ngah-ngoh

Home » Posts filed under Anggaran Militer

Tampilkan postingan dengan label Anggaran Militer. Tampilkan semua postingan

Kemhan Siapkan Dana Pinjaman Rp 21 T Pengadaan Alutsista TNI

MALANG-(IDB) : Kementerian Pertahanan terus berupaya melengkapi alutsista di lingkungan TNI. Sekitar 40 persen dari program pembangunan kekuatan pertahanan sudah direncanakan selama 15 tahun ini terealisasi hingga akhir semester pertama tahun 2014 mendatang.

"Total dana yang dianggarkan sebesar Rp 57 triliun, Rp 21 triliun di antaranya berasal dari pinjaman luar negeri," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, disela serah terima empat pesawat tempur taktis EMB-314 Super Tucano di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Senin (17/9/2012).

Purnomo menjelaskan, dalam program pembangunan kekuatan pertahanan itu, tercatat sebanyak 45 kegiatan pengadaan alutista bergerak bakal selesai pada Tahun 2014 nanti.

"Ada 45 jenis pengadaan," jelas dia kepada wartawan.

Ia menambahkan, dari total 45 pengadaan itu, sebanyak 30 persen alutsista diperuntukkan bagi TNI AU, yang meliputi pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan pesawat latih.

"Sedangkan alutsista tak bergerak seperti radar," imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Purnomo menyerahkan empat pesawat Super Tucano kepada Skadron 21 Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh, turut hadir dalam acara itu Panglima TNI, dan Kasau, Pangkoops2 TNI Angkatan Udara, dan Pangdam V Brawijaya.

Tak ketinggalan, pihak ambassador Brasil sebagai produsen pesawat taktis pengganti OV-10 Bronco sudah di-grounded sejak 2007 silam. "Kini resmi Tucano menjadi kekuatan baru pertahanan udara tanah air," sebut Purnomo.

Sebelumnya, empat pesawat Super Tucano terlebih dahulu tiba di Pangkalan TNI AU Abdulrachman Saleh setelah menempuh perjalanan panjang dari Brasil.

Sumber : Detik

Anggaran Belanja Kemhan 2013 Di Dominasi Pinjaman Luar Negeri

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan menjadi kementerian/lembaga yang direncanakan menarik pinjaman proyek terbesar pada 2013 dengan nilai pinjaman luar negeri mencapai Rp12,75 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dalam RAPBN 2013 total pinjaman proyek yang akan ditarik mencapai Rp39,4 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman kementerian/lembaga Rp29,21 triliun, pinjaman yang diterushibahkan kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta Rp3,22 triliun, dan penerusan pinjaman (subsidiary loan agreement) kepada Pemda dan BUMN Rp6,96 triliun.

Dari 23 K/L, pinjaman untuk Kementerian Pertahanan tercatat paling besar, yakni terdiri dari pinjaman proyek yang sedang berjalan (on-going) senilai Rp132,3 miliar dan pinjaman yang segera diaktifkan pada 2013 (pipeline) Rp12,62 triliun.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsyudin mengatakan pihaknya menargetkan pencapaian kebutuhan alutsista yang pembiayaannya menggunakan kredit ekspor dapat selesai pada semester I/2014.

Selama ini, imbuhnya, telah terjadi akselerasi pengadaan kapal selam, kapal rudal, pesawat CN-235 yang didatangkan dari Spanyol. Namun, beberapa kendala akuntabilitas menyebabkan pinjaman kredit ekspor alutsista tahun anggaran 2012 senilai Rp9 triliun diblokir oleh Kemenkeu.

"Saya kira blokir sudah mengalami akselerasi. Tugas Kemenkeu adalah bagaimana melaksanakan loan agreement sampai pengeluaran L/C yang dikeluarkan perbankan, Kemenhan skema pengadaannya," tuturnya di kantor Kemenkeu, pekan lalu (13/09).

Dalam RPJMN 2010-2014, program percepatan pembangunan Minimum Essential Forces menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pada 2013, pemerintah menargetkan peningkatan alutsista matra darat menjadi 37%, matra laut 21%, dan matra udara 31%.

Selain Kemenhan, Kementerian Pekerjaan Umum, Polri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga direncanakan menarik cukup banyak pinjaman proyek pada 2013. Nominalnya berturut-turut Rp7,80 triliun untuk KemenPU, Rp2,07 triliun untuk Polri, dan Rp1,65 untuk Kemendikbud.

Adapun dari total pinjaman proyek senilai Rp39,40 triliun yang akan dicairkan pada 2013, pemerintah menetapkan 9 proyek prioritas. Proyek tersebut mencakup rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Priok, pembangunan transportasi kereta api jalur ganda, dan pengembangan mass rapid transportation (MRT) di Jakarta yang akan dibiayai dari pinjaman Jepang.

Selain itu, pembangunan infrastruktur oseanografi dibiayai pinjaman dari pemerintah Perancis, pemberdayaan petani melalui pemanfaatan teknologi informasi dari pinjaman Bank Dunia, pembangunan jalan di kawasan Indonesia Timur dari pinjaman pemerintah Australia, pembangunan waduk Jatigede dan waduk Citarum, serta pembangunan pelabuhan Belawan.

Sumber : Bisnis

Update : Komisi I Ragu Bahas Anggaran Mitra Kerja

JAKARTA-(IDB) : Surat Keputusan Menteri Keuangan bernomor 229/KMK-02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013 tertanggal 6 Juli 2012 yang mengesankan bahwa DPR tak boleh mengubah asumsi-asumsi anggaran 2013 di kementerian/lembaga, terus menimbulkan polemik di internal Komisi I.

