ngah-ngoh

Upacara penyerahan pertama helikopter AH-64D Apache Block III ke U.S. Army di Mesa Arizona, 2 November 2011. Apache Block III memulai era baru dunia penerbangan militer dengan teknologi dan kemampuan canggih dimana bermanfaat bagi prajurit dan komandan di medan tempur. Boeing akan membuat 51 unit AH-64D Apache Block III untuk U.S. Army berdasarkan Low Rate Initial Production. U.S. Army berencana mengakuisisi 690 unit Apache Block III. (Foto: Boeing)

22 September 2012, Jakarta: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton mengumumkan penjualan delapan helikopter serang AH-64D Apache Longbow, setelah bertemu dengan Menlu Indonesia Marty Natalegawa di Washington D.C., Kamis (20/9).

Kontrak pembelian helikopter berikut perangkat elektronik dan persenjataan diperkirakan senilai 1,4 Milyar dolar.

Pemerintah Indonesia mengajukan paket pembelian:
1. 8 AH-64D APACHE Block III LONGBOW Attack Helicopters,
2. 19 T-700-GE-701D Engines (16 installed and 3 spares) ,
3. 9 Modernized Target Acquisition and Designation Sight/Modernized Pilot Night Vision Sensors,
4. 4 AN/APG-78 Fire Control Radars (FCR) with Radar Electronics Units (Longbow Component) ,
5. 4 AN/APR-48A Radar Frequency Interferometers,
6. 10 AAR-57(V) 3/5 Common Missile Warning Systems (CMWS) with 5th Sensor and Improved Countermeasure Dispenser,
7. 10 AN/AVR-2B Laser Detecting Sets,
8. 10 AN/APR-39A(V)4 Radar Signal Detecting Sets,
9. 24 Integrated Helmet and Display Sight Systems (IHDSS-21) ,
10. 32 M299A1 HELLFIRE Missile Launchers, and,
11. 140 HELLFIRE AGM-114R3 Missiles,

Paket pembelian meliputi juga perangkat penindai teman atau musuh IFF (Identification Friend or Foe), senjata berikut amunisi 30mm, perangkat latihan, simulator, perangkat komunikasi, generator, alat transportasi, kendaraan pendukung, suku cadang, dan pelatihan awak.



Kongres Amerika Serikat dikabarkan sempat tidak menyetujui penjualan Apache ke Indonesia. Pemerintah Obama menyakinkan pada Kongres bahwa penjualan ini sangat penting meningkatkan hubungan kerjasama komprehensif antar dua negara dan membantu meningkatkan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Konflik di Laut Cina Selatan antara China dan sejumlah negara serta peningkatan kekuatan militer China, membuat pemerintah Amerika Serikat mencari dukungan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Pembelian ini mengejutkan kalangan kalangan legislator, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan "Benar-benar mengejutkan karena selama ini Kemenhan/TNI tidak pernah merencanakan pembelian heli Apache baik dalam APBN 2012 maupun RAPBN 2013 yang akan datang," dikutip media on-line Jurnal Parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (22/9).

Tb. Hasanuddin membenarkan TNI berencana membeli 8 helikopter serang senilai 90 juta dolar dan 16 helikopter serbu senilai 170 juta dolar. Kedua paket pembelian ini akan dibeli dari PT Dirgantara Indonesia (DI) dan telah dilakukan kontrak. Sedangkan pembelian Apache akan dilakukan dengan Boeing, Co. "Pemerintah sebaiknya konsisten saja dengan rencana semula," sambung Hasanuddin.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menyesalkan pembelian ini, seharusnya pemerintah membeli helikopter angkut berat Chinook akan lebih cocok untuk operasi militer di Indonesia.

“Kami di Komisi I telah meminta Menteri Pertahanan membeli helicopter Chinook sejak tahun lalu melalui skema MFS (Military Foreign Sales), dimana Chinook lebih berguna dan pesawat multi-fungsi,” ucap Mahfudz.

Mahfudz berpendapat salah satu tugas militer membantu penangganan bencana alam, dimana helikopter Chinook dapat bertugas mendistribusikan bantuan ke wilayah bencana. Tugas ini lebih cocok diemban oleh Chinook dibandingkan Apache.

“Kami tidak berdebat mengenai kegunaan helikopter serang seperti Apache, tetapi prioritas utama saat ini adalah Chinook,” tambah Mahfudz. .

“Jika Amerika Serikat menawarkan keduanya kepada Indonesia, kami berterima kasih untuk itu,” pungkas Mahfudz.

TNI AD saat ini mengoperasikan 5 helikopter serang Mi-35P buatan Rusia dan 15 NB-105CB yang dipersenjatai senapan mesin atau FFAR (Folding Fins Air Rockets). Pembelian AH-64D Apache Block III Longbow menjadikan kekuatan udara TNI AD makin berotot. Apache Block III helikopter terbaru yang dibuat Boeing untuk U.S. Army. TNI AD akan menerima juga total 26 unit NBell-412EP yang dirakit di PT. DI.

Pusat Penerbangan TNI AD (Puspenerbad) merencanakan mengembangkan kekuatannya menjadi tiga belas skadron disebar di wilayah strategis Indonesia hingga 2029. Saat ini, Puspenerbad memiliki empat skuadron helikopter, terdiri dari Skadron 11/Serbu di Semarang, Skadron 21/Serba Guna di Pondok Cabe, Jakarta, Skadron 31/Serbu di Semarang, dan Skadron 12/Serbu di Waytuba, Lampung.

Sumber: AFP/Jakarta Globe/DSCA/Jurnal Parlemen
@Berita HanKam

TNI AU beli pesawat latih mula Grob G120TP dari perusahaan Jerman. (Foto: Grob)

18 September 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, mengadakan kunjungan kerja ke Jerman, Perancis dan Spanyol dari Tanggal 17 sampai dengan 24 September 2012. Dalam kunjungan kerja Wamenhan sebagai Ketua High Level Committee (HLC) Kemhan ini didampingi Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsda TNI Sunaryo, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Aslog Kasad Mayjen TNI Joko Sriwidodo, Aslog Kasau Marsda TNI JFP Sitompul.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melaksanakan negosiasi dalam proses pembelian atau pengadaan Alutsista TNI sesuai dengan Rencana Strategi 2010 -2014.

Mengenai kunjungan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dan tim HLC ke Jerman, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan memberikan dukungan kepada Indonesia dalam pembelian Alutsista Jerman. Pernyataan tersebut dimuat di beberapa media Jerman menanggapi kunjungan Wamenhan bersama tim HLC ke Jerman.

Kanselir memberikan tiga alasan dukungan terhadap Indonesia dalam pembelian alutsista Jerman tersebut yaitu ;
1. Indonesia bukan negara yang memiliki banyak hutang,
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat,
3. dan Indonesia bukan merupakan negara pelanggar HAM.
Kanselir Jerman Angela Merkel juga menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang mendikte Jerman dalam penjualan Alutsistanya.

