ngah-ngoh

(Foto: Lapan)

26 September 2012, Garut: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali menyempurnakan kemampuan roket RX-550 yang segera diluncurkan pada 2013 mendatang.

Dalam persiapannya itu, LAPAN kembali melakukan uji statik motor roket RX-550 yang akan dilakukan pada Sabtu( 29/9) di Kecamatan Pangmeungpek, Kabupaten Garut. Sejumlah alat instalasi mulai dipasang pada roket RX-550 tersebut. Kepala Balai Produksi dan Pengujian Roket LAPAN Sudihartono menyebutkan,beberapa alat tersebut terdiri dari alat untuk mengukur daya dorong, tekanan, vibrasi, tempratur, dan data visual.

Sejumlah peralatan itu, kata Sudi, akan menentukan apakah motor roket senilai Rp5 miliar ini akan layak menjalani uji terbang atau tidak di 2013 nanti. ”Roket RX-550 sendiri masih dalam tahapan penelitian dan penyempurnaan. Di 2011 lalu,kami sempat melakukan uji statik.Namun,karena tidak sempurnanya struktur material pada bagian nossel motor roket saat itu, RX-550 masih belum bisa dikatakan layak uji terbang. Sekarang, uji statik motor pendorongnya akan kita lakukan kembali,”kata dia.

Sudi mengungkapkan, belum sempurnanya struktur komponen nossel motor roket disebabkan terbatasnya kualitas material logam.Saat itu, logam pada komponen nossel motor roket hanya memiliki ketebalan 3 mm. ”Idealnya, ketebalan struktur material 6 mm. Sedangkan kondisi saat itu ketebalannya hanya 3 mm. Jadi yang seharusnya material itu bisa menahan panas sebesar 3.000 derajat celcius selama waktu pembakaran propelan sekitar 14 detik, ini malah hanya tahan dalam waktu 7 detik saja.Akibatnya, saat memasuki detik ke 8, material nossel robek dan pecah,”ungkapnya.

Seperti diketahui, nama roket RX-550 diambil dari diameter motor roket yang berdiameter 550 milimeter. Panjang motor roket setidaknya mencapai 6 meter. Sedangkan panjang keseluruhan roket bisa mencapai 9 meter lebih. Fungsi khusus roket RX-550 adalah sebagai pendorong (booster) utama yang akan membawa satelit ke luar angkasa dengan kapasitas bahan bakar jenis HTPB (hydroxyl toluen poly butadiene) sebanyak 1,8 ton.

Roket ini diprediksi memiliki jarak tempuh sejauh 150 km dengan jangkauan sepanjang 300 km. Roket RX-550 merupakan penyempurnaan beberapa roket produksi Lapan sebelumnya, yaitu RX- 420 di tahun 2009 dan RX-320 di tahun 2008. Karena belum bisa menjangkau target yang ditetapkan, kedua roket itu pada akhirnya disempurnakan kembali melalui proyek pembangunan roket RX-550.

Dana pembangunan roket RX-550 ini sebesar Rp5 miliar. Di bagian lain,Kepala Pusat Sains Antariksa LAPAN Clara Yono Yatini mengatakan, saat ini hanya ada 30 peneliti astronomi, itu pun terpusat di LAPAN. “Sebetulnya banyak, hanya saja kemungkinan penghargaan di dalam negeri terhadap mereka (peneliti antariksa) kurang,”katanya.

Sumber: SINDO

Anoa 6x6 Canon, Pindad Indonesia. (Foto: Berita HanKam)

19 September 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan mengklaim jika disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, maka RUU Industri Pertahanan akan memangkas habis agen dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Indonesia. "Salah satu tujuannya memang untuk menghalangi agen yang merugikan negara," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Hartind Asrin saat dihubungi oleh Tempo, Rabu, 19 September 2012.

Dia meminta masyarakat tidak langsung curiga dengan RUU ini. Sejumlah pihak misalnya mempersoalkan rencana pengalihan tanggungjawab pembinaan industri pertahanan, dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi ke Kementerian Pertahanan. Ada yang menganggap rencana itu akan membuka kembali peluang para purnawirawan TNI berbisnis. "Pengalihan itu hal yang wajar, orang militer lebih paham masalah-masalah militer," kata Hartind.

Hartind mengakui bahwa sejumlah pasal dalam RUU Industri Pertahanan masih perlu dibahas lebih lanjut. "Belum final, masih ada banyak masukan lain terkait hal itu," kata dia. RUU ini sendiri merupakan inisiatif DPR dan rencananya disahkan Desember 2012 depan.

Industri Pertahanan Memang Harus Dekat TNI

Rencana pemerintah mengalihkan tanggung jawab pembinaan industri pertahanan dari Kementerian BUMN ke Kementerian Pertahanan dinilai positif. Dengan perubahan ini, maka industri pertahanan tidak dibebani kewajiban untuk menghasilkan profit dan dividen semata.

"Industri pertahanan harus dikembalikan pada bisnis intinya, dan tidak boleh dibebani lini produksi lain," kata Andi Widjajanto, pengamat pertahanan Universitas Indonesia, Rabu, 19 September 2012. Apalagi, katanya, pasar untuk industri macam ini amat spesifik.

Andi kemudian mencontohkan bisnis PT. Pindad yang terpaksa mengembangkan produksi mobil listrik sebagai upaya menambah profit. "Jadi untuk memastikan industri pertahanan ada di jalur yang benar, pelibatan TNI memang dibutuhkan," kata dia.

Andi tak mempermasalahkan jika pasca pengalihan ke Kementerian Pertahanan, banyak jabatan komisaris di industri pertahanan ditempati para purnawirawan TNI. "Itu praktek yang banyak terjadi di seluruh dunia," ujarnya. Selama bukan perwira aktif, Andi menilai hal itu lazim saja.

Wacana pengalihan industri pertahanan ke Kementerian Pertahanan muncul pada Rancangan Undang-Undang Industri Pertahanan yang sedang dibahas di DPR. Sejumlah kalangan menilai rencana itu bakal mengembalikan TNI pada kegiatan bisnis, sesuatu yang sudah dilarang oleh UU TNI.

Sumber: TEMPO

CN-235 ASW Meltem II.

18 September 2012, Bandung: Tingkat kepercayaan dunia internasional kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) cukup tinggi. Itu terlihat pada jalinan kontrak antara lembaga BUMN yang dulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan berbagai negara, baik Asia maupun Eropa. Satu di antaranya, adalah Turki.

