Tampilkan postingan dengan label Kamboja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kamboja. Tampilkan semua postingan

Analisis : Diplomasi Tingkat Tinggi Phnom Penh dan Darwin

ANALISIS-(IDB) : Minggu ke dua Juli 2012 ada dua berita kejut yang mampu mengejutkan kualitas diplomasi dan intelijen berbagai pihak.  Yang satu terjadi di ibukota Kamboja, yang satu lagi dari Darwin Australia.  Kejutan diplomatik terjadi di Phnom Penh Kamboja ketika dilangsungkan pertemuan para menlu ASEAN tanggal 8 sampai dengan 13 Juli 2012 membahas konflik Laut Cina Selatan (LCS).  Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ASEAN yang telah berusia 45 tahun, para Menlu 10 negara yang ber urun rembug gagal mencapai kata sepakat dalam memberikan nilai kebersamaan untuk code of conduct LCS.  Dengan kata lain ASEAN untuk pertama kalinya sepakat untuk tidak sepakat mengenai sebuah tema yang dirundingkan intensif.  Dalam terminologi yang lain ini adalah kemenangan diplomasi Cina yang berhasil “meretakkan” keharmonisan ASEAN yang dikenal santun dan kompak dalam menyikapi berbagai hal di rantau kawasan.

Kejutan diplomasi lainnya adalah keberhasilan Australia untuk mengajak Indonesia membawa jet tempur mutakhirnya Sukhoi SU30 ke Darwin untuk mengikuti latihan gabungan angkatan udara terbesar 6 negara yaitu Australia, AS, Indonesia, Singapura, Thailand dan Selandia Baru.  Latihan ini berlangsung 27 Juli hingga 17 Agustus 2012 melibatkan sedikitnya 94 pesawat dan 2.200 pasukan.  Ini menjadi menarik karena seluruh jet tempur yang dilibatkan dalam serial latihan terbesar yang diberi judul Exercice Pitch Black 12 merupakan jet tempur buatan Barat kecuali Indonesia.  Latihan ini mengambil area di Darwin dan Tindal.  Kecuali tuan rumah dan AS yang mengambil area latihan di Darwin dan Tindal peserta dari negara lain hanya bisa mengakses di Air Force Base Darwin.
Jet tempur kelas berat TNI AU, Sukhoi
Upaya bujuk rayu Australia ini sejatinya telah berlangsung lama.  Mereka pun sempat bertandang ke Air Force Base Sukhoi di Makassar, walaupun latihannya hanya dilayani 1 flight F16 TNI AU beberapa waktu lalu.  Sebenarnya bisa saja Australia mengajak Malaysia yang notabene masih tergabung dalam FPDA untuk membawa Sukhoinya dalam latihan ini.  Tetapi mengapa justru Indonesia yang dibujuk rayu untuk ikut serta, mencerminkan betapa rasa ingin tahu dan penasarannya Australia terhadap alutsista strategis TNI AU itu.  Meskipun begitu kita meyakini kehadiran Sukhoi untuk berperan serta dalam serial latihan itu tentu tidak akan membuka telanjang seluruh kemampuan dan keunggulan yang dimiliki Sukhoi dan pilotnya.  Latihan bareng itu di wilayah permukaan yang selalu dukumandangkan adalah untuk lebih mendekatkan hubungan militer antar negara namun di sisi lain selalu ada upaya intelijen militer mengintip kekuatan dan keunggulan alutsista yang dimiliki peserta latihan itu.

Keberhasilan Australia ini tentu tak terlepas dari kesepakatan diplomasi politik tingkat tinggi dari kedua negara.  Belum lama berselang di Darwin juga terjadi kesepakatan hibah 4 Hercules tipe H dari negeri Kanguru itu kepada Indonesia.  Juga tak lama setelah adanya pemberian grasi kepada narapidana narkoba Corby dan pembebasan tawanan kriminal anak-anak warga Indonesia di negeri itu. Australia sangat berkepentingan dengan pertumbuhan kekuatan militer Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun perkuatan alutsista tentaranya.  Lebih dari itu Australia seakan hendak mengatakan kepada Cina bahwa: kami sangat berkepentingan dengan posisi strategis Indonesia yang memegang kendali teritori LCS dari wilayah selatan, posisi dimana militer AS dan Australia akan menggunakan dalam skala penuh jika terjadi konflik militer dengan Cina.

Sementara itu Cina dianggap berhasil mencuri perhatian diplomasi dan intelijen dengan keberhasilannnya mengobok-obok ASEAN di Kamboja.  Keberhasilan ini tentu  tidak terlepas dari upaya politik dan intelijen Cina dengan memberi “asupan gizi” untuk sahabat tradisionalnya Kamboja yang memang sudah menjadi sekutu dekatnya. Kamboja banyak menerima bantuan ekonomi dari Cina untuk pembangunan infrastruktur, telekomunikasi dan teknologi.  Dengan kucuran dana besar dari Cina dan tekanan politik yang menyertainya, Kamboja yang saat ini menjadi Ketua ASEAN akhirnya tak mampu memberikan kekuatan persahabatan pada kebersamaan ASEAN, karena sudah berhutang budi dengan Cina.  Pertemuan para Menlu ASEAN yang gagal mencapai komunike bersama itu menjadi pusat pemberitaan yang hangat di seluruh dunia dan menganggap ASEAN sudah terkotak berdasarkan blok pengaruh.
Latihan gabungan TNI AL dan AL Australia, Kupang-Darwin
Secara historis 10 negara ASEAN memang bertolak belakang dalam haluan dan cerita sejarahnya.  Pendiri ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Singapura pada saat deklarasi ASEAN merupakan kumpulan negara yang ada dalam pengaruh Barat dalam pembangunan ekonominya.  Ini beda dengan kawasan Indocina yang bergabung belakangan setelah usai perang Indocina tahun 1975.  Karakter politik Vietnam, Kamboja dan Laos berbeda karena mereka berhasil mengalahkan pengaruh Barat dalam perang yang berkepanjangan itu. Kedekatan Kamboja dengan Cina memberikan dampak ketika klaim Cina terhadap LCS dan perkembangan militernya mengharuskan Kamboja menanggalkan kesetiaan kebersamaan ASEAN sehingga ini dianggap sebagai menjual  harga diri untuk sebuah sebutan politik balas budi kepada Cina.

