gaza melakukan protes atas pidato Obama dan menyebut standar ganda Washington dalam mendekati Timur Tengah bertujuan memberangus kebebasan Palestina.

"Kami sangat kecewa dengan pidato Obama. AS dan Israel menjadi rezim-rezim yang paling dibenci karena kebijakan penindasan mereka. Perundingan selama 18 tahun tidak mengakhiri pendudukan Israel, "kata Mostafa Abed al-Ati, seorang aktivis hak asasi manusia.

Dilaporkan pula, Washington mengancam akan memveto setiap tawaran kenegaraan Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan laporan tersebut, lebih dari 130 negara akan mengakui negara Palestina. Dengan demikian, dukungan itu adalah mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan dari seluruh anggota sebanyak 193 anggota DK PBB.

Sumber: Irib

Mentari Baru Di Gaza

MESIR-(IDB) : Setelah empat tahun ditutup dalam program boikot yang dijalankan Rezim Zionis Israel, akhirnya pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan dunia luar dibuka. Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil Al-Arabi mengatakan, pembukaan pintu perbatasan Rafah dimaksudkan untuk meringankan derita warga Gaza akibat blokade yang diberlakukan rezim Zionis terhadap wilayah ini.

Menlu Mesir menyebut penutupan perbatasan Rafah sebagai noktah hitam yang memalukan. Dia menambahkan, kondisi warga Gaza harus diperbaiki secara menyeluruh. Kebijakan terbaru pemerintah Mesir ini disambut gembira oleh Faksi Gerakan Hamas yang menyebutnya sebagai tindakan berani dan bertanggungjawab.

Empat tahun lalu, pemerintah Mesir yang dipimpin diktator Hosni Mubarak dengan alasan keterikatan dengan perjanjian Camp David menyertai rezim Zionis dalam memblokade Jalur Gaza yang dikuasai oleh kubu Islamis, Hamas dengan cara menutup perbatasan Rafah. Blokade itu sendiri diterapkan untuk melumpuhkan pemerintahan Hamas dan memaksanya menyerah di hadapan kemauan Israel atau setidaknya menyerahkan kekuasaan kepada kubu pro perdamaian dengan Israel di Palestina.

Dengan demikian, Gaza yang dihuni oleh sekitar satu setengah juta jiwa tak ubahnya bagai penjara raksasa dengan kondisi penghuninya yang menyedihkan. Tak ada jalan bagi suplai bahan makanan, bahan bakar, obat-obatan dan barang material kecuali sangat minim ke wilayah ini. Resistensi warga Palestina di Gaza mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin seperti membuat tunel-tunel terowongan bawah tanah yang menghubungkan mereka ke Mesir untuk pengadaan barang-barang kebutuhan. Namun tunel-tunel itupun tak lepas dari amukan militer Zionis bahkan Mesir.

Kini pasca jatuhnya kekuasaan Mubarak oleh revolusi rakyat, pemerintahan Dewan Militer memutuskan untuk membuka perbatasan Rafah secara permanen demi meringankan derita warga Gaza. Pemerintah Mesir mengumumkan, perbatasan ini dibuka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai 17 sore kecuali hari Jumat dan hari libur resmi. Diumumkan pula bahwa wanita Gaza dan anak laki-laki di bawah usia 18 tahun atau mereka yang berusia di atas 40 tahun dan mereka yang bersama anak dan ibu bisa memasuki Mesir tanpa visa. Dinyatakan pula bahwa mereka yang ingin belajar atau berobat ke Mesir harus mengantongi dokumen resmi.

Pembukaan pintu perbatasan Rafah secara permanen oleh pemerintah Mesir disambut gembira oleh rakyat Palestina. Sementara, di Israel keputusan itu ditanggapi dengan kegeraman yang sangat. Sejumlah petinggi Zionis menyatakan tak akan membiarkan perbatasan Rafah dibuka. Pernyataan, yang lantas direaksi oleh pemerintah Mesir dengan menegaskan bahwa masalah perbatasan Rafah adalah hak dan wewenang Mesir.

Sumber: Irib

Fatah: Pidato Netanyahu Berarti Pengumuman Perang

TAMALLAH-(IDB) : Anggota Komisi Pusat Fatah, Nabil Shaat, menilai pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, di Kongres Amerika Serikat sebagai pengumuman perang terhadap bangsa Palestina.

Situs Palestine Today, Nabil Shaat mereaksi pernyataan Netanyahu kemarin malam (24/5) di Kongres Amerika Serikat seraya mengatakan, "Itu bukan pidato melainkan pengumuman perang terhadap Palestina, Hamas, Iran, dan Lebanon."