Kepala Tim Komunikasi PT DI, Sonny Saleh Ibrahim, mengemukakan, sejak 6 tahun silam, pihaknya bersepakat dengan Turki untuk mengerjakan 10 unit CN-235. Pemesanan itu merupakan modifikasi. "Turki memfungsikan CN-235 tersebut menjadi pesawat Maritim Patrol," ujar Sonny di PT DI, Selasa (18/9).

Dalam perkembangan pembuatan pemesanan Turki itu, kini, pihaknya siap melakukan flight test (uji coba) pesawat ke-8. Sonny mengatakan, pihaknya optimistis, dalam dua tahun mendatang, pihaknya siap menuntaskan proyek pemesanan Turki tersebut mengingat kontraknya berdurasi 8 tahun atau hingga 2014.

"Nilai kontrak dengan Turki itu tergolong besar. Angka kontrak engineer-nya mencapai 2 juta dolar AS per tahun. Jadi, selama 8 tahun kontrak, nilainya sejumlah 16 juta dolar AS (sekitar Rp 151 miliar.RED)," sebut Sonny.

PT DI Bidik Negara di Asia dan Afrika

Kepala Tim Komunikasi PT Dirgantara Indonesia (DI), Sonny Saleh Ibrahim, mengatakan, pada 2013 pihaknya memproyeksikan terjalinnya sejumlah kerjasama dalam bentuk proyek pembuatan pesawat, dengan berbagai negara. Pihaknya memproyeksikan nilai kerjasama pada 2013 mencapai Rp 2,5 triliun.

"Saat ini, masih dalam tahap penjajakan. Itu kami lakukan dengan beberapa negara. Misalnya, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Botswana," ujar Sonny di PT DI, Selasa (18/9).

Proyek yang siap dikerjakan PT DI pada periode 2013-2014, ujar dia, antara lain, 11 unit pesawat untuk skuadron perang, 8 unit pesawat serbu, 3 unit helikopter Bell. "Juga, 4 unit CN 235, dan 2 unit NC 212," ujar pria yang tengah berbusana batik tersebut.

Sumber: Tribun Jabar

18 September 2012, Jakarta: PT Dirgantara Indonesia (PT DI) menerima pesanan 5 unit CN-235 MPA dari TNI AL. Departemen Pertahanan Filipina berminat membeli CN-235 MPA.(Foto: TEMPO/Prima Mulia)

16 September 2012, Bandung: Mahasiswa teknik penerbangan ITB melakukan pengecekan kondisi hasil rakitan heli tanpa awak Tricopter bersistem kamera pengintai, pada Indonesian Aerial Robot Contest (IARC) 2012, Bandung, Jabar, Minggu (16/9). IARC merupakan kompetisi robot pesawat tanpa awak se-Indonesia guna meningkatkan penguasaan teknologi penerbangan dirgantara Indonesia dan mengurangi resiko human error ketika misi pengintaian tempur, rescue dan bencana alam. (Foto: ANTARA/Fahrul Jayadiputra/pd/12)

12 September 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap kesulitan modal yang dialami PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk membiayai pesanan pesawat dari dalam dan luar negeri sekitar 73 unit dengan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun secepatnya teratasi.

Selain itu, "Saya berharap kondisi itu tidak lantas menghambat pengerjaan pesanan pesawat untuk TNI karena merupakan bagian dari program modernisasi alutsista," tutur Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9).

Mahfudz menjelaskan bahwa saat ini setidaknya Kemenhan telah memesan sembilan unit pesawat CN 295 untuk TNI AU dan beberapa unit pesawat bel untuk TNI AD. "Kami berharap, pengerjaan tetap berjalan lancar dan bisa diselesaikan sesuai jadwal," lanjutnya.

Terkait besaran modal yang dibutuhkan PT DI untuk pengerjaan pesanan puluhan pesawat tersebut, menurut Mahfudz, anggaran negara tak akan cukup unruk menyehatkan cash flow perusahaan ini. "Kementerian BUMN diharapkan segera mengusulkan kebijakan taktis guna menyelesaikan kekurangan masalah modal itu," ujar Mahfuz.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiyantoro usai menghadiri raker yang membahas revisi UU Veteran RI menyatakan, meski saat ini PT DI kesulitan dalam permodalan, dipastikan tidak sampai mempengarui pengadaan dan penyelesaian pesanan pesawat untuk TNI.

"Kami optimis pengerjaan pesanan pesawat TNI dapat di kerjakan tepat waktu," tegas Menhan.

Filipina Akan Pesan CN-235 dari PT IPTN

Pemerintah Filipina berencana membeli pesawat intai maritim dari Indonesia dan pesawat angkut militer dari Italia, diungkapkan juru bicara Departemen Pertahanan Nasional Peter Paul Galvez, Senin (10/9), dikutip harian The Philippine Star. .

“Pesawat patroli dan intai maritim jarak jauh dibuat di Indonesia berdasarkan kesepakatam kerjasama dengan Spanyol,” ucap Galvez .

Departemen Pertahanan Nasional sedang mencari juga pesawat angkut menengah dari Eropa.

Bila Presiden Aquino menyetujui pembelian pesawat ini dari Indonesia, akan meningkatkan kemampuan Filipina dalam menjaga kedaulatan wilayah maritimnya. .

Filipina berminat membeli CN-235MPA dari PT DI, pesawat jenis ini telah digunakan oleh militer Indonesia.

Sumber: Jurnas/ The Philippine Star

Tank kelas medium Marder 1A3. (Foto: ©Bundeswehr/Winkler)

8 September 2012, Jakarta: Pemerintah menjajaki kemungkinan melakukan kerjasama alih teknologi pembuatan tank medium dengan Jerman sebagai bagian dari pengadaan 100 unit tank tempur utama (MBT) Leopard. Jika proses ini lancar, maka Indonesia ke depan bakal memproduksi tank medium merujuk pada Marder 1A3 milik Jerman.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan, pemerintah sekarang ini dalam proses pembicaraan agar bisa dilakukan kerjasama alih teknologi pembuatan tank medium Marder 1A3 dari Jerman. “Semua pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) ada transfer of technology (alih teknologi),” ujarnya di Jakarta, Sabtu (8/9).

Meskipun sekarang ini Indonesia tidak sedang melakukan pembelian tank medium tersebut, namun proses alih teknologi tersebut tetap memungkinkan dilakukan, tergantung proses pembicaraan antara kedua negara. “Ini masih proses, dan nanti menjadi bagian dari pengadaan MBT Leopard,” paparnya.