Kunjungan Wamenhan di Jerman, Wamenhan dijadwalkan bertemu dengan CEO Rheinmetall, CEO Grob, dan CEO Luersen. Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut Deputi Menteri Negara PPN/Ka Bappenas Bid. Polhukhankam Ir. Rizky Ferianto MA, dan Dirut PT. Dirgantara Indonesia Budi Santoso.

Dalam kunjungannya ke Spanyol, Wamenhan direncanakan akan mengunjungi Kementerian Pertahanan Spanyol dan bertemu dengan Menhan Spanyol D. Pedro Morenes Eulate, serta melaksanakan pertemuan dengan State Secretary Bidang Industri Pertahanan Spanyol.

Sumber: DMC

Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen TNI Harry Purdianto melepaskan tanda peserta latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dalam upacara penutupan di Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (7/9). Latihan gabungan PPRC digelar sejak Selasa (4/9) dengan melibatkan 2.500 personel TNI gabungan, baik TNI AU, TNI AD maupun TNI AL. (Foto: ANTARA/Rusdianto/ed/mes/12)

12 September 2012, Jakarta: Eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Laut China Selatan disikapi dingin Tentara Nasional Indonesia (TNI).TNI belum berencana untuk memperkuat pertahanan di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa tersebut,yakni di Kepulauan Natuna, sebagai langkah antisipasi adanya dampak konflik. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengungkapkan, sejauh ini TNI masih mengandalkan kekuatan militer yang sudah ada di Kepulauan Natuna. “Sampai sekarang kita belum ada kajian ke sana (pemekaran),” ujarnya di sela-sela peluncuran buku Indonesia Mengukir Sejarah Selam Dunia di Jakarta, Senin (10/9) malam.

Kekuatan militer TNI di wilayah tersebut sebenarnya terbilang minim, karena hingga sekarang pangkalan yang ada di sana hanya Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Adapun untuk TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut sejauh ini berada di bawah komando kodim setempat.“Kita tidak ada perubahan.Lanal tetap tidak ada pemekaran dan sebagainya, ”bebernya.

Meski demikian, Iskandar meyakinkan bahwa kekuatan yang ada saat ini sudah cukup untuk menyikapi perkembangan eskalasi konflik. Menurut dia,TNI memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut Cina Selatan terhadap wilayah Indonesia yang berada di seputarannya.

“Kita mempunyai komunikasi dan intelijen yang sangat baik. Pengindraan kita juga sangat baik, sehingga kalau ada sesuatu, kita bisa dengan yang terdekat, misalnya di sana ada Tanjung Pinang, Dumai, dan sebagainya,”katanya Pada awal September lalu, TNI memusatkan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di daerah tersebut. Sebanyak 2.500 personel TNI terlibat di dalamnya.TNI juga menyertakan 5 KRI, 4 pesawat tempur Hawk, 6 pesawat angkut Hercules C-130, 1 CN-235, dan 2 helikopter SA-332 pada latihan gabungan tersebut. Meski demikian, TNI menampik bahwa pemilihan lokasi latihan di Natuna ada kaitannya dengan konflik Laut China Selatan ataupun ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional.“Ini hanya pilihan yang telah dirancang jauh-jauh hari,” kata Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI Daryatmo.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerangkan, pemekaran armada laut bergantung pada strategi pertahanan dan postur. Setiap pengembangan kekuatan selalu berorientasi pada ancaman yang ada. Akan tetapi, lanjut dia,Kementerian Pertahanan selaku pembuat regulasi dan pembuat kebijakan,pemekaran itu tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Harus dilakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis.

Apalagi dilihat dari segi anggaran,sekarang ini 42% anggaran pertahanan terserap untuk belanja pegawai. Padahal, adanya pemekaran bakal membutuhkan anggaran tidak sedikit, sehingga pemekaran jika dipaksakan dikhawatirkan akan gagal.“Jadi setinggi-tingginya anggaran,kalau itu untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun,” papar Sjafrie.

Lantaran penguatan armada laut dibutuhkan, maka perlu dicarikan solusi. Sjafrie menilai, menanggulangi ancaman tidak harus serta-merta dengan pemekaran kekuatan. Dia menuturkan, mobilitas yang tinggi didukung kualitas alutsista yang canggih bisa menjadi solusi.

Sumber: SINDO

Sea Sprite AL Selandia Baru. TNI AL akan membeli 11 helikopter anti-kapal selam, salah satu kandidat Sea Sprite produksi Kaman, Amerika Serikat.

17 Agustus 2012, Jakarta: Kenaikan anggaran pertahanan seperti disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan nota RAPBN 2013 di DPR, Kamis (16/8) malam mendapat respon positif dari DPR. Terlebih lagi, anggaran Rp 77,7 triliun untuk untuk Kementrian Pertahanan ternyata terbesar dibanding anggaran untuk kementrian lainnya, termasuk Kementrian Pendidikan Nasional.

Meski demikian peningkatan anggaran itu juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, pengawasan DPR atas anggaran perthanan juga perlu menjangkau hingga tingkat jenis alat utama sistem persenjataan yang akan dibeli.

"Pembelian alutsista harus mendukung perusahaan alutsista dalam negeri. Pengelolaanya harus transparan dan kita minta akuntabilitas angggarannya," kata Hasanuddin di sela-sela peringatan HUT RI ke 67 di Kantor DPP PDIP Jakarta, Jumat (17/8).

Sebelumya Presiden SBY saat menyampaikan nota keuangan RAPBN 2013 di depan DPR, Jumat (16/8) malam menyatakan bahwa terdapat tujuh kementrian yang mendapat alokasi anggaran di atas Rp 20 triliun. Kementrian pertahanan berada di peringkat pertama dengan anggaran Rp 77,7 triliun. Angka itu meningkat dari anggaran tahun 2012 yang dipatok Rp 64,4 triliun.

Hasanuddin menambahkan, penggunaan anggaran pertahanan harus benar-benar transparans. Karenanya, kata politisi PDI Perjuangan itu, pengawasan penggunaan anggaran pertahanan pun harus benar-benar dilakukan.

Sekretaris Militer Kepresidenan di zaman Presiden Megawati itu mencontohkan rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda yang awalnya diusulkan harga per unitnya Euro 2,5 juta. Ternyata setelah dikritisi DPR, harganya bisa ditekan menjadi Euro 1 juta.

Karenanya pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menegaskan, DPR akan memperketat pengawasan terhadap usulan-usulan pengadaan alutsista termasuk rencana pembelian pesawat tempur dan kapal selam. "Jangan sampai anggaran itu diselewengkan sementara alutsistanya tak cocok dengan kondisi medan di Indonesia," ucapnya.

Sumber: JPNN

Penandatanganan kontrak pembelian kapal Patroli Kawal Rudal oleh Kemhan dan DSNS. (Foto: DMC)

16 Agustus 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap pemerintah menaikkan anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN 2013 dan tahun berikutnya. Hal ini demi menuntaskan proses modernisasi alutsista TNI.

Anggaran Kementerian Pertahanan pada APBN-P 2012 adalah sebesar Rp 75 triliun. Ia berharap pada tahun ini, anggarannya dinaikkan 10 persen. "Bisa naik menjadi Rp 80-an triliun untuk anggaran di Kemenhan 2013," kata Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (16/8).