Ditambahkannya, "Apa yang kami dengar dari Netanyahu sepenuhnya adalah ancaman perang. Ia tidak mengemukakan hal baru tentang masalah pengungsi, Baitul Maqdis, pengosongan permukiman Zionis, dan penarikan diri Tel Aviv ke perbatasan tahun 1967.

Menyinggung sambutan riuh para hadirin terhadap pidato Netanyahu, Shaat dengan nada menyindir mengatakan, "Jangan heran mereka selalu bertepuk tangan untuk setiap kalimat Netanyahu."

Di lain pihak, Ahmad al-Tayyibi, anggota Arab di parlemen Zionis (Knesset) mereaksi pidato Netanyahu itu dan mengatakan, "Netanyahu membingungkan para anggota Kongres dengan mengatakan bahwa terdapat warga Palestina yang hidup di Israel yang menikmati persamaan dan demokrasi. Padahal tidak ada satu tempat pun di Israel yang menawarkan persamaan antara Yahudi dan Arab."

Hanin Zo'bi, seorang anggota Knesset menyatakan, "Netanyahu dalam pidatonya telah menguak wajah aslinya dan pemerintahannya. Pidatonya menunjukkan penentangannya terhadap segala bentuk proses politik dalam menggapai solusi."

Sumber: Irib

Negara Palestina Sesuai Dengan Perbatasan 1967

Presiden AS Barack Obama

WASHINGTON-(IDB) : Presiden AS Barack Obama mengatakan untuk pertama kalinya, Kamis, perbatasan antara Israel dan negara mendatang Palestina harus berdasarkan atas garis batas 1967 dan diselesaikan dengan pertukaran wilayah.

"Perbatasan Israel dan Palestina harus berdasarkan atas garis-garis 1967 dengan pertukaran wilayah yang disepakati secara timbal-balik, sehingga batas-batas yang aman dan diakui bisa terbentuk bagi kedua negara," kata Obama dalam sebuah pidato utama mengenai Timur Tengah.

"Penarikan penuh dan bertahap pasukan militer Israel harus dikoordinasikan dengan tanggung jawab keamanan Palestina di sebuah negara non-militer yang berdaulat," katanya.

"Kurun waktu transisi harus disepakati, dan keefektifan pengaturan keamanan harus ditunjukkan," tambah presiden AS itu.

Setelah pidato penting Obama itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas segera mengadakan pertemuan "darurat" para pemimpin Palestina, kata seorang pejabat tinggi Palestina, Kamis.

"Presiden Abbas memutuskan memanggil para pemimpin Palestina untuk melakukan pertemuan darurat secepat mungkin dan berunding dengan saudara-saudara Arab kami mengenai pidato Presiden AS Barack Obama," kata perunding utama Palestina Saeb Erekat kepada wartawan.

Sumber: Antara

Israel Berusaha Rusak Rekonsiliasi Nasional Palestina

PALESTINA-(IDB) : Ketua Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Khaled Meshal memperingatkan rencana Rezim Zionis Israel untuk melancarkan aksi teror demi merusak rekonsiliasi nasional Palestina.

Langkah ini ditempuh Tel Aviv untuk menciptakan friksi di antara Hamas dan Fatah yang telah berdamai. Menurut laporan Fars News, Meshal memperingatkan kemungkinan langkah Israel untuk merusak proses perdamaian Palestina dengan melancarkan aksi teror.

Menurutnya terdapat kemungkinan Tel Aviv menjadikan Jalur Gaza sebagai target aksi terornya dan di Tepi Barat rezim ilegal ini akan menangkapi pemimpin serta tokoh terkemuka Palestina.

Ia menilai stabilitas keamanan di Palestina saat ini adalah dampak dari rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. "Rekonsiliasi nasional ini berusaha mencegah Israel untuk mengusik bangsa Palestina," ungkap Meshal.

Di bagian lain pernyataannya Meshal mengkonfirmasikan upaya terbaru Mesir untuk memajukan proses pertukaran tawanan antara Palestina dan Israel. Pusat Informasi Palestina mengutip Meshal menekankan, pembebasan Gilad Shalit tergantung sikap Israel, kini Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai pengendali permaian dan pihak yang bertanggung jawab atas penangguhan pembebasan Shalit.

Ia menjelaskan, pembentukan pemerintah Otorita Palestina di bawah bayang-bayang Rezim Zionis merupakan langkah keliru dan syarat pembentukan pemerintahan ini adalah kedaulatan dan kebebasan.

Ketua Biro Politik Hamas ini menekankan bahwa Fatah dan Hamas tidak memiliki tongkat sihir untuk menyelamatkan bangsa Palestina dari penjajahan Israel. "Pembebasan Palestina akah berhasil jika dilakukan seluruh kelompok," tambah Meshal.

