ngah-ngoh

Home » Posts filed under PBB

Tampilkan postingan dengan label PBB. Tampilkan semua postingan

PBB Minta Indonesia Kirim Tim Pemantau ke Suriah

JAKARTA-(IDB) : Krisis politik dan kemanusiaan di Suriah terus berkepanjangan. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pun meminta pemerintah RI untuk mengirimkan tim observer (pemantau) ke negara yang tengah dilanda konflik bersenjata tersebut.

"Yang kita kirim nanti observer, bukan pasukan perdamaian. Tadi pagi Sekjen PBB (Ban Ki-Moon, red) minta melalui Pak Marty Natalegawa (menlu)," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Senin (16/4/2012).

Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah negara yang diminta PBB untuk mengirimkan tim pemantau ke Suriah. PBB menilai Indonesia memiliki tenaga yang kompeten mengawasi gencatan senjata antar dua pihak bertikai di Suriah.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan persetujuannya terhadap permintaan tersebut. SBY lalu memerintahkan Menlu Marty Natalegawa untuk mempersiapkan tim pendukung yang dibutuhkan PBB.

"Presiden juga menekankan agar gencatan senjata di Suriah bisa efektif," sambung Julian.

Kekerasan bersenjata antara pasukan pendukung presiden Bashar Assad dengan kelompok oposisi bersenjata telah berlangsung sejak tahun lalu. Kelompok oposisi dan masyarakat Suriah mendesak Assad mundur dari presiden. Namun tuntutan tersebut dijawab dengan menggunakan kekuatan militer. Lebih dari 6.000 orang tewas dari kedua pihak sejak konflik itu pecah. Saat ini, genjatan senjata sedang diberlakukan sejak Kamis (12/4). PBB pun akan mengirimkan tim pemantau ke Suriah dari sejumlah negara yang dipercayai.

Sumber : Detik

Indonesia Semakin Diperhitungkan PBB

JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengapresiasi kedatangan Sekjen PBB, Ban Kim-moon ke Indonesia. Agenda kunjungan Ban ke Indonesia di antaranya meninjau proses penyiapan pasukan perdamaian dunia dari Indonesia.

"Kehadiran Sekjen PBB ke Indonesia, patut kita hargai. Indonesia saat ini diperhitungkan di dunia internasional sebagai negara berkomitmen tinggi dalam berkontribusi mencari solusi perdamaian di tempat-tempat konflik," kata Hasanuddin kepada ANTARA News, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, salah satu peran Indonesia di dunia internasional adalah peran aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara.

"Sejak 1957, ribuan pasukan TNI dikirim ke beberapa negara konflik antara lain Kongo, Irak, Vietnam, Iran , Kuwait, Bosnia, Kamboja, Philipina dan negara-negara lainnya. Terakhir 1.300 anggota TNI bertugas di Lebanon," kata mantan petinggi TNI-AD itu.

Ia juga menyebutkan, peran Indonesia di dunia internasional adalah mendirikan pusat latihan pasukan perdamaian di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang ditinjau Sekjen PBB.

"Ini bukti keseriusan Indonesia menyiapkan pasukan perdamaian yang handal dan profesional. Dan disinilah nanti dalam waktu dekat akan dilantik 4.000 prajurit TNI yang akan tergabung dalam UN Peacekeeping Force untuk di terjunkan ditempat-tempat konflik di dunia terutama di Timur Tengah dan Afrika di bawah bendera PBB," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ban melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Ban bersama Presiden Susilo Yudhoyono mengunjungi pusat latihan pasukan perdamaian di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sumber : Antara

Dibalik kunjungan Sekjen PBB Ban Ki Moon

BOGOR-(IDB) : Puluhan prajurit TNI berseragam UNIFIL siang itu bersiaga di dalam auditorium kompleks PMPP Sentul,Bogor.Di luar gedung,belasan panser Anoa produksi PT Pindad pun terparkir rapi seakan bersiap menghadapi musuh.

Kesibukan yang terlihat sejak Selasa (20/3) pagi itu ternyata untuk menyambut kedatangan tokoh dunia, Sekjen Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) Ban Ki-moon. Bagi Ban,kunjungan ke Indonesia merupakan pengalaman pertama.Ban pun mengaku terkesan begitu melihat pusat misi pemeliharaan perdamaian di Sentul itu. Selama kunjungannya,Ban banyak memuji pemerintah Indonesia. Misi ini diakui Ban sangat sulit dan berbahaya.

Bahkan,tercatat 31 tentara Indonesia meregang nyawa karena misi ini.Ban menceritakan,baret biru adalah simbol pasukan pemelihara perdamaian. Mereka yang mengenakannya mampu membuat anak kembali sekolah,membuat jembatan,membersihkan tanah dari ranjau,maupun memberikan pelayanan kesehatan. “Dan lebih penting, mereka membangun jembatan kepercayaan bagi masyarakat,”ungkap Ban.

Aktivitas seperti itu yang juga dilakukan prajurit TNI seperti di Lebanon,Kongo,Haiti. “Saya membaca kejadian pasukan PBB Indonesia yang dikirim untuk melindungi tidak disambut pada waktu mereka datang.Mereka (warga) tak mengetahui untuk melindungi,tapi mereka (TNI) harus merebut kepercayaan dengan memberikan contoh. Indonesia menunjukkan tekad,siang malam menghadapi tantangan,” ungkapnya.

Ban menyebut pasukan Indonesia telah membangun “jembatan”antara PBB dengan ribuan orang.Menurut dia,ada lebih dari 2 juta orang meninggal akibat perang.Di negara-negara yang masuk dalam misi PBB,seperti Kongo,kondisi infrastrukturnya buruk.Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan TNI. Sedikitnya jalan memaksa harus ada pengerahan helikopter ataupun pesawat.