Kawasan ASEAN saat ini secara nyata telah diajak untuk memilih dua jalan yang saling merenggangkan satu sama lain. AS melakukan langkah progresif dengan menempatkan kapal tempurnya di Singapura.  Vietnam pun dibujuk agar bersedia memberikan akses militer untuk AS di teluk Cam Ranh.  Demikian juga dengan Thailand, AS berkeinginan memanfaatkan pangkalan udara U Tapao di Thailand untuk kepentingan militernya.  Filipina jelas berada dalam payung militer AS. Malaysia yang termasuk keluarga FPDA bersama Australia dan Inggris punya klaim dengan Cina sudah tentu berada dalam satu paduan suara dengan Vietnam, Filipina dan Brunai, sama-sama menentang Cina.

Satu-satunya negara ASEAN yang masih mampu berada dalam persahabatan ke semua arah adalah Indonesia meski secara jelas kita bisa memahami bahwa telah terjadi rebutan pengaruh antara AS dan Cina untuk merangkul Indonesia.  Militer Cina dan  Indonesia baru-baru ini melakukan latihan bersama pasukan khusus ber tajuk “Sharp Knife II/2012” di Jinan Shandong Cina selama dua minggu. Cina pun berbaik hati dengan memberikan akses bagi pilot-pilot Sukhoi  TNI AU untuk berlatih dengan menggunakan simulator Sukhoi di Cina.  Tak lama kemudian giliran Australia yang sukses mengundang Indonesia untuk partisipasi di Pitch Black Darwin, tentu dengan upaya diplomasi tingkat tinggi.

Saling berebut pengaruh antara Cina dan AS tentu akan merepotkan kelangsungan perjalanan ASEAN.  Oleh karena itu peran diplomasi yang diprakarsai Indonesia untuk menyamakan langkah bagi semua anggota ASEAN merupakan pekerjaan diplomatik yang menguras energi dan stamina.  Langkah yang dilakukan Menlu Marty Natalegawa yang melakukan safari kunjungan ke negara anggota ASEAN sejauh ini menghasilkan konsensus untuk kembali ke ”jalan yang benar”.  Namun ke depan situasi keretakan itu diniscayakan akan berulang kembali karena langkah progresif AS yang overdosis akan dibalas dengan agresivitas kehadiran kapal perang Cina di LCS dan langkah diplomasi bertajuk kerjasama ekonomi dan kerjasama pertahanan dengan beberapa negara ASEAN. 

Sekedar test case Cina juga sudah mampu menjalankan politik gertak ekonomi dengan Filipina karena terus menerus berteriak dengan kehadiran kapal-kapal perang Cina di LCS.  Cina mengurangi impor beberapa komoditi holtikultura  dari Filipina dan mengurangi jumlah wisatawannya berkunjung ke Filipina.  Nah ketika sebuah fregat Cina melintas di kawasan yang disengketakan dengan Filipina awal Juli ini dan sempat karam katanya, Filipina tidak lagi berteriak keras. Alamak, macam mana pula itu.


Sumber : Analisis

Royal Cambodian Air Force Received Two Xian MA-60 Aircraft

24 Mei 2012

Xian MA-60 transport aircraft (photo : clubchina)

Royal Cambodian Air Force-XAIC MA60 Aircraft Hand-over Ceremony

On May 18, Xi'an Aircraft Industry (Group) Company Limited (XAC) delivered two Modern Ark 60 (MA60) aircraft to the Royal Cambodian Air Force. This is the first MA60 exportation to Cambodia.

Chau Phirun, General Director of Materiel and Techniques of the Ministry of National Defense of Cambodia, Soeung Samyang, Commander of the Royal Cambodian Air Force, Kong Mony, Deputy Commander of the Royal Cambodian Air Force as well as the related officials from Xi'an Aircraft International Corporation (XAIC) attended the delivery ceremony.

General Chau Phirun addressed at the ceremony that, the bilateral cooperation has been successful and fruitful while the friendship between China and Cambodia has been strengthened. He hoped Cambodia will better operate the MA60s under XAC's help and the aircraft will better serve the Royal Cambodian Air Force.

Jiang Jianjun, General Manager of XAIC, said at the ceremony that, a profound friendship has been established during the first cooperation between Cambodia and China in the civil aviation field while further cooperation is also promising. He was looking forward to seeing MA60's advantages such as comfort, reliability and fuel efficiency being further proved and demonstrated during the operation in Cambodia. He hoped that MA60 will boost more comprehensive cooperation between Cambodia and China in the fields such as the civil aircraft products and services as well as build an efficient, economical and convenient air bridge for the trade communications and economic developments of Cambodia. Meanwhile, Jiang promised that the plane maker will continuously provide high quality aircraft and considerate customer services.

On Feb 18, 2012, the Ministry of National Defense of Cambodia placed a formal order for two MA60 aircraft from XAC. The course arrangement for the Cambodian trainee pilots having training at XAC, the aircraft coating, the cabin configuration as well as the avionics data have been confirmed gradually after thorough coordination. In addition, all XAC departments accomplished necessary delivery preliminaries on schedule through close collaboration and active preparation.

Cambodia to Acquire Z-9 Helicopters for US $ 195 Million

22 Agustus 2011


Z-9 helicopter (photo : Weimeng)





CAMBODIA agreed to acquire Chinese-made Z-9 helicopters for US$195 million in one of 26 memorandums of understanding agreed by the two countries on Saturday.


Cooperation was pledged in sectors such as energy, mining, agriculture and road construction, as well as defence spending and aid. The two-day meeting also saw deals inked involving Cambodian conglomerate Royal Group and the Chinese backers of the controversial Boeung Kak lake development.


Led by Politburo Standing Committee member Zhou Yongkang, the Chinese delegation met with Prime Minister Hun Sen on Saturday.


“[Hun Sen and Zhou] have exchanged views on this new era of cooperation between Cambodia and China,” Eang Sophalleth, Hun Sen’s spokesman, said at a press conference following the closed-door meeting.


Hun Sen reiterated the Cambodian government’s political will to continue backing the One-China’s Policy, or China’s claim to sovereignty over Taiwan and other disputed regions, Eang Sophalleth said.


“The Chinese government needs to trust in Cambodia’s support of the One-China Policy, and Cambodia will stay resolute on this,” Eang Sophalleth quoted Hun Sen as saying during the meeting.


Increased cooperation has been lauded by Cambodian officials and some investment groups, but large-scale investments from China have also raised concerns about the mainland’s rising influence in the Kingdom.


“The more and more Chinese exercise influence in Cambodia, the more Cambodia will become subservient to China,” Lao Mong Hay, a political analyst, said yesterday.


While China’s interest in regional trade and Cambodian resources are substantial, its primary objective is strategic, Lao Mong Hay said. With disputes raging between China and Vietnamover oil-rich territory in the South China Sea, Beijing sees Cambodia as a “security belt” in the region, he said.