Sumber: Irib

Isi Kesepakatan Hamas-Fatah yang Membakar Israel

KAIRO-(IDB) : Dua gerakan muqawama Palestina Hamas dan Fatah telah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi nasional di Kairo, Mesir, beberapa waktu lalu. Kesepakatan tersebut mengakhiri friksi antara Hamas dan Fatah sejak tahun 2007 dan menjadi langkah awal bagi terbentuknya pemerintahan independen Palestina.

Berikut ini isi kesepakatan yang ditandatangani Hamas dan Fatah:

Mukaddimah

Dengan disaksikan pihak Mesir, gerakan Hamas dan Fatah pada tanggal 27 Mei 2011, bertemu di Kairo dalam rangka membahas masalah yang berkaitan dengan friksi dalam negeri dan rekonsiliasi nasional, serta pada akhirnya pendapat dari berbagai pihak Palestina terkait poin-poin dalam dokumen "Kemufakatan Nasional Palestina" pada tahun 2009.

Kedua pihak (Hamas dan Fatah) sepakat untuk menjalankan seluruh isi dalam kesepakatan tersebut bersamaan dengan implementasi kesepakatan Kemufakatan Nasional Palestina.

Kesepakatan Hamas dan Fatah sebagai berikut:

1) Pemilu

a- Komisi Pemilihan Umum:

Gerakan Hamas dan Fatah menyepakati penentuan nama-nama pejabat komisi pusat pemilu yang juga telah disetujui oleh seluruh kelompok Palestina. Nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Pemimpin Otorita Ramallah yang akan mengeluarkan instruksi khusus untuk membentuk komisi tersebut.

b- Pengadilan Pemilihan Umum

Hamas dan Fatah akan mengajukan maksimal 12 nama anggotanya untuk menjadi anggota dalam pengadilan pemilu yang menurut rencana nama-nama mereka akan dikirimkan kepada Pemimpin Otoritas Ramallah untuk selanjutnya beliau akan mengambil langkah-langkah hukum dalam membentuk pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan pendapat kelompok-kelompok Palestina.

c- Tanggal Pelaksanaan Pemilu

Pemilu parlemen, kepemimpinan, dan Dewan Nasional Palestina akan dilakukan secara bersamaan, satu tahun setelah penandatanganan kesepakatan rekonsiliasi nasional oleh seluruh partai dan kelompok-kelompok Palestina.

2) Organisasi Pembebasan Palestina

Hamas dan Fatah sepakat untuk tidak menentang pelaksanaan tugas dan keputusan lembaga kepemimpinan, dengan syarat bahwa tugas-tugas dan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan wewenang Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

3) Keamanan

Kedua pihak menekankan pembentukan komite tinggi keamanan dengan perintah khusus dari Pemimpin Otorita Ramallah, serta sepakat bahwa komite tersebut akan dibentuk dengan dianggotai para perwira tinggi yang telah disetujui oleh seluruh kelompok Palestina.

4) Pemerintahan

a- Pembentukan Pemerintahan

Hamas dan Fatah menekankan pembentukan pemerintahan Palestina dan pemilihan perdana menteri dan kabinet melalui kesepakatan antara kelompok-kelompok Palestina.

b- Tugas Pemerintah:

1- Mempersiapkan pelaksanaan pemilu kepemimpinan, parlemen, dan dewan nasional Palestina.

2- Mengawasi seluruh masalah yang berkaitan dengan rekonsiliasi nasional antarkelompok Palestina khususnya masalah yang menyebabkan friksi dalam negeri.

3- Menindaklanjuti program rekonstruksi Jalur Gaza dan pencabutan blokade atas wilayah tersebut.

4- Menindaklanjuti implementasi seluruh poin dalam dokumen Kemufatakan Nasional Palestina.

5- Membahas berbagai masalah sipil dan kendala administrasi akibat friksi dalam negeri.

6- Penyatuan lembaga-lembaga Otorita Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan, Gaza, dan Baitul Maqdis.

7- Mengurusi kondisi masyarakat serta lembaga-lembaga dalam negeri dan berbagai organisasi kemanusiaan.

5) Parlemen

Hamas dan Fatah menekankan dimulainya aktivitas parlemen berdasarkan undang-undang dasar Palestina.

Sumber: Antara

Mulai Cari Gara-Gara, Israel Serang Gaza

GAZA-(IDB) : Pasukan Israel yang didukung tank dan buldoser menyerang Jalur Gaza, menghancurkan lahan pertanian Palestina di utara wilayah tersebut.

Tentara Israel memasuki Gaza dari jalur penyeberangan Karni kemarin (Rabu, 11/5) dan menyusup hingga ratusan meter ke arah timur kota Gaza.