Karena itu,Ban pun meminta bantuan pemerintah Indonesia agar berkenan mengirimkan helikopter ke lokasi-lokasi misi perdamaian. “Saya minta ke Presiden SBY apakah bisa menyumbang helikopter,”katanya. Indonesia,tambah Ban, merupakan negara yang sedang tumbuh.“Bisa membantu karena Anda merupakan negara demokratis dan punya pemimpin yang sangat demokratis.Harapan dunia diletakkan pada pundak Anda,”ujarnya.

Tidak saja memuji dan meminta bantuan helikopter, setelah menutup pidatonya, Ban memberikan helm biru bertuliskan UN kepada Presiden SBY.Pemberian helm ini sebagai simbol atas partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian sejak 1956.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan Presiden SBY langsung menanggapi permintaan Ban.“Presiden langsung memerintahkan agar disediakan tiga helikopter angkut untuk membantu operasi peacekeeping di Kongo (Monusco),”katanya.

Sumber : Sindo

Berita Foto : Kunjungan Sekjen PBB Di Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB Ban Ki-moon melihat sejumlah simulasi kegiatan pasukan perdamaian Indonesia di Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu.

Sumber : Antara

Sekjen PBB kunjungi Fasdiklat TNI Di Bogor

BOGOR-(IDB) : Sekjen PBB Ban Ki-moon, akan mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Fasdiklat PMPP TNI) yang baru diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Selasa.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa, mengatakan, Sekjen PBB didampingi istrinya Ban Soon Taek dan sejumlah anggota delegasi PBB, pada Selasa akan menyempatkan mengunjungi Fasdiklat PMPP TNI, dalam sela-sela kunjungannya di Indonesia selama tiga hari mulai 19-21 Maret 2012.

Sekjen PBB juga memberikan kuliah umum mengenai United Nations Peace Keeping Challenge and Opportunities.

Selain memberikan paparan mengenai pasukan perdamauan dunia, Ban Ki-noon juga direncanakan akan melakukan penanaman pohon bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Peace Keeping Center tersebut.

Hartind mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian kungjungan Sekjen PBB ke Indonesia selama tiga hari. Ban Ki-moon direncanakan hadir dalam pembukaan dan menjadi keynote speaker Jakarta International Defence Dialogue II yang akan berlangsung pada Rabu (21/3) di Balai Sidang Jakarta.

Sumber : Antara

Ban Ki-Moon Akan Bahas Pasukan Indonesia Di PBB

JAKARTA-(IDB) : Kunjungan resmi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-moon pada 20-21 Maret di Indonesia akan diisi dengan berbagai pembahasan menyangkut hubungan Indonesia dan PBB, termasuk upaya peningkatan jumlah pasukan Indonesia di misi-misi pemelihara perdamaian PBB.

"Selain dalam rangka memenuhi undangan Presiden Yudhoyono, kunjungan Sekjen Ban Ki-moon juga akan dimanfaatkan dalam konteks kita menjadi salah satu dari 10 besar negara penyumbang pasukan terbesar. Saat ini kita di posisi 15," kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Desra Percaya, Sabtu waktu setempat (Minggu WIB).

Dalam lawatan dua harinya di Indonesia, Ban akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, dan Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih.

Ia juga dijadwalkan akan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia atau Indonesia Peacekeeping and Security Center (IPSC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, serta menyampaikan pidato dalam pembukaan dialog pertahanan (Jakarta International Defence Dialogue) di Jakarta.

Menurut Desra, pertemuan bilateral Ban Ki-moon dan Presiden Yudhoyono akan diisi dengan pembahasan mengenai berbagai situasi internasional, regional serta penguatan hubungan bilateral RI-PBB.

Penguatan hubungan bilateral tersebut, ujarnya, terutama terkait dengan IPSC dalam rangka memperbesar sumbangan Indonesia dalam pengiriman pasukan perdamaian serta membuat IPSC menjadi pusat keunggulan.

"Sumbangan pasukan perdamaian tentunya merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif kita dalam turut menciptakan perdamaian dan keamanan internasional," kata Desra.

Berdasarkan catatan per Januari 2012 yang dihimpun dari Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, pasukan perdamaian Indonesia berjumlah 1.972 personil militer dan polisi. Sebanyak 19 dari jumlah tersebut merupakan personil perempuan.

Hampir 2.000 anggota pasukan Indonesia itu saat ini tersebar bergabung di enam misi penjaga perdamaian PBB, yaitu 1.455 personil melekat ke UNIFIL (di Lebanon), 192 orang ke MONUSCO (Republik Demokratik Kongo), 170 ke MINUSTAH (Haiti), 146 ke UNAMID (Darfur), 8 ke UNMIS (Sudan Selatan) dan satu personil ke UNMIL (Liberia).

Dalam kunjungan di Indonesia, Sekjen Ban Ki-moon seperti yang diungkapkan juru bicaranya, Martin Nesirky, akan menyampaikan pidato dengan topik "PBB dan Keamanan Global: Kolaborasi dan Kemitraan" pada pembukaan Jakarta International Defense Conference.

Sekjen PBB juga akan berbicara tentang "Penjaga Perdamaian PBB: Tantangan dan Kesempatan bagi Indonesia, Kawasan dan Selebihnya" di IPSC.

Desra mencatat, setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi dalam kaitan RI dan PP, yaitu di tingkat internasional, terutama di Dewan Keamanan, di lapangan atau wilayah konflik, serta domestik atau di dalam negeri.

"Tidak semua persoalan di PBB, khususnya di Dewan Keamanan, disepakati satu resolusi untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian. Adapun di lapangan, penempatan pasukan penjaga perdamaian tergantung apakah pemerintah setempat atau pihak-pihak yang bertikai bersedia menerima keberadaan pasukan PBB," ujarnya.