"Terus terang kami jadi ragu untuk pembahasan anggaran dengan mitra kami di Komisi I dengan adanya surat dari Menkeu tersebut. Tetapi di sisi lain, kami juga mempertanyakan kewenangan Menkeu mengeluarkan kebijakan tersebut. Karena itu jelas melanggar UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sebelum memimpin RDP dengan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Kamis (13/9). Rapat membahas RKA/KL Wantannas Tahun Anggaran 2013.

Akibat adanya surat dari Kemenkeu tersebut, kata Mahfudz, rapat dengan Wantannas pun hanya bersifat formalitas. "Pihak Sekjen Wantannas menyampaikan programnya di 2013 saja, dan Komisi hanya mendengarkan saja atau tidak ada pembahasan pendalaman. Dan pembahasan pendalaman terkait RKA/KL 2013 baru akan dilakukan setelah Menkeu dapat menjelaskan ihwal suratnya tersebut."

Mahfudz menjelaskan, awal mula polemik tentang surat Menkeu itu terjadi saat RDP dengan Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rabu (12/9). Dalam rapat itu pihak pemerintah mengingatkan konsekuensi dari adanya SK Menkeu tersebut, program dan anggaran RKA-K/L 2013 di Kemhan hanya fokus pada usul inisiatif baru dan pembahasan RKA-K/L 2013 tidak boleh mengubah alokasi yang ada.

"Ini kan aneh karena selama ini yang berjalan sejak UU MD3 berlaku ya DPR dan Pemerintah membahas RKA-K/L bersama hingga pada satuan 3. Bahkan terbuka ruang bagi penyesuaian-penyesuaian yang disepakati," tegasnya.

Menurut Mahfudz, SK Menkeu itu berlaku umum, tidak hanya berlaku di Kemhan. "Itu surat Menkeu berlaku umum, artinya berlaku di semua Kementerian/Lembaga. Namun saya tidak tahu Komisi lain, menyikapi surat keputusan Menkeu tersebut," ujar politisi PKS itu.

Sumber : Jurnamen

SK Menkeu Pagu Anggaran Kemhan Menuai Polemik

JAKARTA-(IDB) : Pimpinan Komisi I DPR RI mempertanyakan Surat Keputusan Menteri Keuangan bernomor 229/KMK-02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013. Sebabnya, surat yang dikeluarkan Menkeu pada tanggal 6 Juli 2012 mengesankan bahwa DPR tak boleh mengubah asumsi-asumsi anggaran 2013 di kementerian/lembaga.

"Surat Kepmenkeu itu mengatakan bahwa pembahasan RKA/KL antara kementerian/lembaga dengan DPR difokuskan kepada usul inisiatif tanpa mengubah program yang sudah ada di RKA/KL yang sudah ada di 2013," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Jurnalparlemen.com, Rabu (12/9).

Isi surat itu intinya melarang DPR untuk membahas program-program yang sudah tercantum di RKA/KL tahun anggaran 2013. Menurut Agus Gumiwang, hal itu melanggar UU MD3 pasal 199 yang menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan mengubah anggaran hingga detail dan rinci.

"Dengan kata lain, adanya Surat Keputusan Menkeu tersebut, Komisi I dan Komisi lainnya di DPR hanya disuruh menelan mentah-mentah program yang disusun pemerintah. Hal ini berlaku untuk semua anggaran 2013 di kementerian yang ada," kata politisi Partai Golkar ini.

Lantaran Surat Keputusan Menkeu tersebut, rapat pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013 yang sedianya dilaksanakan Rabu siang kemarin (12/9) terpaksa dibatalkan. Konsekuensinya, anggaran Kementerian Pertahanan tidak mengalami kenaikan sebesar Rp 77 triliun sesuai janji Presiden SBY untuk memodernisasi alutsista TNI. Kementerian/lembaga lain juga harus menggunakan anggaran yang sama dengan tahun ini.

Agus berharap, batalnya rapat pembahasan anggaran akibat terbitnya Surat Keputusan Menkeu tersebut segera disadari Komisi lain di DPR bahwa Menteri Keuangan melanggar hukum karena menerbitkan surat yang bertentangan dengan undang-undang. "Pekan depan Menkeu harus menjelaskan hal ini ke Komisi I," ujarnya.

Sumber : Jurnamen

Anggaran Pertahanan Ideal, 10% Dari APBN

JAKARTA-(IDB) : Pengamat militer dari Universitas Muhammadiyah Malang Muhadjir Effendi mengatakan anggaran pertahanan saat ini masih belum ideal, meski sudah ada kenaikan cukup signifikan.

"Anggaran pertahanan saat ini baru sekitar lima persen dari APBN. Paling tidak untuk mendekati ideal antara 8%-10%, seperti anggaran untuk kesehatan 10%, dan pendidikan 20%," katanya di Malang, sehubungan adanya kenaikan anggaran pertahanan dalam APBN, Jumat (7/9).

Menurutnya, kebutuhan anggaran pertahanan paling tidak juga harus bisa memenuhi kebutuhan umum minimal, dimana kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan memodernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) bisa seimbang.

Ia mengatakan penaikan anggaran pertahanan dari Rp.64 triliun menjadi Rp77 triliun pada tahun 2013, ada perkembangan positif dalam skema pembenahan dunia militer di Tanah Air.

Hanya saja, lanjut dia, kenaikan sebesar itu porsinya harus dibagi secara adil, artinya porsi untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan memodernisasi alutsista harus adil (proporsional).