The deals signed at the conference covered a broad range of sectors. The heliocopter MoU, which was not discussed at the press conference, was signed by Minister of Economy and Finance Keat Chhon and China’s Vice Minister of Commerce Chen Jian.


Tycoon Lao Meng Khin signed two MoUs on mining and power plant projects with Chinese construction company Erdos Hongjun Investment Company. The two projects are worth roughly $2 billion and are set to break ground in the first quarter of next year, according to documents from China’s National Development and Reform Commission. The Chinese firm and Lao Meng Khin have previously been tied to the controversial Boeung Kak lake housing project in Phnom Penh.


Cambodian mobile operator CamGSM also signed an agreement to co-ordinate with Chinese telecommunications company Huawei in building Cambodia’s first satellite, according to notes from the meeting.


Royal Group chairman and chief executive Kith Meng told the Post yesterday the project was on track to launch in 2013 and would cost as much as $350 million.


Chinese companies have also shown interest in Cambodia’s agricultural produce, signing four agreements aimed at rice exports to the People’s Republic.


Eang Sophalleth said on Saturday Prime Minister Hun Sen had appealed to the Chinese delegation to increase its investments in the Cambodian agricultural industry.


In August last year, Hun Sen set a target of one million tonnes of milled-rice exports by 2015.


“The Chinese president and prime minister have made it an incentive to support Cambodia in all fields of national development. This delegat-ion's visit to Cambodia is a response to Cambodia's desire to boost the exportation of rice to China,” Eang Sophalleth said.


Chinese firms also signed deals on irrigation development and building roads in the Kingdom.


Experts said yesterday they supported Chinese investment in Cambodia, provided it was properly monitored.



Leopard Capital managing partner Scott Lewis said Chinese investment was a fundamental building block in Cambodia's development and should be applauded.


Development and investment by Chinese companies, however, should not come at the expense of environmental destruction and should be monitored, he said.


“These investments need to be welcomed, but they also need to be regulated,” Lewis said.

Komandan Kapal Armada Ketujuh AS Berkunjung ke Kamboja

PHNOM PENH-(IDB) :Komandan Armada Ketujuh Amerika Serikat, Laksamana Scott Van Buskirk, berkunjung ke Kamboja pada 3-4 Agustus untuk membangun kembali hubungan militer, kata siaran pers Kedutaan Besar Amerika di Phnom Penh pada Selasa.

Selama berada di Kamboja, Van Buskirk akan bertemu dengan para pejabat Angkatan Laut dan Departemen Pertahanan Nasional Kerajaan Kamboja untuk membahas masalah-masalah bilateral dan regional yang menjadi kepentingan bersama, termasuk partisipasi Kamboja dalam latihan Kerja Sama Pelatihan dan Kesiapan Mengapung (CARAT) tahun ini, katanya.

Kunjungan ini juga untuk mempererat hubungan militer dan untuk melakukan peningkatan, pelatihan yang saling menguntungkan di bidang keamanan maritim, pencarian dan penyelamatan, bantuan kemanusiaan dan bencana, dan ilmu pelayaran serta navigasi, kata pernyataan itu.

Sumber: Antara

Thailand Dan Kamboja Akan Ratifikasi Larangan Bom Tandan

Bom tandan atau lebih dikenal Bom Cluster
JENEWA-(IDB) : Kamboja dan Thailand, yang baru-baru ini terlibat pertikaian perbatasan di mana bom-bom tandan digunakan, mengumumkan rencana untuk meratifikasi perjanjian yang melarang senjata seperti itu, kata para aktivis, Jumat.

Kedua negara itu mengumumkan niat mereka untuk bergabung dengan Konvensi mengenai Bom Tandan dalam pertemuan empat hari di Jenewa yang melibatkan lebih dari 80 negara serta wakil dari masyarakat sipil, badan bantuan PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

"Akhir pekan ini khususnya Thailand dan Kamboja mengindikasikan akan ikut bergabung dalam waktu dekat," kata Steve Goose, dari Koalsisi Munisi Tandan (CMC), yang menghimpun lebih dari 350 kelompok nonpemeritnah.

"Sungguh disesalkan bahwa Thailand awal tahun ini menembakkan bom tandan di Kamboja dalam sengketa perbatasan mereka," tambah Goose sebagaimana dikatakan AFP.

Pertemuan pekan ini di Jenewa juga akan mendengar pernyataan delegasi-delegasi, termasuk dari Australia, Inggris, Meksiko, Selandia Baru dan Norwegia mengecam penggunaan senjata-senjata seperti itu dalam konflik yang kini terjadi di Libya.

"Kami memiliki banyak negara yang mengecam penggunaan senjata-senjata ini khususnya oleh Libya... termasuk dan paling utama Spanyol yang memberikan munisi tandan itu ke Libya tahun 2008," kata Goose.

Sekitar 109 negara telah menandatangani Konvensi mengenai Amunisi Tandan, yang mulai diberlakukan 1 Agustus tahun lalu dan yang mengharuskan negara-negara penandatangan konvensi itu untuk menghentikan penggunaannya, memproduksi dan mengirim senjata-senjata yang mematikan itu.

Bom-bom tandan (cluster bomb) itu pecah sebelum mencapai sasaran dan menjadi bom-bom kecil --sering ratusan-- amunisi lebih kecil atau bom-bom kecil plastik, ukuran dan bentuknya sebesar bola tenis atau geretan meja di satu daerah luas.

Banyak dari bom itu gagal meledak segera dan dapat tersembunyi selama beberapa tahun, bisa membunuh dan membuat warga sipil buntung, termasuk anak-anak, bahkan puluhan tahun setelah konflik awal seperti yang tejadi di Kamboja, Laos dan Vietnam.

Akan tetapi China, Israel, Rusia dan Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara yang tidak menandatangani konvensi itu.

Negara-neara itu diperkirakan menyimpanan dan memproduksi banyak bom itu, kendatipun data itu dirahasiakan.

Sumber: Antara

Regional Naval Directory (1)

28 Mei 2011

Majalah Asian Military Review pada bulan Mei 2011 menerbitkan hasil studinya mengenai kekuatan Angkatan Laut kawasan. Hasil studi tersebut meliputi kekuatan Angkatan Laut di kawasan Asia Pasific.

Berikut ini adalah cuplikan artikel tersebut khusus untuk kekuatan Angkatan Laut kawasan Sout East Asia dan Oceania.

Australia


Brunei


Cambodia

Indonesia

Menlu Kamboja - Thailand Bawa Pulang Rumusan Damai

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri , Marty Natalegawa menjelaskan bahwa pertemuan trilateral antara Menlu Indonesia, Kamboja dan Thailand belum menemukan titik konklusi meskipun sudah mencapai langkah maju dengan adanya rumusan bersama untuk dibahas dan disepakati oleh kedua negara. Hal ini disampaikan Senin (09/.05) usai pertemuan.