Adapun tantangan dalam negeri yang dihadapi Indonesia, ujarnya, antara lain bagaimana menyiapkan pasukan sesuai standar PBB.

"Kita memerlukan tiga unsur pasukan penjaga perdamaian, yaitu polisi, tentara dan sipil.

Apakah mereka siap diberangkatkan pada kondisi-kondisi konflik tertentu. Kalaupun bisa diberangkatkan, maka harus memenuhi standar yang diminta oleh PBB," kata Desra.

Menurut dia, pasukan penjaga perdamaian asal Indonesia sejauh ini memiliki catatan bagus dan dikenal sangat profesional.

"Sebagai contoh di UNIFIL, mereka punya program misi sipil, konteksnya untuk pembinaan masyarakat sekitarnya. Mereka sangat dihargai hingga mendapat award juga," katanya.

Sekjen PBB sendiri telah berkali-kali menyatakan harapan agar Indonesia meningkatkan kontribusi dalam penggelaran pasukan pemelihara perdamaian.

"Jadi, kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita mengatasi tantangan di dalam negeri," kata Desra.

Bertambahnya jumlah pasukan Indonesia di PBB juga bisa membuka kemungkinan lebih besar bagi personil Indonesia mendapat posisi tinggi di lapangan.

Dalam sejarahnya, pasukan pemelihara perdamaian Indonesia baru menempatkan dua personel dengan jabatan tinggi di lapangan, yaitu Mayjen Rais Abin dan Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (kini Presiden RI).

Rais Abin menjabat sebagai Force Commander of UN Peacekeeping Mission in UNEF II, sedangkan Yudhoyono diberi tugas sebagai Chief Military Observer of Nations Transitional Administration for Eastern Slovania, Baranja and Western Sirmium (UNTAES).

Sumber : Antara

PBB Inspeksi Peralatan TNI di Kongo

KONGO-(IDB) : Menjelang akhir penugasannya, pasukan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-H/Monusco menerima inspeksi peralatan dan perlengkapan dari Tim COE (Contingent Owned Equipment) PBB, di Bumi Nusantara Camp Dungu. Tidak seperti biasanya, inspeksi kali ini dilaksanakan pada hari Minggu (27/11/2011).

Perwira Seksi Logistik Satgas, Kapten Czi Eko Pur Indriyanto dalam paparannya menjelaskan bahwa alat peralatan satgas baik alat berat, maupun kelengkapan pendukung lainnya tersebar di tiga lokasi pekerjaan yakni rehabilitasi jalan Dungu-Duru, Dungu internal road serta pemeliharaan bandara dan Log Base.

Adapun Tim yang melakukan pemeriksaan terdiri dari enam orang yaitu Mr. James Boima (Siera Leone) sebagai Ketua Tim, Miss Kristina Zovanovic (Serbia), Mr. Solomon Shok (Nigeria), Mr. Yossey (Honduras), Mayor Naseer (Pakistan) dan dr. Serger Eric Honore Yobo (Pantai Gading).

Selesai mendengarkan paparan, Tim COE terbagi menjadi dua kelompok. Untuk pengecekan alat berat di lokasi pekerjaan dilaksanakan oleh Mr. James Boima dan Miss Kristina Zovanovic. Sedangkan di Camp Bumi Nusantara dan Dungu internal road oleh Mr. Solomon Shok, Mr.Yossey dan Mayor Naseer. Dalam Inspeksi kali ini, Tim COE langsung melihat alat berat yang sedang operasional di lokasi pekerjaan.

Dari keenam Tim COE tersebut mengakui bahwa Satgas Kizi TNI Konga XX-H/Monusco yang sudah 13 bulan bertugas di wilayah Dungu-Kongo, banyak mengalami kemajuan dalam perawatan maupun perbaikan alat dibanding hasil pemeriksaan sebelumnya, namun masih ada beberapa kendaraan yang tidak siap operasional karena belum tersedianya spare part yang diperlukan.

Pada Inspeksi yang hanya dilakukan satu hari itu, Konga XX-H/Monusco pimpinan Letkol Czi Widiyanto (Dansatgas) tersebut dapat memberikan gambaran nyata bagi Tim COE dari PBB bahwa dengan tingkat kesiapan peralatan yang ada Satgas Indonesia akan mampu melaksanakan tugas sebagai sebuah Satuan Zeni untuk mendukung misi pemeliharaan perdamaian di Kongo.

Sumber : Seruu

Hari Jum'at Pukul 15:35 WIB, Proposal Negara Palestina Diajukan ke PBB Ha

NEW YORK-(IDB) : Pemimpin Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menyatakan tetap bertekad untuk terus maju mengajukan proposal kenegaraan Palestina di PBB. Pada saat yang sama , sejumlah negara Barat, khususnya AS dan Zionis Israel menentang proposal kenegaraan yang diajukan Mahmoud Abbas.

Menurut Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, Mahmoud Abbas mengajukan permohonan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada pukul 11:35 waktu setempat (15:35 WIB) pada hari Jumat.

Sementara itu, para pejabat AS sebagaimana dilaporkan AFP, mengadakan pertemuan-pertemuan tertutup dengan para pejabat Palestina untuk menuntaskan kompromi yang dikehendaki Washington.

"Kami tetap fokus mendukung dan membantu Israel dan Palestina supaya kembali ke perundingan," kata seorang pejabat AS ketika menyikapi rencana pengajuan proposal kenegaraan.

Namun bangsa Palestina tetap berusaha konsisten supaya tidak terpengaruh oleh janji baru AS.