Doktor yang mengupas masalah militer itu menyatakan, pengadaan alat persenjataan atau modernisasi alutsista yang sedang digiatkan pemerintah itu akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan tradisi tempur dan itu tidak bisa dibangun dalam kurun waktu 5-10 tahun saja.

Sebab, lanjutnya, jika tradisi tempur ini tidak segera dibangun, secanggih dan se-modern apapun peralatan alutsista atau persenjataan, nantinya justru akan menjadi barang rongsokan karena prajuritnya tidak terbiasa menggunakannya.

"Kalau negara kita ingin disegani dan ditakuti negara lain, mau tidak mau modernisasi alutsista dan sistem persenjataan kita juga harus ditingkatkan, di samping tetap memperhatikan kesejahteraan prajurit untuk mendukung kekuatan militer di Tanah Air," tukasnya.

Sumber : BeritaSatu

Komisi I DPR - Kemhan Gelar Rapat Penggunaan Dana Optimalisasi

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI, Rabu (5/9) ini dijadwalkan menggelar rapat dengan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan jajarannya guna membahas kelanjutan rencana penggunaan dana optimalisasi untuk kegiatan beberapa program di TNI.

Komisi I telah memberi sinyal bagi dukungan penggunaan dana optimalisasi di Kemhan, untuk belanja barang tertentu dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja jajaran prajurit TNI.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, dalam APBN-P 2012 Kemhan memperoleh dana optimalisasi sekitar Rp 670 miliar. "Sesuai permintaan Mabes TNI dan Panglima TNI, dana optimalisasi sebesar itu antara lain dimanfaatkan bagi pengadaan alat komunikasi (alkom) untuk tiga matra TNI dan peralatan selam," ujar Agus.

Agus menambahkan, Komisi I juga akan mendukung penggunaan dana optimalisasi itu untuk pengadaan dan peremajaan kendaraan operasional bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas hariannya. Mengingat kendaraan operasional prajurit TNI saat ini kondisinya pada umumnya sudah tua dan banyak yang kurang layak lagi.

Sumber : Jurnamen

Kenaikan Anggaran Hingga 157 Persen, TNI AD Akan Menambah Alutsista

PALEMBANG-(IDB) : Anggaran latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) pada 2012 mengalami kenaikan 157 persen dibandingkan tahun 2011. Karenanya, TNI AD akan menambah jumlah peralatan utama sistem pertahanan (Alutsita).

Hal itu dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat berkunjungan ke Sumatera Selatan untuk melihat Latihan Tempur Antar-Cabang TNI AD di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklat TNI AD Ogan Komering Ulu, Senin (3/9).

Pramono menyebut, TNI AD pada 5 Oktober 2012 akan menambah jumlah peralatan tempur berupa roket, meriam, dan tank.

Ia mengatakan, dengan penambahan peralatan, maka TNI AD mulai tahun ini akan menghidupkan kembali dua Bataliyon Tank, dua Bataliyon Roket, dan dua Bataliyon Meriam di seluruh Artileri Medan (Armed).

Sementara, Komandan Brigip 92 Kostrad Letnan Kolonel Infanteri Suparlan secara terpisah menjelaskan, latihan tempur tersebut perencanaannya sudah dilakukan sejak dua hari lalu untuk memaksimalkan seluruh persenjataan yang dimiliki TNI AD.

Mengenai senjata berat dimiliki selama latihan tempur itu, ia mengatakan telah meluncurkan 140 hingga 200 unit roket, 200 unit meriam, 16 unit tank scorpion, kendaraan tempur anoa dan 3.000 personil untuk memukul mundur musuh.

Sumber : Metrotvnews

Anggaran Militer Naik Signifikan, Diharap Prioritas Belanja Alutsista Laut Dan Udara

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta memprioritaskan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk wilayah laut dan udara mengingat sangat luasnya cakupan keduanya. Indonesia adalah negara maritim dan memiliki luas kekuasaan udara yang besar. Selayaknya pertahanan di dua wilayah itu diperkuat.

"Pada 2013, Kemhan harus merencanakan sungguh-sungguh anggaran untuk alutsista. Itu diperlukan agar dana yang besar tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan pertahanan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kepada Koran Jakarta, Selasa (28/8).

Pernyataan itu menanggapi kenaikan anggaran pertahanan pada 2013 menjadi 77 triliun rupiah atau naik sekitar 5 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu. Pernyataan itu kembali dipertegas karena Imparsial melihat, pada 2012, Kemhan justru memprioritaskan pengadaan alutsista untuk kekuatan darat.

Salah satu pengadaan alutsista yang menonjol pada 2012 ini adalah pengadaan 100 unit main battle tank Leopard dari Jerman. Dari segi alokasi anggaran saja, lanjut dia, TNI AD mendapatkan jatah anggaran hingga 30 triliun rupiah pada 2012. Bandingkan dengan TNI AL yang hanya 9 triliun rupiah dan TNI AU yang hanya 8 triliun rupiah.

Berdasarkan alokasi anggaran itu, Poengky melihat pemerintah masih mengandalkan kekuatan darat dibandingkan laut dan udara. Poengky juga berharap Kemhan meninfkatkan keterampilan prajurit, terutama prajurit yang mengawaki alutsista laut dan udara. Apalagi semakin hari teknologi alutsista semakin canggih dan modern.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa kebijakan mengerem pertumbuhan prajurit tak akan berlaku untuk para prajurit ahli seperti pengawak. "Artinya, kalau ada 10 prajurit yang pensiun, kita harus merekrut 10 prajurit lain," kata Purnomo.