Dia mengakui pemerintah telah mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah Jerman agar hal tersebut disetujui. “Kita masih akan bicarakan lagi ke mereka. Saya belum bisa menyampaikan keputusannya,” imbuh Eris.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengaku pihaknya belum mengetahui rencana pemerintah tersebut. Namun secara umum dirinya menyambut baik jika langkah alih teknlogi pembuatan tank medium itu betul-betul bisa direalisasikan.

Tubagus menyebut, pihaknya akan menyetujui bilamana kerjasama yang dilakukan bisa memberikan keuntungan bagi badan usaha milik negara (BUMN) industri pertahanan. Apalagi dengan memroduksi tank medium, maka kebutuhan alutsista TNI ke depan tidak lagi tergantung pada asing. “Bisa juga untuk dijual. Ada nilai tambah ekonominya,” sebut dia.

Di samping itu, memproduksi tank medium akan menguntungkan dari segi strategi pertahanan. Sebab, tank-tank jenis inilah yang sebenarnya sangat cocok untuk karakter geografis Indonesia. “Sesuai kajian, tank medium lebih cocok dibandingkan MBT,” katanya.

Dia percaya, jika tersealisasi, kerjasama dengan Jerman ini tidak akan mengganggu kerjasama PT Pindad dalam rencana memproduksi tank medium dengan Turki. “Pilihan-pilihan itu sudah dikaji Kementerian Pertahanan. Tidak apa-apa karena selama ini Jerman dan Turki juga kerjasama menghasilkan tank. Pasti ketika kita kerjasama dengan Jerman, otomatis kita pun kerjasama dengan Turki,” pungkas Tubagus.

Sumber: Info Publik

C295 AU Portugal. PT DI akan merakit pesawat angkut C295 pesanan TNI AU. (Foto: Airbus Military)

8 September 2012, Jakarta: Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sedang kebanjiran pesanan pembuatan pesawat dan komponennya. "Dirgantara memperoleh kontrak pembuatan pesawat dan komponen senilai lebih Rp7 triliun yang harus selesai tiga tahun," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (7/9).

Untuk melaksanakan proyek tersebut, pemerintah siap mengucurkan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT DI kapanpun BUMN ini memintanya. Pasalnya, perseroan itu dinilai memiliki peluang besar untuk semakin berkembang kemudian hari.

Dahlan Iskan menyampaikan produsen pesawat terbang Airbus telah menjalin kontrak lifetime dengan perseroan untuk memproduksi sejumlah komponen bagi pesawat mereka.

"Komponen itu untuk pesawat Airbus seri 320, 330, 340, 380 dan 350. Jadi kalau lihat pesawat Airbus 380 yang gagah itu, bagian dari sayapnya adalah buatan Bandung dengan kontrak lifetime," kata Dahlan.

Melalui kontrak lifetime itu maka Dirgantara Indonesia akan terus bermitra dengan Airbus sepanjang perusahaan itu masih memperoduksi pesawat. Kerja sama dengan Airbus ini terbilang kemajuan positif karena menyumbang pemasukan hingga 25 persen dari keseluruhan omzet PTDI.

Selain kontrak dengan Airbus, ada pula kerja sama dengan pabrik Boeing di Korea. Dengan Boeing Korea ini kemitraan yang dijalin lebih sebagai subkontrak sebab PT DI tak langsung bermitra dengan pabrik pusat Boeing di Amerika Serikat.

Dirgantara Indonesia mendapat pesanan hingga 68 unit helikopter. Sementara untuk pesawat CN-212 yang sempat tersisa enam unit pun habis. Maskapai Merpati yang berminat pada pesawat itu ujung-ujungnya tak kebagian.

Kementerian BUMN siap memberi tambahan modal kerja. Injeksi modal senilai Rp1 triliun dilakukan pemerintah kepada perseroan pada tahun lalu. Dana itu terbukti dapat memperbaiki necara keuangannya hingga dipercaya perbankan untuk mendapat pinjaman.

"Waktu itu PTDI dapat pesanan dari Kementerian Pertahanan, karena cairnya dana tunggu APBN dulu maka mereka cari pinjaman ke bank. Sampai hari ini, saya cek apakah pinjaman ke BRI Rp1 triliun itu lancar, dan ternyata lancar sekali pengembaliannya," ucap Dahlan Iskan.

Adakah pinjaman lagi selain dari BRI? Dahlan menjawab, "Akan terus ada. Akan ada pinjaman lagi untuk pengembangan pesawat N-295. Kita tenderkan waktu itu dan yang menang adalah BNP. Itu yang akan mendanai N-295. Berapa nilainya saya lupa".

Saat ini, Kementerian BUMN mendorong PTDI segera menyelesaikan proyek pengembangan pesawat transpor militer menengah N-295 sebanyak sembilan unit. Pesawat itu akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan TNI-AU menggantikan Fokker-27, ditargetkan rampung pada 2014.

Sebanyak 60 personel PTDI dikirim secara bertahap ke Airbus Military (dahulu Casa yang melebur ke Airbus Military) di Spanyol. Tak hanya terkait pada kebutuhan di dalam negeri, yakni untuk operasional TNI-AU, tapi juga ada ikatan bisnis dengan Airbus Military untuk menjadikan PT DI sebagai pusat pengiriman (delivery center) pesawat-pesawat C295 di kawasan Asia-Pasifik.

"Teknisi dan pilot yang menerbangkan pesawat itu ke Indonesia diharapkan sebelum 5 Oktober tiba. Setelah itu, kita akan kirim komponen-komponen untuk N-295 ke Spanyol terus dirakit di sana. Akan ada sekitar 2 sampai 4 pesawat yang nanti dikirim ke sini dalam bentuk pesawat jadi. Berikutnya, mereka yang kirim beberapa komponen ke sini dan kita buat lebih banyak komponen di sini, lalu N-295 dirakit di Bandung," tutur Dahlan.

Pesawat angkut sedang tersebut untuk penggunaan di Indonesia akan disebut N-295. Namun untuk pemasaran Asia-Pasifik disebut CN-295 dan untuk penjualan di kawasan lain, tetap sebagai C-295. Berdasarkan kerjasama itu, PTDI mengerjakan komponen-komponen tertentu N295 yang selanjutnya diintegrasikan di pabrik Airbus Military. Setelah empat atau lima pesawat dikerjakan di Spanyol, selanjutnya keseluruhan produksi dilaksanakan di Bandung.