Mahfudz berpendapat, kenaikan itu perlu karena upaya modernisasi alutsista TNI belum tuntas sehingga melemahkan pertahanan Indonesia. Meskipun Kemenhan mendapat anggaran paling besar, modernisasi alutsista masih jadi persoalan. Sebab, dari total anggaran di Kemenhan, hanya 30 persen yang digunakan untuk belanja alutsista.

Alhasil, kata Mahfudz, peningkatan anggaran di Kemenhan sebenarnya bukan semata untuk modernisasi alutsista. Anggaran yang ada harus juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, perbaikan dan pengadaan kendaraan operasional, serta merealisasikan program perumahan prajurit.

"Perlunya anggaran Kemenhan yang besar ini, juga mesti memberi dampak bagi kesejahteraan bagi prajurit TNI. Sehingga tidak timpang, manakala alutsistanya modern tapi kondisi prajuritnya memprihatinkan," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini (dua kanan) melihat alat komunikasi yang akan didistribusikan ke pos pengamanan pulau terluar usai penandatanganan nota kerjasama antara Kemenhan dan Kementerian PDT di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (18/7). Kerjasama tersebut untuk mengakomodasi listrik, air bersih, dan alat komunikasi bagi TNI yang bertugas di kawasan perbatasan dan pulau terluar, antara lain berupa 600 solar cell (lampu hemat energi tenaga matahari) untuk 12 desk pengendali pusat kantor pertahanan pulau terluar dan daerah perbatasan. (Foto: ANTARA/Rosa Panggabean/ss/Spt/12)

15 Agustus 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan dalam upaya pengamanan perbatasan menjadi prioritas, seperti instalasi listrik, air bersih, pos penjagaan dan alat komunikasi.

"Kemhan telah melakukan beberapa pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan. Dari kementerian pertahanan ada dan dari Mabes TNI ada sendiri programnya," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, di Jakarta, Rabu.

Ia mengaku, sudah membagikan 600 solar cell untuk pengamanan perbatasan (pamtas) di pulau-pulau terluar, terkecil, dan pamtas di darat. Solar cell ini dukungan dari Kementerian ESDM.

"Memang tidak seperti panel surya, tapi itu cukup membantu kegiatan yang butuh penerangan," kata Purnomo.

Selain itu, sudah dibangun dua sarana air bersih masing-masing di Miangas dan Dana Rote. Sekarang ini sudah direncanakan untuk membangun di 10 pulau lagi, kerja sama dengan Kementerian PDT.

Jika 10 sarana itu terwujud, maka genap 12 pulau terluar memiliki sarana air bersih. Untuk pamtas darat, dilakukan survei geologi kerja sama dengan Kementerian ESDM untuk potensi air sumur bor," ucapnya.

Sementara untuk pos perbatasan, Kementerian Pertahanan memprioritaskan pembangunan di wilayah Kodam Tanjung Pura dan Kodam Udayana. Sedangkan untuk alat komunikasi, sekarang ini sedang diproduksi.

"Keempat sarana dan prasana tersebut akan diupayakan selesai pada 2014," kata Menhan.

Asrenum Panglima TNI Laksamana Muda TNI Among Margono menuturkan, perbatasan menjadi program prioritas Mabes TNI, dimana Indonesia memiliki tiga wilayah perbatasan di darat, yakni di Kalimantan (berbatasan dengan Malaysia), Papua (berbatasan dengan PNG), dan Timor (berbatasan dengan Timor Leste).

"Pembangun pos penjagaan menjadi prioritas untuk diwujudkan karena akan digunakan sepanjang tahun, oleh karenanya pembangunannya dilakukan secara permanen. Mabes TNI juga akan melengkapi hal-hal yang masih kurang," katanya.

Mabes TNI punya program menerangi seluruh pos perbatasan, meski dengan anggaran terbatas karena jumlah pos sangat banyak. Sementara ini yang baru terealisasi untuk pos penjagaan di Kalimantan. Tahun depan rencananya di Papua dan selanjutnya di Timor, tambah Among Margono.

Sumber: ANTARA News

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo (kanan) berbincang dengan (kanan-kiri) KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, KASAL Laksamana TNI Soeparno dan KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8). Rapat tersebut membahas soal pembangunan di sektor pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/12)

9 Agustus 2012, Jakarta: Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR.

"Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain keterangan persnya seusai rapat koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8) sore.

Pembahasan mengenai anggaran pertahanan ini dibahas secara mendalam dalam rakor yang dimulai pukul 13.30 WIB tadi. Presiden merinci kenaikan anggaran pertahanan ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.

"Ini peningkatan yang signifikan dan tentu diperlukan," ujar Presiden SBY. "Oleh karena itu saya berpesan agar kelola dengan sebaik-baiknya dan rencanakan dengan baik. Kalau ada perubahan, lakukan sepanjang itu diperlukan dan kalau mengadakan alutsista apapun harus ada kehandalan sistemnya dan keterhubungan operasi," SBY menambahkan.

Pengadaan alutsista, Presiden mengingatkan, dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. "Cegah penyimpangan karena kalau terjadi akan menjadi masalah," SBY menegaskan.

"Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apapun dengan yang sudah diraih saat ini," Kepala Negara berpesan.

Terkait dengan pengadaan alutsista secara besar-besaran selama lima tahun ini, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada niat Indonesia untuk melakukan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN. Modernisiasi alutsista dilakukan karena selama ini kita sudah lama tidak melakukannya. "Semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini karena tugas yang harus kami laksanakan," SBY menjelasksan.

Menyangkut sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, Presiden meminta kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro agar meneruskan pembahasannya dengan DPR. "Jelaskan kepada rakyat mengapa undang-undang itu penting karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan berlaku bagi tentara yang profesional," kata Presiden SBY.

Kalau undang-undang tersebut disahkan, TNI dan Polri dapat melaksanakan tugas tanpa ragu karena sudah diakomodir dalam undang-undang. "Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan di negeri kita," ujar SBY.

Sumber: Presiden RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8). Rapat tersebut membahas soal pembangunan di sektor pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

9 Agustus 2012, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan, kekuatan TNI yang kini dimiliki masih jauh dari kebutuhan minimal yang diperlukan. "Saya mengulangi lagi apa yang saya sampaikan di berbagai forum, kekuatan TNI sekarang, terus terang masih jauh di bawah, yang disebut dengan minimum essential force," kata Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas di Mabes TNI, Cilangkap, Kamis.

Untuk itu, dalam lima tahun masa pemerintahannya 2009-2014, Presiden Yudhoyono terus meningkatkan anggaran militer guna membangun kekuatan dan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Di negara manapun, anggaran pertahanan, defense budget relatif besar. Oleh karena itu, saya minta agar anggaran ini dikelola dengan baik," kata Presiden.

Apalagi, menurut Presiden, saat ini operasi militer tidak hanya untuk pertahanan dan keamanan. Namun, juga berkembang seperti untuk penanggulangan bencana, tugas memelihara perdamaian bahkan turut dalam pemberantasan terorisme.