Tetap Seimbang

Menurut dia, penting diberlakukan manajemen sirkulasi yang baik agar jumlah kekuatan personel tetap seimbang. "Bukan berarti bahwa zero growth itu nol, dan tidak berarti persis sama dengan yang keluar. Kita menyadari ke depan butuh personel banyak karena akan ada tambahan banyak skuadron tempur dan skuadron angkut," jelas dia.

Purnomo bahkan menjanjikan akan mengadakan program pendek untuk para penerbang TNI. Di samping itu, lanjut dia, akan ada dua program lagi untuk menempatkan personel dalam jumlah yang pas di bagian tertentu. Kemhan juga akan membuat standar prajurit yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika ada restrukturisasi Kodam dan terdapat sejumlah unit baru, tak harus ada penambahan personel.

Bisa saja dengan melakukan perpindahan personel. Sebelumnya, DPR banyak menyoroti keterampilan prajurit yang kurang seiring semakin masifnya pemerintah melakukan belanja alutsista. Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, menyatakan alutsista secanggih apa pun, tanpa diimbangi dengan dukungan pengawak yang profesional, hanya akan menjadi onggokan barang yang tak bernilai.

Selain itu, tambah dia, Kem han harus disiplin dalam menggunakan dana, baik untuk kegiatan strategis maupun operasional. Untuk itu, Kemhan harus transparan dalam penggunaan dananya agar publik dapat ikut mengawasi. "Kemhan harus transparan mengalokasikan dana. Yang penting, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus sebanding dengan dana operasional bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengawak dan prajurit," kata dia.

Disiplin terhadap rencana strategis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, itu penting. Sudah transparan atau belumnya penggunaan anggaran tak akan terlaksana dengan baik jika tak didukung DPR. Kesejahteraan prajurit harus menjadi bagian yang utama. "Alutsista memang penting, tapi alutsista modern dan canggih harus sejalan dengan meningkatnya kemampuan prajurit," kata dia.

Sumber : KoranJakarta

Tahun depan, Anggaran Belanja Alutsista Rp 28,2 T

KCR Trimaran siap diresmikan

JAKARTA-(IDB) : Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) negara kita sudah banyak yang uzur. Tak ada cara lain, selain melakukan modernisasi mesin tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk itu, tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membeli peralatan perang baru maupun memperbaiki yang lama sebesar Rp 28,2 triliun. Ini naik 36,31% dari total bujet belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mencapai Rp 77,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) tahun 2013.

Jumlah tersebut meningkat sebanyak Rp 4,8 triliun atau 6,6% ketimbang anggaran belanja Kemhan di APBN Perubahan 2012 yang sebesar Rp 72,9 triliun. Bujet belanja Rp 77,7 triliun ini berasal dari keuangan negara sebesar Rp 64,4 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp 12,8 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 600 miliar.

Hartind Asrin, Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, mengatakan, kenaikan anggaran dari Rp 72,9 triliun menjadi Rp 77,7 triliun akibat melonjaknya seluruh aspek anggaran, mulai dai belanja pegawai, belanja barang hingga belanja modal.

Sedang bujet belanja alutsista merupakan rencana strategis lima tahun, yakni 2010 sampai 2014. "Total anggaran belanja alutsista selama lima tahun mencapai Rp 150 triliun," katanya kepada KONTAN, Senin (27/8).

Tahun ini, Kemhan menargetkan pengadaan alutsista bisa mencapai 40%. "Kami menunggu undangan DPR untuk membahas alokasi anggaran ini. Mungkin pekan depan," imbuh Hartind.

T.B. Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Pertahanan (I) DPR, bilang, pembahasan RAPBN 2013 mulai awal September 2012 nanti."Butuh waktu dua tiga bulan untuk merampungkan pembahasan ini karena substansinya sangat banyak," ujarnya.

Menurut Hasanuddin, belanja alutsista sangat penting karena banyak senjata TNI yang sudah tua. "Usia senjatanya bahkan ada yang sudah 30 tahun. Maka, harus diganti dengan senjata yang lebih modern," ungkapnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, anggaran Kemhan bisa digunakan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, bisa terjadi transfer of technology di setiap pembelian alutsista dari luar negeri, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel.

Hasanuddin menambahkan, pengadaan alutsista dari luar negeri antara lain pesawat yang dibeli dari Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Brasil. Sementara, pembelian dari dalam negeri melibatkan PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia.

Sumber : Kontan

50 Persen Anggaran untuk Bangun Kekuatan Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro mengatakan sebanyak 50 persen dari Rp77,7 triliun pagu anggaran Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2013 akan digunakan untuk membangun kekuatan pertahanan.

“Jadi dengan Rp77 triliun lebih anggaran untuk pagu 2013 itu, kita yakin juga akan terserap untuk membangun kekuatan (Alat Utama Sistem persenjataan),” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai apel bersama PNS/TNI di kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (23/8).

Menurut Purnomo, sebanyak 50 persen pagu 2013 untuk Kemhan, akan terserap untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja modal dan belanja barang. “Pengalaman kita itu 99 persen anggaran terserap,” katanya.

Berdasarkan Pidato Pengantar RAPBN 2013 beserta Nota Keuangannya dihadapan DPR pada 16 Agustus 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa Kemhan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 77,7 triliun.

“Anggaran sebesar Rp77 triliun itu kalau dilihat dari segi departemen. Kalau dari sektor memang pendidikan yang tertinggi masih 20 persen. Dari Rp77 triliun itu sebagian besar untuk belanja pegawai sekitar 50 persen. Karena yang dibawah kita itu 460 ribu personil baik yang personil militer dan non militer. Tapi ini lebih rendah dari kepolisian,” katanya.