"Pendekatan yang coba kita lakukan adalah package solution. Tidak lagi bicara siapa ambil langkah apa, tapi suatu proses. Yang dicapai adalah konsensus pada tingkat menteri dan mereka akan menyampaikannya kepada kepala negara masing-masing,'' ujar Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dalam konferensi press di kantornya,Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Senin, (9/5/2011).

Menurut Marty, dalam paket tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebelumnya dikabarkan, Thailand telah menyampaikan persetujuannya tehadap Kerangka Acuan perundingan kedua belah pihak. Salah satu poin dalam kerangka Acuan itu adalah kehadiran tim pemantau di wilayah perbatasan.

Namun hingga saat ini Thailand belum menyepakatinya secara resmi. Thailand akan menandatangani kerangka acuan tersebut jika Kamboja menarik pasukannya dari wilayah perbatasan yang disengketakan. Permintaan Thailand ini ditolak mentah-mentah oleh Kamboja. Ketika ditanya mengenai prasyarat dari Thailand ini, Marty tidak menjawabnya secara detail.

"Bersamaan dengan disampaikannya persetujuan Thailand itu pula akan dilakukan pertemuan GBC (General Border Commision). Satu kesatuan tidak mana yang lebih dulu," jawab menteri yang selalu tampil dandy ini.

Pertemuan tiga menteri ini merupakan pertemuan lanjutan dari KTT ASEAN kemarin. Mereka diminta kepala negara masing-masing untuk menindaklanjuti tawaran solusi dari Indonesia yang disampaikan dalam KTT tersebut.

Sumber: Seruu

KTT ASEAN Gagal Damaikan Kamboja dan Thailand

JAKARTA-(IDB) : Para pemimpin Asia Tenggara gagal untuk menemukan solusi untuk meredam sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang bisa merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan itu seperti mendorong untuk integrasi ekonomi. 

Para menteri utama dari kedua negara mengadakan pembicaraan perseteruan Minggu - dimediasi oleh Presiden Indonesia - sebagai bagian dari upaya untuk menuntaskan gencatan senjata yang belakangan kembali merebak.

Tapi keinginan untuk berdamai dan mundur tidak tampak dari para pemimpin yang kemarin mengadakan pertemuan. "Tidak ada kesimpulan," kata Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya kepada wartawan setelah pertemuan, Minggu (08/05)."Kami akan membutuhkan pembicaraan lebih lanjut setelah ini." ujarnya.
KTT tahunan seharusnya untuk fokus pada pengembangan zona ekonomi terpadu daerah pada tahun 2015, tapi berulang wabah pertempuran di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja mencuri perhatian dan menjadi salah satu hal yang menjadi topik tambahan untuk dibahas.
Tuan rumah pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dalam pernyataan pembukaan , bahwa kecil kemungkinan dapat dicapai stabilitas tanpa perdamaian di antara negara anggota.
Untuk itu, ia setuju untuk menengahi pembicaraan antara perdana menteri Kamboja dan Thailand tentang pertempuran yang telah menewaskan 20 orang dalam dua minggu terakhir dan membuat puluhan ribu warga mengungsi.
Pertikaian mematikan - terfokus di sekitar kuil-kuil kuno diklaim oleh dua negara - telah membangkitkan sentimen nasionalis di kedua sisi. Tapi para analis mengatakan politik domestik mengipasi api konflik, terutama di Thailand, di mana militer yang melancarkan kudeta tahun 2006 dapat sikap menjelang pemilihan diharapkan pada awal bulan depan.
Tidak ada pihak yang tampak siap untuk mengalah, namun selama sidang pleno pada hari Sabtu, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyebutkan permintaan oleh Thailand untuk menarik pasukan dari wilayah tersebut sebelum memungkinkan untuk penyebaran pengamat militer dari luar sebagai ide yang "irasional dan tidak dapat diterima."
Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva menegaskan, sekali lagi, bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan secara bilateral, bukan di panggung internasional, tampaknya disukai oleh Kamboja."Tujuan akhirnya haruslah untuk mencapai perdamaian abadi," bukan untuk mencetak "poin politik," katanya.Pembicaraan sedianya akan terus dilanjutkan antara menteri luar negeri dari Thailand, Kamboja dan Indonesia pada Senin

Sumber: Seruu

Cahaya Perdamaian Konflik Thai-Kamboja Semakin Jelas

IRIB-(IDB) : Kabar baik muncul dari rangkaian pertemuan 10 negara Asia Tenggara Jumat kemarin. Harapan terciptanya perdamaian di perbatasan Thailand-Kamboja yang bergolak dan bersimbah darah selama tiga tahun terakhir bersemi kembali.
 
Kedua negara akhirnya menyetujui kerangka acuan (TOR) yang diajukan Indonesia mengenai pengiriman peninjau ke daerah perbatasan dua negara yang disengketakan.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, selaku Ketua ASEAN, Indonesia berusaha memediasi konflik yang telah merenggut belasan prajurit tewas dan ratusan rakyat diungsikan itu. Namun, upaya tersebut beberapa kali menemui jalan buntu salah satu pihak menolaknya.

"Kamboja sudah mengirimkan pernyataan formal melalui nota diplomatik bahwa mereka menyetujui TOR yang diajukan Indonesia. Thailand juga menyatakan setuju namun belum secara formal," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Piromya di sela-sela KTT ASEAN di Balai Sidang Jakarta.

Yang menjadi fokus sekarang, demikian Marty, adalah bagaimana merealisasikan komitmen Thailand dan Kamboja mengenai pengiriman peninjau ke daerah perbatasan.

"Seperti yang Anda tahu, Thailand memiliki pemahaman sendiri mengenai suasana kondusif yang diinginkan, begitu juga dengan Kamboja. Jadi dalam dua hari ini, saya mungkin akan bertemu dengan menlu dua negara untuk mencoba menemukan titik temu mengenai pengiriman tim peninjau Indonesia ke perbatasan," ujarnya seraya menyatakan penghargaannya kepada Thailand dan Kamboja yang berkomitmen untuk meneruskan jalan diplomasi guna memecahkan masalah perbatasan.

Selama ini negara-negara Asia Tenggara sepakat menyelesaikan persengketaan perbatasan di antara mereka secara bilateral, namun perseteruan Thailand-Kamboja telah berubah menjadi konflik terbuka yang berujung pada jatuhnya korban tewas.

Tahun ini saja, setelah saling baku tembak secara hebat pada Febuari 2011, kedua negara mengulanginya kembali pada penghujung April 2011.