Presiden mengatakan, modernisasi alutsita telah lama terhenti. "Bukan hanya pada saat Indonesia mngalami krisis, sebelumnya pun kita tidak menambah dalam jumlah yang besar," katanya.

Untuk itu, dengan anggaran belanja negara yang lebih baik saat ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, dapat menunjang pembiayaan pembangunan kekuatan dan modernisasi militer.

Sementara itu, Presiden dan sejumlah pejabat negara menggelar rapat kabinet terbatas di Mabes TNI untuk membahas pembangunan sistem pertahanan nasional. Acara itu akan dilanjutkan dengan buka bersama.

Sumber: Investor

4 Agustus 2012, Jakarta: Hingga kini, Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan (Komcad) belum juga dibahas oleh pemerintah dan Komisi I DPR. Kenapa?.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, tahun 2010 pemerintah mengirimkan konsep RUU Komcad untuk dibahas di DPR. Kemudian, Komisi I DPR RI melaksanakan sosialisasi untuk minta pendapat publik. Dan, hasilnya meliputi tiga masalah.

Pertama, banyak yang mempermasalahkan tentang dasar hukum komponen cadangan karena istilah komponen cadangan itu tidak terdapat dalam UUD 1945, sehingga dibutuhkan dasar hukum yang kuat.

Kedua, ada beberapa pasal krusial, seperti 11 tentang mobilisasi yang dilakukan dalam keadaan damai, pasal 14 tentang diwajibkannya seseorang untuk menyerahkan hak miliknya untuk kepentingan mobilisasi dan dianggap bertentangan dengan HAM. "Selain itu pasal 8 tentang wajib mengikuti mobilisasi untuk pegawai negeri, pekerja, dan buruh minimal lima tahun, lalu pasal hukuman/sanksi bagi yang tidak bersedia melaksanakannya," ujar Hasanuddin dalam pesan singkatnya, Jumat (3/8).

Ketiga, banyak masyarakat menganggap bahwa wajib militer saat ini belum terlalu urgent dihadapkan pada kemungkinan ancaman 10 tahun ke depan dengan jumlah kekuatan sekitar 400.000 orang prajurit. "Sebaiknya dana yang tersedia digunakan untuk perumahan prajurit dan gaji prajurit yang masih sangat memprihatinkan, dan mengganti alutsista yang sudah kuno dengan alutsista yang canggih dan modern.

"Karena terlalu banyak resistensi dari publik, akademisi, LSM, dan lain-lain maka Komisi I DPR belum melanjutkan pembahasan RUU tersebut dengan pihak pemerintah," kata Hasanuddin.

Namun, politisi PDIP itu menekankan kita memang tak perlu trauma dengan istilah wajib militer. "Karena di negara-negara demokratis seperti Amerika, Perancis, Inggris, dan lainnya sudah menerapkannya. Hanya saja RUU Komponen Cadangan harus disesuaikan dengan kondisi politik, sistem pertahanan, kondisi lapangan kerja masyarakat, hakekat ancaman, HAM, dan lainnya," ujar Hasanuddin.

Wajib Militer

Pemberlakuan wajib militer oleh pemerintah belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, undang-undang yang memayunginya belum disahkan. Wajib militer bagi warga negara Indonesia akan diatur dalam UU Komponen Cadangan yang kini masih dalam bentuk draf RUU.

Komisi I menegaskan tidak akan memprioritaskan RUU Komponen Cadangan ini karena ingin membereskan RUU Keamanan Nasional terlebih dulu. Demikian penjelasan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menanggapi ramainya wacana wajib militer beberapa waktu belakangan.

"Ada isu bahwa pemerintah akan menggulirkan program wajib militer. Saya katakan, program itu adalah bagian yang akan diatur dalam UU Komponen Cadangan yang sekarang masih berbentuk draf RUU. Kami sepakat menunda pembahasan RUU ini sampai dengan RUU Kamnas selesai," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/8).

RUU Kamnas perlu didahulukan pembahasannya karena kontennya juga memuat prinsip dasar penerapan RUU Komponen Cadangan. Prinsipnya, RI menganut Hankamrata, sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Menurut Mahfudz Siddiq, di negara maju sistem ini diterjemahkan menjadi wajib militer bagi warga negaranya.

"Di Amerika dan Singapura ada wajib militer. Tak ada masalah. Yang penting, bagaimana nanti pengaturannya di sini. Apakah akan terintegrasi dengan sistem pendidikan yang di Indonesia atau seperti apa," kata politisi PKS ini.

Dalam Prolegnas 2012, RUU Komponen Cadangan masuk dalam prioritas. RUU ini akan mengatur bahwa warga negara Indonesia laki-laki berusia 18 tahun ke atas akan terkena wajib militer. Konsep aturan ini adalah bahwa dalam pertahanan negara, tentara akan jadi komponen utama, sedangkan warga sipil berusia 18 tahun akan jadi komponen cadangan. Setiap Komando Daerah Militer (Kodam) akan bertugas mengorganisir komponen cadangan ini.

RUU yang merupakan inisiatif pemerintah ini merupakan mandat dari UUD 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat–syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Sumber: Jurnal Parlemen

Empat Sukhoi TNI dikawal dua Hornet RAAF saat tiba di Darwin untuk mengikuti latihan bersama Pitch Black 12. (Foto: RAAF)

2 Agustus 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pihaknya akan tetap menjalin kerja sama dengan militer Australia. Dalam waktu dekat, lanjut dia, kerja sama akan semakin dikukuhkan dengan pertemuan bilateral.

Menurut dia, kerja sama itu tidak akan mengancam kesatuan Indonesia. "Justru malah semakin menguatkan," ungkapnya saat melakukan temu wartawan usai ucara "Silaturahmi Menhan dengan Pemimpin Redaksi Media Massa", di kantornya, Kamis (2/8).

Dalam kerja sama itu juga, kata Menhan, guna meningkatkan pengamanan dalam kasus-kasus darurat yang terjadi di perairan perbatasan antara Indonesia dengan Australia. Kegiatan tersebut adalah berupa penanganan darurat apabila terjadi kecelakaan kapal laut.

Tak hanya itu, kata Purnomo, kerja sama juga akan bergerak pada ranah penduduk ilegal. Menurut dia, Indonesia akan melakukan penanganan apabila ada imigran yang terdampar di laut. "Jika yang imigran terdampar di perairan Australia, tapi yang menangkap signal Indonesia, maka Indonesia akan melakukan penanganan," katanya.

Upaya tersebut, dilaksanakan kedua belah negara melalui patroli gabungan yang telah dilakukan di Laut Timor. Pada upaya tersebut, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsdya Eris Herryanto, Indonesia menerjunkan Basarnas.

Menurut dia, kerja sama lebih lanjut akan dilakukan pada pertemuan yang akan dihelat 1 September nanti. "Pertemuan itu juga akan membahas detail kerjasama, termasuk penempatan kapal yang bermasalah. Apakah akan ditempatkan di Indonesia atau tidak," ungkapnya.