Sebelumnya, Sonny Saleh Ibrahim selaku Asisten Dirut PTDI Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan menjelaskan, targetnya sembilan pesawat yang dibutuhkan TNI-AU pada tahun ini akan diselesaikan dua pesawat. "Tipe pesawat angkut sedang N-295 cocok untuk kondisi geografis Indonesia, khususnya dalam operasi-operasi penerjunan personil yang selama 35 tahun terakhir perannya dilakukan oleh Fokker F-27, " katanya.

Tingkat kecocokan dengan medan Indonesia itu karena penerjunan pasukan kerap harus dilakukan pada ketinggian rendah mengingat wilayahnya berpulau-pulau, atau wilayah-wilayah perkotaan padat penduduk.

N-295 berkapasitas angkut 45 personil, di atas CN-235 yang untuk 35 personil, namun jauh di bawah pesawat transport berat C-130 Hercules yang mampu membawa 90 personel. Pesawat ini multi fungsi, operasi militer, logistik, kemanusiaan, maupun evakuasi medis.

Sumber: Koran Jurnal Parlemen

Anoa Ambulance, Pindad Indonesia. (Foto: Berita HanKam)

5 September 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan menyepakati penjualan alat utama sistem persenjataan oleh PT Pindad Persero dengan Irak dan Uganda. Meskipun begitu, penjualan ini masih dalam penjajakan dan tahap memperkenalkan produk buatan industri pertahanan Indonesia.

"Baru pada tahap introduksi, tapi yang paling penting adalah proses setelahnya," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 5 September 2012.

Proses pengenalan produk alutsista oleh PT Pindad nanti akan dilakukan bersama tim dari Kementerian Pertahanan. Tim bersama PT Pindad akan berangkat ke Uganda pada September ini. "Sekitar minggu ketiga," ujar Sjafrie.

Materi yang akan dibicarakan, kata Sjafrie, terutama mengenai penawaran produk alutsista dan non-alutsista dari Indonesia. "Utamanya senjata serbu, panser anoa, dan juga akan mengenalkan sejumlah pesawat buatan Indonesia," ujarnya.

Di lain pihak, pengadaan alutsista dengan Irak diawali dengan pertemuan dengan delegasi tinggi Irak. Pada awal Oktober mendatang, Irak akan mengirim wakil menteri pertahanan mereka ke Indonesia. "Dalam pertemuan itu, salah satu agenda kami menerbangkan delegasi dengan pesawat produksi dalam negeri ke Bandung, Surabaya, dan Solo," ujar Sjafrie.

Sebelumnya, Direktur Utama Pindad Adik Avianto mengatakan Irak akan meninjau pabrik Pindad sekaligus melihat proses pembuatannya. Kunjungan direncanakan bakal berlangsung pada 6 Oktober 2012. Irak kabarnya membutuhkan rompi tahan peluru, helm, sepatu lars, dan seragam. Irak juga tertarik dengan Panser Anoa.

Sumber: TEMPO

Panser Anoa produksi PINDAD. (Foto: Puslatpur)

2 September 2012, Bandung: Timor Leste akan memesan panser atau tank dari PT Pindad Persero pada tahun ini. "Saat ini masih proses negosiasi, tinggal penyelesaiannya," kata Direktur Utama Pindad Adik Avianto, Sabtu, 1 September 2012.

Ia akan berangkat ke Timor Leste pada 12 September 2012 mendatang bersama tim perusahaan untuk menandatangani surat perjanjian dengan delegasi Timor Lester. Menurut Adik, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan telah setuju dengan rencana ekspor panser.

Setelah penandatanganan, proses selanjutnya adalah membicarakan perjanjian pembayaran. Nantinya negara tersebut membayar secara kredit ke Bank Mandiri. Mengenai nilai pembelian, Adik belum bisa menjelaskan. Sebab, "Timor Leste belum memastikan jenis panser yang dipesan. Jadi tergantung kebutuhan," ujar Adik. Begitu juga dengan jumlah yang akan dipesan.

Harga panser dengan jenis 4 x 4 atau yang biasa digunakan pada medan ringan, seperti perkotaan, harga per unitnya Rp 4 miliar. Namun harga akan naik jika ditambah dengan aksesori seperti senjata atau kamera pengintai. Sedangkan panser bagi medan berat, atau jenis 6 x 6, harga per unitnya Rp 8 miliar.

Penjualan Alutsista ke Luar Negeri Diperketat

Pemerintah menerapkan kebijakan satu pintu untuk penjualan alutsista ke luar negeri. Nantinya, alutsista produksi perusahaan di bawah BUMN itu harus dijual melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan). Pemerintah tidak ingin penyimpangan dalam kasus penjualan senjata ke Filipina beberapa tahun lalu terulang lagi.

"Belajar dari kasus penjualan senjata sebelumnya yang ditengarai tidak sesuai negara tujuan, maka dalam penjualan produk-produk alutsista buatan dalam negeri, ke depannya akan dilakukan secara ketat, hanya satu pintu saja, yaitu Kemhan," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro seusai menghadiri Raker dengan Komisi I DPR, Senin (3/9).

Hal ini disampaikan Menhan, terkait meningkatnya minat dan permintaan alutsista produksi dalam negeri oleh negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Menhan mengatakan, penjualan senjata, Panser Anoa, pesawat patroli militer buatan PT DI, hanya akan dilakukan secara government to government atau G to G. "Hal ini sekaligus agar jelas, negara mana yang minat dengan produksi alutsista kita itu, jenisnya apa dan tingkat kebutuhannya. Kita tidak ingin alutsista produksi dalam negeri disalahgunakan juga," ujarnya.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, tingginya minat negara lain terhadap alutsista produksi dalam negeri ini, diharapkan dapat menambah pemasukan negara di luar pajak. Menhan menambahkan, tingginya ketertarikan alutsista produksi dalam negeri dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika, merupakan potensi besar untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar terbuka dari produk alutsista RI.

Sementara, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyatakan memahami kebijakan pemerintah untuk menjual alutsista dalam negeri lewat satu pintu yaitu Kemhan. Meski demikian, DPR berharap ke depannya hal ini mesti dikaji ulang. Misal, membuat semacam perusahaan konsorsium atau holding company sendiri, yang khusus bertugas memasarkan alutsista produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pembahasan RUU Industri Pertahanan (Inhan).