Menurut koresponden Press TV dari Gaza, tentara Israel menggali sejumlah lubang di daerah tersebut dan mengisinya dengan bahan peledak. Militer Israel kemudian meledakkan bahan peledak itu yang menimbulkan ledakan hebat di wilayah tersebut.

Para pejabat Israel menyatakan bahwa militer Zionis mencari dan menghancurkan "terowongan" di kawasan tersebut yang digunakan oleh pejuang Palestina untuk memasukkan wilayah Israel dan menangkap Zionis.

Namun para analis berpendapat bahwa aksi itu ditujukan untuk memprovokasi gerakan muqawama Palestina agar menembaki pasukan Israel, yang akan memanaskan situasi.

Ini merupakan serangan militer Israel pertama ke Gaza setelah Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi nasional di Kairo, Mesir beberapa waktu lalu.

Para pejabat Tel Aviv berulang kali menyatakan kemarahan mereka terhadap kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani antara dua kelompok muqawama Palestina itu yang bertujuan membentuk pemerintah persatuan Palestina.

Sebelumnya, Hamas yang mengontrol kawasan Gaza, dan Fatah yang berkuasa di Tepi Barat, telah berselisih sejak gerakan muqawama Hamas memenangi pemilihan parlemen Palestina pada Januari 2006.

Friksi kedua pihak mencapai puncaknya pada bulan Juni 2007 ketika Hamas mengambil alih Jalur Gaza dalam upaya "menggagalkan plot kudeta" oleh beberapa elemen dari kelompok Fatah.

Menyikapi aksi itu, Fatah memecat pemerintah Hamas secara unilateral dan mendirikan kabinet paralel di Ramallah.

Sumber: Irib

Mahmoud Abbas Ingin PBB Akui Palestina

PALESTINA-(IDB) : Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Palestina bertekad untuk mencari pengakuan negara Palestina dari PBB pada bulan September, seperti diberitakan sebuah surat kabar yang berbasis di Ramallah Selasa (10/05).

"Pengakuan PBB sangat menentukan dan menunjukan kita tidak sedang melakukan manuver apapun," kata Abbas dalam pertemuan Dewan Revolusi gerakan Fatah di Ramallah pada hari Senin malam, menurut laporan tersebut.

Namun, Abbas menekankan bahwa perundingan dengan Israel tetap menjadi pilihan yang lebih baik untuk rakyat Palestina dan bahwa Palestina akan melanjutkan upaya-upaya untuk melanjutkan perundingan.

Negosiasi berhenti pada bulan September 2010 empat minggu setelah Amerika Serikat menengahi mereka. Orang-orang Palestina keluar dari pembicaraan, memprotes dimulainya kembali pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Abbas memutuskan untuk pindah ke PBB sebagai respon terhadap pembangunan pemukiman.

Di tingkat internal, Abbas mengatakan dia serius untuk menerapkan perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Mesir antara Fatah dan gerakan Islam Hamas pekan lalu. "Prioritas sekarang untuk membentuk pemerintah independen dan pembentukan komite untuk melaksanakan perjanjian," kata Abbas.

Perjanjian ini akan mengembalikan kesatuan politik ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Perpecahan melebar ketika Hamas mengusir pasukan pro-Abbas dan mengambil alih Gaza dengan kekerasan pada bulan Juni 2007.

Sumber: Seruu

Hamas Musuh Terkuat Israel

TEL AVIV-(IDB) : Ketua Komisi Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Israel, Shaul Mofaz mengakui bahwa Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) musuh terkuat yang selama ini dihadapi Tel Aviv.

Hamas banyak menggelar operasi berbahaya bagi Israel, ungkap Mofaz seperti dilaporkan Qodsna. Mofaz juga mengaku geram atas perdamaian antara Hamas dan Fatah. Ia mengklaim rekonsiliasi antara dua gerakan ini ditujukan untuk merusak proses perdamaian di kawasan.

Fatah dan Hamas hari Rabu lalu menandatangani rekonsiliasi nasional di Mesir dan sepakat mengakhiri friksi di antara mereka. Kedua faksi ini juga sepakat membentuk pemerintahan nasional bersatu yang membuat geram para petinggi Israel dan AS.

Sumber: Irib

Palestina Bersatu

KAIRO-(IDB) : Kesepakatan persatuan Palestina yang telah lama dinanti antara Gerakan Hamas dan Fatah akhirnya ditandatangani di ibukota Mesir, Kairo.

Upacara penandatanganan digelar di tengah kehadiran wakil dari 13 faksi Palestina pada hari Selasa (3/5), AFP melaporkan. Pemimpin Otorita Ramallah Mahmoud Abbas juga hadir dalam pertemuan tersebut.