Sumber: Republika

27 Juli 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (27/7) menerima kunjungan Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport Mr. Victor M Komardin beserta rombongan di Kantor Kemhan Jakarta. Sebelumnya rombongan JSC Rosoboronexport telah bertemu dengan Ketua Komisi I DPR RI Drs. H. Mahfudz Siddiq, M.Si untuk membahas hal yang sama yaitu tentang kontrak dan proses pembelian Sukhoi dan BMP-3F.

Dikatakan Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport berdasarkan kontrak disebutkan bahwa pembelian pesawat Sukhoi menggunakan Letter of Credit yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. Selain itu juga berdasarkan kontrak pesawat Sukhoi gelombang pertama akan tiba di Indonesia sekitar bulan Desember. Namum dikatakan Wakil Dirjen JSC Rosoboron karena pembuatan pesawat Sukhoi memakan waktu satu tahun lamanya maka kemungkinan dua pesawat Sukhoi pertama akan tiba di Indonesia sekitar bulan Mei. Selanjutnya dua Sukhoi berikutnya akan tiba sekitar bulan April dan terakhir bulan Juli.

Selain itu pertemuan juga membahas mengenai draft kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antar dua Kementerian Pertahanan yang akan ditandatangani kedua Menhan. Diharapkan draft kerjasama akan ditandatangani kedua Menhan di Rusia dalam waktu mendatang.

Turut hadir mendampingi Menhan Kabadan Ranahan Kemhan Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip dan Kapuskom Publik Brigjen TNI Hartind Asrin. Sedangkan wakil Dirjen JSC Rosoboronexport didampingi Dubes Rusia untuk Indonesia Alexander A Ivanov.

Usai bertemu dengan Menhan, Wakil Dirjen JSC Rosoboronexport Rusia ini juga menemui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin di ruang Wamenhan. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang perkembangan pengadaan pesawat tempur Sukhoi untuk TNI Angkatan Udara dan Tank BMP-3F untuk mendukung alutsista TNI AL. Selain itu maksud kunjungan dari delegasi Rosoboron Export ini juga untuk membantu mempercepat prosedur keputusan yang belum selesai dari pengadaan pesawat Sukhoi yang rencananya akan datang ke Indonesia pada bulan Desember nanti.

Sementara itu untuk pengadaan Tank BMP-3F juga diupayakan akan dipercepat dengan menggunakan sistem State Kredit dimana prosedurnya harus memerlukan persetujuan dari beberapa pihak, seperti Menteri Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Pihak Parlemen. Disamping itu Wakil Dirjen JSC Rosoboron Export sangat berharap peluang kerjasama pengadaan alutsista ini masih terus berlangsung dimasa depan.

Masih dalam rangkaian kunjungan ke Kementerian Pertahanan Delegasi JSC Rosoboron Export tersebut meneruskan kunjungannya ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Marsdya TNI Eris Herryanto di Kantor Kerjanya.

Wamenhan Menerima Dirut PT. Krakatau Steel

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (26/7) menerima Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Irvan Kamal Hakim bersama Komisaris Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, Zacky Anwar Makarim di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT. Krakatau Steel melaporkan beberapa perkembangan terkait keterlibatan dan dukungan yang diberikan PT. Krakatau Steel dalam rangka meningkatkan kemandirian negara di bidang Alutsista. Dijelaskannya, PT. Krakatau Steel telah ikut memasok kebutuhan bahan baku baja untuk pembuatan produk- produk Alutsista, antara lain ke PT. PAL Indonesia untuk pembangunan tiga unit KCR 60 dan PT. Pindad untuk pembuatan Panser Anoa.

PT. Krakatau Steel juga ikut terlibat dalam pembuatan KCR 40 di PT. Palindo Marine Shipyard di Batam dan pembuatan Kapal Bantu Cair Minyak pesanan TNI AL di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. “Secara prinsip keterlibatan PT. Krakatau Steel cukup intens dalam turut mendukung kemandirian bidang Alutisista”, jelasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Wamenhan menyampaikan bahwa Kemhan selaku Pembina industri pertahanan dimana PT. Krakatau Steel juga menjadi salah satu bagian didalamnya, melihat PT. Krakatau Steel dari sisi kontinuitas dan intensifikasi.
 
“Dari sisi kontinuitas diharapkan PT. Krakatau Steel dapat terus memasok bahan baku baja kepada perusahaan industri pertahanan baik itu milik negara maupun swasta. Sedangkan dari sisi intensifikasi diharapkan PT. Krakatau Steel dapat meningkatkan volume dan kualitas dari bahan baku baja yang dihasilkan”, jelas Wamenhan.

Irvan Kamal Hakim belum lama menjabat sebagai Dirut PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk kurang lebih baru satu bulan, setelah dilantik pada RUPS Krakatau Steel pada bulan Juni yang lalu, menggantikan Dirut PT . Krakatau Steel (Persero) Tbk Fazwar Bujang. Sebelumnya, Irvan Kamal Hakim menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.

 Turut mendampingi Wamenhan saat menerima Dirut PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk antara lain Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, dan Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.

Sumber: DMC

Peringkat kekuatan militer di dunia tahun 2012 yang dikeluarkan oleh GFP. (Infografis: GFP)

26 Juli 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengklaim keberadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia saat ini berada di urutan pertama di kawasan ASEAN. Namun, Indonesia harus turun dua peringkat yang sebelumnya 18 menjadi 16 dalam urutan dunia.

"Kalau ASEAN kita pertama. Tapi dunia kita turun. Itu karena alutsista yang tidak efektif," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjend TNI Hartind Asrin, saat ditemui usai acara silaturahmi Kapuskom Publik dengan media massa di kantornya, Kamis (26/7).

Hartind meminta masyarakat untuk memberikan dukungan kepada negara terkait pembelian dan modernisasi alutsista. Sebab, lanjut dia, kebutuhan alutsista adalah kebutuhan negara dalam menjaga kedaulatan.

Dia menjelaskan penggunaan alat-alat tersebut hanya bisa digunakan dalam keadaan darurat militer. "Tapi itu masih standby biasanya. Kalau sudah ada pernyataan perang dari Presiden, baru digunakan," ungkapnya.

Hartind menegaskan dikarenakan alutsista merupakan hard power, maka keberadaan alat persenjataan itu akan menjadi eteren power atau kekuatan penangkal, yakni akan menciptakan rasa khawatir lawan. "Kalau alutsista kita kuat, maka musuh akan mengurungkan niatnya menyerang," kata dia.

Dalam prioritas yang direncanakan, ungkap Hartind, pemerintah tidak akan membeda-bedakan mana yang akan lebih ditingkatkan, baik darat, laut, ataupun udara. Menurut Hartind, ketiga sektor itu haruslah seimbang.

Dia mencontohkan pada sektor darat yang pernah tertinggal. Karena itu, pihaknya berupaya kembali meningkatkan kekuatan dengan menghadirkan Tank MBT Leopard. Namun, Hartind malah mempertanyakan kenapa masyarakat justeru meributkan pengadaan tank-tank tersebut.