"Kita harapkan UU Inhan itu nantinya, termasuk juga mengatur mekanisme penjualan alutsista dalam negeri, akan dilakukan oleh lembabaga mana. Sekarang ini kan yang berkembang akan dilakukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di mana di dalamnya juga ada Kemhan dan Menneg BUMN," ujarnya.

Sumber: TEMPO/Jurnal Parlemen

30 Agustus 2012, Bandung: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi ibu Lis Purnomo Yusgiantoro bersama Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono serta sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu II menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-17 Tahun 2012 di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis (30/8). Pada acara Peringatan Harteknas ini, Menhan menyerahkan cetak biru riset dan pengembangan produk peralatan pertahanan dan keamanan kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Cetak Biru ini dibuat dengan maksud untuk memberikan arah, kerangka kebijakan, pedoman dan prioritas utama dalam riset dan pengembangan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan, selaras dengan rencana pencapaian kebutuhan pokok minimum hingga postur ideal alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, acara puncak Harteknas yang bertema "Inovasi untuk Kemandirian Bangsa" dan dipusatkan di Bandung tersebut menggelar berbagai kegiatan antara lain Pameran Ritech Expo, Karnaval Kreativitas Iptek dan The 10th Triple Helix International Conference.

Pada Peringatan Harteknas itu, Presiden RI bersama para Menteri juga berkesempatan menyaksikan pameran mobil listrik karya putera puteri bangsa yang berasal dari lima perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Univesitas Sebelas Maret (UNS).

Menhan Kunjungi Pabrik Parasut

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahananan Marsdya TNI Eris Herryanto mengunjungi PT. Langit Biru Parasut perusahaan pembuat parasut di Katapang, Kabupaten Bandung, Kamis (30/8/12).

Selain Sekjen Kemhan, turut pula rombongan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kunjungan ini dilakukan usai menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Gedung Merdeka, Bandung, Kamis Pagi (30/8). Menhan mengungkapkan, dalam kebangkitan teknologi Nasional ini, Menhan berharap dan memiliki keyakinan bahwa industri pertahanan Indonesia juga bisa lebih maju dan berkembang. Sehingga, selain bisa di ekspor juga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap produk alat pertahanan dari luar negeri.

“Kami berniat mempromosikan peralatan militer yang diproduksi di Indonesia. Seperti parasut ini, paling tidak bisa dipromosikan kepada negara-negara di Asia," ungkap Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Menurut Menhan, di Indonesia hanya ada dua pabrik yang khusus memproduksi parasut. Pertama di Katapang Kabupaten Bandung dan satu lagi di Tulungagung, Jawa Timur.

Dari kualitas dan kapasitas kekuatan produksinya, Menhan merasa optimistis. "Indonesia bisa menjadi salah satu produsen alat-alat militer. Apalagi kebutuhan parasut untuk militer dalam negeri bisa dipenuhi oleh kedua produsen tersebut," ujarnya.

Sumber: DMC

Di sele - sela kegiatan menghadiri Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Bandung, Kamis Pagi (30/8) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berkesempatan melakukan kunjungan kerja ke tiga perusahaan industri strategis. Perusahaan industri strategis yang dikunjungi Menhan kali ini antara lain PT. LEN Industri, PT.CMI dan PT. Langit Biru Parasut. (Foto: DMC)

30 Agustus 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mendesak pemerintah agar menggunakan pesawat CN-235 sebagai pesawat khusus kepresidenan. Alasannya, di sejumlah negara seperti Malaysia dan Korea Selatan sudah terlebih dulu menggunakan produk PT Dirgantara Indonesia itu sebagai pesawat resmi kepala negara negara.

"Saya berharap pemerintah sadar untuk mencintai produk dalam negeri sendiri. Sangatlah ironis jika pesawat CN-235 itu banyak digunakan di luar negeri sebagai pesawat resmi kepresidenan, tapi di sini justru tidak. Pemerintah terlihat mengesampingkan kualitas produk pesawat sendiri yang justru dikagumi di negara lain," ujar Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).

Desakan itu diutarakan Hasanuddin menyusul kian banyaknya permintaan dari negara lain terhadap pesawat hasil produksi PT DI untuk kepentingan militer dan pesawat kenegaraan. Naiknya permintaan pasar dunia terhadap produk pesawat dan alat militer dari Indonesia harus jadi momentum untuk memperkuat industri pertahanan. Pemerintah harus mengembangkan industri yang kini dihuni perusahaan plat merah seperti PT DI, Pindad, Dahana, PT PAL, dan lain-lain.

"Tingginya minat negara lain pada hasil produksi alutsista kita harus terus dijaga dan dikembangkan. Sebab, tidaklah mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan internasional," kata Hasanuddin.

Dalam kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mempromosikan berbagai produk alutsista dari Indonesia. Hasilnya, Irak menyatakan berminat membeli rompi tahan peluru, helm, sepatu lars, dan seragam militer. Negeri Seribu Satu Malam itu juga tertarik pada pesawat CN-235 dan NC-219 produksi PT Dirgantara Indonesia karena dinilai andal.

Sumber: Jurnas

29 Agustus 2012, Jakarta: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menggelar Sidang Pleno ke VII, Rabu (29/8) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP. Sidang ini dihadiri Menteri Perindustrian MS Hidayat, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono selaku Anggota KKIP dan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Sekretaris merangkap Anggota KKIP.

Sementara itu, Anggota KKIP yang lain yaitu Menteri Riset dan Teknologi, Meneg BUMN dan Kapolri berhalangan hadir. Menristek diwakili oleh Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Teguh Rahardjo, Meneg BUMN diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih dan Kapolri diwakili oleh Asrena Kapolri Irjen Pol. Drs. Sulistyo Ishak, Msi.

Selain dihadiri oleh para Anggota KKIP, Sidang Pleno KKIP kali ini Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim. Sidang juga dihadiri Tim Kelompok Kerja (Pokja) KKIP, Tim Asistensi KKIP, Sekretaris Pokja KKIP serta beberapa pejabat perwakilan dari sejumlah instansi terkait lainnya dan pihak BUMNIP/BUMS.

Sidang Pleno Ke-VII KKIP yang merupakan Sidang KKIP ketiga di Tahun 2012 meliputi dua agenda, pertama penyampaian tentang “Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan serta Rencana Kebijakan Pembangunan Network Industri Pertahanan” oleh Kabalitbang Kemhan Prof. Dr. Eddy S. Sumarno sebagai Ketua Tim Pokja I KKIP bidang Kebijakan dan Sekaligus Ketua Komtek Hankam Dewan Riset Nasional.