"Kami telah menandatangani kesepakatan nasional dan kami akan berupaya maksimal untuk kepentingan nasional," Kata Walid al-Awad, anggota Biro Politik Partai Rakyat Palestina.

"Kami telah membahas semua permasalahan. Setiap orang telah sepakat untuk menjadikan poin-poin itu sebagai pertimbangan," ujarnya kepada televisi pemerintah Mesir.

"Rakyat Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat akan merayakan peristiwa ini. Kita sekarang harus bekerja untuk mengimplementasikan apa yang disepakati dalam perjanjian," tambahnya.

Gerakan Hamas dan Fatah mencapai kesepakatan di Kairo Rabu lalu untuk membentuk sebuah pemerintah persatuan sementara dan menggelar pemilihan presiden dan parlemen dalam setahun.

Kedua faksi berselisih sejak Hamas memenangkan pemilihan parlemen Palestina pada Januari 2006. Setelah kemenangan Hamas, Fatah mendirikan markas di Tepi Barat yang diduduki rezim Zionis Israel, sehingga membatasi pemerintahan dengan Hamas di Jalur Gaza.

Sumber: Irib

Mesir Desak Amerika Serikat Akui Palestina

KAIRO-(IDB) : Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil al-Arabi, mendesak Amerika Serikat mengakui Palestina sebagai negara independen menyusul kesepakatan rekonsiliasi antarfaksi Palestina.

Kantor berita Mesir, MENA (2/5) melaporkan, Nabil al-Arabi menyampaikan hal itu kemarin (1/5) kepada seorang anggota Kongres Amerika Serikat, Steve Chabot, dalam kunjungannya ke Mesir.

Menurut al-Arabi, pengakuan Palestina sebagai sebuah negara independen oleh Amerika itu sejalan dengan usulan Washington tentang solusi dua-negara di Palestina.

Desakan al-Arabi itu mengemuka menyusul Ketua Biro Politik Hamas, Khaled Meshaal, akan bertemu dengan Pemimpin Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, di markas besar Liga Arab di Kairio, Mesir, pada tanggal 4 Mei untuk menandatangani kesepakatan damai kedua pihak.

Dua gerakan muqawama Palestina itu berselisih setelah pada tahun 2006, Hamas memenangi pemilu parlemen yang berlangsung secara demokratis. Kesepakatan damai itu akan mengakhiri friksi berkepanjangan kedua pihak dan membentuk pemerintahan interim yang akan mempersiapkan pelaksanaan pemilu.

Dalam hal ini, al-Arabi juga menegaskan bahwa Palestina bersatu akan siap untuk melakukan perundingan damai.

Sumber: Irib

Kesepakatan Final Hamas-Fatah Makin Dekat

RAMALLAH-(IDB) : Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas, dan Ketua Biro Politik Hamas, Khaled Meshal, Rabu pekan ini akan menandatangani kesepakatan damai di markas Liga Arab di Kairo, Mesir.

Sebelumnya, Ketua Delegasi Perunding Fatah dalam perundingan damai dengan Hamas, Izzam al-Ahmad mengatakan, kesepakatan itu akan ditandatangani oleh Mahmoud Abbas dan Khaled Meshal, serta disaksikan oleh para delegasi dari seluruh kelompok Palestina.

Sejumlah pejabat Palestina menyatakan bahwa Mesir juga mengundang berbagai kelompok Palestina termasuk Gerakan Jihad Islam, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, dan Partai al-Shaab, untuk hadir pada acara penandatanganan kesepakatan damai tersebut di Kairo.

Pertemuan di markas Liga Arab itu akan berlangsung selama tiga hari dimulai pada 2 Mei 2011 dan berakhir pada Rabu (4/5) dengan penandatanganan kesepakatan damai bersejarah antara Fatah dan Hamas.

Diperkirakan, pasca penandatanganan kesepakatan damai itu, sebuah komisi dari Mesir akan dikirim ke Jalur Gaza guna membantu implementasi kesepakatan dua kelompok besar Palestina itu.

Di lain pihak, Perdana Menteri Palestina, kemarin (29/4) dalam shalat Jumat, berharap Mahmoud Abbas tidak membiarkan Amerika Serikat dan Israel merusak kesepakatan damai Palestina.

Kesepakatan damai antara Fatah dan Hamas di Mesir (27/4) merupakan mimpi buruk bagi para pejabat Israel dan Amerika Serikat yang selama ini berusaha memecah belah gerakan muqawama Palestina. Kesepakatan tersebut akan mengakhiri seluruh konflik internal Fatah-Hamas dan akan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan independen Palestina.

Sumber: Irib

Washington Ancam Putus Bantuan Finansial Pasca Kesepakatan Fatah-Hamas

WASHINGTON-(IDB) : Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat geram menyikapi kesepakatan damai antara Fatah dan Hamas dan mengancam bahwa hal itu akan berdampak buruk pada bantuan finansial Amerika kepada Otorita Ramallah.