Lalu, setiap kali baku tembak terjadi kedua belah pihak saling tuding mengenai siapa yang memulai aksi pamer senjata itu. Hal itu setidaknya yang memberi Indonesia ide untuk menempatkan tim peninjau di perbatasan.

Perseteruan perbatasan di antara 10 negara ASEAN --Brunei, Kamboja, Indonesia, Filipina, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, Singapura dan Malaysia-- memang bukan hanya Thailand dan Kamboja. Bahkan beberapa waktu lalu Indonesia berseteru sengit dengan Malaysia akibat masuknya kapal aparat Malaysia ke perairan Indonesia untuk menangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Namun, perseteruan perbatasan yang berujung dengan pertumpahan darah sejak penandatanganan Traktat Persahabatan dan Kerjasama (TAC) ASEAN baru terjadi antara Thailand dan Kamboja dalam tiga tahun terakhir.

Insiden itu cukup mencoreng citra ASEAN yang selalu mempromosikan TAC mereka ke dunia sebagai traktat yang mengikat 10 negara Asia Tenggara dalam suatu persahabatan dan niat bersama menjaga kedamaian kawasan sehingga membedakan dari sejumlah kawasan. ASEAN mengklaim dalam 40 tahun terakhir kawasannya relatif damai, tidak digoncang konflik terbuka, apalagi peperangan.

Pada 24 Febuari 1976, TAC ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN saat itu yaitu Soeharto (Indonesia), Lee Kuan Yew (Singapura), Ferdinand Marcos (Filipina), Datuk Hussein Onn (Malaysia) dan Kukrit Pramoj (Thailand). Anggota ASEAN yang lain yaitu Kamboja, Vietnam, Laos dan Myanmar bergabung pada 25 Juli 2998.

Lalu pada Juli 2009, TAC ditandatangani pula oleh sekitar 16 negara mitra ASEAN, termasuk penandatanganan TAC pada 22 Juli 2009 oleh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton.

Berdasarkan TAC, negara-negara bertekad menyelesaikan segala bentuk perselisihan dengan cara damai demi menjaga perdamaian dan persahabatan di antara rakyat Asia Tenggara, selaras dengan Piagam PBB.

Suara Sipil

Kelompok masyarakat sipil Thailand dan Kamboja yang hadir dalam Konferensi Masyarakat Sipil ASEAN (ACSC)/Forum Rakyat ASEAN (APF) menginginkan ASEAN lebih berperan dalam mengatasi sengketa perbatasan diantara negara-negara mereka.

Ketua Badan Adhoc Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Kamboja Thun Saray berharap ASEAN, khususnya Indonesia ikut menemukan solusi atau minimal menciptakan gencatan senjata di perbatasan.

"Konflik sudah terjadi mulai 2008, kemudian berhenti dan pecah lagi dan kali ini semakin buruk, sejauh yang kami ketahui ada ini sekitar 6.000 orang dari kedua negara harus mengungsi," ungkapnya.

Menurut Saray, konflik perbatasan itu telah membuat anak-anak tidak bisa bersekolah, warga tidak lagi bebas beraktivitas, kesulitan mendapat pangan dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Seorang aktivis lain dari Yayasan Sukarelawan untuk Generasi Muda di Wilayah Mekong Supawadee Petrat mengungkapkan, masyarakat di perbatasan hidup dalam kondisi ketakutan. Pemerintah kedua negara, katanya, harus mendengar pihak lain demi menyelesaikan masalah itu. Ia bahkan menilai akar masalah konflik itu adalah politik internasl di dua negara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pendukung Hak Asasi Manusia Thailand Somsri Hananustasuk mengatakan perbatasan seharusnya tidak lagi menjadi masalah karena ASEAN akan menjadi satu komunitas.

"Dari sudut pandang masyarakat sipil, perbatasan seharusnya tidak lagi menjadi masalah karena kita nantinya akan menjadi satu komunitas dan perbatasan akan kehilangan artinya," ucapnya.

Kelompok masyarakat sipil tersebut mengeluarkan tiga rekomendasi untuk ASEAN.

Pertama, meminta pemerintah Thailand dan Kamboja memberikan perhatian lebih kepada kesulitan yang dialami rakyat kedua negara di perbatasan dan sesegera mungkin memberi mereka bantuan.

Kedua, mendesak gencatan senjata permanen dan meminta pemantau dari ASEAN diturunkan di sepanjang perbatasan demi menjaga gencatan senjata itu. 

Ketiga, ASEAN harus mendukung tindakan masyarakat sipil kawasan untuk membawa perdamaian di wilayah sengketa itu.

Peninjau
 
TOR ajuan Indonesia mengenai pengiriman peninjau ke daerah perbatasan dua negara yang disengketakan akhirnya disepakati kedua pihak bersengketa. Marty berharap TOR segera dilaksanakan.

Ia menilai penundaan pengiriman tim peninjau Indonesia ke perbatasan Thailand-Kamboja akan berdampak negatif pada upaya perdamaian dua negara tersebut.

"Penundaan akan memunculkan kemungkinan untuk terjadinya konflik lagi di perbatasan. Ini yang kita ingin hindari. Maka dari itu perlu ada tim peninjau independen di perbatasan," kata Marty.

Menurutnya, jumlah personel tim peninjau tidak akan terlalu banyak, hanya 15 orang di sisi wilayah Thailand dan 15 orang di wilayah Kamboja.

Penempatan tim peninjau, tambahnya, juga membantu menumbuhkan kesalingpercayaan Thailand dan Kamboja.

Mengenai penolakan Kamboja atas permintaan Thailand agar Kamboja menarik pasukannya dari wilayah sengketa sebelum tim peninjau Indonesia diterjunkan ke sana, Marty mengatakan "Thailand dan Kamboja memiliki pandangannya masing-masing mengenai hal tersebut".

Thailand, menurut Marty, akan secara resmi mengundang tim peninjau dari Indonesia jika beberapa syarat disetujui, antara lain meminta Kamboja menarik pasukannya dari beberapa wilayah tertentu.
'
Marty menjelaskan, isu penarikan pasukan bisa dibicarakan di tingkat Komite Jenderal Perbatasan Thailand-Kamboja (GBC).

"Mungkin tidak bisa diselesaikan dalam dua hari KTT ASEAN disini. Tapi saya yakin ada titik temu asalkan ada kemauan politik," ujarnya.

Sengketa perbatasan itu berawal dari satu peta yang dikeluarkan pada 1908 oleh kartografer Prancis untuk menetapkan perbatasan Thailand-Kamboja, ketika Kamboja masih di bawah koloni Prancis.