Sementara itu, Presiden AS Barak Obama dalam pidatonya di PBB mengatakan, "tidak ada jalan pintas" untuk perdamaian Timur Tengah.

"Perdamaian tidak akan datang melalui pernyataan dan resolusi di PBB," kata Obama.

Pidato Obama menuai protes luas dan memancing kemarahan warga Palestina, khususnya kota Gaza. Masyarakat Gaza melakukan protes atas pidato Obama dan menyebut standar ganda Washington dalam mendekati Timur Tengah bertujuan memberangus kebebasan Palestina.

"Kami sangat kecewa dengan pidato Obama. AS dan Israel menjadi rezim-rezim yang paling dibenci karena kebijakan penindasan mereka. Perundingan selama 18 tahun tidak mengakhiri pendudukan Israel, "kata Mostafa Abed al-Ati, seorang aktivis hak asasi manusia.

Dilaporkan pula, Washington mengancam akan memveto setiap tawaran kenegaraan Palestina di Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan laporan tersebut, lebih dari 130 negara akan mengakui negara Palestina. Dengan demikian, dukungan itu adalah mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan dari seluruh anggota sebanyak 193 anggota DK PBB.

Sumber: Irib

Peran Aktif Armada Laut Indonesia Dalam Misi perdamaian Diapresiasi Positif PBB

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mengapresiasi positif atas keikutsertaan Kapal Perang RI (KRI) dalam menjalankan misi perdamaian di Lebanon.

"PBB sangat mengapresiasi keikutsertaan Indonesia dalam Satgas Maritim PBB. Karena itu, ke depan Indonesia dapat mengirimkan kembali kembali kapal perangnya untuk ikut menjaga perdamaian dunia," ujar Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Soeparno saat menyambut kedatangan KRI Frans Kaisiepo di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta, Senin (11/7).

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 tiba di Tanah Air, setelah delapan bulan melaksanakan misi perdamaian PBB di Lebanon. Selama menjalankan tugas, kapal perang Korvet kelas Sigma buatan Belanda ini bergabung dalam Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-B/UNIFIL.

Menurut Panglima, untuk kedua kalinya Indonesia mengikutsertakan KRI TNI Angkatan Laut. Sebelum KRI Frans Kaisiepo, Indonesia mengirimkan KRI Diponegoro-365 untuk bergabung dalam Satgas Maritim Misi Perdamaian PBB di Lebanon Selatan, dan bertugas selama enam bulan.

Ia mengatakan, Indonesia masih satu - satunya negara dari ASEAN yang mengirimkan kapal perang untuk ikut dalam misi perdamaian PBB. KRI Frans Kaisiepo memiliki tugas untuk melaksanakan Force Protection Commander (FPC) di laut.

Sementara itu, KSAL menjelaskan, kapal perang buatan tahun 2008 ini melakukan Local Anti Air Warfare Coordinator (LAAWC) pada Tripartite Meeting pada sekitar wilayah perbatasan Israel - Lebanon. "KRI Frans Kaisiepo melaksanakan pengawasan wilayah udara untuk memantau Air Violation, serta melaksanakan berbagai latihan dengan angkatan laut negara lain," kata Soeparno.

Sumber: SuaraKarya

Update : Ban Ki-moon dan Laporan Anti-Israel

PBB-(IDB) : Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan terbaru mengecam brutalitas Rezim Zionis Israel yang membantai warga Palestina yang tengah memperingati Hari Nakba di perbatasan Lebanon dan Palestina pendudukan.

Sementara itu, para pengamat menilai tindakan PBB ini sangat terlambat, pasalnya perisitiwa sadis ini terjadi sekitar dua bulan lalu. Padahal saat peristiwa ini terjadi masyarakat internasional ramai-ramai mengutuk tindakan keji Israel.

Di laporan PBB ditekankan bahwa serdadu Rezim Zionis menembaki rakyat Palestina yang tengah memperingati Hari Nakba (pendudukan Israel terhadap Palestina pada 15 Mei 1948). Laporan yang penyusunannya diawasi langsung oleh Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengkritik keras brutalitas Israel terhadap warga Palestina. Sekjen PBB menambahkan, hasil penyidikan menyebutkan militer Israel tercatat sebagai pihak pertama yang memulai kerusuhan dan melanggar resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Serdadu Israel di peringatan Hari Nakba yang digelar rakyat Palestina di perbatasan Lebanon dan Palestina pendudukan menyerang warga dan menembak mati tujuh demonstran serta menciderai sejumlah orang lainnya. Selain itu, di pawai bertepatan Hari Nakba yang digelar di Dataran Tinggi Golan, Suriah, tercatat 23 orang gugur akibat brutalitas Israel serta puluhan lainnya cidera.

15 Mei 1948 Rezim Zionis Israel menduduki Palestina dan hari tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Nakba. Tahun itu, selain menduduki Palestina, Israel juga mengusir ratusan ribu warga Palestina. Brutalitas Israel selama ini kian membuka mata publik internasional bahwa rezim ilegal ini hanya mampu eksis melalui kekerasan. Arogansi dan brutalitas Israel juga ditujukan untuk membungkam rakyat Palestina, Lebanon dan Suriah agar tidak menentang Tel Aviv dan menghentikan perjuangan mereka.

Selain itu, Israel gencar melakukan propaganda busuk untuk mengurangi dukungan masyarakat internasional terhadap rakyat Palestina. Di sisi lain, maraknya dukungan terhadap rakyat Palestina, khususnya seiring dengan kebangkitan rakyat Timur Tengah kian membuat Israel kelabakan. Dukungan ini dan tekad kuat bangsa Palestina untuk melanjutkan perjuangannya merupakan tanda bahaya bagi Israel akan munculkan inftifada lain yang lebih besar.