Koran Haaretz terbitan Israel hari ini (28/4) menulis, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres Amerika Serikat, Ileana Ros-Lehtinen, dalam konferensi persnya mengatakan, "Arti dari penandatanganan kesepakatan antara Fatah dan Hamas adalah bahwa gerakan muqawama (Hamas) akan menjadi bagian dari pemerintah Otorita Ramallah. Dan oleh karena itu, pajak dari warga Amerika Serikat tidak boleh dikucurkan untuk membantu pihak yang mengancam keamanan Amerika Serikat kepentingannya, serta keamanan Israel dan juga para sekutu Amerika."

Ditambahkannya, para pejabat Palestina khususnya Mahmoud Abbas sekali membuktikan bahwa mereka tidak mendukung "proses perdamaian" dan berpihak kepada kelompok yang menginginkan kehancuran Israel.

Di lain pihak, Gary Ackerman, anggota Kongres dari partai Demokrat, menilai kesepakatan Fatah dan Hamas itu sebagai sebuah tragedi yang mungkin akan berujung pada tewasnya orang-orang Zionis "tak berdosa".

Sejak pertengahan dekade 90, Amerika Serikat secara rutin menyalurkan bantuan sebesar 3,5 milyar dolar kepada Otorita Palestina pimpinan Mahmoud Abbas.

Sumber: Irib

Israel Kebakaran Jenggot, Hamas-Fatah Akur Lagi

IRIB-(IDB) : Kesepakatan Musa Abu Marzouq dan Izzam al-Ahmad, para wakil Hamas dan Fatah untuk membentuk pemerintahan koalisi dalam waktu dekat, membuat gusar para pejabat Israel.

IRNA (28/4) melaporkan, dalam hal ini radio Deutsche Welle Jerman menyebutkan, para wakil Fatah dan Hamas tidak mempedulikan kekhawatiran Israel dan menekankan bahwa masalah ini sepenuhnya urusan internal.

Sumber itu menambahkan, para pejabat Palestina Rabu malam (27/4) menyatakan bahwa gerakan Fatah pimpinan Mahmoud Abbas, telah menandatangani kesepakatan awal dengan Hamas.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, friksi berkepanjangan kedua pihak juga telah berakhir dan akan dibentuk pemerintahan transisi koalisi untuk menggelar pemilu.

Kesepakatan itu ditandatangani secara rahasia di Mesir. Hal ini tak ayal menyulut reaksi para pejabat rezim Zionis Israel.

Tel Aviv menyatakan bahwa kesepakatan Fatah-Hamas itu tidak akan mewujudkan perdamaian dan Mahmoud Abbas harus menjaga jarak dengan Hamas.

Para analis Arab berpendapat bahwa berakhirnya friksi antarkelompok Palestina merupakan kemajuan penting yang akan mendukung proses pembentukan negara independen Palestina.

Delegasi perunding Fatah, Izzam al-Ahmad di Kairo mengatakan, "Kesepakatan awal dengan Hamas menekankan pembentukan pemerintahan koalisi dan independen untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu presiden dan parlemen."

Dijelaskannya bahwa pemilu akan digelar secara menyeluruh di Palestina dalam delapan bulan mendatang dan Liga Arab akan ditunjuk sebagai pengawas pelaksanaan pemilu.

Sumber: Irib

130 Negara Akui Negara Palestina Merdeka

PALESTINA-(IDB) : Kepala Otorita Palestina (Ramallah) Mahmoud Abbas mengatakan, sampai saat ini 130 negara di dunia telah menyatakan mengakui berdirinya negara Palestina Merdeka.

Dikatakannya bahwa dari 130 negara itu sebagian sudah menyatakan sikap mendukung kemerdekaan Palestina sejak tahun 1988 sementara sebagian lagi baru mengumumkan sikapnya belum lama ini.

Abbas menambahkan, saat ini 10 negara di kawasan Amerika Latin telah menyatakan mendukung kemerdekaan Palestina dan sekitar 20 negara lainnya akan segera mengumumkan sikap mereka.

Kepala Otorita Ramallah mengungkapkan September mendatang, berdirinya negara Palestina merdeka dengan batas wilayah tahun 1967 mungkin akan diakui secara resmi pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Kami menghendaki dimulainya lagi perundingan untuk mewujudkan pengakuan akan berdirinya negara Palestina di tingkat internasional," ujarnya.