Prancis mengatakan, perbatasan harus diputuskan menurut garis batas air di sepanjang jarak Gunung Dongrak, dalam peta mereka candi Preah Vihear terletak di ketinggian 525 meter, dengan jalan turun berada di wilayah Kamboja, dan sebagian lainnya di wilayah Thailand.

Thailand kehilangan candi itu pada 1962 ketika sengketa kepemilikan candi itu dibawa ke Pengadilan Internasional di Den Haag. Pengadilan memutuskan candi itu milik Kamboja, namun sengketa garis perbatasan masih terus berlangsung hingga sekarang.

Sengketa itu merebak kembali pada 2008 ketika Kamboja mengusulkan candi yang terletak dalam kompleks seluas 4,6 kilometer itu sebagai Warisan Dunia kepada UNESCO. Meskipun ditentang Thailand, usulan tersebut disetujui UNESCO pada 7 Juli 2008.

Saat ini, tentara kedua negara saling berhadapan di seberang perbatasan mereka di sekitar candi Prear yang berada di antara provinsi Si Sa Khet dan Phrea Vihear, sekitar 400 kilometer timur laut Bangkok.

Sumber: Irib

Thailand-Kamboja Sepakati Pengiriman Tim Peninjau Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Proses perundingan antara Thailand-Kamboja yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Kedua belah pihak menyepakati terms of reference (TOR) pengiriman tim peninjau ke wilayah perbatasan Thailand-Kamboja yang menjadi sengketa.

Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan terpisah antara Menlu RI Marty Natalegawa dengan Menlu Kamboja Hor Namhong, dan berikutnya, Menlu Thailand Kasit Piromya. Pertemuan digelar di Boardroom 3 area KTT ASEAN, Jakarta Convention Center (JCC), Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (6/5/2011).

"Satu hal yang positif yang patut disyukuri adalah bahwa kerangka acuan bagi pengiriman peninjau Indonesia sudah disepakati kedua negara," kata Marty kepada wartawan usai bertemu dengan Kasit.

Menurut Marty, persetujuan Kamboja terkait pengiriman tim berjumlah 30 orang itu sudah disampaikan secara formal melalui nota diplomatik. Thailand belum mengirimkan nota tersebut, namun secara prinsip telah menyetujuinya.

Saat ini, imbuh Marty, tidak ada lagi perundingan mengenai TOR pengiriman tim peninjau. Fokus perhatian beralih pada implementasi dari TOR tersebut. Lebih tepatnya kapan tim peninjau itu bisa diterjunkan ke perbatasan.

Mantan Dubes Inggris ini mengatakan, Thailand mengajukan syarat penarikan mundur pasukan Kamboja lebih dulu dari wilayah yang disengketakan. Namun, kata Marty, RI tidak mau memakai istilah penarikan mundur tentara tersebut.

"Kami tidak menggunakan istilah penarikan mundur, melainkan istilah bagaimana menciptakan kondisi yang kondusif sebelum tim peninjau Indonesia dapat dikirimkan," jelas pria berkacamata ini.

Dalam dua hari ini, menurut Marty, ia masih akan bertemu dengan menlu Thailand dan Kamboja untuk mendiskusikan waktu pengiriman tim Indonesia. Bila memungkinkan, pertemuan dilakukan secara trilateral, tidak terpisah seperti sebelumnya.

"Dalam dua hari ini kami akan duduk bersama dengan kedua Menlu tadi mencoba mendefinisikan kondisi kondusif apa yang dibutuhkan sebelum tim peninjau Indonesia dapat dikirimkan ke perbatasan," ujarnya.

Sumber: Detik

Pasukan Thailand dan Kamboja Langgar Gencatan Senjata

PRASAT-(IDB) : Tentara Thailand bergerak menuju perbatasan pasca bentrokan senjata antara pasukan Thailand dengan Kamboja di propinsi Surin, Thailand, Jumat (29/4).  

Pasukan Thailand dan Kamboja sama-sama melanggar gencatan senjata dan kembali terlibat bentrok untuk hari kedelapan, Jumat (29/4). 

Pelanggaran gencatan senjata tadi memupus harapan untuk secepatnya mengakhiri konflik perbatasan yang sudah berlangsung lama. Angka korban tewas naik menjadi 16. 

Baku tembak mereda tidak lama setelah dinihari dan tidak terdengar sepanjang hari disaat hampir 100.000 penduduk terlantar pada kedua negara itu menunggu kabar apakah bentrokan kecil selama bertahun-tahun antara kedua negara tetangga Asia Tenggara itu akhirnya akan berakhir.

"Saya berharap kedua belah pihak bisa berunding, sehingga tidak terjadi lagi baku tembak," ucap Boonteung Somsed, 58 tahun, seorang pekerja kontruksi Thailand yang lari ke desa Prasat, 30 km dari perbatasan.

Sementara itu, seorang tentara Thailand tewas dan empat lainnya cedera dalam bentrokan Kamis malam berkaitan sengketa di sepanjang perbatasan antara Thailand dan Kamboja, kata seorang jurubicara militer Thailand Jumat. Hal itu terjadi pada saat gencatan senjata yang disepakati sehari sebelumnya gagal dipegang.

Komandan Tentara Regional Thailand, Thawatchat Samutsakorn mengatakan kepada Reuters, empat tentara Thailand juga cedera selama dua bentrokan senjata yang melibatkan senjata dan granat, yang katanya telah dimulai oleh pihak Kamboja.

Menurut laporan AFP, pertempuran sengit itu terjadi beberapa jam setelah persetujuan gencatan senjata disepakati pada Kamis dan berlanjut selama satu malam, kata juru bicara militer daerah timurlaut, Kolonel Prawit Hookaew.

"Kondisi saat ini mereda namun masih tegang," tambah Prawit.

Pertempuran di sekitar dua candi di perbatasan hutan antara kedua negara yang saat ini mencapai hari kedelapan telah merenggut nyawa sebanyak 16 jiwa termasuk satu warga sipil selain menyebabkan puluhan ribu warga mengungsi dari rumah mereka.


Sumber: Analisa

"Indonesian Observer Team" Terus Dipersiapkan

Tentara Kamboja bersiaga di lokasi candi sengketa
YOGYAKARTA-(IDB) : "Indonesian Observer Team" atau semacam pasukan perdamaian yang akan diberangkatkan untuk menengahi konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand masih terus digodok.

"Keberadaan tim tersebut harus benar-benar jelas, termasuk berapa titik, jumlah personel dan tingkat tanggung jawab yang harus diemban," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai membuka ASEAN Defence Senior Officials Meeting (ADSOM) Plus di Yogyakarta, Jumat.