Sedangkan agenda kedua adalah penyampaian tentang “Penguasaan Teknologi Pembangunan Kapal Selam Melalui Pengadaan 3 Kapal Selam Dari Korea Selatan” oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kemhan Dr. Ir. Pos M. Hutabarat.

Sidang diakhiri dengan Penandatanganan Cetak Biru Riset Produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan , yang selanjutnya Cetak Biru tersebut akan disampaikan kepada Presiden RI saat Acara Puncak Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Kamis (30/8) di Gedung Merdeka, Bandung.

Cetak Biru ini dibuat dengan maksud untuk memberikan arah, kerangka kebijakan, pedoman dan prioritas utama dalam riset dan pengembangan produk alat peralatan pertahanan dan keamanan, selaras dengan rencana pencapaian kebutuhan pokok minimum hingga postur ideal alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Sumber: DMC

Uji coba panser Anoa . Anoa ditawarkan ke sejumlah negara. (Foto: TEMPO/Prima Mulia)

26 Agustus 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia dikabarkan akan segera menjual persenjataan ke Irak dan Uganda. Jika terealisasi, maka inilah penjualan senjata perdana dari negara Asia Tenggara. “Kami sudah mengundang delegasi militer Irak untuk datang ke Jakarta, pada 5 Oktober depan,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Jumat, 24 Agustus 2012.

Selain menghadiri peringatan Hari Kelahiran TNI, delegasi Irak juga akan mengunjungi pabrik senjata Indonesia. Irak kabarnya membutuhkan rompi tahan peluru, helm, sepatu lars, dan seragam. Semua itu bisa disediakan Indonesia.

Sjafrie sendiri baru saja kembali dari kunjungan ke Irak. Di Baghdad, delegasi Indonesia memamerkan sejumlah persenjataan buatan anak bangsa, seperti senapan SS-2 dan kendaraan ringan lapis baja, Anoa. Keduanya diproduksi PT Pindad. Karena itulah, Sjafrie didampingi Direktur Utama Pindad, Adik Avianto, dalam kunjungan itu. Selain ke Irak, mereka juga menawarkan senjata ke Uganda dan Kongo.

Menurut Sjafrie, Irak juga tertarik untuk membeli pesawat CN-235 dan NC-212 buatan PT Dirgantara Indonesia. Dia menegaskan kualitas produk militer buatan Indonesia bisa diadu dengan negara lain. “Selama ini, kita sudah mengekspor persenjataan ke negara lain di Asia Tenggara, kini saatnya memperluas pasar dan volume produksi,” katanya.

Sumber: TEMPO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Yang Jiechi (kiri) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/8). Pertemuan keduanya membahas peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan China. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/12)

16 Agustus 2012, Jakarta: Rencana untuk memproduksi bersama misil itu pertama muncul bulan Juli, pembicaraan yang kemudian dilanjutkan ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi berkunjung ke Jakarta minggu lalu.

Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa perjanjian untuk produksi misil itu akan ditandatangani Indonesia dan Tiongkok bulan Maret 2013.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan, kerjasama itu merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia.

“Kami membangun hubungan dekat dengan semua negara sahabat untuk mengembangkan kemampuan pertahanan kami, bukan hanya melalui perbekalan, tetapi juga investasi dan produksi bersama untuk meningkatkan kemampuan kami mengembangkan industri pertahanan dan tentu saja dengan Tiongkok juga, kami punya banyak kerjasama untuk mengembangkan industri di bidang itu,” papar Tene.

Rencana produksi misil bersama itu dikemukakan selagi ketegangan memuncak di Laut Cina Selatan.

Menteri-menteri ASEAN bulan lalu gagal menyepakati tata perilaku multilateral untuk menyelesaikan klaim-klaim teritorial yang tumpang tindih.

Para analis politik mengatakan kegagalan itu mengakibatkan tata perilaku multilateral itu lebih memperkuat posisi Tiongkok untuk mendominasi sengketa bilateral dengan negara-negara yang lebih kecil di kawasan itu.

Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia menyangkal bahwa rencana untuk memproduksi misil laut berjangkauan 120 kilometer dengan bantuan Tiongkok adalah mengenai pembangunan aliansi yang lebih kuat terkait sengketa maritim itu.

Analis pertahanan Universitas Indonesia Yohannes Sulaiman mengatakan, Indonesia hanya berusaha mendesakkan tawaran terbaiknya yang bisa diperoleh dan tetap tergantung pada Amerika untuk piranti keras militernya.

“Jika hal yang tidak diinginkan terjadi di Papua, Amerika akan melakukan embargo militer dan kita akan kekurangan pasokan. Itulah sebabnya militer berusaha memperluas hubungannya, khususnya dengan Tiongkok, sebagai pemasok lain senjata,” ujar Sulaiman.

Amerika memberlakukan embargo militer enam tahun terhadap Indonesia tahun 1999 terkait isu HAM di Timor Timur.

Sulaiman mengatakan banyak perwira militer dan jenderal Indonesia menyampaikan keprihatianan bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat yang kaya mineral bisa memicu embarago lainnya.

Pada saat bersamaan, katanya, Indonesia hampir tidak punya strategi besar mengenai bagaimana menanggapi kekuatan regional saat ini yang dimainkan Amerika dan Tiongkok.

Sementara Indonesia mengembangkan hubungan dengan semua pihak yang terkait sengketa Laut Cina Selatan, Amerika minggu ini memperingatkan bahwa ada upaya untuk memecah belah dan menguasai Laut Cina Selatan, dan mengulangi dukungannya atas tata perilaku multilateral di jalur perdagangan global itu.

Sumber: VOA

(Foto: Dispenad)

10 Agustus 2012, Jakarta: TNI-AD menerima empat helikopter serba guna Bell 412 EP yang berkemampuan teknis di atas jenis seri-seri terdahulu helikopter tersebut yang dipesan dari PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Penyerahan empat helikopter Bell 412 EP itu dilaksanakan dalam acara serah terima dari Direktur Utama PTDI Dr. Budi Santoso kepada Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD, Mayor Jenderal TNI Sonny Widjaya bertempat di pangkalan Pusat Penerbangan AD di Skadron 21/Sena Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (10/8).