Sumber: Irib

Nasib Perundingan Damai Palestina-Israel

IRIB-(IDB) : Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas baru-baru ini dalam statemennya menentang intifadha Palestina melawan rezim Zionis Israel. Bahkan, Abbas tetap menolak dilanjutkannya intifadha anti-Zionis, meski upaya Otorita Ramallah untuk berdamai dengan rezim Zionis menuai kegagalan.

Ironisnya, pernyataan pemimpin otorita Ramallah ini mengemuka di saat berlanjutnya perundingan damai dengan Israel tidak membuahkan hasil apapun, kecuali mempertebal arogansi rezim Zionis dalam melanjutkan aksi brutal terhadap bangsa Palestina.

Sejatinya, rezim Zionis tidak menghendaki terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Israel hanya memperalat perundingan damai untuk mewujudkan ambisinya menjarah Palestina.

Israel dengan berbagai cara berupaya meningkatkan ekspansi di wilayah Palestina. Untuk itu, Tel Aviv berupaya memanfaatkan perundingan damai guna memaksa warga Palestina menerima eksistensi ilegal Israel. Hal ini menunjukkan bahwa proses perundingan damai hanya dijadiakan alat oleh Tel Aviv untuk menutupi realitas kejahatan rezim Zionis.

Eskalasi serangan rezim Zionis ke wilayah Palestina dan penangkapan besar-besaran pejuang Palestina yang dibarengi pembantaian serta pengusiran mereka dari tanah airnya sendiri menunjukkan brutalitas Israel.

Meski mengetahui dampak buruk perundingan damai dengan Israel bagi Palestina, Otorita Ramallah yang berada dalam tekanan Washington tetap menegaskan berlanjutnya perundingan damai dengan rezim Zionis. Padahal strategi muqawama melawan rezim Zionis yang juga merupakan tuntutan mayoritas bangsa Palestina telah mempersembahkan berbagai keberhasilan besar bagi bangsa Palestina. Mundurnya rezim Zionis dari wilayah Gaza pada tahun 2005 lalu, dan kekalahan Israel dalam serangan 22 hari di tahun 2009 merupakan buah hasil perjuangan muqawama Palestina.

Resistensi bangsa Palestina menghadapi rezim Zionis bukan hanya berhasil menghalangi ekspansi rezim Zionis di kawasan, terutama di wilayah Palestina. Lebih dari itu, sebagai sarana untuk memaksa rezim Zionis mundur dari wilayah Palestina.

Di saat muqawama rakyat Palestina berhasil mencapai berbagai keberhasilan signifikan, proses perundingan damai dengan rezim Zionis tidak membuahkan hasil apapun bagi bangsa Palestina, selain meningkatkan brutalitas rezim Zionis. Dalam kondisi demikian, rakyat Palestina sudah tidak bisa lagi berharap kepada Otorita Ramallah yang tidak mau menghentikan perundingan dengan rezim Zionis.

Sejatinya, mayoritas bangsa Palestina menghendaki Otorita Ramallah meninjau kembali kebijakan melanjutkan perundingan perdamaian dengan rezim Zionis, dan mereka menyerukan bergabungnya Otorita Ramallah di barisan muqawama rakyat melawan rezim Zionis.

Sumber: Irib

Biadab...!!!! Iklan Israel Promosikan Tabrak Bocah Palestina

ISRAEL-(IDB) : Sungguh brutal, sebuah iklan mobil Jepang di Israel mempromosikan aksi tabrak lari terhadap anak-anak Palestina.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Xinhua, iklan komersial yang diterbitkan dealer Subaru di Israel itu, menampilkan adegan foto tahun lalu, ketika seorang pemukim Israel menyerang dua anak Palestina dengan mobilnya di kawasan permukiman Silwan, Yerusalem Timur.

Tak hanya itu saja, iklan mobil Subaru itu juga memasang ungkapan bernada provokatif dalam bahasa Ibrani di sudut kanan gambar, berbunyi: "Kita akan lihat siapa yang dapat bertahan menghadapimu".

Menanggapi iklan tersebut Otoritas Ramallah pimpinan Mahmoud Abbas menyebut promosi tindakan agresif itu sebagai iklan kotor dan ajakan terbuka untuk menabrak anak-anak Palestina hingga terbunuh.

Akibat serangan tabrak mobil itu, dua anak Palestina berusia 10 dan 12 tahun menderita patah kaki. Penyerang kedua bocah Palestina itu bernama David Be'eri, seorang direktur jenderal Elad, sebuah perusahaan pengembang real estat berhaluan garis keras. Perusahaan itu gencar membujuk orang Yahudi untuk pindah ke lingkungan padat di Baitul Maqdis Timur.

Baitul Maqdis Timur merupakan bagian dari wilayah Palestina, yang diduduki Tel Aviv pada tahun 1967. Rencananya kawasan tersebut bakal dijanjikan sebagai ibukota negara Palestina di masa depan.