Konflik antara Kamboja dan Thailand tersebut terjadi di daerah perbatasan. Pascapecahnya konflik pertama, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengarahkan agar konflik tersebut diselesaikan dalam keluarga besar ASEAN.

Indonesia sebagai ketua ASEAN telah melakukan pertemuan di Bogor, Jawa Barat untuk membahas pedoman penanganan, salah satunya mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah perbatasan.

Namun demikian, lanjut Purnomo, pengiriman pasukan perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan apabila kedua belah pihak yang berseteru tidak menerima kehadiran pasukan perdamaian yang disebut "Indonesian Observer Team".

"Jika kedua negara yang berkonflik menolak, maka tim tidak bisa berada di sana," lanjutnya.

Purnomo menambahkan, konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand kini semakin melebar ke arah timur dengan jarak sekitar150 kilometer (km).

"Pelebaran konflik ini juga menjadi pembahasan dalam pedoman yang diajukan Indonesia. Apakah ke wilayah pelebaran konflik tersebut perlu ada pasukan. Jika perlu, maka jumlahnya harus ditambah," katanya.

Pertemuan antara panglima pasukan kedua negara, lanjut Purnomo juga menjadi salah satu langkah positif dalam upaya perdamaian antara kedua negara.

"Kami akan menunggu. Jika kedua negara menyepakati pedoman yang sudah dibuat, maka Indonesian Observer Team akan langsung berangkat," katanya. 

Sumber: Antara

Sekjen Kemhan RI Menerima Delegasi ADSOM Kamboja Bahas MoU Kerjasama Pertahanan

YOGYAKARTA-(IDB) : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, MA, menerima courtesy call delegasi ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting (ADSOM) dari Kamboja. Courtesy call tersebut dilaksanakan, Rabu (27/4)  di sela-sela pelaksanaan kegiatan ADSOM yang  berlangsung 27 April  2011 di Yogyakarta. Dalam kesempatan yang singkat tersebut Sekjen Kemhan RI mengadakan bilateral meeting dengan Ketua Delegasi ADSOM dari Kamboja Lt. Gen Nem Sowath.
 
Dalam bilateral meeting tersebut, Sekjen Kemhan RI dan Ketua Delegasi ADSOM dari Kamboja membicarakan beberapa hal terkait dengan peningkatan kerjasama pertahanan antara kedua negara, secara khusus yaitu mengenai perkembangan pembuatan MoU kerjasama pertahanan kedua negara.

Ketua Delegasi Kamboja menyampaikan,  bahwa draf dari MoU kerjasama pertahanan Indonesia-Kamboja yang dikirimkan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah diterima Kementerian Pertahanan Kamboja. Konsep draf MoU yang diajukan oleh Indonesia tidak banyak perubahan, sehingga  Kamboja berharap MoU tersebut  dapat segera ditandatangi oleh Menhan dari kedua negara pada saat ADMM pada bulan Mei mendatang.

Ketua Delegasi Kamboja menyampaikan harapannya bahwa melalui MoU tersebut diharapkan nantinya akan dapat lebih meningkatkan hubungan bilateral kedua negara khususnya hubungan kerjasama di bidang pertahanan.

Sementara itu menanggapi Ketua Delegasi dari Kamboja, Sekjen Kemhan RI mengatakan, bahwa MoU kerjasama pertahanan Indonesia -  Kamboja sesungguhnya merupakan payung hukum dari kerjasama di bidang pertahanan yang selama ini dilaksanakan oleh kedua negara.

Kerjasama pertahanan kedua negara telah  terjalin lama dan berlangsung dengan baik. Kerjasama pertahanan tersebut meliputi kerjasama di bidang pendidikan, latihan, dan saling kunjung mengungjungi antar pejabat pertahanan dari kedua negara.

Sekjen Kemhan lebih lanjut menyamapaikan, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan akan segera menindaklajuti masukan – masukan dari Kamboja mengenai draf dari MoU tersebut, sehingga MoU tersebut dapat segera ditandatangani oleh Menhan dari kedua negara sebagaimana yang diharapkan oleh kedua negara.

Usai Menerima delegasi dari Kamboja, Sekjen juga menerima Delegasi ADSOM dari Laos. Turut mendapingi Sekjen Kemhan RI dalam kesempatan antara lain Dirjen Strahan Kemhan RI Mayjen TNI Puguh Santoso ST, M.Sc, dan Direktur Kerjasama Internasional Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Wahyu Suhendar. 

Sumber: DMC

Sudah 12 Orang Tewas Akibat Pertempuran Thailand - Kamboja

BANGKOK-(IDB) : Pertempuran antara Thailand dan Kamboja di perbatasan  yang telah berlangusng selama tiga hari , kini telah menewaskan 12 orang.

Korban tewas itu adalah tujuh dari tentara  Kamboja dan lima dari tentara Thailand  yang tewas dalam saling serang artileri dan tembakan senjata kecil di perbatasan hutan kedua negara ini.

"Seorang militer Thailand tewas pada Minggu (24/4/2011)  malam," kata seorang juru bicara militer Thailand di daerah perbatasan, Kolonel Prawit Hookaew kepada AFP, Senin (25/4/2011).

Sementara seorang tentara Kamboja lebih banyak juga tewas pada Minggu malam. Demikian seperti diungkapkan komandan militer  Kamboja Suos Sothea.

"Salah satu tentara kita ditembak mati oleh seorang sniper Thailand tadi malam ketika  patroli," tambah Suos Sothea

Suos Sothea juga  menambahkan bahwa seorang tentara Kamboja telah hilang sejak Jumat silam. "kita belum menemukannya."

Thailand dan tentara Kamboja terlibat ketegangan di perbatasan pada hari Senin (25/4/2011), tetapi pertempuran tampaknya telah mereda setelah tiga hari berlangsung aksi saling penembakan yang dimulai pada hari Jumat silam.

Bentrok ini merupakan ketegangan yang paling serius  sejak Februari  lalu saat 10 orang tewas dalam bentrokan dekat sengketa Candi Preah yang berusia 900 tahun di   kuil Preah.

Bentrok tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB mendesak agar kedua belah pihak melakukan  gencatan senjata.  Sementara pertempuran terbaru telah terjadi dekat berbagai kelompok candi sekitar 150 kilometer (90 mil) dari kuil Preah.

Negara Asia Tenggara yang bertetangga ini telah terlibat  serangkaian bentrokan yang  mematikan dalam beberapa tahun terakhir di hutan dekat kuil-kuil kuno di sepanjang perbatasan. Perbatasn kedua negara ini sendir   tidak pernah sepenuhnya dibatasi, sebagian karena dipenuhi dengan ranjau darat.