Saat menyampaikan Pidato RAPBN 2013, Presiden SBY menyampaikan bahwa dalam RAPBN Tahun 2013 mendatang terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp20 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp77,7 triliun; Kementerian Pekerjaan Umum Rp69,1 triliun; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp66 triliun; Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp43,4 triliun; Kementerian Agama Rp41,7 triliun; Kementerian Perhubungan Rp31,4 triliun; dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp31,2 triliun.

Selanjutnya, Presiden SBY menjelaskan rincian belanja kementerian dan lembaga. Menurutnya, sesuai prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga serta belanja non-kementerian dan lembaga akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis. Antara lain meningkatkan anggaran belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka mendukung keterhubungan domestik (domestic connectivity), ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata.

Selain itu, menuntaskan pelaksanaan program reformasi birokrasi dan tata kelola serta mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah; memperkuat pelaksanaan program-program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan, termasuk penguatan program pro rakyat dan sinergi antarklaster pengentasan kemiskinan dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

Selain itu, meningkatkan efisiensi belanja subsidi melalui penyesuaian tarif dan pengendalian konsumsi energi, serta mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014.

Sumber : Jurnas

Anggaran Militer Terbesar Tuai Pro dan Kontra

JAKARTA-(IDB) : Ada tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun untuk Tahun Anggaran 2013.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menilai langkah pemerintah cukup aneh dengan menaikkan anggaran pertahanan ke angka Rp 77 triliun pada 2013, atau yang terbesar dari seluruh mata anggaran pemerintah pada tahun itu.

Padahal, kata Teguh, dari 11 prioritas nasional yang dibicarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu, tak satu pun menyebutkan soal masalah pertahanan dan keamanan.

"Tapi kok anggaran hankam di RAPBN 2013 paling besar. Memangnya mau perang sama siapa? Trus perang itu mensejahterakan rakyat?" kata Teguh, dalam pesan tertulisnya kepada wartawan yang diterima di Jakarta, Senin (20/8).

Namun, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, rancangan pemerintah demikian memang suatu pilihan dilematis yang diambil.

Menurut Tubagus, dari pidato kenegaraan Presiden SBY pada 16 Agustus lalu, terlihat jelas bahwa titik berat anggaran 2013 adalah kesejahteraan rakyat.

"Tapi karena sedang membangun kekuatan TNI maka APBN tahun depan tak bisa dihindari menjadi yang terbesar untuk pertahanan," tandas dia..

Pada anggaran tahun 2013, ada tujuh kementerian dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun.

Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan dengan alokasi anggaran Rp77,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 69,1 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 66 triliun, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 43,4 triliun, Kementerian Agama Rp 41,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp31,4 triliun, dan Kementerian Kesehatan Rp31,2 triliun

Sumber : BeritaSatu

Fitra : Tanpa Perencanaan, Anggaran Besar Pertahanan Hanya Pemborosan

JAKARTA-(IDB) : Tingginya anggaran pertahanan, atau sebesar Rp 77 triliun, pada tahun anggaran 2013 dinilai hanya sebuah pemborosan dan bahkan potensi penggelapan baru karena Kementerian Pertahanan dinilai takkan melaksanakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) yang terencana baik.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga uang sebesar itu paling banyak akan digunakan untuk membeli alutsista rongsokan saja.

Uchok Sky Khadafi, dari Fitra, menyatakan contoh tindakan itu adalah seperti yang terjadi pada tahun 2012, di mana di sektor pertahanan, yang terjadi adalah bukan modernisasi atau memperbaruhi alusista TNI tetapi Kementerian Pertahanan lebih membeli alusista bekas.

Padahal selain alutsista bekas akan membahayakan nyawa prajurit TNI, dan hal itu tidak sesuai dengan prinsip bahwa peningkatan anggatan TNI untuk memodernisasi alusista.

"Sistem pertahanan yang mau dikembangkan oleh TNI seperti apa, sampai sekarang tidak jelas. Hal ini akan berkaitan dengan belanja priritas alusista sendiri," kata Uchok, di Jakarta, hari ini.

Karena tak jelasnya konsep pertahanan seperti apa yang akan diterapkan, yang terjadi kemudian adalah Kementerian Pertahanan hanya mengejar belanja alusista yang bekas dan dianggap murah.

Sebagai contoh adalah sejumlah pesawat F-16 bekas dari AS yang sudah diretrofit. Atau terbaru, rencana membeli pesawat Hercules bekas dari Australia.

"Jadi belanja alusista hanya pemborosan anggaran karena tidak disesuaikan dengan konsep pertahananan, yang lucunya sampai sekarang juga tidak jelas," tandas Uchok.

Seperti diketahui, Presiden sudah menyatakan Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR.

Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.

Sumber : BeritaSatu

2013 Anggaran Militer Capai Rp. 77.7 T, DPR Akan Perketat Pengadaan Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Kenaikan anggaran pertahanan seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan nota RAPBN 2013 di DPR, Kamis (16/8) malam mendapat respon positif dari DPR. Terlebih lagi, anggaran Rp 77,7 triliun untuk untuk Kementrian Pertahanan ternyata terbesar dibanding anggaran untuk kementrian lainnya, termasuk Kementrian Pendidikan Nasional.

Meski demikian peningkatan anggaran itu juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, pengawasan DPR atas anggaran perthanan juga perlu menjangkau hingga tingkat jenis alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli.