Kebangkitan rakyat di kawasan dan tumbangnya sejumlah diktator pro Israel dan Barat mengindikasikan bahwa Tel Aviv kian terkucil. Menyaksikan kondisi semacam ini, Israel malah semakin brutal dan berharap mampu keluar dari kondisi saat ini melalui langkah-langkah arogan. Namun realitanya adalah semakin brutal rezim Israel maka Tel Aviv semakin dibenci baik di kawasan maupun internasional. Sebaliknya rakyat Palestina kian mendapat dukungan luas dari masyarakat internasional. Dengan dukungan ini bangsa Palestina akan mampu menghapus Israel dari peta dunia dan membebaskan negara mereka.

Sumber: Irib

Meski Telat, Ban Ki-moon Berani Kutuk Israel

PBB-(IDB) : Setelah berlalu dua bulan akhirnya Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk brutalitas Rezim Zionis Israel di Hari Nakba.

Seperti dilaporkan Pusat Informasi Palestina kemarin, Ban Ki-moon mengkritik pedas langkah Israel mengerahkan militernya untuk menyerang demonstran Palestina di perbatasan Lebanon yang mengakibatkan tujuh orang gugur syahid. "Israel bertanggung jawab atas insiden ini," ungkap Ban Ki-moon.

Sekjen PBB menambahkan, hasil penyidikan menyebutkan militer Israel tercatat sebagai pihak pertama yang memulai kerusuhan dan melanggar resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, di pawai bertepatan Hari Nakba yang digelar di Dataran Tinggi Golan, Suriah, tercatat 23 orang gugur akibat brutalitas Israel serta puluhan lainnya cidera. Tanggal 15 Mei 1948 Rezim Zionis Israel menduduki Palestina dan hari tersebut diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Nakba.

Sumber: Irib

Amerika Ancam PBB Jika Akui Kemerdekaan Palestina

NEW YORK-(IDB) : Mantan duta besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, John Bolton, mengimbau Kongres agar dengan lantang menyuarakan bahwa segala bentuk resolusi di Majelis Umum PBB terkait kemerdekaan negara Palestina, akan berujung pada penghentian bantuan keuangan Amerika Serikat kepada lembaga internasional tersebut.

Di masa jabatan John Bolton, rezim Zionis Israel menyebutnya sebagai diplomat kedelapannya. Pada era itu, Bolton senantiasa mengorbankan kepentingan Amerika Serikat demi tuntutan ilegal Israel.

Foreign Policy menulis, Bolton juga mengingatkan Kongres bahwa ancaman penghentian bantuan kemanusiaan kepada PBB itu harus dikemas dalam sebuah keputusan Kongres. Bolton menekankan bahwa Amerika Serikat akan menghentikan kerjasamanya dengan PBB.

"Jika Majelis Umum PBB tidak memperhatikan peringatan tersebut, maka seluruh bantuan yang diberikan Washington kepada Sekretariat Jenderal PBB di New Yok," tegas Bolton.

Menyinggung sidang September mendatang serta kesepakatan rekonsiliasi nasional antara Hamas dan Fatah dalam membentuk pemerintahan bersatu, Foreign Policy menyebutkan, "Apakah PBB memilih mengakui kemerdekaan bangsa Palestina, atau lebih memilih menerima kelanjutan bantuan dana dan menolak kemerdekaan Palestina?"

Source: Irib

Perlu Pembaruan di Dewan Keamanan PBB

PBB-(IDB) : Pembaruan yang berhasil di Dewan Keamanan PBB akan meningkatkan kemampuan badan dunia itu menciptakan dunia lebih aman, kata Presiden Sidang Majelis Umum PBB Joseph Deiss di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (27/5/2011).

Deiss mengatakan kepada wartawan bahwa dia memberi tahu PBB kesediaannya bergerak maju, bersama negara anggota tentu saja, dalam masalah penting pembaruan Dewan Keamanan (DK). "Keberhasilan dalam memperbarui DK PBB akan menjadi sumbangan penting, saya kira, guna meningkatkan kapasitas kita untuk menghadapi tantangan global dan menciptakan dunia yang lebih aman, yang lebih demokratis, dan juga badan yang lebih mewakili," kata Deiss.

Telah ada seruan untuk memperbarui susunan Dewan 15-anggota yang bertugas memastikan keamanan dan perdamaian global. Sebagian negara telah meminta perubahan dalam susunan DK saat ini, yang memiliki lima anggota tetap dengan hak veto—Amerika Serikat, Inggris, China, Perancis, dan Rusia—dan 10 anggota tak tetap yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun.

Pada 16 Mei, Deiss berpidato di konferensi mengenai pemerintahan global dan pembaruan Dewan Keamanan di Roma, Italia—pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Italia. Selama pidatonya, ia menyampaikan apa yang ia percayai sebagai kekuatan penggerak di balik pembaruan DK PBB.

Deiss mengatakan, keputusan sepenting pembaruan DK PBB memerlukan itikad politik dan dukungan dari banyak negara anggota. Kedua, ia mengatakan mesti ada cerminan nilai PBB dan piagamnya, seperti transparansi dan penyertaan, di dalam paket pembaruan akhir. "Pembaruan tersebut juga mesti menjadi prinsip ketiga dan sederhana," kata Deiss.

"Itu berarti, pembaruan tersebut tak boleh menciptakan sesuatu yang sangat rumit, yang sulit dimengerti, untuk mengetahui cara kerjanya, sungguh," ujarnya.

Ia mengatakan, pembuatan setiap peraturan baru dan proses DK yang dapat dipahami akan lebih baik tidak hanya buat pihak dalam seperti anggota DK dan diplomat PBB, tetapi juga masyarakat dan pihak lain non-PBB. "Poin keempat adalah kita harus memerhatikan efisiensi," kata Deiss.