Padahal, lanjut dia, tank-tank tersebut bisa membuat deteren power. "Padahal negara lain sudah khawatir kita mau beli MBT Leoprad. Tapi di Indonesia malah diributkan," ujarnya.

Sumber: Info Publik

23 Juli 2012, Juli: Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai saatnya kemampuan militer Indonesia ditingkatkan. Jangan seperti sekarang, dimana alat pertahanan yang dimiliki sangat minim. Apalagi soal anggaran militer dinilai masih kecil, bahkan sangat kecil bila dibanding negara-negara tetangga ASEAN, sehingga perlu ditingkatkan.

"Ke depan, TNI Angkatan Laut harus mulai mengubah orientasi komandonya. Jika selama ini membagi dengan Komando Armada Barat dan Timur, maka ke depan harus dikembangkan dengan Komando Armada Samudera Hindia dan Komando Armada Samudera Pasifik," kata Connie Rahakundini Bakrie dalam perbincangan 'Dari Yogya Membangun Kultur Indonesia' di Yogyakarta, Sabtu (21/7) petang.

Menurut dia, sebagai negara kelautan, mustinya militer Indonesia bisa menguasai kawasan Samudera Pasifik. Selama ini peranan militer Indonesia di kawasan Samudera Pasifik masih sangat kecil, sehingga kawasan itu sekarang dikuasai Australia.

Indonesia, disebutnya sudah seharusnya berperan di Pasifik, termasuk di bidang militernya. Apalagi, kalau mau melihat lebih jauh, mengingat Indonesia tengah menghadapi posisi seperti halnya Irak menjelang Perang Teluk. Mendekati Perang Teluk, Irak dikelilingi oleh US Military Base. Secara tidak disadari, kondisi sama juga sudah dialami Indonesia. "Kalau kita cermati, ini juga terjadi di Indonesia saat ini," katanya seraya memperlihatkan posisii pangkalan militer AS yang mengitari Indonesia, mulai dari Guam hingga di barat Indonesia.

Isteri mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Djadja Suparman ini menyebutkan, TNI Angkatan Udara juga harus terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya. Sehingga waktu jangkau dari satu pangkalan ke titik-titik wilayah semakin pendek.

Sementara terhadap minimnya anggaran pertahanan RI tersebut, Hasim Djokohadikusumo mengatakan, partai politik harus bertanggungjawab. Karena minimnya anggaran pertahanan tidak hanya berbuntut pada rendahnya kesejahteraan prajurit. Minimnya anggaran juga telah mengakibatkan merosotnya kemampuan tempur. "Wajar kalau kemudian peralatan militer pun minim dan di bawah persyaratan standar," katanya.

Sumber: Suara Karya

19 Juli 2012, Jakarta: Pembangunan kekuatan TNI diarahkan kepada struktur ideal. Namun dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya yang ada, maka pembangunan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap melalui pemenuhan kekuatan pokok minimum atau Minimum Essential Force (MEF).

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan ( Dirjen Renhan Kemhan) Marsda TNI Sunaryo, Rabu Pagi (18/7) saat menjadi nara sumber dalam acara Talk Show “Sarapan Pagi” di Radio KBR 68H.

Talkshow yang disiarkan secara on air dari Sudio Mini Pusat Komuikasi Publik Kemhan ini merupakan kerjasama antara Kemhan bersama Radio KBR 68H dalam rangka memberikan informasi secara rutin kepada publik terkait kebijakan Pemerintah melalui Kemhan di bidang pertahanan negara.

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemhan mengatakan, dalam rangka mewujudkan MEF secara bertahap selama tiga Rencana Startegis (Renstra) yaitu Renstra 2010-2014, Renstra 2015-2019 dan Renstra 2020-2024, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal TNI.

Untuk tahun 2012 ini, diharapkan akan terwujud sasaran pembangunan yang meliputi terwujudnya postur pertahanan sebesar 28, 7 %, terbangunnya 25 Pos Pertahanan baru di wilayah perbatasan dan 6 pos di pulau terluar / terdepan beserta prajuritnya, revitalisasi industri pertahanan serta menurunnya gangguan keamanan laut atau pelanggaran hukum di laut.

Lebih lanjut Dirjen Renhan Kemhan menjelaskan, pada tahun 2012 alokasi anggaran untuk pembangunan kekuatan pertahanan negara sebesar Rp. 72, 53 T dengan alokasi Kemhan Rp.19 T, Mabes TNI Rp. 6, 02 T, Mabes AD Rp.30,30 T dan Mabes AL Rp. 9,20 T, serta AU Rp. 8,01 T. Apabila berdasarkan jenis belanja adalah 48.05 % untuk belanja pegawai dan sisanya untuk belanja barang sebesar 15, 85 % dan belanja modal sebesar 36, 1 %.

Terkait dengan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS Kemhan, Dirjen Renhan menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Kemhan terus melakukan peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS Kemhan berupa, kenaikan gaji pokok sebanyak 10%, pemberian gaji ke 13, kenaikan uang lauk pauk, pemberian tunjangan operasi keamanan bagi TNI dan PNS yg bertugas di wilayah perbatasan dan pulau - pulau terkecil terluar dan pemberian tunjangan kinerja.

Sumber: DMC

Leopard 2 A6 dan Leopard 2 PSO (Peace Support Operations) (Foto: ©Bundeswehr)

18 Juli 2012, Jakarta: Buku Putih pertahanan Indonesia menyatakan 85 persen ancaman ada di dalam negeri dalam bentuk terorisme dan separatisme. Kalangan aktivis khawatir, ini memicu pelanggaran HAM.

Sebanyak 100 MBT Leopard akan ditempatkan di Kalimantan, Papua, dan daerah perbatasan lainnya. “Kami jelas mengkhawatirkan tank itu digunakan untuk pelanggaran HAM. Apalagi kasus-kasus kekerasan seperti terjadi di Papua yang dilakukan aparat keamanan meningkat,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Jakarta, Rabu (18/7).

Buku Putih Pertahanan juga menyebutkan kecil kemungkinan Indonesia perang dengan negara lain. “Artinya bukan ofensif, tapi defensif. Karenanya aneh jika lebih memilih membeli MBT,” ujarnya.

Imparsial memertanyakan, mengapa ingin membeli MBT. “Padahal lebih baik diprioritaskan untuk membeli yang lain,” kata Poengky. Terkait adanya penolakan dari parlemen Jerman karena persoalan pelanggaran HAM, dia menilai pemerintah harus serius menyelesaikan masalah ini.

DPR Berikan Syarat Pembelian Leopard

Penolakan parlemen Jerman terhadap rencana pembelian Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 harus disikapi hati-hati oleh pemerintah Indonesia maupun Jerman. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin mengatakan, DPR tetap memberi dukungan pada pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dalam rangka memenuhi standar Minimum Esseential Forces (MEF) termasuk pengadaan MBT Leopard. Namun begitu, Pemerintah harus memenuhi syarat pengadaan alutsista.