Pengadaan tersebut berdasarkan dua kontrak pengadaan yang masing-masing ditandatangani kedua pihak pada November 2011 dan Maret 2012, sejalan dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintahkan setiap pengadaan alat utama sistem senjata TNI harus memprioritaskan sumber dalam negeri.

Dalam acara serah terima itu, Dirut PTDI Budi Santoso menyatakan harapan pihaknya agar empat helikopter itu akan membawa pengaruh besar bagi kemampuan TNI, khususnya TNI AD dalam menghadapi tugas-tugas yang semakin berat. PTDI memang menyadari kebutuhan alutsista bagi TNI akan terus meningkat.

"Hal ini tentu sejalan dengan tantangan yang semakin beragam sehingga upaya antisipasi harus terus dioptimalkan. Kami sebagai salah satu penyedia produk alut sista, tentunya harus terus berupaya untuk dapat memenuhi tuntutan yang diminta," kata Budi Santoso.

Budi Santoso juga mengatakan bahwa TNI AD selama ini merupakan pemakai terbesar helikopter-helikopter produksi pihaknya, dan di masa mendatang diharapkan TNI AD akan tetap mempercayakan dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan helikopternya pada PTDI.

Bell 412 EP merupakan helikopter serbaguna yang ditenagai sepasang engine, Pratt & Whitney PT6T-3D, dengan empat bilah rotor utama dan dua bilah rotor ekor. Helikopter ini termasuk kelas menengah dan diawaki oleh satu pilot dan satu ko-pilot serta mampu mengangkut 13 penumpang.

Helikopter Bell 412 EP merupakan Bell 412 generasi baru yang dapat diandalkan. Helikopter ini sebelumnya telah membuktikan kehandalannya dalam berbagai operasi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Di samping mampu melaksanakan misi-misi militer, Bell 412 EP mampu melaksanakan penerbangan sipil, operasi SAR, dan pemadam kebakaran.

Sumber: Investor

Pengunjung Car Free Day memerhatikan truk Komodo buatan Pindad pada kegiatan sosialisasi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-17, Bandung, Jawa Barat, Minggu (5/8). Pada peringatan Harteknas ke-17 direncanakan digelar pameran riset inovasi dan teknologi Indonesia di Sabuga pada 8-11 Agustus mendatang. (Foto: ANTARA/Agus Bebeng/ed/nz/12)

10 Agustus 2012, Bandung: PT Pindad sedang memproduksi enam unit Komodo, suatu kendaraan tempur lapis baja yang memiliki kemampuan bermanuver sangat baik, pesanan Kopassus, TNI AD dan Brimob.

"Sekarang kami produksi keenamnya dan ditargetkan 5 Oktober sudah selesai," kata Manajer Pengembangan Produk PT Pindad Sena Maulana yang memajang desain buatannya di RITech Expo 2012 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis.

Prototipe Komodo dipajang bersama berbagai armada lainnya seperti panser Anoa seri terbaru Pindad, roket RX-550 buatan Lapan, beberapa mobil listrik dan lain-lain di halaman gedung Sabuga.

Enam unit pesanan itu yakni, dua Komodo varian pendobrak untuk 10 personil pesanan Kopassus, tiga Komodo varian Armored (tahan peluru) Personnel Carrier (APC) atau pembawa pasukan untuk 10 personil dan satu versi rudal mistral (anti serangan udara) untuk TNI AD.

Komodo, ujar Sena, berfungsi mengintai kondisi jalan dan alam sekitar, kondisi penduduk setempat, kondisi cuaca, atau kekuatan musuh dengan kondisi medan berat seperti jalan berlumpur, berpasir, serta bergunung-gunung, dan mampu menerjang tanjakan 31 derajat dan kemiringan sisi 17 derajat.

Komodo seberat 4 ton dan berdaya jelajah 450 km ini ujarnya, selain engine, seluruhnya buatan Pindad yang selesai prototipenya sejak Maret 2012 dan bisa dipesan dan dimodifikasi sesuai keinginan.

Selain Komodo, Pindad juga mengeluarkan versi terbaru dari Anoa, suatu panser 6x6 APC, yang sebelumnya sudah selesai diproduksi sebanyak 150 unit untuk TNI, yang 13 di antaranya dipesan untuk Lebanon.

Sumber: Republika

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8). Rapat tersebut membahas soal pembangunan di sektor pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

9 Agustus 2012, Jakarta: Presiden meminta jajaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprioritaskan produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam negeri. Namun Presiden juga meminta produk alutsista yang dihasilkan tersebut harus berkelas dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi membahas pembangunan di sektor pertahanan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8) sore.

"Kalau tidak bisa diproduksi di dalam negeri, baru kita beli dari negara lain dan itupun masih dalam kerangka kerja sama seperti alih teknologi dan produksi bersama, riset dan pembangunan secara bersama," kata Presiden SBY. Menurut Presiden, sejauh ini produk alutsista dalam negeri tidak kalah mutunya dengan industri pertahanan negara lain.

Dalam mengembangkan industri pertahanan, Presiden meminta dipertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis. "Sehingga tidak terjadi karena hanya mengejar produksi tanpa memperhatikan sisi ekonomi dan bisnisnya lantas mengalami masalah. Belajar dari pengalaman masa lalu, kita pastikan semuanya dipertimbangkan dengan seksama," Presiden mengingatkan.

Insutri pertahanan akan berkembang manakala Indonesia membeli barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. "Jangan sampai kita memproduksi perlengkapan militer dan alutsista, kemudian TNI dan Polri kita membeli dari negara sahabat padahal sama atau barangkali lebih bagus produksi kita," SBY menambahkan.

Dalam rakor tadi, pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap masalah penelitian dan pengembangan industri pertahanan. Sebagai contoh, saat ini tengah dilakukan penelitian dan pengembangan untuk kendaraan tempur dan kendaraan taktis. "Harapan saya bisa diproduksi di dalam negeri sehingga bisa lebih efisien dan bisa mendesain kendaraan tempur dan kendaran taktis yang sesuai dengan geografi, sifat ancaman, dan kekhasan Indonesia," ujar Presiden SBY.

Pada kesempatan ini Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang udang-undang untuk kekuatan non militer yang bisasanya dipergunakan untuk mobilisasi dan konsep tentara cadangan. "Dengan demikian dalam keadaan damai kita cukup memiliki yang disebut dengan minimum essentials force. Tetapi dalam keadaan perang bisa dengan cepat dibesarkan dengan cara mobilisasi," Kepala Negara menjelaskan.

"Konsep bela negara inilah yang ingin kita hadirkan, dengan demikian sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, harus siap untuk membela negaranya," ujar Presiden SBY.

Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia terus memutahirkan kebijakan dan strategi pertahanan. Pemutakhiran ini disesuaikan dengan perkembangan geopolitik dan perkiraan lingkungan strategis. Kebijakan tersebut nantinya akan diturunkan ke dalam doktrin militer, rencana kampanye, rencana operasi, dan rencana kontigensi. "Nantinya juga akan diwujudkan dalam latihan-latihan gabungan bersekala besar," kata Presiden.

Dalam memberikan keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Sumber: Presiden RI

(Foto: Ristek)

8 Agustus 2012, Bandung: Peluang penggunaan material lokal untuk komponen alat utama sistem pertahanan (Alutsista) menjadi salah satu topik menarik dalam Fokus Grup Diskusi pengembangan Kapal Perang, Radar dan Roket yang digelar di PT Pindad (Persero) Bandung, Rabu.

"Komponen lokal untuk mendukung pengembangan kapal perang sangat memungkinkan dilakukan, cukup banyak material yang bisa diperoleh dari sumber daya alam (SDA) kita, salah satunya material untuk anti radar," kata Ketua Konsorsium Pengembangan Kapal Perang dari ITS Dr Mochamad Zainuri dalam fokus grup diskusi itu, Rabu.

Sejumlah industri penunjang untuk pengembangan produk alat perang, menurut Mochamad Zainuri bisa dilakukan optimaliasi produknya sehingga bisa memenuhi kriteria dan standar material untuk alat perang.

Diskusi yang digelar oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek) dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke-17 yang dipusatkan di Bandung itu, juga menghadirkan seluruh stake holder yakni peneliti dari perguruan tinggi, Batan, LIPI, TNI, Polri, Pindad, Len Industri, Pindad, PTDI, PT PAL serta dari sejumlah institusi terkait lainnya.

Diskusi yang dibagi dua kelompok yakni kapal perang dan radar nasional serta kelompok diskusi roket nasional.

Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Relevansi dan Produk Iptek Kementerian Riset dan Teknologi Dr Teguh Raharjo itu juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbang Litbang Kemenhan, Prof Eddy Siradz, Direktur Teknologi dan Indutri Kemenhan Brigjen Agus Suyarso, para Kepala Dinas Litbang TNI serta lainnya.

"Sukses story kebangkitan teknologi yang ditandai dengan penerbangan perdana pesawat N-250 tahun 1995 diharapkan terus berlanjut ke depan, dimana anak bangsa bisa membuat pesawat, kapal perang, radar dan peluru kendali untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara," kata Dr Teguh Raharjo.

Pada kesempatan itu, Teguh menyebutkan perlunya semangat kolektivitas dan sinergitas antar industri strategis di Indonesia dalam pengembangan produk.

"Mustahil satu lembaga dapat mengembangkan produk besar dari hulu sampai hilir sekaligus, jelas itu perlu dilakukan bersama-sama melalui sinergitas," katanya.

Dan Indonesia, kata dia memiliki persyaratan itu yakni dengan kehadiran PTDI, Pindad, Len, Inti, PAL serta lainnya yang harus didukung oleh elemen lainnya para periset baik dari perguruan tinggi maupun dari badan-badang dan lembaga periset pemerintah.

Sementara itu dalam diskusi tersebut, konsorsium pengembangan kapal perang yang dimotori ITS, radar elektronik dan telekomunikasi yang dimotori LIPI, LEN dan ITB serta Roket yang di motori Batan dipertemukan dengan para 'user' atau pengguna teknologi seperti TNI-AU dan AL, PT PAL dan lainnya.

Forum tersebut menjadi ajang diskusi dan sinergitas antara periset bidang pertahanan dengan para pengguna, termasuk menampung masukan-masukan untuk pengembangan riset yang tengah dilakukan selama ini.

Sementara itu Kepala Badan Kesbang Litbang Kemenhan, Prof Eddy Siradz meminta para periset untuk fokus pada bidang pengembangan teknologi yang dikembangkannya.

"Dalam pengembangan kapal perang, konsorsium fokus dulu pada pengembangan dan teknologi. Jangan dulu ke persenjataan karena itu butuh biaya cukup besar, komponen persenjataan itu sekitar 60 persen dari kapal perang," katanya.

Eddy mengapresiasi hasil penelitian konsorsium yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi. Ia meminta agar penelitiannya itu disinergiskan dengan pengembangan yang tengah dilakukan di lembaga lainnya sehingga bisa lebih efektif.

Sumber: ANTARA Jawa Barat

Anoa Ambulance, Pindad Indonesia. (Photo: Berita HanKam)

7 Agustus 2012, Bandung: PT Pindad, Produsen senjata di Indonesia saat ini sibuk menyelesaikan proyek pesanan amunisi dan peralatan tempur dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Proyek amunisi dan senjata untuk Angkatan Darat (AD) tersebut diharapkan kelar tahun ini juga.

“Pesanan dari TNI itu senilai Rp 1,3 triliun," kata Direktur Utama PT Pindad, Adik Avianto Sudarsono kepada KONTAN Selasa (7/8). Agar kelar tahun ini juga, perusahaan menurut Adik sedang bekerja keras menyelesaikannya.

Selain menyelesaikan pesanan amunisi dan senjata untuk TNI, Pindad saat ini juga fokus menyelesaikan pesanan kendaraan tempur pengangkut personil atau disebut dengan Armoured personal carrier dengan sistem penggerak 6 roda simetris.

"Kendaraan yang biasa dipanggil panser Anoa," ujarnya. Kendaraan Anoa ini, mampu mengangkut 10 personil tentara dengan 3 orang kru, 1 driver, 1 commander dan 1 gunner. "Didamping itu kendaraan ini juga dilengkapi dengan mounting senjata 12,7 mm yang dapat berputar 360 derajat," tuturnya.

Tak hanya itu, Pindad juga menyelesaikan pesanan senapan serbu jenis SS2. Menurutnya, senjata jenis ini terdiri dari tiga jenis yakni SS2 V1, SS2 V2, SS2 V4. "SS2 adalah senapan serbu generasi baru kaliber 5,56 x 45 mm dengan laras kisar 7. Ringan, handal dan memiliki akurasi tinggi, dengan menggunakan popor lipat sehingga fleksibel untuk digunakan sesuai kebutuhan," jelasnya.

Sumber: KONTAN