Masalah keamanan dan perdamaian yang dihadapi dunia saat ini sering kali mendesak. Ia menjelaskan, diperlukan aksi cepat dan efektif oleh DK sehingga pengambilan keputusan yang efisien adalah yang paling penting.

Prinsip terakhir Deiss ialah prinsip pembangunan keluwesan di DK. Pasalnya, DK dirancang sebagai wakil dunia yang berubah.

Sumber: Kompas

Popularitas Israel Merosot di PBB

NEW YORK-(IDB) : Mantan Duta Besar rezim Zionis Israel untuk PBB mengatakan, Amerika Serikat tidak tertarik untuk memveto kemungkinan pengakuan PBB terhadap negara Palestina.

"AS tidak tertarik untuk memveto pengakuan PBB terhadap sebuah negara Palestina," kata Gabriela Shalev seperti dikutip harian Israel, Haaretz pada hari Selasa (17/5).

Dia mengatakan, PBB saat ini adalah podium utama untuk melakukan kegiatan terhadap Israel. Ditambahkannya, status Israel di badan dunia ini berada pada level terendah sepanjang sejarah.

"Israel tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan gerakan rakyat Palestina di Majelis Umum PBB," jelas Shalev.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ramallah Mahmoud Abbas mengatakan ia akan meminta Majelis Umum PBB untuk mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang.

Lebih dari 100 negara secara resmi telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdasarkan perbatasan tahun 1967, batas-batas yang ada sebelum Israel merebut timur al-Quds (Yerusalem), Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Palestina tampaknya memiliki pendukung mayoritas di Majelis Umum, tetapi mereka tidak mungkin untuk memperoleh kemajuan di Dewan Keamanan PBB, di mana AS secara rutin memveto langkah-langkah anti-Israel.

Wakil AS di PBB pada bulan Januari menyatakan sikap yang mengutuk tindakan sepihak untuk menyatakan atau mengakui negara Palestina.

Sumber: Irib

Lebanon Adukan Israel ke PBB

NEW YORK-(IDB) : Wakil Lebanon di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadukan kejahatan Rezim Zionis Israel terhadap rakyat Palestina di wilayah perbatasan Marwan al-Ras yang berada di Lebanon selatan.

Rakyat Palestina baik di dalam wilayah pendudukan maupun yang berada di kamp-kamp pengungsi di Lebanon dan Suriah menggelar aksi demo besar-besaran memprotes penjajahan di tanah air mereka oleh Israel. Aksi demo damai yang digelar kemarin (Ahad 15/5) bertepatan dengan peringatan Hari Nakbah mendapat perlakuan keras dari pihak pasukan keamanan Israel, akibatnya tercatat sekitar 400 orang gugur atau cidera. Di Lebanon selatan sendiri tercatat 110 orang mengalami luka-luka akibat serangan tentara Israel. Demikian dilaporkan IRNA.

Di surat pengaduannya, Lebanon menyatakan, kejahatan Israel ini merupakan permusuhan terhadap bangsa Lebanon dan menunjukkan bahwa rezim ini berulangkali melanggar kedaulatan Beirut dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam pengaduannya, Lebanon juga meminta Dewan Keamanan melakukan langkah-langkah praktis untuk mencegah berlanjutnya kejahatan Israel dan menekan Tel Aviv segera menghentikan brutalitasnya. Lebanon juga meminta Dewan Keamanan menjaga keamanan dan perdamaian internasional.

Michael C. Williams, utusan khusus sekjen PBB mengkhawatirkan dan menyesalkan peristiwa pembantaian di Marwan al-Ras oleh Israel. Dikatakannya, peristiwa ini merupakan kejadian terpenting dan serius selama 2006 hingga kini.

Ia juga mengkhawatirkan kejadian serupa yang terjadi di perbatasan Lebanon dan Suriah. "Saya meminta pihak-pihak terkait untuk bersabar dan menghormati resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Dan saya berterima kasih atas upaya militer Lebanon dan UNIFIL," tambah Williams.

Sumber: Irib

Iran Dan Korut Bertukar Teknologi Nuklir

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr, salah satu fasilitas nuklir milik Iran.

DETIK-(IDB) : Sebuah laporan rahasia PBB menyatakan Korea Utara dan Iran nampaknya secara reguler melakukan pertukaran teknologi pembuatan misil balistik nuklir.

Dengan melakukan pertukaran teknologi, masih menurut hasil laporan itu, kedua negara melanggar sanksi yang dijatuhkan PBB.

Laporan itu juga menyebut pertukaran dilakukan melalui negara ketiga. Sejumlah diplomat yang tidak ingin disebut namanya kepada Reuters menduga keras negara ketiga itu adalah Cina.

Laporan ini akan semakin memperkuat kecurigaan dunia terhadap dugaan kerjasama nuklir Iran dan Korea Utara.

Selain itu, laporan ini menyulut keprihatinan atas komitmen Cina dalam mendukung sanksi terhadap Teheran dan Pyongyang terkait pengembangan program nuklir.

Laporan itu diserahkan sebuah Panel Pakar PBB kepada Dewan Keamanan, Jumat (13/5) lalu.

Panel ini beranggotakan para pakar yang melakukan monitor terhadap pelaksanaan sanksi PBB terhadap Pyongyang setelah Korea Utara melakukan tes nuklir pada 2006 dan 2009.

Sanksi PBB itu antara lain melarang penjualan nuklir dan pertukaran teknologinya dengan Korea Utara, termasuk embargo persenjataan.

PBB juga melarang transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan Korea Utara, membekukan aset dan larangan bepergian untuk sejumlah individu Korea Utara.

"Barang-barang yang terkait misil balistik yang dilarang diduga telah berpindah antara Korea Utara dan Iran dalam penerbangan reguler Air Koryo dan Iran Air," kata laporan itu

"Korea Utara juga menyewa pesawat jika dirasa barang yang akan dikirim akan mudah diketahui," lanjut laporan tersebut.

Sejumlah diplomat di Dewan Keamanan PBB menyatakan Cina nampaknya akan menentang publikasi laporan dewan pakar itu.

Sumber: Detik

Mahmoud Abbas Ingin PBB Akui Palestina

PALESTINA-(IDB) : Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Palestina bertekad untuk mencari pengakuan negara Palestina dari PBB pada bulan September, seperti diberitakan sebuah surat kabar yang berbasis di Ramallah Selasa (10/05).

"Pengakuan PBB sangat menentukan dan menunjukan kita tidak sedang melakukan manuver apapun," kata Abbas dalam pertemuan Dewan Revolusi gerakan Fatah di Ramallah pada hari Senin malam, menurut laporan tersebut.

Namun, Abbas menekankan bahwa perundingan dengan Israel tetap menjadi pilihan yang lebih baik untuk rakyat Palestina dan bahwa Palestina akan melanjutkan upaya-upaya untuk melanjutkan perundingan.

Negosiasi berhenti pada bulan September 2010 empat minggu setelah Amerika Serikat menengahi mereka. Orang-orang Palestina keluar dari pembicaraan, memprotes dimulainya kembali pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Abbas memutuskan untuk pindah ke PBB sebagai respon terhadap pembangunan pemukiman.

Di tingkat internal, Abbas mengatakan dia serius untuk menerapkan perjanjian rekonsiliasi yang ditengahi Mesir antara Fatah dan gerakan Islam Hamas pekan lalu. "Prioritas sekarang untuk membentuk pemerintah independen dan pembentukan komite untuk melaksanakan perjanjian," kata Abbas.

Perjanjian ini akan mengembalikan kesatuan politik ke Jalur Gaza dan Tepi Barat. Perpecahan melebar ketika Hamas mengusir pasukan pro-Abbas dan mengambil alih Gaza dengan kekerasan pada bulan Juni 2007.

Sumber: Seruu

Nasib Konvensi Senjata Kimia

NEW YORK-(IDB) : Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon baru-baru ini (Jumat,29/4) mengeluarkan sebuah pernyataan bertepatan dengan hari peringatan tahunan korban senjata kimia.

Tanggal 29 April setiap tahun dikenal sebagai hari PBB memperingati korban senjata kimia. Konvensi Senjata Kimia disetujui pada 29 April 1997 dan bertujuan untuk menghancurkan seluruh kategori senjata pemusnah massal dengan melarang pengembangan, produksi, akuisisi, penyimpanan, retensi, transfer atau penggunaan senjata kimia oleh negara.

Menurut keterangan Ban Ki-moon, kini 188 negara dunia telah bergabung dengan konvensi itu dan lebih dari 65 persen senjata kimia yang sudah diketahui keberadaannya, telah dimusnahkan. Sementara itu, Dirjen Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Ahmet Uzumcu dalam sambutannya mengatakan, masyarakat internasional harus belajar dari hasil tragis menggunakan senjata kimia dan mencoba untuk mencegah terulangnya tragedi tersebut.

Meski demikian, bukti-bukti menunjukkan bahwa konvensi itu belum diterapkan di beberapa negara. Berdasarkan Konvensi Senjata Kimia, batas akhir pemusnahan jenis senjata itu pada tanggal 29 April 2012. Namun, kredibilitas kesepakatan itu telah rusak karena sikap Amerika Serikat dan Rusia serta beberapa negara yang tidak mematuhi aturan tersebut.

AS dan Rusia dalam sidang Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) secara resmi menyatakan kemustahilan memusnahkan seluruh senjata kimianya hingga April 2012. Kendati masyarakat internasional menuntut pemusnahan senjata berbahaya itu, tapi realisasi tuntutan kemanusiaan, moralitas dan internasional ini semakin diabaikan oleh sekelompok kecil, yang membangun keamanannya dengan mengancam keamanan seluruh penduduk bumi.

Pada dasarnya, pelanggar utama konvensi larangan penyebaran senjata pembunuh massal adalah kekuatan-kekuatan yang mengabaikan perjanjian internasional dengan mengembangkan dan menggunakan senjata tersebut. Sementara, Republik Islam Iran sebagai salah satu korban terbesar senjata kimia, berkali-kali menuntut penghancuran penuh senjata pemusnah massal.

Rezim Saddam Hussein dalam perang yang dipaksakan atas Iran, menggunakan senjata kimia hadiah dari Barat dan lebih dari 350 kali menghujani berbagai titik perbatasan dan kota-kota perbatasan Iran. Akibatnya, 100 ribu warga Iran menjadi korban senjata kimia. Menurut sejumlah dokumen, sedikitnya 15 negara Barat telah membantu melengkapi Saddam dengan senjata kimia pada masa perang Irak-Iran.

Oleh karena itu, bangsa Iran sangat memahami bahaya produksi dan penyimpanan jenis senjata tersebut. Mereka juga siap mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan seluruh jenis senjata pembunuh massal. Seraya menegaskan tuntutan global atas pemusnahan barang berbahaya itu, Iran pada April 2010 telah menggelar pertemuan internasional perlucutan senjata di Tehran. Tahun ini juga akan kembali menggelar konferensi yang sama di ibukota Iran.

Sumber: Irib

PBB Desak Gencatan Senjata Kamboja - Thailand

NEW YORK-(IDB) : Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak dua negara Asia Tenggara yang terlibat bentrok yakni Kamboja dan Thailand untuk segera melakukan gencatan senjata setelah bentrokan di perbatasan kedua negara bertetanggan ini yang menyebabkan 10 orang tewas.

"PBB menyerukan dan mengharapkan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri dan untuk mengambil tindakan maksimu dengan melakukan gencatan senjata dengan segera yang efektif dan bisa dipercaya," ujar juru bicara PBB Martin Nesirky kepada AFP, Sabtu (23/4/2011).

"Ban Ki-moon juga berpendapat bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara militer dan mendesak Kamboja dan Thailand untuk terlibat dalam dialog serius untuk menemukan solusiyang tepat," tambah juru bicara tersebut.

Pertempuran kedua negara ini memaksa ribuan orang melarikan diri. Tiga tentara Kamboja dan satu tentara Thailand tewas, sehari setelah tiga tentara tewas di setiap sisi. Selain itu, ribuan penduduk desa dari kedua belah pihak telah dievakuasi dari daerah yang terlibat bentrok.

Sejak bentrok terjadi Februari lalu, didekat kuil Preah Vihear yang sudah berumur 900 tahun, sebenarnya sudah dicapai kesepakatan gencatan senjata meskipun tidak resmi.

Dua pihak saling menyalahkan akibat meletusnya bentrokan bersenjata Jumat lalu di dua lokasi lain dekat kuil yang menyebabkan enam tentara, masing-masing tiga dari dua pihak, meninggal dunia.

Indonesia, yang sudah mencoba menjadi penengah untuk mendapat kesepakatan damai permanen antara dua negara bertetangga ini, juga telah menyerukan agar segera dicapai gencatan senjata.

Bagian dari batas wilayah Thai-Kamboja tidak pernah secara resmi ditandai, sehingga kerap menyulut ketegangan antar dua negara itu.

Sebuah pengadilan internasional memberikan hak atas wilayah dimana kuil Preah Vihear berada kepada Kamboja tahun 1962, namun dua pihak juga mengklaim sebagai pemilik sah dari wilayah sekitar kuil itu.

Sumber: Seruu

Iran Paksa DK-PBB Hentikan Kejahatan Israel

TEHRAN-(IDB) : Republik Islam Iran menuntut tindakan segera Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB) sesuai yang diamanatkan oleh laporan Hakim Richard Goldstone terkait kejahatan perang rezim Zionis Israel di Gaza. Ishaq Aal-e Habib, Deputi Duta Besar Iran untuk PBB Kamis (21/4) dalam pertemuan musiman DK-PBB di New York mengutuk upaya sejumlah negara yang mengentengkan laporan Goldstone terkait agresi Israel ke Gaza. Aal-e Habib juga meminta kepada Sekjen PBB agar mempublikasikan laporan komprehensif mengenai kemajuan dalam melaksanakan rekomendasi tim pencari fakta PBB.

Benar, laporan Goldstone disampaikan sangat terlambat, tapi tetap saja laporan itu menceritakan sebagian dari kejahatan perang para pemimpin Zionis Israel di Gaza. Lebih dari 1400 warga sipil tewas dalam aksi kejahatan anti kemanusiaan yang dilakukan militer Zionis Israel pada Januari 2009 di Jalur Gaza selama 22 hari. Lebih dari separuh korban agresi brutal itu adalah wanita dan anak-anak. Sekalipun ada upaya untuk menyepelekan laporan Hakim Goldstone terkait kejahatan Israel di Gaza, namun laporan-laporan lembaga independen internasional tentang kondisi menyedihkan Gaza tidak memberi ampun bagi kebiadaban Israel.

Swasana saat Gaza di bombardir Israel

Rezim Zionis Israel pada dasarnya dibentuk lewat aksi teror dan kejahatan. Tapi tingkat kejahatan yang dilakukan terhadap Gaza telah melampaui segala kejahatan umat manusia selama ini. Kebiadan yang dilakukan mengeduk-ngeduk perasaan umat manusia. Itulah mengapa tidak terlalu berlebihan bila masyarakat internasional meminta PBB agar segera mengambil tindakan cepat setelah menerima laporan tim pencari fakta PBB.

Richard Goldstone dalam sebuah artikelnya yang dimuat surat kabar Washington Post menyatakan penyesalannya mengapa ia mempublikasikan kejahatan rezim Zionis Israel di Jalur Gaza. Goldstone bahkan menyebut apa yang dilakukan Israel itu harus diterima sebagai kejadian biasa. Apa yang dinyatakan Goldstone itu menjadi bukti ia mengizinkan rezim Zionis Israel melakukan kejahatan baru lagi di Gaza.

Dunia seakan-akan lupa bahwa masalah rezim Zionis Israel tidak terbatas pada Palestina. Karena rezim ini telah menjadi ancaman dunia berkat meluasnya terorisme, pemikiran rasialis dan senjata nuklir yang dimilikinya. Ironinya, sekalipun ada banyak kekhawatiran terkait bahaya Zionis Israel dan tuntutan masyarakat internasional terhadap PBB, Amerika justru memanfaatkan hak tidak adil bernama veto untuk mencegah dikeluarkannya resolusi anti Israel. Tidak cukup itu saja, Amerika juga akan memveto pelaksanaan segala bentuk resolusi terhadap Israel.

Namun yang lebih penting dari semua itu, upaya menyepelekan laporan Goldstone pada dasarnya menjadi lampu hijau bagi rezim Zionis Israel untuk melakukan lagi aksi kejahatan dan kebiadannya. Di sisi lain, upaya ini juga bermaksud menyalahkan upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh bangsa Palestina. Apa yang dilakukan oleh Republik Islam Iran di PBB tidak lain untuk mengakhiri pembelaan terhadap Zionis Israel atas segala kejahatan perang yang dilakukannya di Gaza.

Sumber: Irib

informasi