Sumber: Irib

AS Tolak Palestina Untuk Minta Pengakuan PBB

Amerika Serikat, Selasa, menolak lagi rencana Palestina untuk meminta pengakuan akan negara (Palestina) merdeka secara sepihak dari PBB tanpa mencapai perjanjian damai dengan Israel

WASHINGTON-(IDB) : Amerika Serikat, Selasa, menolak lagi rencana Palestina untuk meminta pengakuan akan negara (Palestina) merdeka secara sepihak dari PBB tanpa mencapai perjanjian damai dengan Israel.

"Kami tidak yakin itu adalah gagasan yang baik, kami tidak yakin itu akan membantu," kata juru bicara Deplu AS Mark Toner.

Pembicaraan damai yang diperantarai AS antara Israel dan Palestina telah dimulai lagi pada September 2010, tapi macet tak lama setelah itu ketika Israel menolak memperpanjang moratorium dalam pebangunan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya.

Israel bersikeras bahwa semua masalah, termasuk permukiman, sebaiknya dibahas dalam pembicaraan langsung.

Presiden Pemerintah Otonomi Palestina Mahmud Abbas telah menyatakan bahwa ia akan meminta pengakuan di PBB akan negara Palestina merdeka itu pada September mendatang.

Tapi AS, yang memimpin proses perdamaian itu, terus menegaskan bahwa hanya perjanjian yang dirundingkan sepenuhnya dengan Israel mengenai "solusi dua negara" yang dapat menghasilkan perdamaian yang kekal antara kedua negara itu.

"Kami terus mendesak kedua belah pihak untuk memulai pembicaraan lagi dalam perundingan langsung," kata Toner.

Sumber: Antara

Capres Mesir: Blokade Gaza Dicabut dan Ekspor Gas ke Israel Dibatalkan

Ketua Partai al-Karamah Mesir, Hamdin Sabbahi

KAIRO-(IDB) : Ketua Partai al-Karamah Mesir, Hamdin Sabbahi, dan salah satu kandidat pemilu presiden mendatang negara ini menyatakan jika ia terpilih, maka pemerintahannya akan memutuskan ekspor gas ke Israel.

IRNA (18/4) melaporkan, Sabbahi mengatakan keputusannya itu adalah dalam rangka menghormati bangsa Mesir dan juga menjaga kekayaan negara. Tidak hanya itu, Sabbahi juga berjanji tidak akan melanjutkan kebijakan rezim Mubarak terkait blokade Jalur Gaza.

Sabbahi menekankan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Mesir dijadikan alat untuk merealisasikan tuntutan rezim Zionis Israel dan Gedung Putih.

Menyinggung kesepakatan Camp David mengatakan, Sabbahi mengatakan, "Jika saya terpilih, maka saya akan mengutamakan tuntutan rakyat, karena mereka adalah yang pihak yang paling berhak atas negara."

Sabbahi juga menekankan pentingnya penyaluran bantuan kepada warga Jalur Gaza, serta dukungan terhadap cita-cita mulia bangsa Palestina.

Sumber: Irib

Mubarak Lenyap, Mesir Siap Bantu Masuknya Bantuan ke Gaza

Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil al-Arabi

KAIRO-(IDB) : Menteri Luar Negeri Mesir, Nabil al-Arabi, menyatakan bahwa negeranya siap membantu masuknya segala bentuk bantuan kemanusiaan internasional ke Jalur Gaza.

IRNA melaporkan, hal itu dikemukakan kemarin (17/4 oleh al-Arabi dalam pertemuannya dengan para delegasi dari berbagai lembaga internasional membicarakan upaya mengakhiri blokade atas Gaza.

Al-Arabi menjanjikan berbagai kemudahan untuk masuknya segala bentuk bantuan internasional dan kebutuhan primer ke Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Manhah Bakhum, "Dalam pertemuan itu, al-Arabi juga menekankan bahwa Mesir siap ikut berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Ia juga menyampaikan persetujuan politik Kairo terhadap masuknya bantuan internasional melalui jalur penyeberangan Rafah".

Sebelumnya, pada masa kepemimpinan mantan diktator Hosni Mubarak, Mesir selalu menjegal upaya masyarakat internasional untuk menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza melalui Rafah. Bahkan rezim Mubarak mengiringi langkah rezim Zionis Israel dalam memblokade Jalur Gaza, dengan membangun dinding baja di sepanjang perbatasannya dengan Gaza.

Kini masyarakat internasional khususnya lembaga-lembaga kemanusiaan berharap dengan runtuhnya rezim Mubarak, pemerintah Mesir mempermudah proses penyaluran bantuan ke Gaza.

Sumber: Irib

informasi