“Saat ini DPR dalam posisi menunggu sikap pemerintah kedua negara. Pada prinsipnya, DPR mendukung rencana pembelian alutsista dari luar negeri asalkan memenuhi syarat,” kata Hasanudin di Jakarta, Rabu (18/7).

Menurut Hasanuddin, ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pertama, pembelian alutsista harus sesuai dengan rencana strategis pertahanan.

Kedua, pembelian alutsista itu memiliki nilai tambah bagi industri strategis di dalam negeri dimana pengembangan industri pertahanan dalam negeri juga menjadi fokus pemerintah.

Ketiga, alutsista yang akan dibeli juga harus cocok dengan kondisi geografis Indonesia serta bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. "Seperti untuk alat angkut atau dipergunakan untuk membantu saat terjadi bencana alam," kata Tubagus. Selain itu, lanjut Hasanudddin, pembelian alutsista harus memenuhi asas akuntabilitas.

Dan terakhir, pengadaannya harus dilakukan secara transparan. "Jika kelima kriteria itu dipenuhi pemerintah, apapun alustsista yang dibeli pasti kami setujui,” ujarnya.

Hasanuddin juga mengatakan, tank Leopard tidaklah cocok digunakan di Indonesia. Alih-alih tank Leopard yang merupakan MBT dengan bobot lebih dari 60 ton, dia menyarankan pemerintah membeli medium tank. "Kami berharap pemerintah membeli Leopard tipe sedang dengan bobot 40 ton agar tak bermasalah dengan kontur geografis negeri ini."

Salah satu tank Leopard yang memiliki bobot 40 ton adalah Leopard buatan Rheinmetall. Selain harganya lebih murah, tank ini juga bisa menjadi nilai tambah bagi PT Pindad sebagai industri peralatan tempur untuk mengembangkan tank serupa. "Dan kami berharap pemerintah tak membeli tank yang bekas. Harus (tank) baru agar biaya perawatannya lebih murah," ujar Hasanuddin menambahkan.

Sumber: Jurnas

Leopard 2. (Photo: KMW)

19 Juli 2012, Jakarta: The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar pembelian 100 main battle tank (MBT) Leopard dari Jerman dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan, pemerintah dan DPR harus berhati-hati dan cermat dalam menentukan alokasi anggaran untuk pertahanan.

"Pembelian alutsista (alat utama sistem senjata) harus benar-benar didasarkan atas kebutuhan objektif pertahanan Indonesia, bukan atas dasar kebutuhan politis," kata Poengky di Jakarta, Kamis (19/7).

Menurut Poengky, tidak ada urgensi pembelian Leopard saat ini. Ia menduga, rencana pembelian Leopard ditujukan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite pemerintahan. "Transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan masih patut dipertanyakan," ujar Poengky.

Kendati demikian, menurut Poengky, penguatan matra darat memang tetap harus dilakukan. Namun pemerintah harus mencermati kondisi geografis, infrastruktur, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan kavaleri TNI dengan jenis medium dan light tank.

"Ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan di dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank jenis medium dan ringan bekerja sama dengan beberapa negara lain," ungkap Poengky, merujuk pada PT Pindad sebagai kekuatan industri pertahanan nasional.

Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyno dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, Selasa (10/7), salah satunya membahas rencana pembelian 100 MBT jenis Leopard. Presiden SBY mengatakan, selama 20 tahun Indonesia tidak pernah memodernisasi senjata dan elemen pertahanan.

Anggaran yang disiapkan untuk membeli 100 Leopard sebesar US$280 juta.

Kritik keras Imparsial terhadap rencana pembelian Leopard berbuntut panjang. Direktur Program Imparsial Al A'raf, yang selama ini menjadi dosen di Universitas Pertahanan, dilarang mengajar. Menurut Al A'raf, larangan itu diduga berkaitan dengan pemuatan tulisan di rubrik Opini salah satu media cetak nasional. Ia menuding, rencana pembelian Leopard adalah kesalahan penempatan prioritas anggaran pertahanan.

Sumber: Imparsial

MBT Leopard 2A6 milik Bundeswehr. (Foto: Bundeswehr/Winkler)

12 Juli 2012, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai rencana pembelian tank Leopard, keliru dan tidak tepat. Sebab, pembelian itu tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan postur pertahanan negara.

"Dalam postur pertahanan 2007, pembelian tank Leopard tidak termasuk dalam kebijakan pembangunan postur pertahanan," tegas peneliti hukum dan HAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar dalam jumpa pers di Sekretariat Imparsial, Senin (9/7/2012).

Dia mengemukakan, kebijakan dan buku postur pertahanan negara yang dibuat adalah bentuk perencanaan kementerian pertahanan hingga 2029. Sikap inkonsisten pemerintah ini menunjukkan carut marutnya pengadaan alutsista di Indonesia.

Pemerintah dan parlemen seharusnya memiliki perencanaan yang jelas dan diikuti dengan skala prioritas dalam pengadaan alutsista. Hal yang semestinya menjadi perhatian dibandingkan alutsita adalah kesejahteraan prajurit TNI yang cukup memprihatinkan. Diakui memang penguatan alat utama sistem persenjataan menjadi kebutuhan bagi TNI.

"Pembelian alutsista harus didasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia, bukan atas kebutuhan politis. Apalagi jika ditunjukkan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elite di pemerintahan," jelas Wahyudi.

Menurut dia, pembelian tank Leopard dan menempatkannya di wilayah perbatasan, salah satunya di Papua, dikhawatirkan akan menjadi alat untuk menekan rakyat dengan cara-cara represif. Apalagi kondisi Papua saat ini sedang bergejolak sehingga bahaya sekali jika pembelian tank Leopad ini digunakan untuk menghadapi rakyat karena akan berpotensi pada pelanggaran HAM.

"Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan TNI AD dengan jenis medium dan light tank atau membeli helikopter," tuturnya. Terkait hal ini pula, koalisi yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, LBH Jakarta, HRWG, IDSPS, Lespersi dan Ridep Institute, mendesak Kanselir Jerman Anggela Merkel yang akan berkunjung ke Indonesia untuk meninjau kembali rencana penjualan 100 MBT Leopard.

Sumber: ELSAM

Upacara penandatanganan MoU hibah empat C-130H Hercules dari Pemerintah Australia ke Indonesia, yang dihadiri seorang anggota DPR RI. (Foto: RAAF)

10 Juli 2012, Jakarta: Wakil Komisi I DPR, Ramadhan Pohan, menolak tudingan penerimaan hibah C-130 Hercules melanggar UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Sebab, menurutnya, penerimaan hibah itu sudah dialokasikan dari tahun lalu.

"Sejak tanggal 19 agustus 2011 sudah ada wacananya," ujarnya di Senayan Jakarta, Selasa (10/7). Dikatakannya, alokasi dana itu sebesar Rp 64,4 trilyun untuk biaya perawatan, perbaikan, dan pengangkutan akomodasi pesawat.

"Biaya alokasi ini masuk dalam empat prioritas yang diajukan Komisi I DPR," tambahnya. Selain itu, hibah Hercules ini kata dia juga dapat berfungsi untuk mobilisasi bantuan bencana yang sudah sesuai dengan prosedur.