Sebelumnya Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan bersedia untuk mengadakan pembicaraan bilateral dan menuduh Kamboja mencoba melakukan "internasionalisasi" konflik.

Phnom Penh telah meminta mediasi luar untuk membantu mengakhiri kebuntuan itu, tapi Thailand menentang intervensi pihak ketiga. 

Kedua negara sepakat pada akhir Februari untuk memungkinkan pengamat Indonesia di daerah dekat Preah Vihear, namun militer Thailand menolak.

Indonesia, yang memegang kepemimpinan bergilir Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah menyerukan segera mengakhiri kekerasan.

Hubungan antara para tetangga telah tegang sejak Preah Vihear - salah satu kuil yang paling terkenal peninggalan arsitektur Khmer kuno di luar Angkor Wat- diberi status Warisan Dunia PBB pada bulan Juli 2008.

Pengadilan Dunia tahun 1962 memutuskan bahwa kuil itu milik Kamboja, namun kedua negara mengajukan klaim kepemilikan dari satu kilometer persegi 4,6 (1,8 mil persegi) daerah sekitarnya.

Sumber: Seruu

Kontak Senjata Thailand - Kamboja Semakin Sengit

PRASAT-(IDB) :  Tentara Kamboja dan Thailand saling tembak dengan menggunakan senjata berat ada hari Minggu (24/04) memasuki hari ketiga sengketa lahan kuil yang berlangsung di perbatasan kedua negara. Pejabat dari kedua negara mengatakan, 10 tentara tewas dalam dua hari bentrokan sebelumnya.

Dentuman senjata berat menggelegar dan terdengar hingga 20 km (12 mil) dari pertempuran di sisi Kamboja Minggu pagi, menurut seorang fotografer AFP. Sementara seluruh warga dua negara yang berada di wilayah masing-masing terpaksa mengungsi dan sebagian lagi di evakuasi. Mereka berlindung di sekolah-sekolah dan kuil-kuil jauh dari bentrokan itu.
Enam tentara Kamboja dan empat tentara Thailand telah tewas sejak pertempuran dimulai kembali pada hari Jumat.

Kedua negara telah menuduh saling memicu kekerasan, yang merupakan penyebab utama dari pertempuran sejak Februari, ketika 10 orang tewas dalam bentrokan di dekat candi Hindu 900 tahun Preah Vihear.

Bentrokan terbaru terjadi di lokasi yang berbeda yaitu dekat candi yang berjarak lebih dari 100 kilometer jauhnya dari Preah Vihear.
Sebuah pernyataan dari kementerian pertahanan Kamboja menuduh pasukan Thailand menembakkan ratusan senjata berat ke daerah-daerah sipil dan mencoba untuk menempati kuil Ta Moeung di daerah tersebut.
Para pejabat militer Thailand memberikan dalam siaran televisi khusus hari Minggu membantah klaim-klaim dan berpendapat bahwa Kambojalah yang menembakkan senjata pertama setelah mencoba untuk "merebut" kuil di tersebut.

"Kami telah menanggapi dengan senapan mesin dan artileri, bukan gas atau invasi dari wilayah udara Kamboja," kata juru bicara militer Thailand Sunsern Kaewkumnerd, menanggapi klaim sebelumnya Kamboja bahwa Thailand digunakan "gas beracun" dan pesawat terbang "jauh ke dalam wilayah udara Kamboja".

Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan bersedia untuk mengadakan pembicaraan bilateral dan menuduh Kamboja mencoba melakukan "internasionalisasi" konflik.

Phnom Penh telah meminta mediasi luar untuk membantu mengakhiri kebuntuan itu, tapi Thailand menentang intervensi pihak ketiga.
Kedua negara sepakat pada akhir Februari untuk memungkinkan pengamat Indonesia di daerah dekat Preah Vihear, namun militer Thailand menolak.
Indonesia, yang memegang kepemimpinan bergilir Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah menyerukan segera mengakhiri kekerasan.

Hubungan antara para tetangga telah tegang sejak Preah Vihear - salah satu kuil yang paling terkenal peninggalan arsitektur Khmer kuno di luar Angkor Wat- diberi status Warisan Dunia PBB pada bulan Juli 2008.

Pengadilan Dunia tahun 1962 memutuskan bahwa kuil itu milik Kamboja, namun kedua negara mengajukan klaim kepemilikan dari satu kilometer persegi 4,6 (1,8 mil persegi) daerah sekitarnya.

Sumber: Seruu

PBB Desak Gencatan Senjata Kamboja - Thailand

NEW YORK-(IDB) : Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak dua negara Asia Tenggara yang terlibat bentrok yakni  Kamboja dan Thailand  untuk segera melakukan  gencatan senjata setelah bentrokan di perbatasan kedua negara bertetanggan ini yang  menyebabkan 10 orang tewas.

"PBB menyerukan dan mengharapkan kepada kedua belah pihak  untuk menahan diri dan untuk mengambil tindakan  maksimu dengan melakukan gencatan senjata dengan segera  yang efektif dan bisa dipercaya," ujar juru bicara PBB Martin Nesirky kepada AFP, Sabtu (23/4/2011).

"Ban Ki-moon juga berpendapat bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara militer dan mendesak Kamboja dan Thailand untuk terlibat dalam dialog serius untuk menemukan solusiyang tepat," tambah juru bicara tersebut.

Pertempuran kedua negara ini  memaksa ribuan orang melarikan diri. Tiga tentara Kamboja dan satu tentara Thailand tewas,  sehari setelah tiga tentara tewas di setiap sisi. Selain itu, ribuan penduduk desa dari kedua belah pihak telah dievakuasi dari daerah yang terlibat bentrok.

Sejak bentrok terjadi Februari lalu, didekat kuil Preah Vihear yang sudah berumur 900 tahun, sebenarnya sudah dicapai kesepakatan gencatan senjata meskipun tidak resmi.

Dua pihak saling menyalahkan akibat meletusnya bentrokan bersenjata Jumat lalu di dua lokasi lain dekat kuil yang menyebabkan enam tentara, masing-masing tiga dari dua pihak, meninggal dunia.

Indonesia, yang sudah mencoba menjadi penengah untuk mendapat kesepakatan damai permanen antara dua negara bertetangga ini, juga telah menyerukan agar segera dicapai gencatan senjata.

Bagian dari batas wilayah Thai-Kamboja tidak pernah secara resmi ditandai, sehingga kerap menyulut ketegangan antar dua negara itu.

Sebuah pengadilan internasional memberikan hak atas wilayah dimana kuil Preah Vihear berada kepada Kamboja tahun 1962, namun dua pihak juga mengklaim sebagai pemilik sah dari wilayah sekitar kuil itu.

Sumber: Seruu