"Pembelian alutsista harus mendukung perusahaan alutsista dalam negeri. Pengelolaanya harus transparan dan kita minta akuntabilitas angggarannya," kata Hasanuddin di sela-sela peringatan HUT RI ke 67 di Kantor DPP PDIP Jakarta, Jumat (17/8).

Sebelumya Presiden SBY saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2013 di depan DPR, Jumat (16/8) malam menyatakan bahwa terdapat tujuh kementrian yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Kementrian pertahanan berada di peringkat pertama dengan anggaran Rp 77,7 triliun. Angka itu meningkat dari anggaran tahun 2012 yang dipatok Rp 64,4 triliun.

Hasanuddin menambahkan, penggunaan anggaran pertahanan harus benar-benar transparans. Karenanya, kata politisi PDI Perjuangan itu, pengawasan penggunaan anggaran pertahanan pun harus benar-benar dilakukan.

Sekretaris Militer Kepresidenan di zaman Presiden Megawati itu mencontohkan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda yang awalnya diusulkan harga per unitnya Euro 2,5 juta. Ternyata setelah dikritisi DPR, harganya bisa ditekan menjadi Euro 1 juta.

Karenanya pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menegaskan, DPR akan memperketat pengawasan terhadap usulan-usulan pengadaan alutsista termasuk rencana pembelian pesawat tempur dan kapal selam. "Jangan sampai anggaran itu diselewengkan sementara alutsistanya tak cocok dengan kondisi medan di Indonesia," ucapnya.

Sumber : JPNN

Presiden Bahas RAPBN 2013 Bersama DPR

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Yudhoyono menegaskan, modernisasi persenjataan dan sistem persenjataan TNI menjadi prioritas pemerintah saat ini dan ke depan. Satu hal yang jadi komitmen pemerintah adalah sumber persenjataan itu berasal dari dalam negeri.

Pensiunan jenderal TNI AD itu menyatakan hal itu di depan Sidang Paripurna DPR dalam pidato pengantar nota RAPBN 2013. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPR, Marzuki Alie, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis malam.

Walau tidak merinci jenis dan tipe persenjataan buatan Indonesia yang dimaksud, Yudhoyono menekankan kepentingan pengadaan senjata itu dari dalam negeri dengan sejumlah argumen pokok.

Beberapa BUMN Industri Strategis Nasional telah lama berkiprah dalam produksi senjata, sistem persenjataan, dan wahana pengangkut personel atau tempur. Di antaranya adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL, yang produk-produknya telah dipakai di lingkungan TNI dan beberapa negara sahabat.

CN-235 MPA dan CN-235 VIP buatan PT DI dibeli pemerintah Korea Selatan untuk kepentingan South Korean Coast Guard dan pesawat kepresidenannya.

Salah satu yang dilirik adalah armoured personnel carrier Anoa dan senapan serbu SS-2 buatan PT Pindad; yang terakhir ini ditawarkan Wakil Menteri Pertahanan, Sjahfire Sjamsuddin, kepada militer Irak, baru-baru ini.

Sumber : Antara

DPR : Kenaikan Anggaran Militer, Untuk Modernisasi Alutsista Dan Kesejahteraan Prajurit

JAKARTA-(IDB) : Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap pemerintah menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2013 dan tahun berikutnya. Hal ini demi menuntaskan proses modernisasi alutsista TNI.

Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN-P 2012 adalah sebesar Rp 75 triliun. Ia berharap pada tahun ini, anggarannya dinaikkan 10 persen. "Bisa naik menjadi Rp 80-an triliun untuk anggaran di Kemenhan 2013," kata Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (16/8).

Mahfudz berpendapat, kenaikan itu perlu karena upaya modernisasi alutsista TNI belum tuntas sehingga melemahkan pertahanan Indonesia. Meskipun Kemenhan mendapat anggaran paling besar, modernisasi alutsista masih jadi persoalan. Sebab, dari total anggaran di Kemenhan, hanya 30 persen yang digunakan untuk belanja alutsista.

Alhasil, kata Mahfudz, peningkatan anggaran di Kemenhan sebenarnya bukan semata untuk modernisasi alutsista. Anggaran yang ada harus juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, perbaikan dan pengadaan kendaraan operasional, serta merealisasikan program perumahan prajurit.

"Perlunya anggaran Kemenhan yang besar ini, juga mesti memberi dampak bagi kesejahteraan bagi prajurit TNI. Sehingga tidak timpang, manakala alutsistanya modern tapi kondisi prajuritnya memprihatinkan," ujarnya.

Sumber : Jurnamen

Seiring Peningkatan Anggaran Militer, Harus Diimbangi Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

JAKARTA-(IDB) : Alokasi anggaran yang besar pada sektor pertahanan diharapkan tidak hanya untuk memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati di Jakarta, Minggu (12/8), mengatakan, untuk memenuhi target kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF), kondisi anggaran sekarang ini memang masih jauh dari nilai ideal.

Namun, yang lebih penting lagi sebenarnya anggaran guna membangun TNI yang kuat. "Karena itu, ini harus serius diarahkan juga untuk kesejahteraan prajurit," tandas Susaningtyas.

Dia menilai hal ini penting dilakukan untuk terus menjaga semangat juang dan mendorong peningkatan kinerja para prajurit TNI. "Bayangkan saja, alutsista kita canggih dan mahal, tapi pengawaknya hidup tidak layak karena rumah prajurit dan kesejahteraannya masih belum baik. Bagaimana prajurit punya peran perjuangan yang mantap," ungkap dia.

Anggota Fraksi Partai Hanura ini menyatakan, dibutuhkan biaya yang besar agar TNI memiliki armada pertahanan yang mumpuni. Karena itu, wajar jika kemudian pemerintah berniat menambah alokasi anggaran pertahanan. "Hanya, penambahan alokasi itu harus disiplin dengan rencana strategis untuk memenuhi MEF, jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.

Dia pun meminta pemerintah agar alutsista yang dibeli harus tepat guna, tepat waktu, dan sesuai rencana strategis.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bahwa dari laporan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono terdapat penyesuaian-penyesuaian dalam rencana menuju MEF.

Karena itu, Presiden mempersilakan hal itu dilakukan selama pengadaan betul-betul diperlukan dan melengkapi kekuatan tempur TNI, kekuatan tangkal menghadapi geopolitik baru, menjaga kedaulatan, dan keutuhan wilayah.

Selain itu juga tetap dalam batas kemampuan anggaran. Presiden juga mengklaim kesejahteraan prajurit TNI sekarang ini sudah lebih layak dengan peningkatan gaji, uang lauk pauk, dan tunjangan.

Meski demikian, dia mengakui masih ada prajurit yang tidak memiliki tempat tinggal. Karena itu, akan diupayakan untuk menambah perumahan dinas bagi prajurit agar tugastugasnya tidak terganggu.

"Di sisi lain masih ada rumah dinas yang ditempati mereka yang sudah tidak aktif. Bagi mereka yang memiliki rumah dan ekonomi baik,lebih baik rumah dinasnya diserahkan karena memang akan digunakan," imbau SBY.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, permasalahan perumahan prajurit merupakan salah satu masalah yang pelik. Kebutuhan rumah cukup banyak sehingga memerlukan anggaran yang cukup besar. Sedangkan, kemampuan anggaran pemerintah di bidang pertahanan terbatas.

Sejauh ini rumah negara yang diperuntukkan bagi prajurit dan PNS Kemhan/TNI masih jauh dari ideal. Dari 427.866 unit kebutuhan perumahan, baru tersedia 192.823 unit atau masih kurang 241.929 unit.

Itu pun tidak semuanya dihuni anggota aktif. "Rinciannya yang dihuni anggota aktif 158.705 unit,dihuni purnawirawan 27.460 unit, penghuni lainnya 6.658 unit," papar dia.

Sumber : SuaraKarya

Anggaran Pertahanan 2013 Diproyeksikan Rp 77 Tiliun

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR.

"Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain keterangan persnya seusai rapat koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8) sore.

Pembahasan mengenai anggaran pertahanan ini dibahas secara mendalam dalam rakor yang dimulai pukul 13.30 WIB tadi. Presiden merinci kenaikan anggaran pertahanan ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.

"Ini peningkatan yang signifikan dan tentu diperlukan," ujar Presiden SBY. "Oleh karena itu saya berpesan agar kelola dengan sebaik-baiknya dan rencanakan dengan baik. Kalau ada perubahan, lakukan sepanjang itu diperlukan dan kalau mengadakan alutsista apapun harus ada kehandalan sistemnya dan keterhubungan operasi," SBY menambahkan.

Pengadaan alutsista, Presiden mengingatkan, dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. "Cegah penyimpangan karena kalau terjadi akan menjadi masalah," SBY menegaskan.

"Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apapun dengan yang sudah diraih saat ini," Kepala Negara berpesan.

Terkait dengan pengadaan alutsista secara besar-besaran selama lima tahun ini, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada niat Indonesia untuk melakukan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN. Modernisiasi alutsista dilakukan karena selama ini kita sudah lama tidak melakukannya. "Semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini karena tugas yang harus kami laksanakan," SBY menjelasksan.

Menyangkut sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, Presiden meminta kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro agar meneruskan pembahasannya dengan DPR. "Jelaskan kepada rakyat mengapa undang-undang itu penting karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan berlaku bagi tentara yang profesional," kata Presiden SBY.

Kalau undang-undang tersebut disahkan, TNI dan Polri dapat melaksanakan tugas tanpa ragu karena sudah diakomodir dalam undang-undang. "Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan di negeri kita," ujar SBY.

Presiden : 5 Tahun Lagi, Indonesia Macan Asia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia segera menjadi Macan Asia dalam lima tahun lagi. Selain perekonomian yang terus tumbuh positif di tengah krisis Eropa, Indonesia juga terus aktif melakukan politik luar negeri. Cita-cita dan harapan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno agar Indonesia menjadi Macan Asia akan menjadi kenyataan.

"Kita juga terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan mengembangkan industri pertahanan," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden.

Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya.

Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme.

Sumber : PresidenRI

Anggaran Pertahanan Perlu Ditingkatkan

JAKARTA-(IDB) : Berdasarkan perkembangan yang terjadi terhadap isu-isu di bidang pertahanan banyak masyarakat menilai sistem pertahanan bangsa ini sama saja dan perlu di adakan penambahan anggaran di bidang pertahanan.

Hal ini terbukti melalui hasil survey selama tiga bulanan yang dikeluarkan oleh Bapak Silmy Karim, yang didukung oleh Danareksa Research Institute terhadap seluruh masyarakat, Rabu (25/7), di Jakarta. Hasil yang terakhir dikeluarkan tersebut, merupakan survey yang dilakukan pada Bulan Mei tahun 2012 yang menyangkut issue-issue pertahanan.

Dari hasil survey terhadap masyarakat tersebut, ketika berbicara tentang system pertahanan negara sekitar 23,4% dari masyarakat Indonesia menilai baik, 55,9% menilai sama saja dan 20,5% menilai buruk.

Sedangkan dari sisi penyediaan anggaran untuk mendukung berjalannya pertahanan di wilayah NKRI yang selama ini dilaksanakan, sebanyak 66,5% masyarakat Indonesia menyatakan masih perlu adanya penambahan anggaran pertahanan, sementara 28,9% menyatakan tidak perlu dan 4,5% lainnya tidak tahu.

Dari hasil survey terakhir bila dibandingkan dengan survey bulan Febuari 2012 sebelumnya terdapat data hasilnya sekitar 60,3% masyarakat menyatakan pemerintah perlu meningkatkan anggaran pertahanannya. Kemudian 34,0% menyatakan tidak perlu dan 5,5% menyatakan tidak tahu. Berdasarkan hasil tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat mendukung penuh peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan.

Dari penyampaian hasil survey ini akan dapat menambah keyakinan dalam mengambil kebijakan dan juga dapat menjadi dasar dalam mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini kepada pemerintah. Rencananya Silmy Karim akan merencanakan kembali untuk melakukan survey kaitannya dengan issue pertahanan setiap tiga bulan sekali.

Sumber : DMC

DPR Cairkan Anggaran Pengganti Fokker Setelah Menerima Detail Pesawat

JAKARTA-(IDB) : Anggaran pengadaan pesawat pengganti Fokker, CN 295, sampai saat ini masih diberi tanda bintang oleh Komisi I Dewan Perwakilan rakyat. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan tanda bintang tersebut belum dicabut karena pihaknya belum menerima detail pembelian pesawat. "Kami belum menerima merek, asal, dan spesifikasi pesawat," katanya saat dihubungi, Kamis, 5 Juli 2012.

Ia mengatakan pemberian bintang ini sama sekali tak bermasalah. Pasalnya anggaran pengadaan alutsista dalam pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memang tak memuat detail barang. Anggaran alutsista, kata dia, biasanya hanya berbunyi ''pengadaan pengganti Fokker'' diikuti kebutuhan anggaran. "Kalau disebutkan detail termasuk mereknya, repot. Nanti broker bisa duduk-duduk di depan DPR," katanya.

Saat ini pihaknya masih menunggu detail pesawat pengganti Fokker. Setelah surat diberikan secara resmi, maka tanda bintang akan dicabut dan anggaran dapat dicairkan. "Ini hanya urusan surat menyurat, kalau sudah dipenuhi anggaran langsung cair," katanya. Komisi I, kata dia, baru meminta surat berisi detail pesawat dalam rapat kemarin.

Proses seperti ini, kata dia, sudah berlangsung sejak lama di Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan. Pasalnya pengadaan senjata cukup rumit. "Diskusi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan Angkatan Udara saja cukup panjang. Belum lagi tender. Kalau sudah ada yang pas nanti baru diajukan secara detail ke DPR," katanya.

Sementara itu Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Harfind Asrin, mengatakan proses pengadaan pesawat CN 295 berlangsung lancar. "Paling lambat dua pesawat sudah diterima Desember mendatang. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik," katanya saat dihubungi Kamis.

Imam mengatakan, pesawat CN-295 merupakan pengganti 6 unit pesawat angkut jenis Fokker-27 yang dimiliki TNI AU.Dalam pembelian pesawat CN-295, TNI AU melakukan kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Airbus.

Sumber : Tempo

Jepang Cemas dengan Anggaran Militer China

TOKYO-(IDB) : Jepang cemas dengan besarnya anggaran militer China. Tokyo menganggap itu sebagai ancaman. "Ada peningkatan anggaran belanja militer dan itu tidak transparan," kata Wakil Menteri Pertahanan Shu Watanabe di satu KTT keamanan Asia, Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (2/6).

Anggaran belanja militer China naik 11,2 persen saban tahun dan kini sudah menembus US$106 miliar. "Karena tak transparan, Jepang tidak tahu rincian dari pengeluaran militer China," terang Watanabe.

Dia menambahkan, "Anggaran belanja militer China, tidak tahu kekuatan apa yang mereka berusaha tingkatkan dan tidak tahu tujuannya apa. Mereka tak transparan dan itu diperkirakan adalah satu ancaman."

Ia mengatakan, peningkatan kekuatan yang merisaukan itu bertentangan dengan hubungan kebudayaan dan ekonomi yang umumnya positif antara Tokyo dan Beijing. "Di bidang militer ada beberapa kekhawatiran. Saya kita semua negara sama menyangkut hal itu," katanya.

Kehadiran militer China yang kian meluas dan sikapnya yang agresif, terutama di Laut China Selatan, tempat yang jadi konflik daerah dengan negara-negara Asia lainnya,telah membuat gelisah di kawasan itu serta di Washington.

Senator AS John McCain dalam satu jumpa pers di sela-sela pertemuan itu mengatakan China harus lebih terbuka mengenai pengeluaran pertahanannya.

"Yang ingin saya lihat adalah tranparansi yang lebih jauh dipihak pemerintah China tentang seberapa banyak uang itu dikeluarkan untuk keperluan apa dan strategi menyeluruh mereka," katanya.

McCain menganggap, peningkatan kekuatan militer China bukan ditujukan terhadap AS. Tapi dia tetap khawatir karena AS tak tahu secara pasti berapa banyak uang yang dikeluarkan China untuk membangun kekuatan militernya.

Tak hanya Jepang, India pun cemas. Meski demikian, Menteri Pertahanan India A.K Antony menegaskan, New Delhi tak akan latah. "Kami menempuh jalan kami sendiri untuk melindungi kepentingan nasional kami, kami juga memperkuat kemampuan kami di perbatasan," kata Antony.

Sumber : Metrotvnews