Penetapan alokasi ini, jelas Ramadhan, telah mendapat persetujuan dari anggota Komisi I DPR. Adapun penolakan itu hanya pada fraksi PDIP, namun tidak mencerminkan suara Komisi I secara keseluruhan.

Dia menjelaskan, alokasi anggaran yang dicanangkan saat ini bukanlah biaya pasti. Sebab, lanjutnya, biaya perawatan tiap pesawat akan berbeda. "Anggaran maksimal untuk tiap pesawat berbeda," jelas Ramadhan.

Sementara soal dugaan pembiayaan yang mahal atas C-130 Hercules ini, anggota fraksi Demokrat ini mengelak. Menurutnya, biaya pesawat berdasarkan audit engineering. "Kita tidak bisa sok tahu mengatakan mahal, karena biaya pesawat harus berdasarkan audit engineering terlebih dulu," katanya.

Legislator Partai Golkar: Hibah Hercules tidak Sah

Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, Informasi dan Komunikasi, Paskalis Kossay, mengatakan, proses hibah pesawat-pesawat Hercules dari Australia tidak melibatkan Legislatif.

"Karenanya, kami menganggap itu tidak sah, karena tidak melalui kesepakatan dengan DPR RI," tandasnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin malam.

Ia mengatakan itu, menanggapi penandatanganan hibah empat unit pesawat militer Hercules antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Bagi Paskalis Kossay dkk, cara-cara seperti ini jelas bertentangan dengan undang-undang.

"Makanya saya ingin mengingatkan Pemerintah, bahwa proses hibah itu tidak sah, karena itu tadi, tidak melalui kesepakatan dengan DPR RI," tegasnya lagi. Paskalis Kossay yang juga Koordinator Nasional (Kornas) Kaukus Papua di Parlemen Indonesia mengharapkan, agar jangan ada pihak mau menang sendiri dalam setiap kali ada perjanjian kerjasama menyangkut pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) kita.

"Ini preseden buruk jika tidak ada langkah perbaikan," demikian Paskalis Kossay.

Sumber: Republika/ANTARA News

Presiden SBY dan Kanselir Merkel menggelar konferensi pers bersama di Istana Merdeka, Selasa (10/7) sore. (Foto: cahyo/presidensby.info)

10 Juli 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak perlu ada yang dirisaukan terkait rencana pemerintah membeli tank Leopard produksi Jerman, karena peruntukkannya memang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan nasional.

"Saya pastikan semua itu terbuka dan transparan, kami tidak pernah menggunakan tank tempur untuk menembaki rakyat kami. Dan itu harapan kami dengan harapan peacefull, dan sebuah negara memerlukan minimum essential force," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa sore, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Kepala Negara mengatakan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Jerman memiliki dimensi yang luas, selain pelatihan, saling mengunjungi, dan kerjasama bidang industri pertahanan, juga dilakukan pembelian peralatan pertahanan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

"Di ASEAN tidak ada lagi hostility tetapi terus terang 20 tahun Indonesia tidak memodernisasi senjata kami sehingga negara kami tertignggal padahal Indonesia negara besar dan ekonomi besar di Asia saat ini," kata Presiden.

Kerjasama pertahanan merupakan salah satu sektor kerjasama yang disepekati oleh Indonesia dan Jerman yang dituangkan dalam Deklarasi Jakarta sebagai upaya peningkatan kerjasama ke level kerjasama komprehensif. Kerjasama pertahanan meliputi pelatihan militer, penelitian dan pengembangan, pelatihan bagi tanggap bencana, logistik militer, pelatihan kesehatan militer dan juga pelatihan misi pemeliharaan perdamaian.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan membeli Tank Berat (Main Battle Tank) Leopard dari Jerman sebanyak 100 unit dalam rangka modernisasi alat utama sistem senjata TNI Angkatan Darat, padahal sebelumnya berencana untuk membeli Tank Leopard dari Belanda.

"Kita telah putuskan membeli Tank Leopard dari Jerman dengan pertimbangan memperoleh kepastian waktu dan target dari volume peralatan militer yang kita perlukan," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (2/7).

Rencana pembelian MBT Leopard dari Belanda, kata Wamenhan, dihentikan dan difokuskan kepada proses pengadaan pembelian tank yang berasal dari Jerman, sehingga dapat berjalan lancar.

Ia menjelaskan bahwa pertimbangan pembelian Man Battle Tank Leopard dari Belanda tidak diteruskan karena adalah faktor kepastian dari waktu yang diperlukan, namun pihak Belanda tidak berikan suatu jawaban.

Sjafrie menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembelian 100 unit Tank Leopard sebesar 280 juta dollar Amerika Serikat, dengan sistem pinjaman luar negeri, dimana proses pengadaan melalui `grand book` maupun `blue book` baik dari Bappenas maupun Kementerian Keuangan.

Saat ini, lanjut dia, proses dilakukan secara akselerasi dan pararel sehingga dalam waktu satu minggu akan segera memperoleh kepastian-kepastian dari aspek pengadaan dan pembiayaan.

Tentu saja diikuti oleh aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pencegahan dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan BPKP, LKTP, dan Itjen Kemhan, serta Mabes TNI dan Angkatan, kata Sjafrie.

"Jumlah yang diinginkan dalam pengadaan tank ini sekitar 100 unit. Kita inginkan 15 unit sudah di berada Indonesia pada Oktober 2012 nanti," ujarnya.

Sumber: ANTARA News

MBT Leopard 2 A6 Bundeswehr. (Foto: Bundeswehr/Rott)

9 Juli 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan menyatakan, pihaknya telah mendapat penjelasan resmi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemhan) atas rencana pembelian Tank Leopard dari negara produsennya langsung, Jerman. Dengan demikian, opsi pembelian Leopard bekas dari Belanda sudah selesai.

"Pekan lalu, melalui Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah telah menyampaikan ke Komisi I atas rencana membeli langsung Tank Leopard dari Jerman itu," ujar Ramadhan Pohan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/7).

Ramadhan mengatakan, secara umum dan prinsip anggota Komisi I dapat menerima penjelasan dan alasan dari pemerintah untuk membeli 100 unit Tank Leopard langsung dari Jerman. "Tetapi memang hal ini belum sempat dibahas secara resmi di internal Komisi I. Tetapi secara diplomasi, anggota Komisi I DPR mendukung hal ini," ujar politisi Demokrat ini.

Saat ini, kata Ramadhan, tinggal pembahasan secara teknis soal anggaran untuk membeli 100 unit Tank Leopard ini. Meski pembelian Tank Leopard ini sudah masuk dalam rencana pembiayaan jangka menengah, dari 2010-2014. "Soal harga satuannya, sumber pembiayaannya, saya kira akan dibahas dalam rapat ke depannya," kata Ramadhan.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, kans Komisi I menyetujui pembelian Tank Leopard dari Jerman sangat besar. "Karena memang sejak awal Komisi I meminta pembelian Tank Leopard itu langsung dari Jerman," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen